REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Seorang pria yang melakukan pelecehan rasial dan meludahi seorang pengemudi bus Muslim di London, Inggris. Kepolisian Metropolitan Inggris, Sabtu (10/8/2024) mengatakan ia dihukum setelah mengaku bersalah atas tindakannya.

Dalam rekaman yang menjadi viral di media sosial pada Kamis, pria tersebut terlihat meludahi pengemudi dan melontarkan cercaan Islamofobia. Ia berulang kali meneriakkan "Muslim teroris" dan menggunakan kata-kata umpatan. Ia juga mendesak pengemudi untuk turun dari bus sambil memukul layar pelindung sopir.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, Kepolisian Metropolitan mengatakan tersangka diidentifikasi oleh petugas sebagai Michael Mongan berusia 39 tahun.

"Mongan segera diidentifikasi dan ditangkap pada Jumat, 9 Agustus. Ia didakwa dengan pelanggaran ketertiban umum yang diperburuk secara rasial dan kerusakan kriminal," kata pernyataan tersebut, dilansr di Anadolu Agency, Ahad (11/8/2024).

Mongan dari Ealing, London Barat, mengaku bersalah atas kedua dakwaan di Pengadilan Magistrat Uxbridge. Ia ditahan untuk dijatuhi hukuman di pengadilan yang sama pada Selasa, 13 Agustus.

"Saya berharap tanggapan cepat dari petugas kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan bertindak meminta pertanggungjawaban mereka yang berperilaku seperti ini," kata Inspektur Detektif Jonathan Potter, dari Komando Kepolisian Jalan Raya dan Transportasi, dalam pernyataan tersebut.

"Saya senang Mongan segera diadili dan sekarang akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya," tambahnya.

Insiden itu terjadi pada saat Inggris dilanda kekacauan selama berhari-hari. Perusuh sayap kanan yang brutal memuntahkan kata-kata kasar rasis dan Islamofobia yang menargetkan Muslim, kelompok minoritas, dan imigran.

Kerusuhan itu dipicu oleh klaim palsu yang tersebar di internet bahwa tersangka yang ditangkap atas penusukan yang menewaskan tiga anak di Southport pada 29 Juli adalah seorang pencari suaka Muslim.

Pihak berwenang sejak itu mengidentifikasi penyerang sebagai Axel Rudakubana, seorang remaja berusia 17 tahun yang lahir di Cardiff dari orang tua Rwanda, tetapi hal ini tidak banyak menghalangi massa sayap kanan.

Hingga 8 Agustus, total 483 orang telah ditangkap, sementara 149 dakwaan telah diajukan terkait dengan kerusuhan di kota-kota di seluruh Inggris.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Belum lama ini muncul protes anti imigran dan anti Muslim yang berujung kerusuhan di beberapa kota di Inggris. Namun, Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Inggris, Muhamad Rosyid Jazuli mengatakan, saat ini situasi di Inggris sudah aman dan masyarakat sudah menjalankan aktivitasnya dengan normal.

"Pada umumnya kondisi sangat aman di UK. Kerusuhan umumnya terjadi di luar London dan terjadi sesaat saja. Untuk saat ini hampir semua daerah sudah normal. Kegiatan anak-anak misalnya summer activities tetap berjalan dan berbagai pasar dan supermarket tetap buka normal," kata Rosyid saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (8/8/2024).

Dalam menangani kerusuhan ini, menurut dia, pemerintah Inggris sangat cepat. Selain itu, menurut dia, umat Islam di Inggris juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak.

"Respons dari berbagai otoritas juga cepat dan antisipatif. Support untuk komunitas muslim melimpah," jelas Rosyid.

Seperti diketahui, tragedi ini terjadi karena awalnya ada misinformasi terkait penusukan tiga anak perempuan. Sayangnya, itu menjadi gelombang unjuk rasa yang tidak perlu.

"Sementara sumber mula kerusuhan yakni penusukan anak-anak di Southport oleh orang Inggris kulit hitam menjadi tidak relevan atau tidak penting," ucap dia.

Diwawancara terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Suaedy meminta kepada pemerintah Inggris untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat memunculkan sikap anti imigran dan anti muslim.

"Saya kira pemerintah Inggris harus segera menangani masalah pengangguran, masalah kesenjangan ekonomi, bukan hanya untuk imigran, tapi juga untuk pribumi yang tertinggal," ujar Suaedy kepada Republika.co.id, Selasa (6/8/2024).

Dia pun mengimbau kepada warga NU di Inggris untuk tetap waspada terhadap tindakan anarkisme di Inggris, serta tetap memandang manusia sebagai makhluk yang setara.

