IDXChannel - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara). Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menjelaskan, Danantara akan berbentuk superholding semacam Temasek.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Muliaman mengatakan peresmian Danantara akan dilakukan Prabowo usai melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

"Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muliaman menyebut bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian beliau launching," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Penundaan peluncuran BP Danantara yang sedianya berlangsung 7 November 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Setelah rencana pembentukan superholding BUMN ini diumumkan, beberapa waktu lalu, antusiasme mengalir dari berbagai pihak yang berharap kehadiran Danantara bisa menjadi solusi atas banyak masalah dalam pengelolaan perusahaan negara.

Namun, penundaan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang terjadi dan kapan superholding ini akhirnya akan diperkenalkan secara resmi?

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad memang telah menjelaskan bahwa peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada 8 November 2024.

Alasan mundurnya peluncuran BP Danantara juga disampaikan lebih karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin, sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga ditegaskan tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan superholding BUMN telah menjadi topik hangat di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis.

Ini adalah gagasan besar untuk menyatukan pengelolaan BUMN di bawah satu badan pengelola yang independen, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta mengurangi ketergantungan BUMN pada intervensi pemerintah.

Di balik penundaan ini, terdapat keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa BP Danantara akan muncul dengan kesiapan optimal untuk mengelola tanggung jawab besar yang akan diembannya.

Ketika BP Danantara akhirnya diluncurkan, banyak yang berharap akan muncul sejumlah program prioritas untuk memberikan dampak nyata pada sektor BUMN.

Salah satu yang paling dinantikan adalah konsolidasi berbagai perusahaan negara ke dalam struktur yang lebih ramping dan efisien.

Dengan pengelompokan berdasarkan sektor dan fungsi yang lebih jelas, setiap BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan fokus yang lebih terarah.

Selain itu, konsolidasi ini diyakini akan menghilangkan tumpang tindih dalam pengelolaan, yang selama ini sering kali menyebabkan duplikasi tugas dan sumber daya yang tidak perlu.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah aspek fundamental yang akan mendapat perhatian utama dari BP Danantara.

Sebagai superholding yang memayungi berbagai perusahaan pelat merah dengan nilai aset triliunan rupiah, BP Danantara harus mampu menunjukkan transparansi dan tata kelola yang profesional.

Momentum GCG

Danantara di Indonesia akan menjadi embrio superholding BUMN yang menaungi beberapa BUMN besar dengan dana kelolaan mencapai hampir Rp9.000 triliun.

Bahkan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara siap bersaing dengan lembaga investasi global untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan target investasi Indonesia senilai Rp1.905 triliun pada tahun 2025.

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya, kehadiran superholding ini bisa menjadi momentum untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang selama ini menjadi standar bagi perusahaan multinasional.

Harapannya, dengan mengadopsi GCG, Danantara mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di antara BUMN.

Selain tata kelola dan konsolidasi, program prioritas BP Danantara tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada BUMN adalah kurang maksimalnya pengembangan SDM, yang berdampak pada rendahnya daya saing di tengah persaingan global.

Dengan struktur superholding, pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan berkesinambungan.

Inilah kesempatan untuk membekali SDM BUMN dengan kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan tenaga kerja di perusahaan internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi BUMN di tingkat global.

Tidak kalah penting, BP Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek operasionalnya.

Transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor harus menjadi bagian dari program prioritas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan menerapkan teknologi, seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan sistem manajemen yang terotomatisasi, BP Danantara bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit usaha di bawahnya.

Seiring berjalannya waktu, BP Danantara diharapkan mampu menavigasi tantangan besar lainnya, yaitu pengelolaan investasi dan aset yang lebih strategis.

Sebagai superholding yang mengelola berbagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, BP Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN.

Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang lebih fleksibel, superholding ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan daya saing global BUMN.

Di tengah semua harapan dan antusiasme ini, BP Danantara tentu akan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian dan pengaruh pemerintah.

Selama ini, BUMN seringkali menjadi alat intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi. Agar BP Danantara benar-benar mampu bergerak dengan profesional, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi superholding ini untuk mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu banyak campur tangan politik.

Hanya dengan independensi yang kuat, BP Danantara dapat berfungsi secara optimal, sesuai visi awalnya.

