Penasihat Khusus Presiden urusan Haji, Muhadjir Effendy mengatakan, Prabowo punya perhatian besar terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji juga bagian untuk memaksimalkan lagi pelayanan kepada jemaah.

Namun, ada pertanyaan, apakah Badan Penyelenggaraan Haji ini akan terpisah dengan Kementerian Agama. Sebab, selama ini urusan haji ditangani langsung oleh Kemenag khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Kalau pisah 100% tidak ya," ujar Muhadjir usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

"Kemungkinan masih melekat dengan Kementerian Agama. Tetapi ada tata kelola yang lebih teknis, yang bertanggung jawab. Kayak BNPB mungkin. BNPB itu cuma dengan Kemensos kan juga masih beririsan," ungkap dia.

Muhadjir mengatakan, dengan skema seperti itu, Badan Penyelenggaraan Haji bisa lebih lincah. Dengan begitu, pelayanan diharapkan bisa lebih baik. Seperti yang dilakukan BNPB dan Kemensos.

"Jadi di Kemensos itu ada yang mengurusi penanggulangan bencana masih ada. Tetapi memang kemudian sebagian besar, terutama yang teknis dan koordinasi lintas sektor itu BNPB. Dan haji ini kan nanti perlu koordinasi lintas sektor," tambah dia.

Muhadjir memang sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Gus Irfan dan wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak. Tapi, belum ada yang bisa dibagikan karena rencana kerja detail masih terus dimatangkan.

"Insyaallah kita akan upayakan lah secepatnya ada konsep yang agak matang. Saya belum bisa menyampaikan. Harus memohon arahan dulu lah," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan kepada penggantinya, Pratikno, untuk mengubah usia awal masuk sekolah dasar dari 7 tahun saat ini menjadi 6 tahun.

"Masa awal masuk sekolah yang awalnya 7 tahun sebaiknya dipercepat menjadi 6 tahun," ujar Muhadjir dalam acara pisah sambut di Kantor Kemenko PMK, Senin, 21 Oktober 2024.

Muhadjir menjelaskan alasan pemerintah saat itu mewajibkan usia sekolah saat memasuki 7 tahun karena keterbatasan institusi pendidikan sekolah dasar (SD).

Kini, kata dia, institusi pendidikan di Indonesia sudah merata di seluruh Indonesia sehingga awal masuk sekolah bisa dipercepat menjadi 6 tahun.

Percepatan awal masuk sekolah ini, menurut Muhadjir, akan berdampak pada skor Programme for International Student Assessment (PISA).

PISA merupakan program asesmen berskala internasional yang menguji dan mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan, dan kesetaraan pada siswa usia 15 tahun.

"Karena PISA yang ada di ukuran di umur 15 tahun. Kalau startnya terlambat maka kalah dengan yang duluan (masuk sekolah)," kata dia.

Bagaimana Aturan Usia Masuk SD?

Ketentuan tentang usia masuk SD ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia: a. 7 tahun; atau b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun.

Namun ada perkecualian bagi anak berbakat meski usianya belum 6 tahun. Pada ayat 3 diatur pengecualian syarat usia paling rendah 5,5 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Alasan Usia Masuk SD 7 Tahun

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan untuk memasukkan anak ke sekolah dasarpada umur 7 tahun telah diterapkan selama bertahun-tahun. Lantas, apa alasan anak masuk SD harus berusia 7 tahun?

1. Aspek Psikologis

Dilansir dari laman Badan Pendidikan Kristen Penabur, ketika anak memasuki usia 7 tahun, secara psikologis kemampuan konsentrasi anak telah meningkat. Jadi mereka dapat membedakan mana hal yang harus diperhatikan mana yang tidak. Kemampuan konsentrasi pada anak tujuh tahun sekitar 30-45 menit.

Sementara itu, di bawah usia tujuh tahun masih mengembangkan keterampilan geraknya. Jika mereka dipaksa masuk pada usia tersebut, bisa menyebabkan anak sulit berkonsentrasi dan memperhatikan pelajaran di dalam kelas.

