Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program transmigrasi ke Pulau Papua untuk menyuplai tenaga kerja penggarap program food estate di Merauke, Papua Selatan.

Iftiah menjelaskan kebutuhan tenaga kerja food estate Merauke akan dipenuhi dengan memobilisasi tenaga kerja yang telah tersedia di Pulau Papua.

"Kami sampaikan bahwa dari sisi kami kementerian transmigrasi itu nanti akan mensupport food estate itu dengan memanfaatkan transmigrasi lokal," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah pun menegaskan Ia tidak akan ingkar dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah kementerian lain akan mengambil kebijakan yang serupa dengan kementerian transmigrasi.

"Kalau dari kementerian transmigrasi pasti (food estate digarap warga lokal). Karena definisi transmigrasi lokal itu kan tidak mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua," tutur dia.

"Kalau dari sisi kami, kalau dari sisi kementerian lain itu silakan ditanyakan ke kementerian lain," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Iftitah juga menegaskan peraturan undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini membuat program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Iftitah pun mengklaim program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Dilansir dari Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia mengklaim program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Sebelumnya, dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, terdapat penolakan dari mahasiswa di Kota Jayapura, Papua yang menolak program transmigrasi.

Presiden Prabowo Subianto menjajal proses panen padi menggunakan mesin alat panen modern combine harvester di proyek lumbung pangan atau food estate Merauke, Papua Selatan pada Minggu pagi (3/11).

Peninjauan proses tanam dan panen padi itu dilakukan dalam rangka pengembangan program prioritas Prabowo, yakni swasembada pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi. Ia juga melihat langsung proses tanam padi di atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, ia sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

Salah satu petani di Desa Telaga Sari, tempat lumbung pangan tersebut, menyampaikan hasil panen tadinya hanya sekitar 2 ton gabah sebelum lahan diperluas. Setelah diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7-8 ton.

"Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke," ujar Petrus, seperti dikutip melalui keterangan resmi.

Prabowo bertekad membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan ekskavator pesanan Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam dari Cina, Sany Group tiba di Distrik Ilwayab Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin (29/7/2024). Kedatangan pesanan ekscakator itu merupakan bagian Haji Hasan dalam menjalankan tugas negara untuk mengerjakan proyek lumbung pangan di Merauke.

Sekitar 2.000 alat berat diangkut dengan tongkang Liana LXXIX dan berhasil disandarkan di Dermaga PT Dwi Karya, Wanam. Puluhan alat berat tersebut akan digunakan untuk mendukung progam pemerintah terkait ketahanan pangan nasional, yaitu pembukaan sawah seluas satu juta hektare di Merauke.

Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Muhammad Herindra bersama pejabat utama TNI-Polri di wilayah Merauke bersama Haji Isam memantau langsung proses bongkar puluhan alat berat tersebut. Bagi Haji Isam keberhasilan program cetak sawah adalah tanggung jawab besar dari negara.

Oleh karena itu, ia ikut mengawasi langsung proses bongkar alat berat itu. "Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya. Dalam benak saya, bagaimana gagasan cetak sawah satu juta hektare ini bisa terealisasi dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi," ujar Haji Isan.

Dia pun siap membantu pemerintah mewujudkan program ketahanan pangan. "Selain itu, saya berharap gagasan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto juga bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Papua," kata Haji Isam.

Sebelumnya Haji Isam diberitakan memborong 2.000 unit ekskavator dari produsen alat berat dari Cina, Sany Group. Ribuan alat berat tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek pertanian dalam negeri.

Ekskavator Sany SY215C-9 memiliki kapasitas 21,5 ton dan cocok untuk pekerjaan yang lebih berat terutama sektor pertanian. Harga ekskavator berkisar Rp 1,7 miliar-Rp 2,3 miliar per unit. Sedangkan harga bekas berkisar antara Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar tergantung pada tahun produksi dan kondisi mesin.