Secara keseluruhan, penundaan peluncuran BP Danantara bukanlah akhir dari antusiasme publik terhadap inisiatif ini.

Justru, penundaan ini harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan semua aspek persiapan, agar BP Danantara dapat hadir dengan pondasi yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan BUMN.

Semua pihak harus menyadari bahwa pembentukan superholding ini adalah upaya besar yang tidak hanya akan mengubah wajah BUMN, tetapi juga memberi dampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Masa depan BP Danantara penuh dengan tantangan, namun juga diwarnai dengan harapan besar.

Apabila program prioritasnya terlaksana dengan baik, BP Danantara berpotensi menjadi kekuatan baru yang membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang gerak, regulasi yang tepat, dan tentu saja, dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu saat yang tepat bagi peluncuran BP Danantara yang telah lama dinanti-nantikan sebagai bagian dari transformasi besar BUMN di Tanah Air.

Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika tak ada aral merintang, pada 7 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala BPI Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Muliaman menyebut, peluncuran Danantara dilakukan di di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.

Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya. "Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.

Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA), tapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak tahun 2020.

Dalam merancang struktur Danantara, pemerintah berinspirasi dari beberapa SWF internasional. Sebut saja, Norges Bank Investment Management (Norwegia): SWF terbesar di dunia, mengelola dana lebih dari US$1,7 triliun atau sekitar Rp26.684. triliun (kurs Rp15.700). Investasi yang dilakukan berfokus pada ekuitas global, obligasi, dan properti.

China Investment Corporation (China): Didirikan untuk mengelola cadangan devisa China yang besar, SWF memiliki portofolio di berbagai sektor global guna menstabilkan ekonomi domestik dan memanfaatkan surplus nasional dengan nilai total US$1,24 triliun, atau sekitar Rp19.463. triliun

Qatar Investment Authority (QIA), Berinvestasi di berbagai sektor, dari ekuitas hingga real estat, dengan aset melebihi US$765 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun serta bertujuan memastikan kemandirian ekonomi Qatar di masa depan.

Kelak, Danantara bakal menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset tersebut.

Dengan melakukan konsolidasi aset negara, Danantara ingin menunjukkan kekuatan Indonesia dalam lanskap SWF global. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya negara yang terfragmentasi menjadi modal produktif untuk menjadi ujung tombak investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Tak cuma itu, mampu membangun landasan finansial bagi generasi mendatang dan secara aktif memajukan tujuan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Itulah Anagata, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang bermakna ’masa depan’.

Danantara juga membawa fitur penting yaitu tidak semua aset likuid akan dialihkan, memberikan fleksibilitas pengelolaan dan leverage aset tanpa harus terjun ke pasar modal setiap saat.

Dengan target konsolidasi aset dan menarik investasi eksternal, Danantara menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun kepercayaan global terhadap superholding yang masih baru ini.

Integrasi yang potensial dengan INA juga memerlukan pembahasan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan kemandirian ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan global.

Menteri BUMN Erick Thohir bilang, pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Selaras dengan fokus menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Kehadiran Danantara diharapkan bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Muliaman menyebutkan, tugas dan wewenang BPI Danantara akan berbeda dengan Kementerian BUMN, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan yakni INA.

Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba. Sememtara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi.

Tergetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar dari aset INA. Setelah tujuh BUMN terkonsoldasi diharapkan nilai AUM mencapai US$ 600 miliar.

Adapun tahap selanjutnya secara bertahap entitas kekayaan negara lainnya akan dimasukkan ke dalam fortopolio Danantara, sehingga total dana kelolaan mencapai US$ 982 miliar.

Dalam menjalankan fungsinya, berbekal dana konsolidasi BUMN Danantara dituntut mengoptimalkan return, mengendepakankan tata kelola yang baik dan profesional, serta ketat menjalankan manajemen risiko.

"Aspek tata kelola, manajemen risiko juga pengawasan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Danantara saat mengambil keputusan investasi," jelas Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Bukan tanpa alasan. Dari cacatan yang ada, pengelolaan dana BUMN dari mulai investasi di pasar modal hingga menggarap proyek pada akhrya menimbiulkan kerugian pada keuangan negara.

