Sebagai seorang muslim, mengapa harus memiliki etika dalam pergaulan? Etika sangat penting dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi umat yang beragama Islam.

Etika adalah bagian dari akhlak yang terpuji dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku ketika bergaul dengan setiap orang, baik muslim maupun nonmuslim.

Sebagai seorang muslim, mengapa harus memiliki etika dalam pergaulan? Mengutip Buku Ajar Pendidikan Ial ini karena etika mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

Menerapkan etika dalam pergaulan merupakan cerminan dari ketaatan kepada Allah Swt. Dalam Islam, segala bentuk interaksi sosial diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Contohnya, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa berkata yang baik atau diam.

Hal ini sesuai yang disampaikan dalam hadis Rasulullah berikut:

Etika dalam pergaulan juga mengajarkan prinsip saling menghargai dan menghormati. Hal ini merupakan wujud kasih sayang terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.

Dengan menerapkan etika dalam pergaulan, maka akan menghindarkan seseorang dari sifat sombong atau merasa lebih dari orang lain.

Dengan menerapkan etika pergaulan, maka setiap muslim dapat menanamkan sikap tolong-menolong dan membantu dalam hal kebaikan dan kebermanfaatan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut:

Etika pergaulan dalam Islam mengajarkan agar laki-laki dan perempuan memiliki batasan dalam berinteraksi. Islam mengajarkan agar laki-laki dan perempuan saling menjaga pandangan dan menutup aurat. Tujuannya adalah menjaga kehormatan diri dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

tulah jawaban mengenai, sebagai seorang muslim mengapa harus memiliki etika dalam pergaulan? Dengan begitu, setiap muslim tidak hanya menerapkan pergaulan yang baik, tetapi juga memperoleh pahala dan Allah Swt.(DLA)

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, retinopati Diabetika (RD) merupakan masalah kesehatan mata prioritas di Indonesia karena mengakibatkan berbagai beban, yaitu beban penyakit, sosial, dan pembiayaan, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penderita
diabetes

Penyakit Mata Diabetik: Permasalahan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Prof. Bayu Sasongko menjelaskan, RD adalah salah satu bentuk komplikasi diabetes, di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan
pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya.

Kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang menderita diabetes tipe 1 maupun 2, terutama mereka yang gula darahnya tidak terkontrol dan telah menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama.

Pada awalnya, RD seringkali hanya menunjukkan gejala ringan, atau bahkan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Namun apabila tidak ditangani, RD dapat menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, penderita diabetes selalu disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata rutin setidaknya satu kali dalam setahun meskipun tidak merasakan keluhan apapun pada mata.

Di Indonesia, RD menjadi sebuah permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat penting, karena berdampak tidak hanya pada kualitas manajemen diabetes namun juga kualitas hidup, produktivitas kerja, dan meningkatnya beban layanan kesehatan secara keseluruhan.

Meskipun telah banyak kemajuan dalam hal skrining, diagnosis, dan pengobatan, 75% penderita diabetes masih belum mendapatkan skrining yang dibutuhkan untuk gangguan penglihatan akibat
diabetes. WHO menargetkan setidaknya 80% penderita diabetes di semua negara telah dilakukan skrining mata secara teratur.

Di dalam Peta Jalan Upaya Kesehatan Penglihatan Indonesia 2025 – 2030, ditargetkan pada tahun 2030 tidak hanya 80% penderita diabetes terskrining, namun juga setidaknya 60% individu diabetes dengan gangguan mata telah
mendapatkan tatalaksana yang sesuai.

Meningkatnya jumlah penderita diabetes dengan usia lebih muda akan meningkatkan komplikasi diabetes di masa mendatang, termasuk peningkatan kasus RD yang mengancam penglihatan
yang diperkirakan akan mencapai 5 juta orang pada tahun 2025.

Jika tidak ditangani, penyakit ini akan menjadi beban bagi sistem kesehatan akibat kebutaan dan hilangnya produktivitas. Estimasi beban pembiayaan total akibat RD diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 138 triliun di tahun 2025 dari sebelumnya Rp38 triliun atau 2% dari total biaya kesehatan di tahun 2017 (Sasongko, et.al., 2020).

Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengesampingkan potensi meningkatnya beban RD sebagai konsekuensi meningkatnya kasus diabetes dan harus mengambil kebijakan kesehatan yang efektif dan komprehensif untuk mengidentifikasi, melibatkan, dan melakukan pemantauan berkelanjutan
terhadap mereka yang berisiko terkena penyakit mata akibat diabetes.

Di dalam Peta Jalan Upaya Kesehatan Penglihatan Indonesia 2025-2030, integrasi kegiatan promotif, preventif, skrining dan deteksi dini retinopati diabetika ke dalam kegiatan komunitas dan layanan kesehatan primer akan menjadi sangat penting dalam meningkatkan cakupan deteksi dini dan tatalaksana awal yang akhirnya dapat mengurangi beban gangguan penglihatan dan kebutaan pada pasien diabetes di Indonesia.

“Dengan menyatukan berbagai sektor, keahlian dan membentuk kemitraan baru di dalam suatu konsorsium dengan visi menurunkan beban RD di Indonesia, akan terbentuk model advokasi berbasis data, mobilisasi di tingkat masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan di tingkat kebijakan untuk mendorong perubahan guna mencapai hasil yang signifikan sebelum tahun 2030,” Prof. Bayu Sasongko menutup penjelasannya.

Dalam rangka peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2024, Kementerian Kesehatan bersama dengan para pemangku kepentingan menyelenggarakan acara diseminasi dan peluncuran Peta Jalan Upaya Kesehatan Penglihatan 2025 - 2030.

Peta jalan ini merupakan revisi dari Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan 2017 –
2030, dengan beberapa penyesuaian mengikuti perubahan target indikator global dan regional, serta transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi
upaya penanganan masalah kesehatan mata di Indonesia, dengan salah satu fokus utama adalah retinopati diabetika (RD).

RD merupakan salah satu komplikasi diabetes yang paling sering dijumpai dan penyebab gangguan penglihatan utama di dunia.

Penyelesaian permasalahan RD di Indonesia memerlukan pendekatan berbagai dimensi dengan berbagai area kepakaran. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Peta Jalan ini telah diformulasikan target capaian untuk RD di Indonesia serta beberapa strategi, intervensi dan rencana operasional yang mencakup berbagai pilar sistem kesehatan.

“Kolaborasi pentahelix akan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kesehatan mata pada diabetes untuk dapat menggerakkan semua dimensi. Oleh karena itu, suatu bentuk konsorsium yang mempertemukan berbagai elemen mulai dari para ahli, pemangku kebijakan pusat dan daerah, peneliti, pelaksana sektor kesehatan publik dan swasta, serta masyarakat, memiliki peran sangat penting dalam mengoptimalkan kesehatan mata pada
diabetes di Indonesia,” kata Prof. dr. Muhammad Bayu Sasongko, Sp.M(K), M.Epi, PhD, Guru Besar dan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada.

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi salah satu inovasi teknologi paling signifikan di abad ke-21. Dari kendaraan otonom hingga asisten virtual, AI mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dalam beberapa dekade terakhir, AI telah berkembang pesat dan memengaruhi berbagai industri, termasuk kesehatan, pendidikan, dan manufaktur. Dengan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan menghasilkan wawasan yang berharga, AI memiliki potensi untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks.

Namun, dengan kemajuan ini datang pertanyaan penting tentang implikasi etis dan hukumnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa penggunaan AI sesuai dengan nilai-nilai manusia dan hukum yang berlaku? Artikel ini akan membahas dampak global AI, pentingnya etika dan hukum dalam pengembangan AI, serta peran profesional hukum dan pendidik dalam membentuk masa depan AI yang bertanggung jawab.

Di dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai perspektif global tentang etika dan regulasi AI melalui studi kasus konkret, menganalisis peran profesional hukum dalam kebijakan AI, melihat inisiatif pendidikan terbaik dalam etika dan hukum AI, dan mempertimbangkan tantangan dan peluang di masa depan. Mari kita mulai dengan mendalami bagaimana AI berinteraksi dengan etika dan hukum.

Ketika AI semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, muncul berbagai pertanyaan etis dan hukum yang harus diatasi. Beberapa isu utama termasuk privasi, bias, dan akuntabilitas.