"Kami ikut simpati kepada teman-teman NU, juga teman-teman muslim yang lain, tetaplah berusaha, hati-hati, tapi juga berusaha, dan tetap memandang manusia lain sebagai manusia setara, tidak berarti harus curiga terhadap mereka yang punya perilaku lain," ucap Suaedy.

"Jadi, berusahalah untuk mencari titik temu, bukan menutup diri," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Muslim Inggris, pencari suaka dan warga kulit hitam Inggris telah menjadi target utama dari serangan kekerasan rasis terburuk di Inggris selama beberapa generasi.

Kerusuhan dimulai setelah para penghasut sayap kanan menyebarkan informasi yang salah secara online, yang secara keliru mengklaim bahwa seorang Muslim bertanggung jawab atas pembunuhan tiga anak dalam sebuah serangan mengerikan pada 29 Juli 2024 lalu, dia kemudian diidentifikasi sebagai seorang Kristen kelahiran Inggris keturunan Rwanda.

Tak lama setelah pembunuhan tersebut, para aktivis sayap kanan yang terorganisir membajak sebuah acara peringatan bagi anak-anak untuk mendorong massa menyerang sebuah masjid setempat.

Dalam beberapa hari, kerusuhan anti-Muslim, anti-migran dan rasis telah menyebar ke kota-kota di seluruh Inggris, dengan laporan kekerasan serius dan intimidasi terhadap penduduk Inggris dari semua ras, perusakan mobil dan properti serta penjarahan tempat usaha.

Dalam beberapa hari terakhir, Inggris telah menyaksikan gelombang kekacauan kekerasan. Banyak dari mereka yang terlibat tidak diragukan lagi termotivasi, bukan oleh politik, melainkan oleh jenis kegembiraan yang telah lama dimiliki oleh para perusuh sepak bola di seluruh dunia dalam menyerang pihak berwenang.

Baca juga: Garda Revolusi Iran Berikan Bocoran Skenario Serangan ke Israel, Lantas Kapan Dieksekusi?

Namun, tidak diragukan lagi bahwa serangan-serangan tersebut dipicu dan didalangi oleh para ekstremis sayap kanan yang memanfaatkan apa yang, sayangnya, sering kali merupakan prasangka yang meluas - terutama jika menyangkut orang kulit berwarna, Muslim, dan pencari suaka.

Bukan al baru

Tentu saja, kerusuhan yang seolah-olah didorong oleh kebencian agama dan ras serta penentangan terhadap imigrasi bukanlah hal yang baru di Inggris. Bahkan, kita bisa kembali ke 1780 untuk melihat London mengalami kekacauan anti-Katolik Roma selama sepekan, sementara pada akhir 1950-an, berbagai kota mengalami "kerusuhan ras" yang dipicu oleh orang-orang kulit putih yang menolak kedatangan imigran kulit hitam dan Asia Selatan dari Persemakmuran Inggris.

Baru-baru ini...

Ditambah lagi dengan kecemasan yang semakin meluas tentang suaka dan imigrasi - dan kegagalan pemerintah Inggris yang sukses untuk memenuhi janji-janji mereka untuk "mengambil kembali kendali" atas perbatasan kita, dan Anda memiliki situasi yang sangat mudah terbakar yang hanya membutuhkan percikan api yang tepat untuk menyalakannya, terutama ketika matahari terbenam, pekerjaan selesai di akhir pekan atau malam hari dan bir diminum secara berlebihan.

Saat ini, media sosial memungkinkan para penghasut ekstrem kanan (yang seringkali diperkuat oleh peternakan bot yang dibiayai oleh kekuatan-kekuatan yang bermusuhan di luar negeri) untuk memanfaatkan sumur ketidakpercayaan dan permusuhan yang sangat dalam dengan memicu kecemasan dan menyebarkan kebohongan mengenai kejadian-kejadian tragis, seperti penikaman anak-anak di Southport dekat Liverpool minggu lalu, yang mereka tuduhkan (tanpa ada kebenarannya sama sekali) kepada seorang pencari suaka Muslim.

Baca juga: Iran Pesan Sistem Pertahanan Udara Canggih dari Rusia, Siap Serang Israel?

Selain itu, situasi ini semakin diperparah oleh para pemimpin yang tampak terhormat yang menyarankan atau, setidaknya, menyiratkan bahwa mereka yang bergabung dalam kerusuhan tidak hanya dimotivasi oleh para preman yang termotivasi oleh prasangka, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki "keluhan yang sah" yang seharusnya diabaikan oleh para "elite", sebagai contoh, Nigel Farage dari Partai Buruh Inggris Raya yang berteriak, "Kami ingin negara kami kembali," atau para anggota Partai Konservatif yang terkenal yang menggunakan kata-kata seperti "invasi" ketika mereka berbicara tanpa henti tentang "menghentikan kapal-kapal yang membawa para pencari suaka menyeberangi Selat Inggris dari benua Eropa."