"Terjadi korupsi pada dana pensiun, BUMN boncos saat penugasan PSN, sehingga harus disuntik modal negara," sebut Budi.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB Universitas Indonesia menjelaskan, sejumlah syarat krusial yang harus dipenuhi agar Danantara dapat beroperasi secara optimal dan sejajar dengan SWF kelas dunia seperti Temasek kepunyaan Singapura.

“Pertama, secara hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu diamandemen untuk memastikan kelembagaan seperti Danantara bisa di absorb sebagai pengelola BUMN masa depan,” ujarnya.

Kedua, proses transisi dari fungsi Kementerian BUMN sebagai regulator dan fungsi executing agency di Danantara, harus dilakukan secara bertahap dan jelas. "(Lalu) perlu otonomi luas dan independen supaya kerja Danantara bisa optimal,” terangnya.

Toto membandingkan dua superholding BUMN milik Singapura yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Di mana, Temasek bisa mengelola portofolio investasi dan luar negeri.

Sementara GIC, lanjut Toto, hanya berfokus pada portofolio investasi di luar negeri saja. “Tujuan kedua SWF ini sama, yaitu meningkatkan total shareholder return bagi pemilik yaitu terutama pemerintah,” jelasnya.

Toto menambahkan, kehadiran Danantara sebagai SWF di Indonesia diharapkan mampu menggali potensi investasi lebih besar ke depan.

“(Selain itu) menarik foreign direct investment (FDI) juga bisa dilakukan dengan matching pada dana kelolaan yang dikerjakan oleh SWF Indonesia tersebut,” pungkasnya.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan menilai, jika ada badan sendiri yang mengelola aset negara yang dipisahkan seperti Danantara, tentu saja baik. "Pengelolaannya bisa lebih profesional dan berorientasi bisnis, seperti yang terjadi pada Temasek dan Khazanah," ujarnya

Bahkan Danantara akan lebih fokus. Begitu pun kalau ada konflik korporasi, pemerintah sebagai regulator tidak terlibat secara langsung, melainkan ditangani Danantara.

Menurutnya, kehadiran Danantara memiliki nilai positif, sepanjang berjalan sesuai dengan relnya, yakni pengelola investasi dari aset negara yang dipisahkan, terutama di dalamnya adalah BUMN.

“(Pembentukan superholding BUMN) Tentu tidak serta-merta akan meningkatkan kinerja BUMN,” sebutnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Dikatakan bahwa peluncuran badan baru itu akan dilangsungkan pada 8 November 2024.

Terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana itu masih dalam tahap pembahasan. Karenanya, dia belum dapat memberikan konfirmasi soal tanggal itu.

“Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara bakal mengubah salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. Soal aset fisik tersebut, dia tidak merinci lebih jauh.

“Udah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” ucap Erick.

Keberadaan lembaga baru itu digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, BP Danantara akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Pendirian Danantara menjadi superholding harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN.Konsep badan itu sebagai superholding akan semakin jelas setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

Keberadaan BP Danantara sebagai superholding tidak serta-merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang itu harus didasarkan pada revisi Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

(Ahmad Islamy Jamil)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara . Peluncuran badan baru ini ditargetkan dilaksanakan pada 8 November 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peluncuran badan investasi itu masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, dirinya mengaku belum dapat memberikan kabar pasti.

"Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara rencananya bakal menggunakan salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. "Sudah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," jelas Erick.

Badan baru ini disebut-sebut akan menjadi cikal bakal superholding BUMN. BP Danantara rencananya akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga akan dikelola lembaga tersebut.

Perihal superholding investasi tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kemungkinan besar BP Danantara akan diposisikan demikian. Namun, Superholding BP Danantara itu tidak serta akan merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Karena itu, dia menyarankan pembagian wewenang nantinya harus didasari undang-undang, yakni dengan merevisi UU BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Superholding BP Danantara.

IDXChannel - Pemerintah masih mengkaji pembentukan superholding sebagai badan baru yang bakal menggantikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara bertaraf global yang dikelola secara profesional. Namun, skema berupa superholding ini masih dalam tahap kajian.

“Ya kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, Senin (21/10/2024).

Lantas, apa fungsi utama superholding BUMN? Akankah serupa Temasek Holdings Limited dan Khazanah Nasional Berhad?

