Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto mendorong untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang dengan solusi dan kebijakan lebih baik. Soal penanganan stunting dan kelaparan misalnya, ia tidak mau mengatasinya dengan menyelenggarakan acara diskusi atau Focus Group Discussion (FGD).

Prabowo mengatakan, penanganan seperti stunting dan kelaparan tidak butuh diskusi karena sudah terlambat. Menurutnya, hanya perlu fokus cari solusi dan langsung laksanakan solusi tersebut.

"Yang kurang kita perbaiki, kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari, kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi FGD, FGD, apa itu, Focus Group Discussion. It's too late! We don't need to discuss!Look for solution! Carry out the solution!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Prabowo tidak mau lagi ada anak-anak Indonesia tidak sarapan. Untuk itu, salah satu yang akan dijalankan adalah program makan bergizi gratis.

"Saudara-saudara, kita harus berani hadapi. Kita tidak bisa boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia tidak makan pagi," ucapnya.

Menteri Pertahanan itu berpesan agar jangan pernah lari dari kesulitan, melainkan harus menghadapinya dengan mencari otak-otak terbaik dari bangsa ini.

"Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best hearts of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi itu," tutur Prabowo.

(aid/ara)

BOGOR - Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) Trioso Purnawarman mendorong peternak ayam mandiri untuk menjadi peternak mitra atau membentuk asosiasi. Hal itu guna mewujudkan stabilitas harga dan rantai pasok unggas yang adil dan berkelanjutan.

Kelebihan stok atau surplus menyebabkan harga pembelian ayam ras hidup di peternak menurun dan merugi. Menurutnya, supply yang berlebih adalah suatu anugerah. Pasalnya, menjadi keberhasilan kementerian teknis yang memproduksi pangan asal hewan.

Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karenanya promosi itu penting.

?Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi termasuk juga apabila Presiden ada suatu aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," kata Trioso dalam kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) Kolaborasi Antarkelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas Yang Adil dan Berkelanjutan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).

Dalam diskusi yang diiniasi Forum Broiler Indonesia (FBI) tersebut, Trioso menilai program presiden terpilih Prabowo Subianto yakni, makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2025 nanti bisa membawa angin segar para peternak ayam mandiri. Kendati demikian, hal tersebut tidak terlalu signifikan untuk menyerap ayam livebird (ayam hidup) dari peternak mandiri. Pasalnya, program tersebut dilakukan secara bertahap.

"Cuma persoalannya tidak segitu cepat dilakukan karena efektifitas program ini baru Januari 2025 dan itu baru terserap 20 juta warga, tahun 2026, 65 juta dan pada 2027 82,9 juta sehingga tidak cepat meningkatkan demand mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikan (demand). Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Kemudian untuk mewujudkan rantai pasok unggas yang adil dan berkeadilan, Trioso yang masuk dalam Tim Percepatan Penyediaan daging, susu dan telur ini menyarankan peternak mandiri membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan. Menurutnya, peternak saat ini tidak bisa berdikari untuk bersaing dengan pengusaha integrator.

Dikatakannya, sudah ada Perpres No 10/2021 bahwa pelaku usaha budidaya ayam dengan pola kemitraan.
Sayangnya peternak belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah.

?Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarkat ada kepastian," tandasnya.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Maino Dwi Hartono mengakui permasalahan kelebihan stok ayam hidup sudah bertahun-tahun. Sebagai upaya mengatasi oversupply dari produksi ayam, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1,446 juta jiwa KRS (Keluarga Beresiko Stunting) di 7 provinsi pada 2024. "Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir. Harapannya kami bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi, masih ada provinsi-provinsi lain yang belum tersalurkan mudah-mudahan terus berlanjut," katanya.

Ketua FBI Enday Hidayat mengatakan, diskusi ini bertujuan menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator. Dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan kosumen akan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," terangnya.

Para peserta yang hadir yaitu Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), dan Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN). Kemudian Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Dtijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Bapanas, Japfa, dan Pokphand.

JAKARTA, investor.id - Industri kesehatan menjadi bagian penting untuk mengiringi Indonesia meraih cita-cita menuju Indonesia Emas. Industri farmasi sebagai bagian dari industri kesehatan, memainkan peran kunci dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas obat-obatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi dan inovasi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) mumpuni serta ditopang regulasi pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai kemandirian dalam industri farmasi nasional.

Tercatat nilai pasar farmasi Indonesia pada 2022 mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 130 triliun. Namun, dari 10 produk biologi dengan konsumsi terbesar, hanya empat produk yang dapat diproduksi di dalam negeri.

JAKARTA, investor.id – Industri kesehatan menjadi bagian penting untuk mengiringi Indonesia meraih cita-cita menuju Indonesia Emas. Industri kesehatan tidak saja untuk memberikan kenyamanan bagi penduduk, juga menunjukkan kemajuan suatu bangsa.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, inovasi industri kesehatan termasuk di dalamnya industri farmasi menjadi pembahasan dalam Investor Daily Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarkan B-Universe. FGD mengangkat tema "Inovasi Kesehatan dalam Mendorong Industri Farmasi" di HQ B-Universe di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (7/8/2024).

FGD hari ini merupakan lanjutan dari Investor Daily Roundtable (IDR) yang diadakan hari Selasa (6/8/24) kemarin, yang menghadirkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebagai pembicara.

Narasumber yang hadir dalam FGD kali ini yakni Plt Kepala BPOM Rizka Andalusia, Ketua Umum PP IAI Noffendri Roestam, Peneliti LPEM UI Chairina Hanum Siregar, dan Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Gorup Raymond R. Tjandrawinata.

Setiap narasumber menyampaikan gagasannya perihal inovasi kesehatan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Paparan dari para pelaku industri kesehatan yang memiliki titik fokus yang berbeda membuat diskusi menjadi kaya.

Executive Chairman B-Universe Enggatiasto Lukita mengapresiasi seluruh narasumber yang telah berbagi pengalaman dan gagasannya untuk membangun sektor kesehatan Indonesia. Enggartiasto juga memuji BPOM yang terbuka dengan ide-ide yang dilahirkan dari pertemuan hari ini.

"Kami membahas lebih detail untuk mendapatkan informasi dan perspektif terutama menyoroti dari industri farmasi. Penjelasan dari Ibu Rizka sangat komprehensif. Kita juga mendengar dari pelaku industri. Sehingga pembicaraannya menurut saya sangat baik dan mendapat respons yang juga sangat baik," ucap Enggar usai FGD.

Beberapa hal yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah semangat kolektif untuk mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri farmasi dan obat-obatan.

Tidak hanya itu, pertemuan hari ini juga melahirkan gagasan untuk mengadakan pertemuan bisnis (business matching) untuk mempertemukan pelaku sektor kesehatan dan sektor keuangan untuk menyelesaikan masalah pendanaan yang sering kali menjadi penghalang kemajuan sektor kesehatan.

"Kebutuhan have and wants itu yang akan kita pertemukan. Pendanaan mereka menjadi masalah. Sekarang kita akan kasih tau kepada sektor perbankan. Siapa bank yang mau, itulah bank yang harus diapresiasi. Manajemen dan direksinya juga mendapatkan penghargaan," tambah Enggartiasto.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)