Fakta bahwa pemilihan umum bulan Juli lalu membuat sayap kanan digantikan oleh sayap kiri dalam bentuk Partai Buruh pimpinan Keir Starmer kemungkinan besar, orang menduga, hanya untuk mendorong mereka untuk terus memainkan apa yang ternyata merupakan permainan yang sangat berbahaya.

Sumber: andolu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Umat Islam di Inggris dari kalangan bawah sampai kalangan atas disebut sebagai kelompok paling dermawan berdasarkan hasil survei. Akan tetapi, Muslim Inggris saat ini menjadi sasaran kebencian dari kelompok ekstrem sayap kanan yang anti-imigran dan masyarakat Islamofobia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana mengatakan, bagi umat Islam sebetulnya praktik kedermawanan bukan semata-mata aktivitas setia tapi memang dilandaskan pada sesuatu yang lebih dalam dari itu.

"Ketika umat Islam melakukan praktik kedermawanan, ia merasa itu sedang beribadah dan menunaikan pengabdian kepada Allah SWT dan menunaikan ajaran agamanya," kata Wildhan kepada Republika.co.id, Kamis (8/8/2024).

Wildhan mengatakan, jadi tidak mengagetkan kalau di banyak tempat, kaum Muslimin punya tingkat kedermawanan yang sangat tinggi. Walaupun memang ibadah maliyah ini punya efek implikasi sosial yang positif. Terutama dalam meringankan atau menuntaskan problematika dasar di tengah-tengah masyarakat.

"Kita tentu saja terus mendukung dan mendoakan agar kemudian praktik kedermawanan Muslim Inggris itu bisa dilanjutkan, di sisi yang lain barangkali juga harus menjadi perhatian bagi banyak pihak terutama otoritas pemerintah di Inggris bahwa umat Islam sudah begitu tinggi perhatiannya kepada masyarakat," ujar Wildhan.

Wildhan menyampaikan kepada pemerintah dan publik Inggris, sebaiknya imbangi dengan perlindungan dari otoritas terkait terhadap umat Islam. Lebih baik lagi dibarengi eduksi kepada masyarakat awam bahwa umat Islam tidak seperti yang dibayangkan mereka, bahkan terbukti umat Islam sangat dermawan.

Sebelumnya diberitakan, Konsultan Blue State mengungkapkan hasil penelitian bahwa umat Islam di Inggris disebut sebagai kelompok paling dermawan di Inggris. Berdasarkan penelitian, mereka mendonasikan empat kali lebih banyak dari rata-rata orang Inggris yang memberikan sumbangan.

Rata-rata Muslim Inggris menyumbang 708 Poundsterling per orang selama 12 bulan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan orang Inggris yang menyumbangkan 165 Poundsterling selama 12 bulan. Para peneliti melihat hal ini terjadi di semua kelompok pendapatan umat Muslim. Mulai dari yang memiliki penghasilan terendah hingga tertinggi antara 75.000 sampai 100.000 Poundsterling.

Kepala eksekutif Muslim Charities Forum (MCF) Fati Itani mengatakan tidak terkejut dengan temuan tersebut. "Sangat menggembirakan melihat laporan ini tentang kemurahan hati Muslim Inggris yang memberi," ujar Fati dikutip dari Civilsociety.co.uk, Rabu (7/8/2024),

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Sebuah kelompok yang memantau organisasi anti-Islam mengatakan kepada The National bahwa banyak jamaah Muslim takut pergi ke masjid saat kerusuhan sayap kanan menyebar di seluruh Inggris.

Ini akan meningkatkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kepolisian setempat untuk melindungi tempat-tempat ibadah.

Berdasarkan proses baru tersebut, polisi, pemerintah daerah, dan masjid dapat meminta agar keamanan segera dikirim, yang melindungi masyarakat dan memungkinkan kembalinya ibadah secepat mungkin.

Warna Kulit

Menteri Kepolisian Inggris, Diana Johnson mengatakan dengan 4.000 petugas ketertiban umum tambahan yang ditempatkan untuk mengatasi gangguan, sebagian besar di Inggris utara, pemerintah mengambil tindakan tegas.

Ia mengatakan ada nada rasis yang kuat dalam protes tersebut dan orang-orang takut karena warna kulit mereka.

"Itu tidak benar dan pemerintah ini akan mengambil tindakan apapun untuk mengatasinya," kata Johnson.

Dengan demonstrasi lebih lanjut yang diprediksi terjadi di Bolton, Lancaster, Middlesbrough, Weymouth, dan Rotherham, Yvette Cooper, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Inggris memperingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kekacauan dan kekerasan ini akan menghadapi kekuatan hukum penuh.

"Sebagai sebuah bangsa, kita tidak akan menoleransi perilaku kriminal, ekstremisme berbahaya, dan serangan rasis yang bertentangan dengan semua yang diperjuangkan negara kita," jelas Mendagri Inggris.