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, Indonesia perlu memahami tugas utama Khazanah, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia, dan Temasek, milik otoritas Singapura.

Dia mencatat, ada perbedaan antara kedua perusahaan raksasa bertaraf internasional tersebut. Khazanah, merupakan induk dari berbagai holding milik pemerintah Malaysia yang sudah dibentuk sebelumnya.

Misalnya holding perbankan, holding farmasi, holding energi bersih atau renewable energy, holding properti, dan lain-lain. Seluruh sektor itu berinduk kepada Khazanah sebagai superholding.

“Jadi, bedanya dulu ya, kalau superholding-nya kayak Khazanah sebenarnya adalah kumpulannya dari berbagai macam holding atau sektor yang sudah ada. Kemudian induknya adalah superholdingnya,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Sekalipun, fungsi atau tugas Khazanah diarahkan untuk mengelola portofolio investasi, perusahaan masih memikul tanggung jawab di bidang public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

Sehingga, Khazanah tidak seutuhnya sama dengan Temasek Holdings Limited, yang secara 100 persen fokus pada komersialisasi bisnis.

Toto menyebut, pemerintah Malaysia membagi badan usahanya menjadi dua kategori Pertama, kategori komersial dari bisnis holding. Misalnya, di sektor perbankan dan properti.

Kedua, kategori strategic asset, di mana kelompok BUMN yang juga memiliki tugas PSO yang besar. Contohnya, Tenaga Nasional Berhad (TNB), BUMN di bidang kelistrikan dan Telekom Malaysia Berhad, di sektor telekomunikasi.

Terhadap kelompok strategic asset sendiri, return yang ditargetkan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan BUMN yang seutuhnya fokus pada komersialisasi bisnis.

“Jadi kelolaannya mereka terhadap kelompok strategic treatment-nya tentu beda dengan kelompok fully komersial,” tutur dia.

Terkait posisi superholding BUMN Indonesia nantinya, lanjut Toto, bakal berbeda dan unik karena bisa saja pemerintah mengadopsi skema yang dilakukan Temasek dan Khazanah.

“Nah itu yang kemudian kalau kita adopsi dengan konteksnya Indonesia mungkin agak sedikit, agak unik nanti ya mana yang akan lebih cocok dipilih,” tutur dia.

Saat ini sudah ada beberapa holding yang dibentuk pemerintah Indonesia. Seperti, Holding Perkebunan Nusantara di bawah PTPN III (Persero), Holding BUMN Kehutanan di bawah Perum Perhutani, Holding BUMN Pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lalu, holding BUMN Semen di bawah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Holding BUMN Pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan Holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero).

Tidak berhenti pemerintah berusaha untuk menciptakan superholding. Pendirian ini akan menjadi terobosan baru pemerintah yang tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diproyeksikan menjadi cikal bakal superholding perusahaan pelat merah atau BUMN.

Secara resmi di Istana Negara, pada Selasa (22/10/2024) Prabowo melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Danantara. Muliaman mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

Bisnis mencatat, wacana superholding BUMN mencuat ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembentukan holding BUMN sebagai strategi untuk membuat perusahaan pelat merah terus berkembang dan ekspansi ke luar negeri.

Berita tentang Cikal Bakal Superholding BUMN menjadi salah satu pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Rabu (23/20/2024). Simak ulasan singkat berikut ini.

Cikal Bakal Superholding BUMN hingga Temasek Ala Presiden Prabowo
Muliaman mendapatkan mandat mengelola investasi di luar APBN melalui jabatan barunya. Dia memaparkan, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan nanti akan dikelola badan ini. Kendati hal tersebut akan dilakukan secara bertahap karena dibutuhkan landasan hukum.

Sekadar informasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 142-P/2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Adapun, BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

Ujian Eksistensi Program Pensiun
Masalah pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi isu serius dan membutuhkan perhatian khusus. Kendati berbagai solusi telah ditawarkan, dibutuhkan upaya lebih komprehensif untuk mengatasi masalah secara fundamental.

Adapun hingga September 2024, delapan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti yang dibubarkan. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh DPPK PPMP untuk dapat terus eksis adalah pada penyediaan dana oleh pendiri dana pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) setiap dana pensiun.
Bagaimana strategi pengembangan dana pensiun ke depan? Ulasan selengkapnya tersedia melalui akses ke berita terkait.