Salah satu kekhawatiran terbesar terkait AI adalah masalah privasi. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, yang bisa digunakan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh pemilik data. Ini menyebabkan munculnya pertanyaan tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta hak individu untuk melindungi privasi mereka.

AI tidak bebas dari bias. Algoritma AI sering kali mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihan mereka, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya, sistem pengenalan wajah mungkin lebih akurat dalam mengenali wajah orang kulit putih dibandingkan dengan orang kulit hitam, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan layanan lainnya.

Ketika AI membuat keputusan, siapa yang bertanggung jawab? Dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian. Ini menimbulkan tantangan besar dalam menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Di seluruh dunia, negara-negara sedang berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja etis dan hukum untuk mengatur AI. Salah satu contoh yang menonjol adalah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.

GDPR, yang mulai berlaku pada Mei 2018, adalah salah satu regulasi privasi data paling komprehensif di dunia. GDPR memberikan hak yang lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan menetapkan kewajiban yang ketat bagi organisasi yang memproses data tersebut.

GDPR mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan data mereka, dan individu memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data mereka. Selain itu, GDPR mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelanggaran data dalam waktu 72 jam.

Implementasi GDPR telah memengaruhi cara perusahaan di seluruh dunia menangani data pribadi. Perusahaan perlu menyesuaikan praktik mereka untuk mematuhi persyaratan GDPR, yang sering kali memerlukan investasi besar dalam teknologi dan pelatihan.

Selain GDPR, ada beberapa inisiatif global lainnya yang berfokus pada etika dan regulasi AI. Misalnya, di Amerika Serikat, Komisi FTC telah memberikan panduan tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, sementara di China, pemerintah telah mengeluarkan pedoman etika AI yang menekankan pada pengembangan yang aman dan terkendali.

Profesional hukum memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja etika untuk AI. Mereka perlu bekerja sama dengan teknolog, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Profesional hukum harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang ada dan mengembangkan kebijakan internal yang kuat untuk mengatasi isu-isu etis yang mungkin timbul. Mereka juga harus siap untuk menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan AI.

Edukasi merupakan kunci dalam memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara etis. Beberapa praktik terbaik dalam pendidikan AI meliputi:

Universitas dan lembaga pendidikan harus menawarkan kurikulum khusus yang mencakup etika dan hukum AI. Program ini harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu etis dan hukum yang terkait dengan AI serta keterampilan praktis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain pendidikan formal, pelatihan profesional juga penting dalam memastikan bahwa praktisi AI memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan hukum. Pelatihan ini bisa berupa seminar, lokakarya, dan kursus online yang dirancang untuk memberikan wawasan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam pengembangan dan penggunaan AI.

Mengingat kompleksitas isu-isu etis dan hukum terkait AI, penting untuk mendorong kolaborasi antar disiplin. Kolaborasi antara teknolog, profesional hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi tantangan etika AI.

Meskipun ada banyak tantangan dalam mengembangkan dan mengatur AI yang etis, ada juga banyak peluang untuk kemajuan. Beberapa tantangan utama meliputi:

AI adalah teknologi yang kompleks, dan memahami sepenuhnya bagaimana AI bekerja dan dampaknya bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membuat pengembangan regulasi yang efektif menjadi tantangan besar.

Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan standar global yang dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi. Standar ini harus mencakup isu-isu seperti privasi data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas.

Meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu etis terkait AI adalah langkah penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan input yang berarti dalam pengembangan kebijakan AI.

Di sisi lain, AI juga menawarkan banyak peluang untuk inovasi dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat digunakan untuk mengatasi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kolaborasi antar negara, organisasi, dan disiplin ilmu dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk mengatasi tantangan etika AI. Kerja sama internasional dalam pengembangan regulasi dan kerangka kerja etika dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Pengembangan dan penggunaan AI yang etis dan sesuai dengan hukum adalah tantangan yang kompleks tetapi sangat penting untuk masa depan teknologi ini. Dengan pendekatan yang seimbang dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan bersama tanpa mengorbankan nilai-nilai manusia dan hak asasi.

