Bisnis.com, BADUNG — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara-negara Asean, sebagai upaya bersama melepaskan diri dari middle income trapalias perangkap pendapatan menengah.

Thomas menjelaskan, lepas dari middle income trap merupakan upaya kolektif karena mayoritas negara Asean termasuk negara berpenghasilan menengah. Setidaknya, baru Singapura dan Brunei Darussalam yang tercatat sebagai negara berpenghasilan tinggi.

"Dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar negara Asean harus keluar dari perangkap pendapatan menengah, yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas negara dan inovasi di semua sektor," jelas Thomas ketika membuka Asean Teasury Forum 2024 di Bali, Kamis (3/10/2024).

Apalagi, sambungnya, kini kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi. Oleh sebab itu, negara-negara Asean harus semakin memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.

Thomas pun mengaku senang dengan terbentuknya Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean. Menurutnya, ATF bisa mewujudkan kolaborasi antara negara Asean terutama dalam sektor keuangan.

"Dalam dunia yang semakin bersifat zero-sum [kemenangan/keuntungan satu pihak merupakan kekalahan total pihak lain], membangun konsensus dan kolaborasi akan memastikan ketahanan," ujarnya.

Terlebih, keponakan Prabowo Subianto ini mengingatkan bahwa Asean telah menjadi kawasan yang terbukti mampu beradaptasi dengan berbagai situasi ketidakpastian global.

Dia mencontohkan, dalam gejolak geopolitik belakangan sepanjang 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya mencapai 3,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Asean diproyeksikan mencapai 4,5%.

"Ketahanan kolektif kawasan berakar pada kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan global, menanggapi tantangan ekonomi dan lingkungan, serta pulih dengan cepat dari krisis," kata Tommy.

Bisnis.com, BADUNG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mendorong integrasi data keuangan antar negara-negara Asia Tenggara, usai terbentuknya Asean Treasury Forum (ATF) alias forum perbendaharaan Asean pada hari ini, Kamis (3/10/2024).

Thomas menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Terpadu alias Integrated Financial Management and Information System (IFMIS) di setiap negara Asean. Dengan begitu, mereka bisa saling berbagai informasi keuangan satu sama lain.

"Kita perlu fokus bagaimana menghubungkan dan mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga untuk menciptakan basis data komprehensif yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan," jelas Thomas ketika membuka ATF 2024 di Badung, Bali, Kamis (3/10/2024).

Oleh sebab itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku senang dengan peresmian ATF. Menurutnya, ATF bisa menjadi ajang untuk mewujudkan integrasi data keuangan antara negara Asean.

Tak hanya IFMIS, dia juga mendorong pengembangan manajemen pengeluaran publik (public expenditure manajement), manajemen kas (cash management), dan akuntansi sekawasan Asean lewat ATF. Dengan begitu, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan lebih mudah terwujud.

"Melalui platform seperti Asean Treasury Forum, negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif," ujar Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Thomas bersama pejabat setingkatnya dari negara-negara Asean lain resmi membuka dan meresmikan ATF 2024. Rencananya, forum ini akan digelar secara tahunan.

Sebelumnya, Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Sulaimansyah menjelaskan bahwa notabenenya pembentukan ATF sudah diinisiasikan dalam Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada Agustus 2023.

Lalu, inisiasi pembentukan ATF tersebut disetujui oleh para menteri-menteri negara Asean pada AFMGM ke-11 di Laos pada April 2024. Pada kesempatan itu, disetujui peresmiannya dilakukan pada hari ini di Bali dengan Indonesia sebagai Keketuaan ATF selama 2024—2025.

"Sehingga besok itu [hari ini] adalah merupakan launching [meluncurkan] ya, dari yang sudah disetujui pembentukannya, dan juga diskusi ataupun pertemuan pertama," jelas Sulaimansyah dalam jumpa pers di Badung, Bali, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, ATF bertujuan agar negara-negara Asean bisa saling berbagi informasi ihwal perbendaharaan negaranya seperti pengelolaan fiskal baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tidak hanya itu, diharapkan muncul inovasi untuk memperkuat kerja sama multilateral antar negara Asean ihwal perbendaharaan.

Bisnis.com, BADUNG — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meresmikan pembentukan Asean Treasury Forum (ATF) alias forum perbendaharaan negara-negara se-Asia Tenggara di Badung, Bali pada 3—4 Oktober 2024.

Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Sulaimansyah menjelaskan bahwa pembentukan ATF sudah diinisiasikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada Agustus 2023.

Lalu, inisiasi pembentukan ATF tersebut disetujui oleh para menteri-menteri negara Asean pada AFMGM ke-11 di Laos pada April 2024. Pada kesempatan itu, disetujui peresmiannya dilakukan pada hari ini di Bali dengan Indonesia sebagai Keketuaan ATF selama 2024—2025.

"Sehingga besok itu [hari ini] adalah merupakan launching [meluncurkan] ya, dari yang sudah disetujui pembentukannya, dan juga diskusi ataupun pertemuan pertama," jelas Sulaimansyah dalam jumpa pers di Badung, Bali, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, ATF bertujuan agar negara-negara Asean bisa saling saling berbagi informasi ihwal perbendaharaan negaranya seperti pengelolaan fiskal baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tidak hanya itu, diharapkan muncul inovasi untuk memperkuat kerja sama multilateral antar negara Asean ihwal perbendaharaan.

"Untuk mendorong ya, adakah kemungkinan integrasi dari sisi kakak kelola, dari sisi ekonomi, maupun dari sisi keuangan. Mungkin juga mitigasi berbagai risiko dari sistem, mungkin juga misalnya dari case management [manajemen kasus]," sambungnya.

Apalagi, lanjut Sulaimansyah, sistem perbendaharaan negara di negara-negara Asean cenderung berbeda-beda sehingga dirasa perlu untuk berbagi pengetahuan.

Dia juga mengingatkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Asean diproyeksikan cukup memuaskan yaitu hampir menyentuh 5% ke depan meski terjadi gejolak global. Oleh sebab itu, ke depan negara-negara Asean harus terus memperkuat koordinasi.

"Forum ini tidak menyamakan tapi justru keunikan dari masing-masing negara tadi menjadi tempat kita untuk belajar, sehingga kita bisa saling melengkapi antar negara-negara di lingkup Asean," katanya.

Rencananya, ATF 2024 di Badung, Bali ini akan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan akan dihadiri oleh pejabat setingkat dari negara-negara Asean lain.