Rencana Besar Kementerian Perumahan Realisasi Target 3 Juta Unit Setiap Tahun
Selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024 – 2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas yang besar untuk membangun 15 juta unit rumah.

Adapun setiap tahunnya, pembangunan ditargetkan mencapai 3 juta unit rumah setiap tahunnya yang terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bakal menemui dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan berdiskusi masalah lahan sitaan yang akan digunakan untuk perumahan.

Maruarar pun bakal mempercepat penyediaan rumah dengan memanfaatkan lahan sitaan dan lahan BUMN. Hal ini sebagai upaya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya.

Rapor Hijau Emiten Properti Sembilan Bulan Pertama di 2024
Selama sembilan bulan pertama tahun 2024, sejumlah emiten properti membukukan kinerja yang positif. PT Ciputra Development Tbk (CTRA), misalnya membukukan marketing sales atau prapenjualan sebesar Rp8,7 triliun hingga kuartal III/2024 atau tumbuh 11% secara tahunan dari realisasi Rp7,7 triliun per September 2023. Sepanjang tahun 2024, perseroan menargetkan menargetkan perolehan marketing sales sebesar Rp11,2 triliun.

Kemudian, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) merealisasikan nilai prapenjualan mencapai Rp4,25 triliun pada kuartal III/2024 atau naik 26% secara tahunan. Emiten real estat dan kesehatan tersebut menyebut capaian tersebut telah mencapai 79% dari target tahun ini. Adapun, nilai penjualan tersebut ditopang oleh properti residensial yang memiliki porsi kontribusi hingga 65%.

Bagaimana kinerja emiten properti lainnya sepanjang sembilan bulan 2024? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
Asa Prabowo Manufaktur Bisa Terbang Tinggi
Kinerja lapangan usaha industri pengolahan alias manufaktur mendapat sorotan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menaruh asa besar terhadap industri padat karya ini sehingga bisa terbang tinggi. Kendati terus mengendur seperti yang tecermin dari laporan Prompt Manufacturing Index atau PMI BI pada kuartal III/2024, pemerintah tetap berkeyakinan industri manufaktur RI akan kembali bangkit.

Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan harapan besar itu bersamaan dengan penunjukkannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih, melanjutkan kinerjanya di Kabinet Indonesia Maju. Agus juga menyoroti pesan dari Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa Indonesia harus berani untuk mengakui kelemahan. Dalam hal ini, Agus menuturkan bahwa pihaknya selalu menerapkan 'belanja masalah' kepada para pelaku usaha sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan. Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus mengkaji pembentukan superholding BUMN yang diyakini bakal lebih hebat dari Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Berhad Malaysia.

“Superholding kami terus kaji secara hukum ya,” ucap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Tiko mengungkapkan, Kementerian BUMN terus melakukan kajian bersama para ahli agar arah menuju superholding BUMN ini dapat berjalan efektif. Apalagi, pihaknya menginginkan, BUMN nantinya menjadi entitas kekayaan negara dengan pengelolaan yang profesional dan entitas yang besar dan berskala dunia.

“Kami tahu, di dunia ada seperti Temasek, ada seperti Khazanah. Kami yakin, (superholding) BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain,” ujar dia. 

Fokus BUMN

Pada periode keduanya sebagai Wamen BUMN seusai dilantik Presiden Prabowo, Tiko menuturkan, masih akan fokus melanjutkan transformasi BUMN yang belum tuntas seperti holdingisasi, klasterisasi, dan restrukturisasi.

“Kami akan mengadopsi semua program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Programnya apa kami akan integrasikan. Contohnya swasembada pangan bagaimana peran Bulog, peran pupuk, dan peran PTPN. Mengenai ketahanan energi, peran Pertamina dan PLN bagaimana,” bebernya.

Semua itu, sambung Tiko, akan dia petakan dalam seminggu sampai dua minggu ke depan dan disinergikan dengan Kementerian teknisnya.

Paralel dengan rencana pembentukan superholding tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (22/10/2024) telah melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini diproyeksikan bakal menjadi superholding BUMN.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini rencana pembentukan superholding perusahaan pelat merah memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia.