Pentingnya peran profesional hukum, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk kebijakan dan etika AI tidak bisa dilebih-lebihkan. Edukasi yang kuat dan kolaborasi antar disiplin akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AI.

Untuk terus mempelajari dan terlibat dalam diskusi tentang etika dan hukum AI, kami mengundang Anda untuk mengikuti perkembangan terbaru dan berkontribusi dalam forum-forum diskusi yang relevan. Mari bekerja sama untuk membangun masa depan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

KOMPAS.com – Perjalanan udara tetap menjadi salah satu moda transportasi yang paling aman dan populer.

Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan di seluruh dunia, penting untuk memahami etika yang harus diikuti demi kenyamanan bersama.

Dilansir dari CNN Travel, ada sejumlah ketentuan yang perlu diingat oleh para penumpang untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman.

Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berada di pesawat:

Hal yang harus dilakukan

1. Tiba lebih awal

Disarankan untuk tiba dua jam sebelum penerbangan domestik dan tiga jam sebelum penerbangan internasional untuk memastikan proses check-in dan keamanan berjalan lancar.

2. Ikuti protokol keamanan

Persiapkan diri Anda untuk mematuhi aturan keamanan dengan melepas sepatu, ikat pinggang, dan jaket, serta menyiapkan barang-barang elektronik dan cairan agar mudah diakses.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

3. Hormati ruang pribadi penumpang lain

Pesawat sering kali memiliki ruang yang sempit, jadi hindari mengganggu kenyamanan penumpang lain dengan memonopoli sandaran tangan atau bersandar secara berlebihan.

4. Bersikaplah sopan kepada awak kabin

Awak kabin bekerja keras untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang. Bersikaplah kooperatif dan tunjukkan apresiasi atas usaha mereka.

5. Simpan bagasi dengan benar

Gunakan ruang penyimpanan di atas kepala dengan efisien dan letakkan tas kedua di bawah kursi untuk memastikan kenyamanan bagi semua penumpang.

6. Gunakan headphone saat dengarkan musik

Pastikan untuk menggunakan headphone saat mendengarkan musik atau menonton film agar tidak mengganggu penumpang lain di sekitar Anda.

7. Tetap terhidrasi

Udara di kabin pesawat cenderung kering, jadi penting untuk minum banyak air selama penerbangan.

8. Bantu orang lain jika diperlukan

Jika Anda mampu, tawarkan bantuan kepada penumpang lain, terutama dalam hal mengambil barang dari kompartemen atas.

Hal yang tidak boleh dilakukan

1. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan

Konsumsi alkohol berlebihan dapat mengganggu penumpang lain dan menyebabkan perilaku yang tidak pantas selama penerbangan.

2. Berbaring tanpa pertimbangan

Sebelum merebahkan kursi, perhatikan penumpang di belakang Anda dan hindari melakukannya saat makan atau ketika mereka menggunakan perangkat elektronik.

3. Berbicara dengan suara keras

Hindari percakapan yang terlalu keras agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain di dalam kabin.

4. Perilaku yang tidak sopan atau mengganggu

Segala bentuk perilaku yang mengganggu atau kasar dapat menciptakan situasi tidak nyaman dan berpotensi merusak perjalanan bagi penumpang lain.

5. Mengabaikan instruksi keselamatan

Instruksi dari awak pesawat sangat penting untuk keselamatan penerbangan. Mengabaikan arahan ini dapat menimbulkan risiko serius.

6. Membawa barang bawaan berlebihan

Hindari membawa terlalu banyak barang ke dalam kabin sehingga mengurangi ruang untuk penumpang lain.

7. Menempati kursi tambahan

Jangan menduduki kursi yang bukan milik Anda atau menggunakan ruang lebih dari yang diperlukan.

8. Tidak mematuhi urutan turun dari pesawat

Sabar dan ikuti urutan turun sesuai giliran. Biarkan penumpang yang memiliki jadwal ketat turun lebih dahulu.

JAKARTA - Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie hadir sebagai pengisi kuliah umum MNC University yang digelar di Convention Hall iNews Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2024). Di hadapan ratusan mahasiswa, dirinya menebar semangat pantang menyerah.

