REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam tuduhan "tanpa dasar" NATO yang mengatakan negara itu secara terang-terangan mendukung industri pertahanan Rusia hingga memungkinkan tindakan militer Moskow di Ukraina.

Pernyataan NATO tersebut juga mendesak China, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menghentikan segala bentuk bantuan terhadap upaya perang Rusia.

"China tidak terima tuduhan ini, kata Wang, mengacu pada pernyataan NATO bahwa Beijing merupakan “pendukung yang menentukan” atas perang Rusia terhadap Ukraina. China dan negara-negara NATO memiliki sistem dan nilai politik yang berbeda, tetapi seharusnya ini tidak menjadi alasan bagi NATO untuk memicu konfrontasi dengan China," tambahnya.

"Cara yang tepat adalah dengan memperkuat dialog, meningkatkan pemahaman, membangun dasar rasa saling percaya, dan menghindari kesalahan penilaian strategis,” papar Menlu China itu.

Wang meminta aliansi militer yang beranggotakan 32 negara itu untuk “mematuhi tugasnya, tidak ikut campur dalam urusan Asia-Pasifik, atau ikut campur dalam urusan dalam negeri China, dan tidak menentang hak dan kepentingan sah China.”

“China bersedia menjaga kontak dengan NATO atas dasar kesetaraan dan melakukan pertukaran atas dasar saling menghormati,” ucapnya.

Sementara itu, Arab Saudi memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar Amerika Serikat aset Rusia yang dibekukan. Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir MEE, Selasa (9/7/2024).

Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina. "Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg.

Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan. Pada bulan April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan.

Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

Tidak jelas berapa banyak surat utang Eropa yang dimiliki Arab Saudi. Namun cadangan mata uang asing bersih bank sentral mereka mencapai 445 miliar dolar AS.

Arab Saudi memiliki obligasi Amerika Serikat senilai 135,9 miliar dolar AS dan menempatkannya di peringkat ke-17 di antara investor surat utang Amerika Serikat.

Pada Juni lalu, G-7, yang mencakup Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS kepada Ukraina yang akan didukung oleh keuntungan dihasilkan dari aset Rusia.

Langkah ini tidak menghentikan penyitaan penuh atas aset bank sentral Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat senilai sekitar 322 miliar dolar AS.

Bloomberg mengatakan bahwa peringatan Arab Saudi kemungkinan akan memicu pertentangan di antara beberapa negara anggota UE terhadap pendekatan yang lebih tegas, meskipun Amerika Serikat dan Inggris melobi agar penyitaan segera dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menuding Cina berperan membantu Rusia menyerang Ukraina. Beijing meradang dan mengatakan kepada aliansi tersebut untuk tidak membawa kekacaua ke Asia.

Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut muncul sehari setelah NATO menyebut Cina sebagai “pendukung yang menentukan” perang Rusia melawan Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina dengan tudingan bahwa NATO hendak menguatkan kehadiran di negara tetangganya itu.

“NATO membesar-besarkan tanggung jawab Cina terhadap masalah Ukraina adalah hal yang tidak masuk akal dan memiliki motif jahat,” kata juru bicara Kemenlu Cina Lin Jian pada konferensi harian dilansir Associated Press, Kamis (11/7/2024). Dia menegaskan bahwa Cina memiliki sikap yang adil dan obyektif terhadap masalah Ukraina.

Cina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa terkait perang di Ukraina, dan menolak mengutuk invasi Rusia atau bahkan menyebutnya sebagai tindakan agresi untuk menghormati Moskow. Perdagangannya dengan Rusia telah meningkat sejak invasi tersebut, setidaknya mengimbangi dampak sanksi Barat.

NATO, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Washington, mengatakan Cina telah menjadi penggerak perang melalui “kemitraan tanpa batas” dengan Rusia dan dukungan skala besarnya terhadap basis industri pertahanan Rusia.

Lin mengatakan perdagangan Cina dengan Rusia adalah sah dan masuk akal serta berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dia mengatakan “apa yang disebut keamanan” oleh NATO mengorbankan keamanan negara lain. Cina mendukung anggapan Rusia bahwa ekspansi NATO merupakan ancaman bagi Rusia.

Cina telah menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan NATO yang semakin berkembang dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Australia, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan mengirim para pemimpin atau wakilnya ke KTT NATO pekan ini.

“Cina mendesak NATO untuk…berhenti mencampuri politik dalam negeri Cina dan mencoreng citra Cina serta tidak menciptakan kekacauan di Asia-Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa,” kata Lin.

Tentara Pembebasan Rakyat Cina berada di Belarus pekan ini untuk latihan bersama di dekat perbatasan dengan Polandia, salah satu anggota NATO. Latihan tersebut adalah yang pertama dengan Belarus, sekutu Rusia, yang menganut sistem satu partai di bawah Presiden Alexander Lukashenko, yang pro-Rusia. Lin menggambarkan pelatihan gabungan itu sebagai operasi militer normal yang tidak ditujukan pada negara tertentu.