2. Aspek kognitif

Ketika anak masuk SD, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sederhana perlu dimiliki anak agar bisa mengikuti pelajaran di kelas. Mereka juga diharapkan mampu memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan guru. Pada usia 7 tahun, anak umumnya telah menguasai kemampuan - kemampuan tersebut sehingga lebih siap untuk belajar di sekolah.

3. Aspek Fisik

Anak usia 7 tahun memiliki otot dan syaraf yang sudah terbentuk. Hal tersebut membuat mereka sudah siap untuk belajar di sekolah dari pagi hingga siang. Mereka juga sudah bisa menggunakan alat tulis tanpa harus dibantu guru.

4. Aspek Emosi

Saat mencapai usia 7 tahun, anak dinilai memiliki emosi yang sudah cukup matang bila dibandingkan saat mereka di taman kanak-kanak. Mereka akan bisa lebih mandiri, mampu membedakan kapan mereka harus bermain, dan kapan harus belajar serta mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Jadi, jika menyekolahkan anak terlalu dini, masalah yang timbul adalah ketika anak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi di sisi lain, anak masih minta ditunggui orang tua atau tidak berani pipis sendiri di toilet umum sekolah.

5. Aspek Mandiri

Mungkin anak-anak akan terlihat manja kepada orang tua mereka, namun saat usianya sudah 7 tahun anak akan lebih mandiri hal tersebut dibuktikan dari anak yang bisa melakukan kegiatannya sendiri seperti mandi, memakai baju, menata tempat tidur bahkan makan.

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan suasana haru menyelimuti saat Presiden Jokowi mengundang anggota Kabinet Indonesia Maju dalam jamuan makan siang di hari kerja terakhirnya sebagai presiden.

“(Suasana) sangat akrab. Cuma ketika beliau pidato hanya sebentar itu yang bikin kita terharu ya, apa namanya akan berpisah ya walaupun tetap akan bertemu lho,” kata Muhadjir kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/10).

Muhadjir menyebut, dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota kabinet yang telah membantunya. Ia menyebut, hampir semua menteri di kabinet hadir pada acara tersebut.

“Hampir semua menteri (hadir). Baik menteri yang berlanjut maupun menteri yang sudah selesai, termasuk saya,” ujar dia.

Muhadjir menyampaikan kesannya yang telah membantu Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya. Ia menilai sosok Jokowi sebagai pemimpin yang banyak belajar.

“Beliau ini seorang yang belajar, dia tidak banyak memberikan arahan kepada pembantunya justru banyak mendengarkan, bahkan beliau mencatat. Bahkan kalau ada yang kurang jelas beliau menanyakan kembali,” ucap Muhadjir.

“Ini saya kira contoh yang baik, pemimpin yang mau merendah untuk menanyakan kepada pembantunya itu tidak mudah,” tutup dia.

Agenda jamuan makan siang itu tak hanya dihadiri para menteri kabinet saja. Wapres Ma’ruf Amin, para anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sejumlah kepala badan juga hadir dalam acara tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah terus memantau agar kelas menengah tidak merosot menjadi miskin hingga miskin ekstrem. Pernyataan ini merespons anjloknya jumlah penduduk kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin, sampai miskin ekstrem," ujar Muhadjir, di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah menurun drastis dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori yang lebih rendah.

"Sekarang, Alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini kelas menengah bawah tetapi belum sampai bawah," kata Muhadjir." Mudah-mudahan tidak, karena kalau sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali."

Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar jumlah masyarakat kategori miskin tida terus bertambah, menurut Muhadjir, bisa dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

"Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan turunnya jumlah populasi kelas ekonomi menengah di Indonesia dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 juga melanda banyak negara di seluruh dunia. "Itu problem yang terjadi hampir di semua negara, karena ekonomi global turun semuanya," ucapnya.

Kepala Negara juga menyatakan fenomena tersebut menjadi tantangan di banyak negara yang dipengaruhi oleh penurunan ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2-3 tahun terakhir. Krisis itu yang kemudian menciptakan berbagai kesulitan ekonomi di banyak negara. "Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan uang tunai kepada Sudan, Yaman dan Palestina.

Pemberian bantuan ini diputuskan dalam rapat lintas kementerian yang dipimpin Muhadjir, Selasa (8/10/2024).

