JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman (depan) usai acara ?Gerakan Nasional Pangan Merah Putih? di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman (depan) usai acara ?Gerakan Nasional Pangan Merah Putih? di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

Pertemuan digelar selama lebih kurang satu jam usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Mentan Amran.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pertemuan antara Suahasil dan jajaran Kementan membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Wamentan Sudaryono ditemui usai pertemuan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

“Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya,” kata Sudaryono kepada awak media.

Sudaryono mencontohkan, anggaran Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk bersubsidi pada 2025.

“Bagaimana pupuk yang alokasi gede itu dipastikan bahwa calon penerima sudah clear, sudah jelas,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, program-program yang dibahas bersama Wamenkeu Suahasil di antaranya cetak sawah dan optimalisasi lahan, subsidi pupuk, hingga irigasi dan bendungan.

Sementara itu, Suahasil tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media usai pertemuannya dengan jajaran Kementan.

Diketahui, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi lahan 80.000 hektar.

Kemudian, anggaran penyediaan pupuk bersubsidi sebesar Rp 44 triliun. Penyediaan pupuk ini di bawah Kementerian BUMN.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

IDXChannel – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk bersubsidi nanti bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2024).

Mentan mengatakan, dia sudah berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menjadikan distribusi pupuk bersubsidi lebih sederhana. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sampaikan, bahwa direct (langsung). Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

Kemarin, Amran mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, dia meminta agar pejabat yang mempersulit petani memperoleh pupuk segera dicopot.

Peringatan keras itu bermula ketika salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat yang tidak becus.

"Pak Dirut, tolong manajernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Enggak boleh ditawar," ujar Amran.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.