Cina adalah pemain kunci dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang mencakup elemen militer kuat yang melibatkan Rusia dan beberapa negara Asia Tengah, India, dan, yang terbaru, Belarus.

Hal ini dipandang tidak hanya menciptakan benteng melawan pengaruh Barat di wilayah tersebut, tetapi juga ketegangan atas meningkatnya pengaruh Cina di wilayah yang dianggap Rusia sebagai halaman belakang politiknya yang terdiri dari negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Belarus.

Awal bulan ini, Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan para pemimpin atau pejabat tinggi dari 10 negara SCO di Kazakhstan. Di sana, Putin menegaskan kembali permintaannya agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina dengan tegas menolak hal itu, bersamaan dengan proposal perdamaian Cina yang tidak menyebutkan pengembalian wilayah Ukraina kepada pemerintah di Kiev.

Cina dan Rusia telah menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk menentang Barat, bahkan ketika Rusia semakin bergantung pada Cina sebagai pembeli minyak dan gas yang merupakan bagian terbesar dari perdagangan luar negerinya.

Sebelumnya, Arab Saudi meradang atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan. Negara itu memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas sanksi tersebut.

Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (9/7/2024). Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina.

"Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg. Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan.

Pada April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan. Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa dinilai menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menuding Cina berperan membantu Rusia menyerang Ukraina. Beijing meradang dan mengatakan kepada aliansi tersebut untuk tidak membawa kekacaua ke Asia.

Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut muncul sehari setelah NATO menyebut Cina sebagai “pendukung yang menentukan” perang Rusia melawan Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina dengan tudingan bahwa NATO hendak menguatkan kehadiran di negara tetangganya itu.

“NATO membesar-besarkan tanggung jawab Cina terhadap masalah Ukraina adalah hal yang tidak masuk akal dan memiliki motif jahat,” kata juru bicara Kemenlu Cina Lin Jian pada konferensi harian dilansir Associated Press, Kamis (11/7/2024). Dia menegaskan bahwa Cina memiliki sikap yang adil dan obyektif terhadap masalah Ukraina.

Cina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa terkait perang di Ukraina, dan menolak mengutuk invasi Rusia atau bahkan menyebutnya sebagai tindakan agresi untuk menghormati Moskow. Perdagangannya dengan Rusia telah meningkat sejak invasi tersebut, setidaknya mengimbangi dampak sanksi Barat.

NATO, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Washington, mengatakan Cina telah menjadi penggerak perang melalui “kemitraan tanpa batas” dengan Rusia dan dukungan skala besarnya terhadap basis industri pertahanan Rusia.

Lin mengatakan perdagangan Cina dengan Rusia adalah sah dan masuk akal serta berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dia mengatakan “apa yang disebut keamanan” oleh NATO mengorbankan keamanan negara lain. Cina mendukung anggapan Rusia bahwa ekspansi NATO merupakan ancaman bagi Rusia.

Cina telah menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan NATO yang semakin berkembang dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Australia, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan mengirim para pemimpin atau wakilnya ke KTT NATO pekan ini.

“Cina mendesak NATO untuk…berhenti mencampuri politik dalam negeri Cina dan mencoreng citra Cina serta tidak menciptakan kekacauan di Asia-Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa,” kata Lin.

Tentara Pembebasan Rakyat Cina berada di Belarus pekan ini untuk latihan bersama di dekat perbatasan dengan Polandia, salah satu anggota NATO. Latihan tersebut adalah yang pertama dengan Belarus, sekutu Rusia, yang menganut sistem satu partai di bawah Presiden Alexander Lukashenko, yang pro-Rusia. Lin menggambarkan pelatihan gabungan itu sebagai operasi militer normal yang tidak ditujukan pada negara tertentu.

Cina adalah pemain kunci dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang mencakup elemen militer kuat yang melibatkan Rusia dan beberapa negara Asia Tengah, India, dan, yang terbaru, Belarus.

Hal ini dipandang tidak hanya menciptakan benteng melawan pengaruh Barat di wilayah tersebut, tetapi juga ketegangan atas meningkatnya pengaruh Cina di wilayah yang dianggap Rusia sebagai halaman belakang politiknya yang terdiri dari negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Belarus.

Awal bulan ini, Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan para pemimpin atau pejabat tinggi dari 10 negara SCO di Kazakhstan. Di sana, Putin menegaskan kembali permintaannya agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina dengan tegas menolak hal itu, bersamaan dengan proposal perdamaian Cina yang tidak menyebutkan pengembalian wilayah Ukraina kepada pemerintah di Kiev.

Cina dan Rusia telah menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk menentang Barat, bahkan ketika Rusia semakin bergantung pada Cina sebagai pembeli minyak dan gas yang merupakan bagian terbesar dari perdagangan luar negerinya.

Sebelumnya, Arab Saudi meradang atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan. Negara itu memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas sanksi tersebut.

Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (9/7/2024). Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina.

"Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg. Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan.