"Tadi dalam rapat telah diputuskan, pertama, memberikan bantuan kemanusiaan yang berasal dari dana siap pakai yang dikelola BNPB kepada Yaman yang mengalami banjir, Sudan, dan Palestina masing-masing senilai 1 juta USD," ujarnya dalam konferensi pers, Senin.

Muhadjir juga menyebut, bantuan kepada Palestina sudah sering diberikan Indonesia.

Total bantuan Indonesia kepada Palestina pada tahun ini sudah mencapai 4,07 juta USD.

Selain tiga negara itu, Muhadjir menyebut Indonesia juga memberikan bantuan kepada Vietnam yang mengalami bencana topan pada September 2024.

"Akan diberikan bantuan secara tunai senilai 1 juta USD melalui dana kerja sama pembangunan internasional," imbuhnya.

Ia juga menyebut, bantuan khusus dari masyarakat Indonesia yang dikoordinasikan untuk Sudan oleh Baznas senilai 78 ribu USD juga akan dikirimkan bersamaan dengan bantuan pemerintah.

"Kemudian, seluruh skema pembiayaan bantuan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dengan mekanisme sumber APBN maupun hubungan dengan lembaga-lembaga filantropi," ujarnya.

Dia menyebut, pengiriman bantuan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024.

Muhadjir berharap pengiriman bantuan dapat meringankan beban para korban bencana dan krisis kemanusiaan di empat negara tersebut.

"Selain itu juga dapat meneguhkan peran Indonesia dalam perdamaian dan aksi kemanusiaan internasional," tandasnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy buka suara soal penurunan kelas menengah yang diungkapkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Muhadjir mengakui adanya penurunan jumlah kelas menengah.

Menurut Menko PMK itu, berkurangnya kelas menengah itu juga diikuti oleh turunnya kelas atas.

"Kelas menengah kan berkurang menurut BPS, dan itu kan diperkirakan diduga kuat itu bukan naik kelas, tapi turun ke aspiring middle class atau calon kelas menengah," ujar Muhadjir di Istana Negara, Selasa (17/9).

"Jadi bukan naik tapi malah ketambahan di area kelas menengah turun lagi, dan itu terbukti juga dari kelas atas juga turun. Artinya berarti berkurangnya kelas menengah itu bukan naik, tapi turun ke aspiring middle class atau artinya calon kelas menengah," sambungnya.

Meski begitu, Muhadjir menegaskan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah masih berhasil. Penambahan jumlah kelompok menuju kelas menengah atau calon kelas menengah itu, kata dia, tak diikuti bertambahnya jumlah masyarakat miskin.

"Tapi penanganan kemiskinan kita cukup berhasil, karena itu tidak berdampak pada naiknya kelas bawah. Angka kemiskinan kita turun dari 9,8 sekarang kan 9,03, dan mudah-mudahan survei September nanti bisa turun lagi harapan kita," sambungnya.

Ia menilai penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem cukup berhasil. Kemiskinan ekstrem, kata Muhadjir, turun dari 4 persen pada 10 tahun terakhir, menjadi 0,8 persen pada 2023.

"Tapi tentu saja kita tidak bisa berlama-lama, saya juga tidak menjamin bahwa daya tahan kita terus kuat tanpa diikuti kebijakan atau intervensi kebijakan untuk menaikkan kembali kelas menengah itu yang sekarang turun aspiring middle class itu," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan rencana program pensiun tambahan akan bagus untuk hari tua. Namun ia tak setuju bila pemotongan gaji untuk program itu dilakukan saat ini.

Muhadjir menganggap pengusul program pensiun tambahan ini pasti mempertimbangkan dengan matang soal program ini. Namun, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengingatkan agar kondisi gaji karyawan yang belum di atas rata-rata juga dipertimbangkan.

"Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya, tapi harus dipertimbangkan soal penarikannya, iurannya, pemotongannya itu, karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata," kata Muhadjir usai pelantikan pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Menko PMK menyoroti jaminan untuk pekerja sendiri saat ini sudah mencakup jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Sebetulnya, kata Muhadjir, jaminan yang ada sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Oleh sebab pemerintah sempat menahan jaminan kehilangan pekerjaan walau belakangan juga diberlakukan.

