PT Fast Food Indonesia, pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Total kerugian mencapai Rp 557,08 miliar dan telah menutup sebanyak 47 gerai di Indonesia. Ribuan pekerja di perusahaan tersebut juga terdampak.

Dilansir detikFinance dari laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), perusahaan dengan kode saham FAST tersebut mencatatkan kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Lebih bengkak dibanding tahun lalu di waktu yang sama mencapai 266,59% dari sebelumnya dengan catatan kerugian Rp 152,41 miliar.

Kerugian yang dialami KFC tersebut disebabkan dua hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 serta situasi pasar akibat krisis timur tengah. Diketahui KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat pendukung Palestina.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian yang besar tersebut, KFC harus melakukan efisiensi dengan menutup sejumlah gerainya dan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, kini hanya ada 715 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai. Itu artinya sekitar 47 gerai telah ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024, grup usaha FAST memiliki total 13.715 karyawan. Turun jauh dari data pada 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan. Itu berarti terjadi pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos atau tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Indef dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

“Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 persen: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.

Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh.

Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos, https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/indef-beberkan-dampak-ekonomi-dari-kebijakan-kemasan-rokok-polos.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) optimistis dapat menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di bawah 70% hingga akhir tahun ini.

Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman mengatakan, sampai September 2024, rasio BOPO CNAF sebesar 68,29%. Turun jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yaitu 74,11%.

"Kami akan berupaya menjaga angka BOPO di bawah rata-rata industri agar dapat meraih kinerja perusahaan yang sehat dan berkelanjutan," kata Ristiawan kepada Kontan, Senin (4/11).

Untuk menekan BOPO, CNAF telah menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, meningkatkan produktivitas dan penyederhanaan proses bisnis dengan memanfaatkan digitalisasi.

Selain itu, CNAF juga menerapkan implementasi inisiatif smart spending, dan penggunaan aplikasi digital (mengurangi kertas dan waktu proses kerja) untuk biaya operasional serta meminimalisasi biaya bunga pendanaan atau cost of fund dengan berfokus pada sumber pendanaan murah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024, BOPO industri multifinance berada di level 79,27%. Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance (MFIN) menargetkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bisa berada di level 48% hingga akhir tahun ini.

Managing Director Mandala Multifinance, Christel Lesmana, mengatakan, posisi BOPO perusahaan saat ini masih di bawah rata-rata industri di level 79,61% pada Oktober 2024.

"Posisi saat ini masih di bawah rata-rata industri, masih di bawah angka 79,61%. Beban operasional kami pun tetap dapat dikelola dengan baik, memastikan bahwa rentabilitas dan profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat," kata Christel kepada Kontan, Senin (4/11).

Sebagai upaya untuk menjaga efisiensi BOPO, Mandala secara konsisten mengelola risiko melalui pengendalian NPF dengan tingkat pencadangan yang optimal.

Christel bilang, Mandala menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi pembiayaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan portofolio tetap berkualitas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024, BOPO industri multifinance berada di level 79,27%.

Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Adapun Christel menanggapi bahwa kenaikan rasio BOPO industri ini merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga acuan BI Rate yang berimbas pada biaya operasional dan beban bunga perusahaan pembiayaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyampaikan pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan melampaui pertumbuhan rata-rata industri multifinance. Adapun piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun per September 2024, atau tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan posisi piutang pembiayaan CNAF mencapai Rp 10,57 triliun sampai September 2024.

"Nilai itu tumbuh 40%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,54 triliun," ucapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance bisa mencapai 10%-12% pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, OJK mendorong perusahaan multifinance meningkatkan piutang pembiayaan yang lebih besar beberapa bulan ke depan.

Mengenai hal itu, Ristiawan optimistis pertumbuhan piutang pembiayaan CNAF akan terus tumbuh sampai akhir 2024 atau mencapai target yang ditentukan OJK. Meskipun demikian, dia tak memungkiri saat ini masih terdapat tantangan di industri multifinance ataupun industri keuangan, yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap penyaluran pembiayaan.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Ristiawan menerangkan CNAF akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta menjaga kesehatan portofolio perusahaan seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan.

"CNAF terus mengedepankan metode risk based pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Dengan demikian, angka Non Performing Financing (NPF) dapat terjaga dengan baik," kata Ristiawan.

Ristiawan mengatakan per September 2024, NPF CNAF tercatat berada di level 1,15%. Nilai itu membaik, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,26%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance Mandiri Utama Finance (MUF) mencatatkan perbaikan tingkat kredit macet atau Non Performing Financing (NPF). Head of Corporate Secretary & Legal MUF Elisabeth Lidya Sirait mengatakan NPF MUF pada Oktober 2024 sebesar 1,31%.

"Nilai itu membaik, dibandingkan posisi September 2024 sebesar 1,32% atau Oktober 2023 yang sebesar 1,52%," ucapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Tingkat NPF MUF itu tercatat masih di bawah rata-rata industri pembiayaan. Adapun NPF gross perusahaan pembiayaan pada September 2024 sebesar 2,62%.