Pada April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan. Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa dinilai menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta sekutu mereka telah menimpakan sanksi ke Rusia sejak negara itu menyerang Ukraina pada Februari 2022. Sanksi-sanksi tersebut adalah yang paling ekstensif yang pernah ditimpakan pada negara tertentu.

Hanya berselang dua hari sejak serangan itu, Uni Eropa mulai menerapkan sanksi. EUObserver melansir, Pada pagi hari 24 Februari, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen langsung mengumumkan sanksi UE besar-besaran yang akan diterapkan oleh kelompok negara itu. Sanksi tersebut menargetkan transfer teknologi, bank-bank Rusia, dan aset-aset Rusia.

Josep Borrell, perwakilan tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE juga kala itu menyatakan bahwa Rusia akan menghadapi "isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" karena UE akan memberlakukan "paket sanksi terberat yang pernah diterapkan [yang pernah] diterapkan oleh UE". Pada Mei 2022, Komisi Eropa mengusulkan dan menyetujui larangan sebagian impor minyak dari Rusia, sebagai bagian dari respons ekonomi terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Josep Borrell jug mengatakan dia ingin negara-negara UE menyita cadangan devisa bank sentral Rusia yang dibekukan, yang berjumlah lebih dari 350 miliar dolar AS, untuk menutupi biaya pembangunan kembali Ukraina setelah perang.

Merujuk BBC, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa (UE), serta negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, dan Jepang, telah menjatuhkan lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia.

Target utama mereka adalah uang Rusia. Cadangan mata uang asing senilai 350 miliar dolar AS, sekitar setengah total cadangannya devisa Rusia telah dibekukan sejauh ini.

Sekitar 70 persen aset bank-bank Rusia juga dibekukan, kata UE, dan beberapa diantaranya dikeluarkan dari Swift, layanan pesan berkecepatan tinggi untuk lembaga keuangan.

Negara-negara Barat juga telah melarang ekspor teknologi yang mungkin digunakan Rusia untuk membuat senjata. Selain itu, melarang impor emas dan berlian dari Rusia dan melarang penerbangan dari Rusia. Barat juga memberi sanksi kepada oligarki, pebisnis kaya yang memiliki hubungan dengan Kremlin, serta dan menyita kapal pesiar mereka.

Industri minyak Rusia juga menjadi target utama lainnya. AS dan Inggris melarang minyak dan gas alam Rusia. UE telah melarang impor minyak mentah melalui laut.

G7 – sebuah organisasi yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian “maju” terbesar di dunia – telah memberlakukan harga maksimum sebesar 60 dolar AS per barel minyak mentah Rusia, dalam upaya mengurangi pendapatannya.

Ratusan perusahaan besar, termasuk McDonald's, Coca-Cola, Starbucks dan Heineken, telah berhenti menjual dan memproduksi barang di Rusia. Namun, beberapa masih berbisnis di Rusia. PepsiCo, misalnya, dituduh terus menjual produk makanan di Rusia. Dan BBC menemukan bahwa perusahaan kosmetik Amerika, Avon, membuat barang di sebuah pabrik dekat Moskow.

Presiden Vladimir Putin mengklaim sanksi Eropa tidak merugikan Rusia, dengan mengatakan, "Kami mengalami pertumbuhan, namun ada penurunan."

Rusia telah berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga lebih dari batas harga G7, menurut Atlantic Council, sebuah lembaga pemikir AS. Dikatakan bahwa “armada bayangan” yang terdiri dari sekitar 1.000 kapal tanker digunakan untuk mengirimkannya.

Badan Energi Internasional mengatakan Rusia masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari setelah meningkatkan pasokan ke India dan Cina.

Rusia juga dapat mengimpor banyak barang-barang Barat yang terkena sanksi dengan membelinya melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus dan Kazakhstan, menurut para peneliti di King's College London.

Cina telah menjadi pemasok penting produk-produk berteknologi tinggi alternatif produk-produk yang diproduksi di Barat, kata Dr Maria Snegovaya dari lembaga pemikir AS, Pusat Studi Strategis dan Internasional. “Cina menjual chip dan komponen lain yang diperlukan untuk menjaga produksi militer Rusia tetap berjalan,” katanya. “Rusia tidak akan mampu melakukan hal itu tanpa bantuan Cina.”

Pada 2022, tahun pertama perang, ekonomi Rusia menyusut sebesar 2,1 persen, menurut Dana Moneter Internasional. Namun, diperkirakan ekonomi Rusia tumbuh sebesar 2,2 persen pada 2023 dan memperkirakan pertumbuhan sebesar 1,1 persen 2024.

Namun demikian, Departemen Keuangan AS mengklaim sanksi tersebut merugikan Rusia, karena telah memangkas 5 persen pertumbuhan ekonomi yang mungkin dicapai selama dua tahun terakhir. "Sanksi tidak membuat perang ini cukup merugikan Rusia, dan itu berarti Rusia dapat melanjutkan perang ini untuk beberapa waktu ke depan," kata Dr Snegovaya.