Anindya menekankan, bahwa semangat pantang menyerah merupakan modal utama untuk menggapai kesuksesan, di samping perlu juga moralitas serta etika. Ia mencontohkan kegigihan petenis asal Swiss, Roger Federer yang berkali-kali jatuh namun tetap bangkit untuk meraih peringkat satu dunia.

"Pernah denger Roger Federer? Pernah dong. Petenis Swiss, hebat. Dia mengatakan bisa menjadi sangat hebat hanya dengan menang 52% dari setiap point. Jadi selama Anda bangun dari jatuh dan menang 52% dari kesempatan yang ada, jangan pernah merasa gagal," katanya.

Selain menanamkan semangat pantang menyerah, Anindya juga menekankan pentingnya etika kerja di dunia profesional. Disampaikan olehnya, etika kerja menjadi satu hal yang paling dibutuhkan untuk bisa memenangkan persaingan dalam dunia usaha.

"Jadi memang etika kerja ini hanya bisa dilakukan, ga bisa cuma diomongkan. Lalu bagian dari etika kerja itu adalah selalu berpikir how to do more with less, produktif. Mentalnya itu selalu pingin melakukan lebih, tapi dengan sumber daya yang minimal," ujarnya.

Selain memiliki mindset produktif, untuk bisa meraih sukses juga diperlukan kedisiplinan. Anindya menyebut contoh sederhananya adalah dengan jangan menormalisasi keterlambatan. Menurutnya, dengan tepat waktu seseorang bukan hanya menghargai diri sendiri tapi juga orang lain.

"(Terlambat) Itu bukan saja menghilangkan sumber daya diri sendiri, tapi juga orang lain. Jadi respect kepada orang lain tuh kurang. Nah kenapa saya senang sekali dengan para atlet itu karena mereka tidak usah diajari tepat waktu. Karena atlet itu memang setiap detiknya diperhatikan," tandasnya.

Anggota DPR RI terpilih, Tia Rahmania, protes saat Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjadi narasumber dalam acara Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang digelar Lemhannas RI pada Minggu (22/9).

Awalnya, Ghufron tengah memaparkan materi tentang penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas). Tiba-tiba, Tia memotong materi yang tengah disampaikan Ghufron.

"Ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin ya Pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa. Kalau kata psikologi ini terjadi disorientasi kognitif di kepala saya. Artinya terjadi konflik di dalam batin saya," kata Tia dikutip dari YouTube Lemhannas RI, Selasa (24/9).

Tia menyatakan, semestinya Lemhannas RI bisa memanggil pemateri yang lebih mumpuni untuk berbicara masalah antikorupsi. Pasalnya, Ghufron sendiri sempat tersandung masalah etik di Dewas KPK.

"Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak," ujar Tia.

"Bagaimana Bapak bisa lolos Dewas, Dewan Etik, kemudian di PTUN sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen kepada ASN, bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami, Bapak bukan produk dari kami," sambung dia.

Menurut Tia, Ghufron sendiri tak mencerminkan sikap antikorupsi dengan kelakukannya tersebut.

"Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen antikorupsi Pak," ungkapnya.

Setelah meluapkan rasa kesalnya itu, Tia pun keluar dari ruangan dan meninggalkan acara tersebut. Ghufron sempat menanggapinya, namun tak digubris.

"Nanti saya jawab ya Bu, ya. Bukan, kalau bertanya tentu saya akan jawab. Tapi jangan keluar gitu. Oke, bukan, karena bertanya tapi tidak di dalam jadi saya tidak akan menjawab. Lanjut," tutur Ghufron.

Dalam putusan Dewas KPK, Ghufron terbukti melakukan perbuatan menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK terkait permintaan bantuan kepada Kasdi Subagyono selaku Plt. Irjen dan Sekjen Kementan.

Ghufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Malang.

Pegawai Kementan itu bernama Andi Dwi Mandasari, menantu dari teman sekolah Ghufron.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelek baja yang dahulu menjadi pilihan utama pada mobil, kini semakin jarang digunakan, terutama pada mobil penumpang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan estetika, pelek baja mulai digantikan oleh material yang lebih ringan dan modern seperti pelek alloy.