Mantan menteri pertama Skotlandia, Humza Yousaf telah meminta agar tentara dikerahkan untuk menghentikan penjahat yang menyebabkan kekacauan di jalan-jalan.

"Bagi saya, sepertinya polisi tidak dapat menangani situasi ini," kata Yousaf.

"Polisi tidak dapat melindungi mereka yang berada di Holiday Inn. Tentara dapat membantu mengendalikan situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh polisi,” ujar Yousaf.

Di Belfast, Irlandia Utara, seorang pengusaha Muslim yang supermarketnya dirusak dalam serangan pembakaran, mengatakan bahwa komunitas Islam diserang dengan sengaja.

"Orang-orang menyerang tempat ini, rasisme terhadap Islam dan Muslim, khususnya komunitas Muslim," kata Bashir.

Hasutan dan Hoax

Ratusan orang berkumpul di pusat kota pada akhir pekan, banyak dari mereka mengenakan bendera Inggris dan meneriakkan slogan-slogan anti-Islam.

Unjuk rasa tersebut diselenggarakan dengan slogan "sudah cukup" dengan polisi secara terbuka mengidentifikasi Liga Pertahanan Inggris sebagai faktor kunci.

Hampir semua koordinasi dan pelaporan palsu telah dilakukan di media sosial, dengan influencer sayap kanan berkontribusi terhadap ketegangan.

Sekarang ada seruan yang meningkat bagi pemerintah untuk mengatasi hasutan kebencian daring oleh tokoh-tokoh sayap kanan, dan Menteri Teknologi Peter Kyle telah berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan media sosial.

Atta meminta pemerintah untuk mempertimbangkan denda yang berat bagi platform media sosial, seperti aplikasi terenkripsi Telegram dan WhatsApp, yang katanya digunakan untuk mengkoordinasikan kekacauan dan menyebarkan disinformasi.

Sumber:

https://www.thenationalnews.com/news/uk/2024/08/04/muslims-fear-going-to-mosques-as-far-right-riots-grip-uk/

(FJR)

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin menilai, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam tidak hanya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Menurut dia, masyarakat Indonesia hendaknya juga memboikot produk atau perusahaan multinasional asal asal negara-negara Islamofobia dan pendukung LGBT.

Seperti diketahui, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea-Castera, mengonfirmasi bahwa hijab dilarang untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung sekarang, di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis, yakni laicite. Kebijakan tersebut dikritik oleh Kantor HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Sebelumnya, pada 2012, atlet sepakbola wanita Prancis juga dilarang memakai jilbab saat bertanding, perempuan juga dilarang memakai jilbab di sekolah sejak 2004. Tapi, masih membolehkan untuk umat lain pemakaian kalung salib, bintang David, dan tangan Fatima dan larangan niqab di tempat umum pada 2010.

Prancis pun dikenal dengan sikapnya yang keras bahkan cenderung Islamofobia terhadap warga Muslim, seperti membiarkan penghinaan dengan karikatur yang mengejek Nabi Muhammad dengan dalih “kebebasan berekspresi”.

Jika dikaitkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim, menurut Kiai Arif, maka boikot juga bisa ditujukan ke perusahaan multinasional Prancis yang beroperasi dan meraup profit besar dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

"Pelarangan-pelarangan hak asasi seperti itu kan mengurangi hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dan itu tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kalau sampai ada perusahaan yang jelas-jelas berasal dari kawasan atau negara manapun yang terlihat jelas melakukan pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran hak dasar beragama, ya kita harus bersikap," kata Kiai Arif.

Artinya, kata dia, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan produk-produk lain yang bukan berasal dari negara yang Islamofobia. "Kenapa kita harus menjadi makmum kepada perusahaan yang berasal di negara yang Islamfobia? PBB sendiri sudah jelas, tegas, untuk melarang Islamofobia kan?," ucap dia.

Saat ditanya soal perusahaan multinasional asal Perancis yang saat ini beroperasi di Indonesia, Kiai Arif tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya menyebutkan inisial perusahaannya.

"Ya, yang sudah sangat jelas itu nanti bisa kita lihat lagi perusahaan-perusahaan yang dari sana. Oh iya, inisialnya DN. Ini perusahaan ya. Pokoknya itu salah satunya ya," kata Kiai Arif.

Jika perusahaan tersebut juga terafiliasi dengan Israel, kata dia, maka sudah jelas umat Islam harus menolaknya. "Tolak, jelas itu. Sudah sangat jelas pandangan MUI dengan fatwa nomor 83 tahun 2023 itu dan juga fatwa keputusan Ijtima Ulama tahun nomor 14 bahwa menolak segala yang terafiliasi dengan Israel," jelas dia.