Elisabeth menyampaikan hasil itu tercapai berkat strategi perusahaan melakukan penajaman pola kerja dan supervisi untuk pengelolaan portofolio pembiayaan. Ditambah melakukan penajaman risk management dengan penyesuaian kebijakan kredit.

Sementara itu, Elisabeth menyebut piutang pembiayaan yang dikelola tumbuh dobel digit per Oktober 2024. Dia mengatakan total piutang pembiayaan yang dikelola MUF hingga Oktober 2024 mencapai Rp 34,1 triliun.

"Nilai itu tumbuh 15,4% secara Year on Year (YoY), atau berada di atas pertumbuhan rata-rata industri," ujarnya.

Elisabeth juga mengatakan nilai pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan industri multifinance. Adapun piutang pembiayaan perusahaan multifinance per September 2024 tumbuh 9,39% YoY.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance makin merekah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan tumbuh signifikan per September 2024 sebesar Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Sedangkan untuk Non Performing Financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka itu mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Head of Corporate Affairs GoTo Financial, Audrey P Petriny menilai bahwa adanya peningkatan piutang pembiayaan BNPL berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Ditambah, nasabah yang melakukan pinjaman juga masih dalam kondisi yang aman.

“Untuk di Gopay Later sendiri nasabahnya terbilang masih aman, karena pembayarannya selalu dilakukan tepat waktu,” imbuhnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Audrey meyebutkan, berdasarkan laporan kinerja GoTo kuartal ke III-2024, nilai pinjaman konsumen yang disalurkan (outstanding loans) di mana mencakup produk BNPL dan pinjaman tunai, naik tiga kali lipat secara year on year (YoY), mencapai Rp 4,3 triliun, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang stabil dan rendah.

“Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem berjalan dengan baik, dengan berbagai produk dan penggunaan layanan di Grup,” kata dia.

Dia menyebutkan bahwa sebanyak 45% dari jumlah pinjaman yang disalurkan berasal dari pengguna e-commerce, kemudian 40% dari pengguna layanan on-demand, dan sisanya dari pengguna aplikasi GoPay. Adapun pendapatan dari jasa pinjaman tumbuh signifikan sebesar 527% YoY.

“Dengan kondisi yang positif ini, GoTo financial berkomitmen memberikan layanan keuangan yang lengkap dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya layanan buy now pay later(BNPL),” kata Audrey.

Audrey menilai, performa kinerja ini didorong antara lain oleh pertumbuhan transaksi dan pengguna aktif di platform e-commerce dan aplikasi Gojek dan GoPay.

Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dalam memberikan layanan pinjaman, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

“Kami memberikan informasi yang transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman di awal, memberikan limit sesuai kemampuan konsumen, dan menghadirkan program edukasi literasi keuangan secara rutin,” kata dia.

Audrey juga melihat potensi pertumbuhan yang tinggi untuk layanan pinjaman GoTo. Dia pun menargetkan penyaluran pinjaman bisa meningkat 2 kali lipat pada tahun depan, dibandingkan September 2024.

Selaras dengan hal ini, SVP, Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari menilai adanya peningkatan signifikan pada piutang pembiayaan BNPL tersebut menunjukkan kinerja positif dari industri Paylater yang saat ini semakin populer sebagai metode pembayaran masyarakat.

Indina menuturkan bahwa peningkatan ini juga dirasakan oleh Kredivo, pelopor penyedia layanan Paylater yang memiliki lisensi multifinance. Tercatat, jumlah dan nilai transaksi Kredivo meningkat masing-masing hingga 58,59% (CAGR) dan 78.42% (CAGR) dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, ia menyebut pengguna Kredivo juga meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu yang sama atau kini berjumlah hampir 10 juta.

Menurut dia, pertumbuhan BNPL ini antara lain didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan akses kredit yang mampu dijawab oleh Kredivo dengan menghadirkan layanan Paylater yang mudah, aman, fleksibel dan terjangkau.

Tak hanya itu, faktor lain yang membuat piutang pembiayaan BNPL naik, karena popularitas Paylater juga kini bukan hanya identik sebagai metode pembayaran di platform e-commerce, namun juga sebagai metode pembayaran di sektor belanja offline yang meningkat tajam.

Lebih lanjut, Indina melaporkan bahwa data Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024 dari Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan transaksi offline berkontribusi sebesar 27,7% terhadap total transaksi Paylater atau mengalami kenaikan hingga 169% sepanjang 2023.

“Bahkan, Paylater tetap menjadi kredit pertama bagi mayoritas responden (68%), terutama wanita dan milenial yang mencerminkan inklusivitas dan kemudahan Paylater dalam memberikan akses kredit bagi konsumen,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Dengan begitu, Indina mengatakan bahwa Kredivo terus melakukan sejumlah strategi agar piutang pembiayaan BNPL tetap tumbuh diantaranya yakni, dengan melakukan ekspansi jaringan merchan yang berfokus pada merchan lokal di kota-kota tier dua dan tiga di Indonesia.