Selain karena faktor berat yang mempengaruhi performa kendaraan, tampilan juga menjadi salah satu alasan utama pelek baja kurang diminati lagi.

Pengemudi dan pemilik mobil kini cenderung memilih pelek berbahan alloy karena tidak hanya lebih ringan, tetapi juga menawarkan desain yang lebih variatif dan menarik.

Pelek baja, meskipun dianggap kokoh dan lebih murah, dianggap kurang menarik dari segi estetika serta memberikan pengaruh negatif pada efisiensi bahan bakar karena bobotnya yang lebih berat.

Menurut Diwan, pemilik bengkel Eurovolution, salah satu alasan utama pelek baja semakin ditinggalkan adalah pergeseran kebutuhan dan preferensi pengendara terhadap performa dan tampilan kendaraan.

"Pelek alloy memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kekuatan dan ringan. Pengendara juga merasakan peningkatan efisiensi bahan bakar karena bobot kendaraan yang lebih ringan," kata Diwan kepada Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Diwan menambahkan bahwa meskipun pelek baja masih digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus karena daya tahannya, untuk mobil penumpang, terutama yang berfokus pada performa dan gaya, pelek alloy menjadi pilihan yang lebih logis.

"Selain ringan, pelek alloy juga lebih mudah dimodifikasi dan memiliki daya tarik visual yang lebih baik, sehingga lebih banyak diminati oleh konsumen," jelasnya.

Penggantian dari pelek baja ke alloy juga didorong oleh perkembangan teknologi manufaktur yang memungkinkan produksi pelek alloy dengan harga lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.

Hal ini menjadikan pelek alloy sebagai opsi populer di kalangan pemilik mobil yang ingin meng-upgrade kendaraan mereka tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Jakarta -

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan implementasi wawasan kebangsaan yang tidak optimal dalam dunia usaha dapat berpotensi menjadi sumber hambatan dalam ekonomi dan bisnis.

Menurutnya, hal ini dapat mewujud pada berbagai persoalan seperti masalah perburuhan, konflik sosial, kerusakan lingkungan atau ketergantungan pada pihak asing. Hal ini dia ungkapkan usai menghadiri Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

"Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diikuti puluhan Asosiasi dan himpunan selain memutuskan perwakilan klaster berbagai bidang usaha sebagai peserta Munaslub Kadin Indonesia, juga membahas berbagai upaya para pengusaha untuk mengatasi hambatan perekonomian dengan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan, teknologi, dan permodalan, tentunya tidak boleh melupakan pentingnya menjadikan wawasan kebangsaan sebagai elemen yang fundamental. Sehingga orientasi bisnis diletakkan pada basis kepentingan perekonomian nasional, dan bukan hanya pada kepentingan sesaat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Bamsoet menilai menyandingkan dunia usaha dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan bukanlah sebuah gagasan yang dipaksakan. Bahkan sejatinya benang merah itu sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Dia lantas menuturkan pada bagian konsideran menegaskan bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, diselenggarakan dengan mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, serta mendorong seluas-luasnya kesempatan partisipasi bagi segenap pelaku usaha, dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dalam konteks dunia usaha, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan memiliki makna penting untuk mendorong para pelaku usaha dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Kadin Indonesia sebagai rumah besar bagi para pelaku usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi, memiliki andil yang penting untuk menjadikan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan sebagai sumber etika bisnis," urai Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

Bamsoet menguraikan sedemikian pentingnya etika ekonomi dan bisnis dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Etika ekonomi dan bisnis juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli serta kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan tindak korupsi dan diskriminasi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang menjadi landasan penting bagi perusahaan dan bisnis saat ini, seperti nilai-nilai akuntabilitas, integritas, tanggungjawab, transparansi, keadilan, loyalitas dan kepedulian lingkungan, semuanya dapat kita gali sumbernya dari nilai-nilai dan wawasan kebangsaan," pungkasnya.

(akd/akd)

Pesatnya perkembangan teknologi membuka potensi pemanfaatan artificial intelligence (AI) yang makin luas dalam dunia modern. Meski demikian, perlu adanya pemahaman soal risiko-risiko yang tak bisa diabaikan.

