Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program transmigrasi ke Pulau Papua untuk menyuplai tenaga kerja penggarap program food estate di Merauke, Papua Selatan.

Iftiah menjelaskan kebutuhan tenaga kerja food estate Merauke akan dipenuhi dengan memobilisasi tenaga kerja yang telah tersedia di Pulau Papua.

"Kami sampaikan bahwa dari sisi kami kementerian transmigrasi itu nanti akan mensupport food estate itu dengan memanfaatkan transmigrasi lokal," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah pun menegaskan Ia tidak akan ingkar dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah kementerian lain akan mengambil kebijakan yang serupa dengan kementerian transmigrasi.

"Kalau dari kementerian transmigrasi pasti (food estate digarap warga lokal). Karena definisi transmigrasi lokal itu kan tidak mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua," tutur dia.

"Kalau dari sisi kami, kalau dari sisi kementerian lain itu silakan ditanyakan ke kementerian lain," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Iftitah juga menegaskan peraturan undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini membuat program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Iftitah pun mengklaim program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Dilansir dari Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia mengklaim program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Sebelumnya, dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, terdapat penolakan dari mahasiswa di Kota Jayapura, Papua yang menolak program transmigrasi.

Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.
Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun

Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.

Kekhawatiran Masyarakat Adat

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," ujar Edoardus.

Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.

"Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," tambahnya.

Pendekatan Komprehensif

Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, akhirnya melakukan kunjungan kerja perdananya.

Kunjungan ini dilaksanakan pada proyek cetak sawah seluas satu juta hektare yang dikelola oleh Andi Samsudin Arsyad, atau lebih dikenal sebagai Haji Isam, di Wanam, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11).

Presiden Prabowo didampingi beberapa menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, Kepala BIN Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Perjalanan Presiden dimulai dari Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan, mendarat di Pangkalan Udara JA Dimara, Merauke. Selanjutnya, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Wanam dengan helikopter jenis Karakal milik TNI AD.

Setibanya di lokasi, Presiden langsung meninjau kegiatan proyek cetak sawah. Didampingi para menteri terkait dan Haji Isam, Presiden menyaksikan ratusan alat berat yang bekerja di lahan berlumpur untuk mempercepat proses cetak sawah.

Selain itu, ia juga mengunjungi lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan serta rencana pembangunan jalan sepanjang 140 km yang akan menghubungkan Distrik Ilwayab dan Distrik Muting.

Kehadiran Presiden disambut hangat oleh warga setempat. Ia menyempatkan diri untuk menyalami dan membagikan pakaian kepada masyarakat setempat, bahkan sesekali menggendong dan mencium anak-anak Papua yang berada di lokasi proyek.

Pada kunjungan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa Presiden akan mempercepat pelaksanaan proyek cetak sawah satu juta hektare ini.

Menurutnya, proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki peran penting bagi ketahanan pangan nasional.

“Presiden akan mendukung percepatan proyek ini, termasuk menyediakan fasilitas seperti air bersih dan fasilitas penunjang lainnya,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik menggambarkan reaksi Presiden saat melihat progres proyek.

“Presiden sangat antusias dengan proyek yang digarap Haji Isam. Meski baru beberapa bulan berjalan, proyek ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan,” kata Hanif.

Asisten Operasi Proyek 1 Juta Hektar, GT Denny Ramdhani atau Haji Deden, mengungkapkan rasa bangganya atas kunjungan Presiden.

“Kami sangat bangga. Ini adalah kunjungan pertama Presiden setelah dilantik. Meskipun mendadak, berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana, dan protokol istana, kunjungan ini berjalan lancar,” jelasnya.

Haji Deden menambahkan bahwa timnya berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam dalam mempercepat pembangunan.

Hingga kunjungan Presiden pada Minggu, 3 November 2024, capaian proyek ini meliputi pembukaan lahan seluas 2.037 hektare, pembangunan jalan sepanjang 19,90 km, pengerjaan parit kiri-kanan jalan sejauh 18,91 km, pengerasan jalan 5,25 km, dan pengerjaan lapisan dasar jalan (base course) sepanjang 3,56 km.

“Ini adalah kerja cepat. Presiden menyatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk banyak berbicara. Ini waktunya aksi, aksi, dan aksi. Sedikit bicara, banyak kerja,” pungkas Haji Deden.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mencetak sawah hingga 1 juta hektare (Ha) di Merauke, Papua Selatan.

Hal ini disampaikan Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat menemani Prabowo berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11/2024) dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan.

Dalam kunjungan ini, dia mengatakan bahwa Prabowo melihat persiapan demplot (Demontration Plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Setibanya di lokasi, Presiden Ke-8 RI itu langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. Di sana, Kepala Negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya.

Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

Selain itu, kaya Rizal, Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke.