“Kemudian, Kredivo juga melakukan Integrasi merchant offline di berbagai sektor, mulai dari F&B, fashion, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance kian bertumbuh. Hal ini berkaca dari piutang pembiayaanBuy Now Pay Later(BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan yang tumbuh signifikan per September 2024, mencapai Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Ditambah,Non Performing Financing(NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka tersebut mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi bisnis paylater dari industri perusahaan pembiayaan masih akan bertumbuh hingga akhir tahun. Mengingat kecanggihan teknologi saat ini yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem BNPL.

Dia juga menilai, pertumbuhan piutang BNPL di perusahaan pembiayaan didorong oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi di saat kondisi ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Daya beli menurun hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif membuat kondisi ekonomi menurun.

“Di sisi lain, kebutuhan masyarakat bisa dibilang tetap atau bahkan meningkat. Di dalam kondisi tersebut, muncul kenaikan permintaan pembiayaan. Salah satunya melalui Buy Now Pay Later (BNPL),” kata Nailul saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Kendati begitu, Nailul menilai, hal tersebut merupakan sesuatu yang positif mengingat masih banyak masyarakat yang belum bankable. Pasalnya, mereka yang unbankable, tetap membutuhkan pembiayaan.

“Jadi daripada mereka lari ke pembiayaan individu seperti rentenir, ya memang lebih baik ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL di multifinance,” imbuhnya.

Selain itu, Nailul melihat bahwa masyarakat lebih tertarik pada BNPL multifinance dibandingkan dengan kartu kredit lantaran proses pembuatan kartu kredit memakan waktu yang lama, dan ketidakpastian penerimaan membuat orang malas untuk mengurusnya.

“Terutama masyarakat muda kita malas berhadapan dengan proses seperti ini. Kita juga dihadapkan pada kondisi di mana masyarakat Indonesia juga lebih memilih transaksi menggunakan gawai,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia juga mulai mengandalkan pembiayaan dari layanan teknologi dibandingkan dengan kartu dan pinjam keluarga atau individu.

Dengan kondisi tersebut, Nailul mengingatkan perusahaan pembiayaan perlu memiliki ekosistem yang kuat dan menciptakan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menetapkan strategi yang baik dalam penagihan kredit, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti perbankan.

“Perusahaan pembiayaan tidak boleh sembrono untuk menagih hutang, mereka (perusahaan pembiayaan) juga harus mengedepankan kesehatan secara finansial, NPL nya itu dijaga 3%-5%, kemudian menggunakan SLIK dalam kredit scoring mereka," kata Nailul.

Menurut dia, cara tersebut bisa menguatkan ekosistem paylater di perusahaan pembiayaan. Meski terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pola konsumsi seperti ini.

“Pasalnya, ketika pembayaran cicilan hutang sudah lebih dari pendapatan mereka, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga kuartal III/2024, dengan nilai pembiayaan yang dikelola mencapai Rp808,3 miliar di Pekanbaru.

General Manager BFI Finance Region Sumatra Sudihartono mengatakan angka ini mengalami kenaikan sebesar 13,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan mencerminkan kontribusi positif dari sektor ekonomi dan UMKM di daerah tersebut.

Menurutnya pertumbuhan kinerja ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan untuk menjaga stabilitas kinerja dan pengelolaan risiko yang baik.

“Di tengah berbagai dinamika perekonomian, BFI Finance selalu menjaga kinerjanya dengan mencetak pertumbuhan, sembari membuktikan kelolaan risikonya yang mumpuni seperti di Pekanbaru yang tumbuh 13,3% secara tahunan (yoy),” ujarnya, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan di Pekanbaru, segmen pembiayaan modal kerja dan investasi berkontribusi sebesar 71,8% dari total pembiayaan. Selain itu layanan pembiayaan BFI juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan berjaminan BPKB untuk roda dua dan empat, pembiayaan alat berat, serta kredit pengadaan kendaraan bekas melalui showroom rekanan.

Secara nasional, BFI Finance membukukan aset senilai Rp24,1 triliun hingga September 2024, dengan piutang pembiayaan dikelola sebesar Rp23,0 triliun dan rasio non-performing financing (NPF) di level 1,42%, jauh lebih rendah dibanding rata-rata industri yang mencapai 2,66%.

Sudihartono juga menekankan pentingnya edukasi kepada konsumen mengenai perjanjian fidusia serta lembaga pembiayaan yang legal dan terdaftar.

“Kami terus mengedukasi konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengelola pembiayaan dengan bijak dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Kinerja positif ini diharapkan pihaknya dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap sektor UMKM di Pekanbaru.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]