Muhadjir mengaku belum mengikuti secara langsung soal program dana pensiun tambahan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia pun mengusulkansupaya pemerintah memerhatikan menurunya daya beli kelas menengah. "Kalau menurun daya beli kelas menengah, ditambah ada tambahan iuran untuk pensiun, saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.

Program pensiun tambahan tengah menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa program ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa OJK berperan sebagai pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan yang wajib kena program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi pada 7 September 2024.

Program ini menargetkan pekerja dengan penghasilan tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua serta kesejahteraan pekerja. Namun, OJK masih menunggu PP untuk merumuskan secara rinci kriteria dan mekanisme pemotongan gaji.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Kader PDIP Tri Rismaharini mundur dari jabatannya selaku Menteri Sosial (Mensos) karena mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Timur. Presiden Jokowi pun sudah meneken surat pengunduran diri Risma tersebut.

Sebagai pengganti Risma selaku Mensos, Jokowi kemudian menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas.

"Iya, Pak Muhajir yang menggantikan," kata Risma kepada wartawan di Posko Relawan Gus Hans Jalan Gayungsari Barat 10 No. 2, Surabaya, Sabtu (7/9).

Risma memang berencana mundur sebagai Mensos usai diusung oleh PDI Perjuangan maju di kontestasi Pilgub Jatim 2024 yang berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

Keduanya akan berhadapan dengan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang diusung KIM Plus serta Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang diusung PKB.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa penurunan kelas ekonomi tidak selalu berarti seseorang menjadi miskin, tetapi lebih terkait dengan daya beli yang mengalami penurunan.

“Turun itu bukan berarti jadi miskin ya. Ini berkaitan dengan daya beli dan itu persoalannya kompleks. Itu tidak satu variabel saja,” kata Muhadjir, dilansir Selasa (03/09/2024).

Muhadjir mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kelas ekonomi seseorang, termasuk inflasi dan gaya hidup. Salah satu contoh yang diberikan adalah gaya hidup kelas menengah yang terbebani oleh utang dan kredit.

“Misalnya, gaya hidup kelas menengah yang banyak utang, banyak kredit, ketika kemudian ada PHK, kemudian nilai bunga bank naik, itu dia tentu saja akan terimbas,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana melibatkan berbagai sektor, dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai pusat komando. Muhadjir menegaskan pentingnya pendekatan multisektor dalam intervensi ekonomi untuk memastikan stabilitas kelas menengah.

Sebagai Menko PMK, Muhadjir juga menyatakan komitmennya untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam kategori miskin, termasuk kemiskinan ekstrem. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah memiliki data terperinci tentang tingkat kemiskinan di Indonesia, yang mencakup berbagai tingkat dari miskin ekstrem hingga hampir miskin.

“Dari sisi penanganan kemiskinan, saya pikir, tidak terlalu besar karena kita sudah punya daftar by name by address. Itu bertingkat, dari yang paling miskin ekstrem sampai yang hampir miskin, itu ada (datanya),” ujarnya, menegaskan kesiapan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Menko PMK Muhadjir Effendy angkat bicara mengenai kasus Aulia Risma Lestari (30), dokter RSUD Kardasih Kota Tegal yang sedang menempuh pendidikan spesialis program studi anestesi di Universitas Diponegoro (Undip) bertempat di RS Kariadi Semarang yang diduga bunuh diri.

Dalam buka hariannya, korban kerap curhat tentang kerasnya dunia pendidikan dokter dan bullying yang dilakukan seniornya. Diduga bullying itu yang menjadi penyebab pegawai RS Kardinah, Tegal, ini bunuh diri.

Muhadjir menuturkan bahwa setiap organisasi profesi tentu ada praktik senioritas, termasuk juga dalam pendidikan keprofesian kedokteran.

"Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlaku," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

Namun, Muhadjir menegaskan bahwa praktik senioritas itu harus diatur sesuai dengan norma dan etika yang ada.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa Undang-undang Kesehatan yang baru telah mengatur posisi pemerintah. Ia menegaskan bahwa undang-undang itu dapat membuat pemerintah mengatur praktik senioritas.

"Sekarang kan ada undang-undang yang baru, Undang-undang Kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, membatasi kemungkinan terjadi praktik-praktik seniority kompleks itu," ucap Muhadjir.