Hal tersebut disampaikan Ivan Irawan selaku Director of Information Technology Credit Bureau Indonesia, dalam diskusi panel bertema "Artificial Intelligence and Cybersecurity: Two Sides of the Same Coin" pada acara Future AI Summit & Awards 2024 yang digelar di JW Marriott Hotel Jakarta pada 22 Agustus.

Bersama para pakar lainnya, seperti Indra S. Adillah selaku Head of ICT PT. Indonesia AirAsia, dan Yusfiannur LNU selaku IT Infrastructure & Security Specialist Medco Exploration and Production Indonesia, Irawan mengupas tuntas hubungan erat antara kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber.

"Implementasi AI tidak selalu merupakan cerita indah. AI memiliki risikonya sendiri, mulai dari kemungkinan bias, model yang dilatih dengan data hasil rekayasa (model poisoning), hingga potensi pelanggaran privasi data," jelasnya.

Lebih lanjut, Ivan menekankan adanya penegakan etika dalam pengembangan AI.

"Selain selalu memastikan bahwa AI adalah sistem yang dapat dijelaskan, transparan, dapat diaudit, dan tetap di bawah pengawasan manusia. AI ini seperti dua sisi koin mata uang, di satu sisi dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi umat manusia, di sisi lain dapat pula digunakan untuk membantu kejahatan," imbuhnya.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga penghargaan bagi inovasi di bidang AI. Credit Bureau Indonesia berhasil membawa pulang AI Impact Award dalam kategori Customer Service Operation.

"Penghargaan ini mencerminkan dedikasi kami dalam memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab dan inovatif untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan kami," ujar Ivan usai menerima penghargaan tersebut.

"Kami percaya bahwa integrasi AI yang etis dan efektif akan menjadi kunci untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan industri secara keseluruhan," lanjutnya.

Future AI Summit & Awards 2024-Indonesia merupakan ajang yang mempertemukan para pemimpin industri, pakar teknologi, dan inovator untuk membahas perkembangan terkini mengenai AI dan dampaknya terhadap berbagai sektor.

Lemparan pelambung pada permainan kasti harus sesuai dengan permintaan pemukul. Permainan kasti merupakan salah satu permainan tradisional yang populer di Indonesia.

Terdapat beberapa peran penting seperti pemukul, pelambung, dan penangkap bola. Salah satu aspek yang krusial dalam kasti adalah lemparan pelambung. Lemparan ini harus dilakukan sesuai dengan permintaan pemukul agar permainan berjalan dengan baik dan adil.

Dalam kasti, lemparan pelambung pada permainan kasti harus sesuai dengan permintaan pemukul. Dikutip dari buku PJOK, Anggia (2021: 13), hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada pemukul dalam memukul bola.

Jika pelambung tidak melempar sesuai dengan permintaan, pemukul dapat merasa dirugikan dan kesulitan untuk memukul bola dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi antara pemukul dan pelambung sangat penting.

Ada beberapa jenis lemparan yang biasanya diminta oleh pemukul, di antaranya.

Selain memenuhi permintaan pemukul, pelambung juga harus memperhatikan aturan dan etika permainan. Lemparan harus dilakukan dengan teknik yang benar dan tidak menipu.

Misalnya, pelambung tidak boleh sengaja melempar bola dengan cara yang sulit dijangkau oleh pemukul atau melempar bola dengan kecepatan yang tidak wajar. Kecuali jika memang diinginkan oleh pemukul.

Apabila pelambung tidak dapat memenuhi permintaan pemukul setelah beberapa kali percobaan, pemukul dapat meminta pergantian pelambung. Hal ini penting untuk menjaga sportifitas dan kelancaran jalannya permainan.

Lemparan yang tidak sesuai dengan permintaan pemukul dapat menyebabkan beberapa hal negatif dalam permainan kasti. Pertama, permainan menjadi tidak adil karena pemukul tidak mendapat kesempatan yang layak untuk memukul bola.

Kedua, hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara pemain, yang pada akhirnya dapat mengganggu kekompakan tim. Oleh karena itu, penting bagi pelambung untuk selalu mendengarkan dan mengikuti permintaan pemukul.

