Jakarta: Istilah family office menjadi suatu hal yang sering didengar dalam bidang ekonomi. Bahkan, kata family office semakin santer dibicarakan oleh pemerintah belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyampaikan rencananya terkait pembentukan family office di Bali ke Presiden Joko Widodo. Maksud dari tujuannya tersebut agar menarik konglomerat asing berminat menempatkan uangnya di Indonesia.

"Family office merupakan salah satu upaya menarik kekayaan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi lokal," ungkap Luhut di laman Instagram resmi miliknya, Senin, 1 Juli 2024.

Luhut menyebut investor-investor asing yang terlibat dalam proyek family office di Bali ini tak akan dikenakan bunga. Dirinya juga optimis program ini dapat diterapkan di Indonesia.
"Mereka (investor asing) tidak dikenakan pajak, tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut.

Baca juga: Mengenal 9 Naga, Kekayaan dan Sepak Terjangnya di Indonesia

Apa itu family office

Mengutip laman Investopedia, family office merupakan sebuah perusahaan pengelolaan kekayaan pribadi yang khusus melayani individu atau keluarga dengan kekayaan sangat tinggi atau yang disebut HNWI dan UNHWI.

High-Net-Worth Individual (HNWI) merujuk pada seseorang dengan kekayaan bersih setidaknya USD5 juta. Sementara itu, Ultra-High-Net-Worth Individual (UHNWI) merupakan individu dengan kekayaan net minimal USD30 juta.

Family office juga menawarkan beberapa keutamaan di dalamnya, di antaranya dapat mengendalikan proses pengelolaan kekayaan, melindungi privasi dan kerahasiaan anggota keluarga dengan mengerahkan staf yang berdedikasi, atau menjaga kesatuan keluarga dengan menjaga agar anggota keluarga multigenerasi terus terkoneksi. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah membentuk family office.

Family office adalah salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Faisal mempertanyakan pendapatan negara dari pembentukan family office tersebut mengingat konsepnya memberikan keringanan pajak bahkan bebas pajak kepada individu superkaya dunia.

"Pendapatannya apa? Kan enggak dipajakin biasanya, terus uangnya dia remote, jadi makin enggak relevan," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan, family office juga tidak menambah cadangan devisa negara.

Ia mengatakan, bukannya untuk menyimpan dana, family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Hal tersebut, kata dia, pernah dialami Singapura.

"Ada (potensi pencucian uang), gampang dideteksi kok. Di Singapura kan itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cucian uang. Jadi, mereka (Singapura) sekarang lebih ketat," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan, dirinya tak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membentuk family office. Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi untuk menghadirkan family office, khususnya terkait pajak.

"(Sebaiknya) identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa gitu-gitu kan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan cara kerja family office di Indonesia.