Sementara itu di kesempatan terpisah, Kapolsek Gajahmungkur Kompol Agus Hartono menyebut Aulia banyak mengeluh soal senioritas yang ia alami di RS Dr Kariadi. Keluhan itu ia tuangkan di buku harian, yang ditemukan polisi di kamar indekosnya.

"Itu kan kelihatannya merasa berat dalam arti itu pelajarannya berat, dengan senior-seniornya itu berat. Seniornya itu kan perintahnya sewaktu-waktu minta ini itu, ini itu, keras," ujar Agus.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa menu makan siang gratis dan bergizi bisa diganti dari nasi menjadi menu lainnya, seperti nasi yang terbuat dari jagung, asalkan nutrisi gizinya terpenuhi.

Tak hanya Gibran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa nasi jagung bisa menjadi opsi bahan pokok menu dalam program makan siang gratis yang sekarang disebut dengan program Makan Bergizi Gratis.

“Gak harus nasi setiap hari, bisa ganti mi dan yang terbuat dari jagung. Intinya harus terpenuhi nutrisi gizinya,” ujar Gibranmeninjau uji cobaMakan Bergizi Gratis(MBG) di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin, 5 Agustus 2024.

Mantan Wali Kota Solo tersebut menekankan agar setiap menu yang disajikan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat, yakni terpenuhinya gizi bagi anak karena hal tersebut adalah tujuan utamanya. Gibran melanjutkan, misalnya di Kota Tangerang setiap jenis menu makanan telah tertera hitungan gramasi sehingga bisa menjadi acuan juga bagi yang lainnya. Kemudian, susu yang telah diberikan nantinya juga telah sesuai, yakni untuk menekan diabetes pada anak.

“Semua ini adalah berkat aspirasi para ahli dan orang tua serta evaluasi simulasi ujji coba sebelumnya,” kata Gibran. Kemudian, Wakil Presiden Indonesia terpilih ini pun menegarkan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis ini pun telah berkoordinasi dengan Nenteri Keuangan (Menkeu) perihal pelaksanaan programnya dan siap dilaksanakan.

“Untuk keuangan sudah aman dan sekarang fokus eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Muhajdir Effendy pun menyebutkan bahwa nasi jagung bisa menjadi opsi bahan pokok menu dalam program makan siang gratis yang digagas oleg pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Muhadjir, program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan. Muhadjir pun menambahkan bahwa karbohidrat dalam program tersebut tidak hanya ditemukan di beras. Namun, banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras.

“Karena memang semestinya program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” kata Muhadjir Effendy di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, usai panen raya jagung varietas Hibrida 212, Sabtu, 3 Agustus 2024.

“Sebaiknya makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” katanya.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan tersebut juga mengatakan bahwa dia berjanji akan mengusulkan konsep makan siang gratis dengan pilihan menu nasi jagung untuk mendukung sumber daya lokal. Menurut Muhadjir, nantinya sayur dari petani lokal nantinya digilir, juga kebutuhan protein yang didapatkan dari peternak di sekitar sekolah yang ada.

Lalu, Muhadjir juga mencontohkan apabila harga telur Rp 25 ribu per kilogram memiliki isi 17 butir, maka apabila dibagi rata, tidak akan sampai Rp 2 ribu per anak. Kemudian beras Rp 15 ribu per kilogram bisa dibagi untuk 12 anak. Nantinya, kata Muhadjir ditambahin sayur, vitamin, dan lain-lain.

Kemudian, berbagai ide menu untuk program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut telah diusulkan pemerintah. Berbagai uji coba makan siang gratis pun telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Seperti ide menu untuk beberapa waktu lalu ketika uji coba makan siang bergizi gratis ini di Kota Solo, Jawa Tengah yang dimulai dengan sasaran siswa-siswi di tiga SDN di kecamatan Jebres.

Dari pengamatan Tempo, dalam uji coba makan siang gratis tersebut memiliki dua menu makan bergizi. Menu pertama berupa nasi putih, ayam goren fillet tepung, oseng sawi, dan susu. Menu kedua berupa nari putih, chicken steak, saus mushroom, salad dan susu.

HAURA HAMIDAH I ANDRY T TJITRA I RADEN PUTRI I ANTARA