Menurutnya, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," ujar Ahmad Rizal.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15—30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

"Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke," tandas Rizal.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersiapkan pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan ke wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu tugas penting dari Kementerian Transmigrasi dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.

AHY mengatakan, Kementerian Transmigrasi masuk ke dalam lingkup pengawasan Kemenko Infrastruktur karena peran strategisnya dalam mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan. Ia menargetkan, akan dibentuk sejumlah program-program transmigrasi, khususnya untuk migrasi ke wilayah timur Indonesia.

"Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk di antaranya kawasan Indonesia Timur, agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi," kata AHY, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

AHY berharap kehadiran Kementerian Transmigrasi ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat apa yang sudah ada.

Adapun kementerian ini dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. AHY bilang, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sebetulnya potensial namun sulit berkembang.

Kolaborasi antara kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur harapannya bisa membantu mengatasi masalah itu.

"Kita harapkan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, termasuk Perhubungan, ATR/BPN, bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang yakin berpindah tempat itu. Bukan hanya mengembara tanpa tujuan tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian karena disiapkan infrastruktur yang mendukung bukan hanya kehidupan tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya," kata AHY.

Menurutnya, transmigran adalah patriot karena memang harus ada keinginan dan kesadaran bahwa berpindah ke suatu daerah bukan hanya dibutuhkan secara fisik, namun juga secara skills untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Karenanya, pihaknya akan berfokus pada peningkatan keterampilan transmigran melalui sejumlah program Pendidikan, pelatihan, hingga pendampingan.

Diberi Insentif Rumah hingga Lahan

Selain itu, pihaknya juga akan menggelontorkan insentif bagi masyarakat yang bersedia ikut program transmigrasi. Pembangunan infrastruktur juga akan digenjot dengan mengintegrasikan Kawasan transmigrasi dengan sentra-sentra ekonomi, jangan sampai terisolasi.

"Harus ada insentif yang baik dalam arti kenapa masyarakat bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru. Membangun harapan itu adalah tugas negara, tugas pemerintah termasuk kementerian transmigrasi.Tentu jika ada mata pencaharian atau lapangan pekerjaan sekaligus penghasilan yang baik," ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting Munthe mengatakan, pihaknya masih terus mempelajari insentif apa yang paling tepat untuk diberikan kepada para transmigran ini.

"Tentunya kita memberikan bantuan rumah, lahan untuk tanaman tanaman kering itu 2 hektare per kepala keluarga. Kemudian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan calon transmigran. Kemudian perbekalan selama dia tinggal di lokasi transmigrasi khususnya jaminan hidup selama 1 tahun," kata Danton, ditemui di lokasi yang sama.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan, saat ini yang paling penting ialah bagaimana mengubah paradigma berpikir menyangkut status para transmigran yang masih kerap dipandang sebelah mata sebagai kaum terpinggirkan.

Hal tersebut termasuk juga dengan masalah sosial yang melingkupinya. Ada sejumlah daerah yang menjadi sasaran strategis untuk transmigrasi ini, antara lain Nunukan Kalimantan Utara, Mamuju Sulawesi Barat, serta Merauke di Papua Selatan.

"Mereka adalah para patriot bangsa yang bekerja untuk negara dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan. Kemudian mengentaskan kemiskinan, juga memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Kalau misalkan mereka tinggal di kota-kota besar tidak punya pekerjaan, tentu konflik, kesenjangan sosial juga akan lebih tinggi," ujar Iftitah.

(shc/hns)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Andi Amran Sulaiman kembali menjabat Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Amran mengatakan salah satu program unggulan yang akan dilanjutkan adalah cetak sawah seluas 40.000 hektare (ha) yang tengah digarap di Merauke, Papua Selatan.

"Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40.000 hektare di Merauke," kata Amran pada ramah-tamah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (21/10).

Amran bilang, program ini telah mendapatkan dukungan anggaran yang sebelumnya Rp 6,9 triliun menjadi Rp 30 triliun untuk upaya percepatan cetak sawah. Bahkan, anggaran tersebut berpeluang untuk ditambah sampai Rp 68 triliun.

Amran menyebut cetak sawah ini menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian agar swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu,” ungkap Amran

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10). Sebelumnya, Amran menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Amran sendiri bukan orang baru di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pria kelahiran 27 April 1968 itu telah menjabat sebagai Mentan pada Oktober 2014 - Oktober 2019, alias pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Kemudian, Jokowi kembali menunjuk Amran menempati posisi Mentan. Tepat pada Oktober 2023, Amran menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kala itu terjerat kasus korupsi.

Keinginan sejak lama warga Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk memiliki lahan pertanian padi akhirnya terpenuhi. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mencetak lahan sawah baru di wilayah ini seluas 1.000 Ha.

Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke Albertus Mahuse mengatakan, warganya sudah mengajukan dari 5 tahun lalu, agar lahan mereka bermanfaat.

"Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 ha dan yang sekarang ada 200 ha kemudian 700 ha ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 ha nya di sini," ujar Albertus dalam rilis Kementerian Pertanian, Senin (14/10).

Albertus mengatakan nanti lahan sawah baru ini sementara akan dikerjakan sendiri oleh masyarakat setempat dan juga ada kemungkinan disewakan.

Dia menuturkan, pihaknya juga sudah mengumpulkan alat mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester, transplanter, traktor dan pompa air.

"Kami akan mengusulkan Pak Menteri besok alat ekskavator semua. Sudah dibantu sementara dan nanti kami akan bekerja dan akan meminta pertolongan kepada pemerintah alat-alat pengolahan; jonder, traktor, pompa air, termasuk benih. Ya combine juga," sebutnya.

Albertus menyadari bahwa warga Merauke tergolong masih kurang mahir dalam pertanian. Sehingga, dia berharap dari Kementan terus memberikan pendampingan dalam mengelola lahan sawah baru ini.

"Termasuk besok kami juga akan minta pemerintah tetap membantu dan membina kami, jangan hanya sebatas dikerjakan kemudian dilepas. Kami akan minta tetap ada pendampingan, ada pelatihan," harapnya.

Dia mengungkapkan warga Distrik Kurik memang sudah punya komitmen yang tinggi untuk ada persawahan. Tujuannya untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

Diketahui, proyek percontohan kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini digelar di atas lahan milik lima marga, yakni Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

"Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini," kata  Albertus.

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian seperti infrastruktur irigasi dan juga akses jalan menuju persawahan. Dia yakin, dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta," katanya.

Oleh karena itu, kata Amran, pangan harus disiapkan untuk setiap orang yang bakal lahir di Indonesia. Salah satunya, paparnya, adalah melalui cetak sawah baru.

MERAUKE, iNews.id – Calon Wakil GubernurPapua Selatan nomor urut 1, Petrus Safan meninggal dunia, Sabtu (28/9/2024) sore. Masyarakat Papua Selatan, khususnya pendukung pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada 2024, Darius Gemelom Gebze-Petrus Safan diliputi duka mendalam.

Petrus Safan meninggal dunia diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Sebelumnya, Petrus Safan telah menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Merauke.

Petrus Safan, dinilai tokoh masyarakat Asmat yang sangat dihormati. Dia dilarikan ke RSUD Merauke pada Sabtu pagi setelah sebelumnya dirawat di RSBP Merauke selama dua hari.

Keterbatasan fasilitas medis, terutama dokter spesialis jantung, Petrs Safan dirujuk ke RSUD Merauke untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Penyakit yang menyebabkan kematian adalah serangan jantung. Beliau juga cawagub mungkin ada beberapa kegiatan yang membuat beliau capek," ujar dr. Paul Kalalo, Humas RSUD Merauke.

Kepergian Petrus Safan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, simpatisan, relawan dan seluruh masyarakat Papua Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Asmat. 

Editor: Kurnia Illahi

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Saat ini ribuan alat berat dikabarkan sudah bergerak di Merauke untuk mengeksekusi program strategis nasional (PSN) perkebunan tebu untuk bioetanol. Hal ini memunculkan kekhawatiran di berbagai kalangan.

Penutur Pangan Lokal Papua Selatan & Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan, Stephanie Cindy mengungkapkan, Papua termasuk Merauke merupakan daerah yang terancam secara lingkungan dan hutan adat karena program strategis nasional (PSN).

PSN ini menyasar 2 juta hektare yang akan dibuka untuk perkebunan tebu bioethanol dan swasembadapangan dalam hal ini cetak sawah.

“Saat ini sudah ada ribuan alat berat yang sudah ada di Merauke, sekarang sudah mulai bergerak,” ujarnya dalam Forum "Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang ke Piring" yang diselenggarakan di JCC Senayan, Sabtu (28/9/2024).

Eksekusi PSN ini secara langsung mengancam hutan yang dipercaya masyarakat Papua sebagai ibu yang menyediakan segala sesuatu untuk penghidupan mereka. Jika ingin makan sagu atau menangkap ikan, masyarakat sana tinggal mencarinya di hutan.

“Keterhubungan mereka dengan hutan yang adalah bagian integral dari kehidupan mereka, tetapi juga pemenuhan kebutuhan pangan dan identitas lokal masyarakat tersebut,” kata Stephanie.

Dia mencontohkan, di tengah 2 juta hektare yang ingin dibabat itu, ada tempat-tempat sakral yang secara kepercayaan adat menghubungan masyarakat Papua dengan leluhur. Bahkan flora dan fauna di Merauke juga ikut terancam.

Pembukaan lahan untuk mencetak sawah ini dianggap ironis karena tidak sesuai dengan komoditas pangan lokal yang dapat diproduksi secara mandiri di Papua.

