Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -VIENTIANE. Pada Kamis (10/10/2024), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendesak para pemimpin Asia Tenggara dan China untuk segera mempercepat negosiasi kode etik untuk Laut China Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Filipina dalam sebuah pertemuan puncak regional, sambil menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi.

Melansir Reuters, berbicara di Laos di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Marcos mengatakan kemajuan substantif diperlukan dan semua pihak harus sungguh-sungguh terbuka untuk mengelola perbedaan secara serius dan mengurangi ketegangan.

Tiongkok dan Filipina telah berselisih pendapat atas serangkaian konfrontasi di dekat fitur yang disengketakan di Laut China Selatan. Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan agresi. Sementara, Beijing marah atas apa yang disebutnya provokasi berulang dan serangan teritorial.

Perselisihan tersebut berlangsung sengit dan telah menimbulkan kekhawatiran regional akan eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan Amerika Serikat, yang memiliki perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mewajibkannya untuk membela Filipina jika diserang.

"Harus ada urgensi yang lebih besar dalam langkah negosiasi tata etik ASEAN-Tiongkok," kata Marcos dalam pertemuan tersebut, menurut pernyataan resmi dari kantornya.

Dia menambahkan, "Sangat disesalkan bahwa situasi keseluruhan di Laut China Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi."

Berdasarkan peta lamanya, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan dan telah mengerahkan armada penjaga pantai jauh ke dalam Asia Tenggara, termasuk zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.

Ide tentang kode maritim pertama kali disetujui antara Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2002. Akan tetapi, proses formal pembuatannya baru dimulai pada tahun 2017.

Kemajuan sejak saat itu berjalan sangat lambat, dengan waktu bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja dan modalitas negosiasi serta pedoman yang dikeluarkan untuk mencoba mempercepatnya. Beberapa anggota ASEAN khawatir kode etik tersebut tidak akan mengikat secara hukum.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, mengatakan tentang proses tersebut.

"Ini tidak statis, ini bukan keadaan yang terhenti," jelasnya.

Marcos menyuarakan rasa frustrasi karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyetujui hal-hal yang sederhana. Misalnya saja, definisi konsep yang mendasar seperti 'menahan diri' belum mencapai konsensus.

Ketika ditanya tentang pernyataan tersebut, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan China berkomitmen untuk mempromosikan konsultasi tentang kode tersebut dan selalu bersikeras menangani perselisihan melalui dialog dan konsultasi.

"Pada saat yang sama, Tiongkok dengan tegas menentang segala pelanggaran dan provokasi, dan dengan tegas melindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya," kata Mao.

Para pemimpin ASEAN bergabung di Laos pada hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menjelang pertemuan pleno KTT Asia Timur pada hari Jumat.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ishiba dari Jepang dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Laos pada hari Kamis, karena kedua negara tetangga tersebut berupaya untuk memperdalam hubungan keamanan dan ekonomi.

Yoon telah mendorong untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo dan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral yang melibatkan Washington sebagai prioritas diplomatik utama, berdasarkan kemajuan yang dicapai oleh pendahulu Yoon dan Ishiba, Fumio Kishida.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa keterlibatan rutin antara Manila dan Washington diperlukan untuk memastikan respons yang "lincah" terhadap ketegangan maritim negaranya dengan China.

Pernyataan ini disampaikan Marcos pada hari Selasa, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Istana Malacañang, Manila.

Hubungan antara Washington dan Manila mengalami perbaikan signifikan sejak Marcos menggantikan Rodrigo Duterte, yang selama masa jabatannya cenderung menjalin hubungan erat dengan China dan bersikap menentang AS.

Marcos menyambut Blinken dan Austin sebelum pertemuan dengan rekan-rekan Filipina mereka, pertemuan pertama yang diadakan Filipina.

"Saya sangat senang bahwa jalur komunikasi ini sangat terbuka sehingga segala sesuatu yang kita lakukan bersama, baik dalam konteks aliansi kita maupun situasi spesifik di Laut Filipina Barat dan Indo-Pasifik, terus diperiksa dan ditinjau ulang agar respons kita tetap lincah," ujar Marcos.

Filipina memiliki klaim yang bersaing dengan China di perairan baratnya, yang juga dikenal sebagai Laut China Selatan. China mengklaim 90% dari laut tersebut sebagai wilayahnya.

Ketegangan di jalur perairan yang diperebutkan ini telah memuncak dalam kekerasan selama tahun lalu, termasuk insiden pada 17 Juni di mana seorang pelaut Filipina kehilangan jari akibat tabrakan yang dianggap Manila sebagai "tabrakan berkecepatan tinggi yang disengaja" oleh penjaga pantai China.

Filipina menolak tawaran bantuan AS untuk operasi lautnya dan mencapai "pengaturan sementara" dengan China bulan ini untuk meredakan ketegangan dan mengelola perbedaan. Namun, kedua belah pihak tampaknya berselisih mengenai rincian kesepakatan tersebut, yang belum dipublikasikan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyatakan bahwa Blinken dan Austin membahas dengan Marcos "komitmen bersama mereka untuk menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan."

"Kedua menteri menekankan komitmen teguh Amerika Serikat terhadap Filipina sesuai dengan Perjanjian Pertahanan Bersama kami," kata Miller.

Pertemuan ini diadakan setelah Blinken dan Austin berdiskusi dengan rekan-rekan mereka di Jepang, sekutu utama AS di Asia Timur, di mana mereka mengumumkan peningkatan komando militer AS di Jepang dan menyebut China sebagai "tantangan strategis terbesar" di wilayah tersebut.

Blinken juga bertemu dengan menteri luar negeri Australia, India, dan Jepang, yang dikenal sebagai Quad, dan mengkritik tindakan China di Laut China Selatan.

Menurut laporan, Departemen Pertahanan AS akan mengumumkan US$ 500 juta dalam pembiayaan militer asing untuk Filipina selama kunjungan tersebut, bagian dari US$ 2 miliar bantuan untuk negara-negara Indo-Pasifik yang dianggap menghadapi "agresi China."

Pentagon juga mengusulkan pengeluaran US$ 128 juta untuk perbaikan infrastruktur di pangkalan Filipina yang dapat diakses oleh angkatan bersenjata AS di bawah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA).

Saat ini ada sembilan lokasi di bawah EDCA, setelah Manila setuju tahun lalu untuk menambah empat lokasi baru, termasuk tiga di utara yang dianggap penting jika China menyerang Taiwan, dan satu menghadap ke Laut China Selatan.

Kedua negara juga sedang merundingkan kesepakatan berbagi intelijen yang dikenal sebagai Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, yang mereka targetkan untuk disepakati pada akhir 2023 namun belum selesai.