Diskriminasi terhadap warga Muslim dan Palestina di Amerika Serikat (AS) naik 70 persen pada semester pertama 2024. Kenaikan Islamofobia itu dipicu perang di Gaza.

Data tersebut dilaporkan Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR) pada Selasa (30/7). Lembaga tersebut merupakan organisasi advokasi Muslim di Negeri Paman Sam.

Menurut mereka apa yang terjadi di Gaza punya peran penting pada naiknya Islamofobia, bias anti-Palestina serta tindakan anti-semit secara global.

Pada enam bulan pertama 2024 CAIR menerima 4951 komplain terkait insiden anti-Muslim dan anti-Palestina di seluruh AS. Jumlah itu naik nyaris 70 persen pada periode serupa 2023.

CAIR mengatakan, mayoritas laporan berisi diskriminasi tempat kerja, diskriminasi pendidikan sampai ujaran kebencian.

Mereka menambahkan, sepanjang 2023 menerima 8061 aduan. Termasuk 3600 pada tiga bulan akhir 2024, tepat saat perang Gaza berjalan, demikian dikutip dari Reuters.

Salah satu insiden terparah terjadi pada Oktober 2023. Ketika itu seorang bocah enam tahun keturunan Palestina di Illinois yang didasari perang Gaza.

Catatan CAIR lainnya adalah tindakan aparat membubarkan aksi damai pro-Palestina di kampus top AS.

Saat ini perang di Gaza memasuki sembilan bulan lebih. Nyaris 40 ribu orang tewas akibat serangan tanpa pandang bulu Israel.

Mayoritas korban jiwa, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, adalah anak-anak dan perempuan.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kembali berkunjung ke Amerika Serikat pada Rabu, (24/07/24) waktu setempat. Kunjungan itu dilakukan dengan sejumlah agenda penting, yang di antaranya memberi pidato di Gedung Capitol. Kehadiran Netanyahu di kantor anggota Kongres Amerika itu tidak lain untuk menggalang dukungan Kongres atas apa yang diklaimnya sebagai membela diri dari ancaman dan tindakan ekstrimis Hamas dan afiliasinya.

Kehadiran Netanyahu di gedung anggota parlemen Federal tersebut diiringi dengan demontrasi Pro-Palestina yang menyerukan diakhirinya serangan ke Gaza dan gencatan senjata. Saat massa berdemonstrasi di luar Gedung Capitol, PM Israel itu sedang memberikan pidato yang berapi-api di hadapan anggota Kongres Amerika.

Ada banyak hal yang dikemukakan Netanyahu di ruang sidang DPR AS itu, yang intinya, dia mencoba meyakinkan anggota Kongres Amerika bahwa serangan militer di Gaza adalah untuk membela dan mempertahankan keamanan Israel dan Amerika dari ancaman atau serangan musuh: Hamas, Hezbollah, dan Al Houthi, yang ketiganya didukung Iran.

Netanyahu juga mengecam masifnya demonstrasi yang menentang kunjungannya ke Amerika. Dia menyebut para demonstran sebagai idiot karena diklaim membela Hamas dan sekutunya yang menjadi ancaman bagi Israel dan Amerika. Netanyahu pun menyinggung dan mensinyalir demonstrasi itu berkaitan dengan antisemitisme yang kerap digaungkan jika dia atau Israel dikritik dan dikecam. Istilah antisemitisme pun terlontar eksplisit di Gedung DPR Amerika tersebut. Dengan narasi itu, Netanyahu seolah ingin menyalahkan bahwa demontrasi itu adalah bagian dari antisemitisme. Apa sebenarnya yang dimaksud Netanyahu dengan antisemitisme?

Antisemitisme adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang jurnalis Jerman bernama Wilhelm Marr sekitar tahun 1879 (Abad ke-19), yang berarti kebencian dan permusuhan terhadap orang Yahudi. Istilah itu sangat populer di Eropa, khususnya di Jerman dan sekitarnya. Kebencian atau permusuhan itu muncul dan terjadi di Eropa pasca beredarnya rumor atau wacana bahwa kaum Yahudi telah menggunakan darah anak-anak Kristen untuk kegiatan ritual ibadah.

Jauh sebelum itu, era abad pertengahan atau sekitar tahun 500-1500 Masehi, prasangka buruk terhadap kaum Yahudi sudah ada, namun belum ada istilah yang digunakan untuk merujuk hal tersebut. Ketika itu, ada pandangan atau tuduhan yang berkembang di kalangan kaum Kristen bahwa orang Yahudi-lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus karena dalam proses penangkapan, pengadilan, dan penyalibannya terlibat orang Yahudi.