Lemparan pelambung pada permainan kasti harus sesuai dengan permintaan pemukul. Koordinasi yang baik antara pemukul dan pelambung serta pemahaman yang baik terhadap aturan dan etika permainan akan menjadikan permainan kasti lebih seru dan sportif. (Gin)

Menko PMK Muhadjir Effendy angkat bicara mengenai kasus Aulia Risma Lestari (30), dokter RSUD Kardasih Kota Tegal yang sedang menempuh pendidikan spesialis program studi anestesi di Universitas Diponegoro (Undip) bertempat di RS Kariadi Semarang yang diduga bunuh diri.

Dalam buka hariannya, korban kerap curhat tentang kerasnya dunia pendidikan dokter dan bullying yang dilakukan seniornya. Diduga bullying itu yang menjadi penyebab pegawai RS Kardinah, Tegal, ini bunuh diri.

Muhadjir menuturkan bahwa setiap organisasi profesi tentu ada praktik senioritas, termasuk juga dalam pendidikan keprofesian kedokteran.

"Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlaku," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

Namun, Muhadjir menegaskan bahwa praktik senioritas itu harus diatur sesuai dengan norma dan etika yang ada.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa Undang-undang Kesehatan yang baru telah mengatur posisi pemerintah. Ia menegaskan bahwa undang-undang itu dapat membuat pemerintah mengatur praktik senioritas.

"Sekarang kan ada undang-undang yang baru, Undang-undang Kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, membatasi kemungkinan terjadi praktik-praktik seniority kompleks itu," ucap Muhadjir.

Sementara itu di kesempatan terpisah, Kapolsek Gajahmungkur Kompol Agus Hartono menyebut Aulia banyak mengeluh soal senioritas yang ia alami di RS Dr Kariadi. Keluhan itu ia tuangkan di buku harian, yang ditemukan polisi di kamar indekosnya.

"Itu kan kelihatannya merasa berat dalam arti itu pelajarannya berat, dengan senior-seniornya itu berat. Seniornya itu kan perintahnya sewaktu-waktu minta ini itu, ini itu, keras," ujar Agus.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH), merespons aksi seorang anggota pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok bernama Sandi Butar-Butar yang melakukan ‘room tour' memamerkan kerusakan sarana prasarana (sarpras). Video Sandi itu viral di media sosial.

Imam mengatakan sebaiknya permasalah internal tidak dibawa keluar. Apalagi sampai viral di media sosial.

“Kami berharap, kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu, etikalah, ya,” ucap Imam di Depok dikutip, Selasa (23/7).

Imam juga menyinggung soal gergaji mesin yang rusak. Menurutnya saat ada bencana seperti pohon tumbang, hal itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok.

“Selama ini juga DLHK yang bekerja, jadi enggak usah khawatir, kerja enggak sendiri, pasti punya sistem dan untuk pohon, kita banyak dibantu oleh DLHK, mesinnya juga dari mereka. Kalau dari Damkar ingin membantu tenaganya pasti kami butuhkan juga,” ucapnya.

Soal petugas Damkar yang bersangkutan, Imam mengatakan akan diberi pembinaan.

“Ya, pasti ya (pembinaan), karena kami punya, kan, satu institusi pemerintah, pasti nanti lewat Damkar akan dikomunikasikan, permasalahannya apa, atau cuma ingin menang sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang memviralkan, agar bisa dilihat oleh masyarakat sebaiknya sih tidak begitulah,” katanya.

“Sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, diperbaiki bersama-sama, jangan dibuat di keluar untuk konsumsi publik,” sambungnya.

Dia berpesan, baik kepada ASN ataupun non-ASN agar ketika ada permasalahan bisa dikomunikasikan dengan baik.

“Jadi tolong bagi siapa pun, ASN maupun non-ASN yang ada di Kota Depok jika ada apa-apa tidak usah dibawa ke luar, yang pasti semuanya harus menjadi bagian dikomunikasikan ke dalam,” ucapnya.

Dalam video yang viral, Sandi antara lain mengatakan:

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang room tour di kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok. Ya, silakan untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok."

Bukan kali ini saja Sandi viral. Pada tahun 2021, dia viral karena mengungkap dugaan korupsi sepatu bagi anggota Damkar.