Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan soal nasib wacana pengubahan Kementerian BUMN menjadi sebuah badan superholding. Wacana ini banyak dibahas oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto kini sudah resmi jadi Presiden, lantas apakah wacana superholding BUMN jadi dilakukan?

Kartika mengatakan sampai saat ini wacana tersebut masih terus dikaji internal kementerian. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga menyinggung untuk realisasi superholding BUMN pihaknya perlu melakukan perubahan undang-undang.

Tiko yang telah menjabat Wakil Menteri BUMN sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan persiapan peninjauan undang-undang untuk wacana superholding sedang disiapkan.

"Itu (superholding BUMN) sedang dikaji. Sedang dikaji. Sambil berjalan perundang-undangannya harus kita siapkan dulu," ungkap Tiko ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Pada intinya, Tiko mengatakan Kementerian BUMN pasti akan menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa perubahan nantinya bisa jadi dilakukan.

"Belum-belum, kita menyesuaikan dengan pak Prabowo Gibran nanti," ujar Tiko.

Superholding sendiri merupakan wacana menjadikan Kementerian BUMN menjadi sebuah unit usaha besar. Nantinya BUMN akan benar-benar menjadi perusahaan swasta milik negara tanpa menjadi sebuah instansi kementerian.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran pernah bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian BUMN menjadi superholding berbentuk Badan BUMN. Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan proses diskusi yang dilakukan menyangkut rencana perombakan tersebut berjalan cukup alot.

Kabarnya, dia mengatakan masih ada kemungkinan bahwa bentuk superholding nantinya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut mengubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya. Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.