Sekitar akhir abad ke-19, istilah antisemitisme berkembang maknanya ke arena politik. Antisemitisme dipolitisasi sebagai sentimen politik yang disebarkan oleh kaum nasionalis Eropa untuk menyingkirkan kaum Yahudi di wilayahnya karena dianggap sebagai orang asing, tidak loyal, dan berbahaya. Istilah itu juga digunakan oleh kelompok ultra nasionalis Eropa untuk menarik dukungan politik masyarakat setempat. Maka, sejak itu, mencuatlah antisemitisme di Eropa, seperti di Jerman, Prancis, dan wilayah Eropa Tengah serta Eropa Timur, yang berujung pada tragedi pembantaian Yahudi atau Holocaust oleh rezim Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman, sekitar tahun 1941 hingga 1945.

Peristiwa Holocaust terjadi hampir di seluruh jazirah Eropa yang masih dalam pengaruh dan kekuasaan Nazi, yakni Jerman, Polandia, Hungaria, Prancis, Belgia, Belanda, Hungaria, Cekoslowakia, dan sejumlah wilayah Uni Soviet. Diperkirakan, jumlah tewas orang Yahudi dalam genosida itu sekitar 6 jutaan orang dari 9 jutaan Yahudi yang tersebar di Eropa. Tragedi kemanusiaan itu sangat mengerikan yang kemudian memicu eksodus besar-besaran orang Yahudi ke berbagai negara, seperti wilayah Palestina (kini negara Israel), Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Amerika Selatan.

Meskipun antisemitisme yang memicu bencana kemanusiaan itu sudah berlalu sekian dekade, namun sampai saat ini, sentimen buruk itu masih bertahan di beberapa wilayah Eropa. Antisemitisme tidak lagi memakan korban kematian seperti dulu, tapi masih berlaku dalam bentuk stigma/stereotip, ujaran kebencian, dan perlakuan diskriminatif. Bahkan, istilah antisemitisme kembali muncul seriring dengan gencarnya Israel menyerang Palestina.

Lantas, apakah demonstrasi yang memprotes kedatangan Benjamin Netanyahu berkaitan dengan antisemitisme, sebagaimana tuduhan yang dilontarkan PM Israel tersebut? Netanyahu sudah sering melontarkan istilah itu ketika merespons dan menyerang balik pihak yang bertentangan dengan kepentingannya. Beberapa hari lalu, Jumat (19/07/24), saat Mahkamah Internasional (International Justice Court/ICJ) mengeluarkan keputusan terhadap pendudukan Israel di Palestina adalah illegal dan melanggar hukum, Netanyahu merespons dengan menyebut keputusan itu sebagai bagian antisemitisme.

Padahal, baik keputusan ICJ maupun demonstrasi pro-Palestina di depan Gedung Capitol itu tidak ada kaitannya dengan antisemitisme. Demontrasi pro-Palestina adalah gerakan untuk memprotes agresi dan tindakan genosida yang dilancarkan Israel di Palestina. Demikian juga, keputusan ICJ merupakan hasil keputusan ahli dari hakim persidangan Mahkamah Internasional. Keduanya tidak ada kaitannya dengan antisemitisme, seperti yang dituding oleh Netanyahu. Istilah negatif itu seakan dipolitisasi untuk kepentingannya, dalam artian dijadikan tameng pembelaan untuk menghadapi dan menyerang pihak yang berlawanan.

Sementara, antisemitisme adalah istilah yang kompleks dan memiliki sejarah panjang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya, Istilah tersebut tidak bisa serta merta dihubungkan dengan berbagai penolakan terhadap operasi militer Israel di Palestina. Justru, operasi militer yang membabi buta yang terus dilancarkan Israel hingga hari ini memunculkan dan menyuburkan kembali antisemitisme tersebut, yang oleh penulis disebut sebagai “Residu Sejarah”.

Antisemitisme, jika dipahami lebih jauh dari sudut pandang teori konstruktivisme, adalah semacam residu sejarah, yang bisa jadi merupakan efek dari peristiwa buruk yang pernah dilakukan sejumlah oknum Yahudi di masa lalu. Residu itu bisa berdampak buruk manakala dipolitisasi oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Bahkan, antisemitisme bisa sangat berbahaya secara kolektif kalau dipolitisasi, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Nazi di Jerman. Potensi bahaya atau buruk itu sebenarnya bukan saja mengenai bangsa Semit (Yahudi) itu sendiri, tetapi juga bisa berdampak buruk pada kelompok yang dicap antisemitisme.

Semisal, Netanyahu mempolitisasi istilah antisemitisme dengan mencap demonstran Amerika sebagai antisemitik, dan di saat bersamaan ada Yahudi ekstrem, berandai saja, yang memiliki power atau senjata terprovokasi dengan tudingan Netanyahu tersebut. Maka bukan tidak mungkin para demonstran akan ditembaki oleh ultranasionalis Yahudi tersebut.