“Kalau di Papua pangan lokal unggulannya paling banyak sagu, sekitar 5 juta hektare sagu itu ada di Papua dan itu merupakan makanan utama orang Papua. Selain sagu ada pisang, umbi-umbian, dan itu semua tersedia di hutan Papua,” tandasnya.

MERAUKE, iNews.id - Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi mendukung upaya cetak sawah yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2025 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Program ini merupakan proyek kemanusiaan bagi masyarakat Papua yang memiliki tanah subur namun belum dikelola secara baik.

Menurut Uskup Agung Mandagi, pertanian merupakan sektor yang berkaitan erat dengan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu makanan. Karena itu apa yang dicanangkan pemerintah melalui cetak sawah memiliki tujuan yang sama dengan hukum agama yang dianut masyarakat Papua.

"Saya dukung program ini 100 persen karena di situ ada tujuan memanusiakan orang dengan pertanian. Maka kami dari gereja-gereja juga punya tujuan yang sama yaitu memanusiakan orang, bukan mengkotak-kotakan orang. Orang itu harus selaras dengan hukum kemanusiaan yang kita anut," ujar Uskup Agung Mandagi, Rabu (25/9/2024).

Uskup Agung Mandagi meminta agar pemerintah secara masif melakukan sosialisasi dan pendekatan kemanusiaan. Jangan sampai program yang sudah bagus ini malah diprovokasi oleh segelintir orang yang tidak paham akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa sesuai pancasila yang diwariskan para pendahulu untuk memberi keadilan pada masyarakat Papua.

"Kadang-kadang ada aktivis yang belum mengerti apa itu Pancasila karena menilai cetak sawah ini dari satu sisi. Padahal ini proyek Pancasila karena di situ ada kemanusiaan. Jadi menurut saya pemerintah perlu melakukan lebih banyak sosialisasi supaya orang baik kita perbanyak dan orang jahat kita singkirkan," katanya.

Uskup Agung Mandagi meminta agar pemerintah betul-betul merealisasikan cetak sawah ini hingga tuntas 100 persen dan menjadikan Tanah Papua sebagi tanah paling subur di Indonesia.

"Saya sudah katakan ini adalah program bagus namun harus ada bukti. Karena kenapa? Orang Papua ini sudah banyak makan janji sehingga janji yang ini harus betul-betul dikerjakan," ucapnya.

Namun di sisi lain, Uskup Agung Mandagi meminta masyarakat Papua menerima apa yang sudah digariskan Tuhan melalui program cetak sawah. Jangan sampai kata dia, masyarakat berkonflik karena tanah yang digarap malah dihalang-halangi.

"Menurut saya, Ini tanah milik Tuhan Allah dan orang papua menyerahkan tanah tuhan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kenapa? Ini Proyek kemanusiaan dan ini harus berdampingan dengan tuhan," ujarnya.

Mengenai hal ini, Uskup Agung Mandagi merasa yakin masyarakat Papua menyambut baik program yang dijalankan ini. Tapi dia ingin, pemerintah juga memberi kepastian agar masyarakat di sana diberdayakan sesuai dengan kearifan lokalnya.

"Saya pastikan orang papua pasti mendukung jika perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang ada di sana bertujuan memanusiakan. nah jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan," katanya.

Uskup Agung Mandagi mengatakan, semua kebaikan termasuk upaya membangun cetak sawah harus diterima sebagai kebaikan yang mendapat restu dari tuhan. Jangan sampai, kebaikan ini malah menimbulkan keburukan akibat mendapat penolakan dengan alasan yang tidak rasional.

"Seperi apa kata Gus Dur yang selalu saya ingat. Dia katakan, kalau kita berbuat baik, orang tidak akan bertanya soal agama kita. Orang tidak akan bertanya kepada saya atau Bapak, asal kita berbuat baik," katanya.

Yang juga sangat penting menurut Pendeta Petrus adalah perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat. Salah satunya dengan menjaga lingkungan dari kerusakan. Sebab, alam yang sudah bagus ini harus diolah untuk kebermanfaatan.

"Proyek ini harus memperhatikan alam, jangan menghancurkan adat yang ada di sana, jangan menghancurkan alam yang ada di sana. Justru kita harus memeliharanya. Karena seringkali orang Papua merasa, Ini punya kami, tidak usah ada yang mengolah. Tapi kan itu salah. Tuhan menciptakan alam ini supaya dikelola," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan proyek cetak sawah 1 juta hektare di Kabupaten Merauke, Provinsinya Papua Selatan. Program ini perlu dilakukan untuk membuat Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Selain cetak sawah, pemerintah juga sedang melakukan program optimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi. Hingga September 2024, realisasi pada program tersebut telah mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektare lahan yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 30.000 di antaranya dalam masa pertanaman.

Editor: Donald Karouw