Kartika atau akrab disapa Tiko mengatakan Kementerian BUMN saat ini terus melakukan kajian bersama para ahli supaya rencana pembentukan superholding dapat berjalan secara efektif. Hal ini bertujuan agar perusahaan pelat merah dapat menjelma sebagai entitas kekayaan negara yang dikelola secara profesional.

“Kami ingin BUMN nanti menjadi satu entitas kekayaan negara dengan pengelolaan yang profesional dan bisa menjadi entitas yang besar serta berkelas dunia,” ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rencana peralihan kelembagaan ini akan mengikuti jejak Singapura yang telah memiliki superholding bernama Temasek dan Malaysia dengan Khazanah. Namun, Tiko meyakini BUMN Indonesia akan melampaui kedua entitas tersebut.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Tiko.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diketahui siap mentransformasikan Kementerian BUMN menjadi sebuah badan. Rencana itu disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.

Menurut Burhanuddin, transformasi bisnis, kultural dan manajemen di Kementerian BUMN perlu dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara. Langkah ini rencananya akan dimulai pada Januari 2025.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan rencana perombakan struktur kelembagaan akan meningkatkan kelincahan perusahaan pelat merah.

Menurutnya, rencana pemerintahan Prabowo–Gibran untuk merombak Kementerian BUMN memiliki tujuan mempercepat proses penciptaan nilai, sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah di bawah struktur badan.

“Di eranya Presiden Prabowo mungkin melihat eksekusi di tangan kementerian kelincahannya kurang karena bagian dari birokrasi, dibandingkan kalau di bawah badan. Badan kan berarti bertanggung jawab kepada presiden langsung,” ujarnya.

Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut pembentukan superholding BUMN masih dalam tahap kajian.

"Kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana," kata Tiko di Jakarta, Senin.

Tiko menyampaikan pembentukan superholding BUMN harus dilakukan dengan secara matang.

Menurutnya, tujuan utama superholding adalah menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara, yang pengelolaannya profesional sehingga bisa menjadi perusahaan yang besar dan berstandar internasional.

"Kita tahu di dunia ada seperti Temasek (Singapura), ada seperti Khazanah (Malaysia). Kita yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain," ujarnya.

Tiko menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang fokus untuk menyelesaikan restrukturisasi, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).

"Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita. Harapan kita, nanti dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," ujar Tiko.

Tak hanya restrukturisasi, lanjut Tiko, Kementerian BUMN juga akan ikut serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.

Menurut Tiko, program-program yang diusung oleh Prabowo akan diadopsi dan diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan soal nasib wacana pengubahan Kementerian BUMN menjadi sebuah badan superholding. Wacana ini banyak dibahas oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto kini sudah resmi jadi Presiden, lantas apakah wacana superholding BUMN jadi dilakukan?

Kartika mengatakan sampai saat ini wacana tersebut masih terus dikaji internal kementerian. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga menyinggung untuk realisasi superholding BUMN pihaknya perlu melakukan perubahan undang-undang.

Tiko yang telah menjabat Wakil Menteri BUMN sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan persiapan peninjauan undang-undang untuk wacana superholding sedang disiapkan.

"Itu (superholding BUMN) sedang dikaji. Sedang dikaji. Sambil berjalan perundang-undangannya harus kita siapkan dulu," ungkap Tiko ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Pada intinya, Tiko mengatakan Kementerian BUMN pasti akan menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa perubahan nantinya bisa jadi dilakukan.

"Belum-belum, kita menyesuaikan dengan pak Prabowo Gibran nanti," ujar Tiko.

Superholding sendiri merupakan wacana menjadikan Kementerian BUMN menjadi sebuah unit usaha besar. Nantinya BUMN akan benar-benar menjadi perusahaan swasta milik negara tanpa menjadi sebuah instansi kementerian.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran pernah bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian BUMN menjadi superholding berbentuk Badan BUMN. Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan proses diskusi yang dilakukan menyangkut rencana perombakan tersebut berjalan cukup alot.

Kabarnya, dia mengatakan masih ada kemungkinan bahwa bentuk superholding nantinya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut mengubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya. Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

(hal/kil)