Sebagai perbandingan, dampak buruk politisasi residu sejarah tersebut bisa dilihat pada fenomena islamofobia, sebuah istilah yang merujuk pada sentimen negatif pada Islam atau komunitas muslim. Fenomena itu muncul dan mencuat di Eropa dan Amerika pada awal abad ke-21 pasca peristiwa peledakan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, pada 11 September 2021.

Islamofobia itu serupa dengan antisemitisme, namun fenomena tersebut baru muncul di abad ini dengan konteks perkembangan teknologi media yang sangat maju, sehingga residu sejarah dari apa yang disebut sebagai Islamofobia tersebut demikian cepat mencuat dan tak terhindari oleh komunitas muslim. Fenomena itu menjadi berdampak buruk bagi komunitas muslim saat istilah itu dipolitisasi oleh pihak tertentu untuk menyudutkan Islam dan penganutnya. Komunitas muslim di sejumlah negara Eropa dan Amerika pun diperlakukan secara disktriminatif, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik karena kuatnya pengaruh negatif islamofobia yang dipolitisasi.

Oleh karena itu, sebagai pelajaran, kita perlu berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan menggunakan sebuah istilah negatif yang terkait dengan identitas kelompok tertentu. Apalagi, jika istilah identitas tersebut dipolitisasi, hal itu bisa berdampak buruk atau berbahaya, baik bagi pemilik identitas yang dimaksud, maupun pihak lain yang dicap dengan identitas tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Keunggulan koalisi sayap kiri dalam Pemilu Prancis baru-baru ini dilaporkan mengguncang komunitas Yahudi di negara tersebut. Ratusan ribu anggota komunitas Yahudi disebut bersiap meninggalkan negara itu menuju Israel.

Laman berita Israel YnetNews melaporkan, banyak orang Yahudi beralih ke organisasi ‘aliyah” yang memfasilitasi keberangkatan ke Israel setelah pemilu. Ariel Kandel, CEO Qualita, yang berfungsi sebagai organisasi payung bagi imigran Prancis di Israel, menjelaskan bahwa hal ini terjadi menyusul munculnya iklim politik dan ketakutan akan masa depan di kalangan Yahudi Prancis.

Studi menunjukkan bahwa 38 persen orang Yahudi Perancis sedang mempertimbangkan untuk pergi ke Israel, yang berarti sekitar 200.000 orang. “Kalau dipersempit, 13 persen diantaranya serius mempertimbangkan kembali ke Israel, yaitu sekitar 60.000 orang yang bisa tiba di Israel besok pagi,” ujar Kandel dikutip YnetNews, Jumat (12/7/2024).

“Mereka belum mengambil tindakan karena kebijakan sosial Perancis termasuk yang paling dermawan di dunia, dan mereka takut kehilangan hal tersebut. Ini bukanlah transisi ekonomi yang mudah. Kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat menawarkan lebih banyak peluang ekonomi dan penyerapan yang lebih baik kepada mereka di Israel,” tambahnya.

Dalam pemilu kali ini, komunitas Yahudi di Prancis berkubu dengan kelompok sayap kanan yang dipimpin Marine Le Pen. Tak hanya itu Menteri Diaspora Israel Amichai Chikli dari Partai Likud secara terbuka mendukung Partai Nasional sayap kanan yang dipimpin Marine Le Pen, sebuah campur tangan politik yang membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron memprotes PM Israel Benjamin Netanyahu.

Aliansi Yahudi dan sayap kanan ini di permukaan tampaknya janggal karena gerakan sayap kanan Prancis justru yang kental dengan sejarah antisemitisme. Kelompok itu punya sejarah terkait para kolaborator Nazi saat Prancis diduduki Jerman pada Perang Dunia II.

Platform Le Pen bahkan mencakup pelarangan pemakaian kippah di depan umum, masalah persetujuan penyembelihan halal, dan menciptakan iklim bermasalah bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis-Israel.

Sentimen pro-Palestina yang kuat di sayap kiri, terutama sejak serangan 7 Oktober dan dimulainya genosida Israel di Gaza agaknya mendorong pergeseran tersebut. Sejarah antisemit sayap kanan Prancis dinilai masalah kecil selama Le Pen memerangi krisis imigrasi, yang artinya menghalangi lebih banyak Muslim menjadi warga Prancis, dan meningkatkan keamanan.

“Orang-orang Yahudi bersedia membayar harga untuk memilih partai yang memiliki akar antisemit selama mereka merasa lebih aman. Bahkan ada yang mengatakannya dengan bangga,” kata Kandel.

Partai Le Pen kini kemungkinan tidak akan membentuk pemerintahan berikutnya setelah kalah dalam pemilu pekan lalu. Artinya warga Yahudi lokal mungkin harus bersanding dengan elemen sayap kiri di negara tersebut yang memiliki sikap pro-Palestina. Pimpinan sayap kiri Prancis, Jean-Luc Melenchon langsung berjanji mengakui kedaulatan Palestina dalam pidato setelah pengumuman hasil pemilu.

“Mereka (sayap kiri) adalah orang-orang yang menyangkal pembantaian tanggal 7 Oktober, mendefinisikan Hamas sebagai gerakan perlawanan, mengibarkan lebih banyak bendera Palestina dibandingkan bendera Perancis dalam aksi unjuk rasa mereka. Ini adalah kenyataan yang sangat sulit diterima oleh masyarakat Yahudi. Ini sangat dramatis. Ini buruk bagi Perancis dan Israel. buruk bagi orang-orang Yahudi," ujar Kandel.

Yedidia Stern, presiden Institut Kebijakan Rakyat Yahudi (JPPI) dan profesor emeritus hukum di Universitas Bar-Ilan, menuliskan di Jerusalem Post bahwa kekhawatiran soal Islamisasi Eropa mendorong sentimen kepindahan masal.

Ia menjelaskan, pada abad ke-19, orang-orang Yahudi adalah juga orang Eropa. Eropa adalah rumah bagi 90 persen orang Yahudi di dunia pada saat Kongres Zionis Pertama. Saat ini hanya sekitar 9 persen orang Yahudi yang tinggal di sana, atau sekitar 1,2 juta orang.

“Pada saat yang sama, Eropa mengalami proses Islamisasi dengan pesat. Lebih dari 5 persen penduduk Uni Eropa adalah Muslim – satu dari 20 penduduk – dan berlanjutnya imigrasi besar-besaran serta tingginya angka kelahiran Muslim di Eropa (tiga kali lipat dibandingkan penduduk Eropa lainnya) menunjukkan tren demografi yang jelas,” ujarnya.

Menurut Stern, meningkatnya kekuatan Islam di Eropa memicu dua tren politik utama. Salah satunya adalah gerakan balasan yang signifikan dan sengit dari mereka yang khawatir dengan fenomena tersebut. Hal ini merupakan pendorong utama pertumbuhan luar biasa partai-partai sayap kanan di seluruh Eropa. Kelompok Kanan-Tengah juga telah berkembang, namun kelompok sayap kanan menjadi lebih kuat dengan cara yang tidak tertandingi sejak Perang Dunia II.

“Menanggapi hal ini, tren politik yang berlawanan terlihat jelas: Partai Tengah, yang terancam oleh kelompok sayap kanan, mencari sekutu dari kelompok sayap kiri, dan terkadang kelompok sayap kiri yang ekstrim. Memang benar, tren global mengenai terkikisnya pusat politik yang mendukung gerakan-gerakan ekstrem sayap kanan dan kiri tampaknya menjadi tren yang terjadi di Eropa saat ini,” tulis Stern.

Hal itu, menurut Stern, memicu seruan pergi ke Israel. Hal ini karena sejak 7 Oktober, sentimen pro-Palestina merebak di kalangan sayap kiri Eropa.

Tak hanya di Prancis, Israel dan sayap kanan juga akrab di Belanda. Politikus anti-Islam, Geert Wilders yang partainya memeroleh suara terbanyak di pemilu Belanda tahun lalu belakangan kerap menjanjikan dukungan kepada Israel.

Yang ironis dari ketakutan komunitas Yahudi Eropa terhadap Muslim, tak ada sejarahnya penguasa Islam di Eropa mengusir komunitas Yahudi. Mereka bahkan mengalami masa-masa kebangkitan pemikiran saat tinggal di bawah naungan kesultanan Islam di Andalusia. Salah satu pemikir utama agama Yahudi, Maimonides, hidup pada masa keemasan di Andalusia tersebut.

Pada abad ke-15, justru penguasa Katolik Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang mengusir Yahudi dan Muslim dari Semenanjung Iberia. Bahkan saat itu pun, tulis Avigdor Levy dalam bukunya Sephardim in the Ottoman Empire (1992), Kekhalifahan Utsmaniyah yang menampung komunitas Yahudi yang terusir dari Andalusia, termasuk di Palestina yang saat itu dikuasai kekhalifahan tersebut.

Sebelum lahir gerakan Zionisme, komunitas Yahudi hidup dengan bebas di berbagai wilayah Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah. Hingga saat ini, masih ada komunitas Yahudi di Iran meski negara Ayatullah itu gencar melawan Zionisme.

Sebaliknya, Kerajaan Kristen Eropa berulang kali mengusir dan menganiaya komunitas Yahudi dari wilayah mereka. Misalnya Inggris pada abad ke-13, Prancis pada abad ke-14, demikian juga Austria, Portugal, Sisilia, Lithuania, Portugal, dan Spanyol.