Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Washington D.C, Amerika Serikat yang dihadirinya selama 22—27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yaitu peta jalan Bank Dunia atau World Bank dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga dibahas peran Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik ke depan.

Awalnya, Thomas menghadiri diskusi Eurasia Group Roundtable. Dia memaparkan rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Wamenkeu menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya terbatas infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga sektor pariwisata dan digitalisasi.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru], fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (28/10/2024).

Thomas turut menjadi co-chair dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action. Pertemuan tersebut membahas koordinasi kebijakan iklim negara anggota termasuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan inisiatif pembiayaan ekonomi hijau dari pemerintah Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$7 miliar pembiayaan dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Thomas turut menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Perjanjian Paris. Dia menegaskan dukungan Indonesia atas upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

Masih dalam rangkaian yang sama, Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi.

Selain itu, wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menghadiri Asean-IMF Closed Door Annual Roundtable of Asean Finance. Pertemuan tersebut mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Terakhir, Wamenkeu menghadiri agenda utama yaitu Development Committee Plenary. Dia hadapan Dewan Gubernur negara anggota IMF dan Grup Bank Dunia, Thomas menyampaikan sejumlah perhatian pemerintah Indonesia yaitu tekanan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dia menyerukan penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi langkah Bank Dunia yang sepakat untuk meningkatkan pembiayaan ke negara-negara anggotanya sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI), dan Livable Planet Fund (LPF) sesuai World Bank Evolution Roadmap.

Roadmap atau peta jalan tersebut juga mengatur pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Thomas juga menyatakan dukungan pemerintah terhadap tambahan pendanaan International Development Association 21^st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Bisnis.com, BADUNG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mendorong integrasi data keuangan antar negara-negara Asia Tenggara, usai terbentuknya Asean Treasury Forum (ATF) alias forum perbendaharaan Asean pada hari ini, Kamis (3/10/2024).

Thomas menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Terpadu alias Integrated Financial Management and Information System (IFMIS) di setiap negara Asean. Dengan begitu, mereka bisa saling berbagai informasi keuangan satu sama lain.

"Kita perlu fokus bagaimana menghubungkan dan mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga untuk menciptakan basis data komprehensif yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan," jelas Thomas ketika membuka ATF 2024 di Badung, Bali, Kamis (3/10/2024).

Oleh sebab itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku senang dengan peresmian ATF. Menurutnya, ATF bisa menjadi ajang untuk mewujudkan integrasi data keuangan antara negara Asean.

Tak hanya IFMIS, dia juga mendorong pengembangan manajemen pengeluaran publik (public expenditure manajement), manajemen kas (cash management), dan akuntansi sekawasan Asean lewat ATF. Dengan begitu, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan lebih mudah terwujud.

"Melalui platform seperti Asean Treasury Forum, negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif," ujar Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Thomas bersama pejabat setingkatnya dari negara-negara Asean lain resmi membuka dan meresmikan ATF 2024. Rencananya, forum ini akan digelar secara tahunan.

Sebelumnya, Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Sulaimansyah menjelaskan bahwa notabenenya pembentukan ATF sudah diinisiasikan dalam Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada Agustus 2023.

Lalu, inisiasi pembentukan ATF tersebut disetujui oleh para menteri-menteri negara Asean pada AFMGM ke-11 di Laos pada April 2024. Pada kesempatan itu, disetujui peresmiannya dilakukan pada hari ini di Bali dengan Indonesia sebagai Keketuaan ATF selama 2024—2025.

"Sehingga besok itu [hari ini] adalah merupakan launching [meluncurkan] ya, dari yang sudah disetujui pembentukannya, dan juga diskusi ataupun pertemuan pertama," jelas Sulaimansyah dalam jumpa pers di Badung, Bali, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, ATF bertujuan agar negara-negara Asean bisa saling berbagi informasi ihwal perbendaharaan negaranya seperti pengelolaan fiskal baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tidak hanya itu, diharapkan muncul inovasi untuk memperkuat kerja sama multilateral antar negara Asean ihwal perbendaharaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyambut baik Thomas Djiwandono alias Tommy menjadi wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Menurutnya, penunjukan Tommy menjadi wamenkeu bisa mendukung proses transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.

"Bagus. Dengan demikian bisa terjadi smooth transition di antara pemerintahan sekarang dengan selanjutnya," katanya di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (24/7).

Arsjad menilai pengkatan Tommy menjadi wamenkeu merupakan langkah yang baik. Kadin pun katanya akan siap mendukung transisi pemerintahan.

"Buat saya itu strategi yang baik dan kami mendukung sekali supaya smooth proses transisi," imbuhnya.

Sebelumnya Tommy mengungkapkan pengangkatan dirinya sebagai wakil baru Sri Mulyani sebagai bagian dari proses transisi dan wujud keberlanjutan antara pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Pernyataan itu ia sampaikan usai resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

"Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih," kata Tommy.

"Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ujarnya.

Selain Tommy, Presiden Jokowi juga melantik Yuliot Tanjung yang mengisi posisi baru selaku Wakil Menteri Investasi dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Ketiga wakil menteri baru itu tersebut dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Kamis (17/7). Dengan begitu Thomas akan segera berduet dengan Sri Mulyani Indrawati di Kemenkeu.

Sebagai seorang Wakil Menteri, keponakan Prabowo yang satu ini berhak mendapat gaji serta berbagai fasilitas dari negara. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Dalam aturan itu disebutkan sejumlah fasilitas yang didapat Thomas sebagai Wamenkeu mulai dari pemberian gaji dan tunjangan, rumah dan kendaraan dinas hingga jaminan kesehatan. Segala fasilitas ini nantinya akan ditanggung oleh Kementerian Keuangan tempat ia bekerja.

"Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian," tulis Pasal 7 aturan tersebut.

Untuk fasilitas berupa hak keuangan yang diterima, wakil menteri berhak mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Dalam hal ini besaran tunjangan jabatan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri, dan tunjangan kinerja sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1a dengan peringkat jabatan tertinggi.

"85% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu," tulis Pasal 2 Ayat 1 Huruf (a) PMK tersebut.

"135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja yang berlaku pada Kementerian tempat Wakil Menteri bertugas," sambung Pasal 2 Ayat 1 Huruf (b).

Besaran tunjangan jabatan menteri negara dan pejabat lain yang kedudukannya setingkat atau setara adalah sebesar Rp 13.608.000/bulan. Jika dikalkulasi, maka 85% dari tunjangan tersebut adalah sekitar Rp 11,56 juta/bulan.

"Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 2 Ayat (3).

Kemudian untuk pemberian fasilitas kendaraan dinas diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural eselon Ia. Sedangkan untuk rumah dinas diberikan dengan standar di bawah menteri dan di atas pejabat struktural eselon Ia.

"Dalam hal kementerian bersangkutan belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Menteri, kepada Wakil Menteri dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 setiap bulan," tulis Pasal 5 Ayat (2).

Kemudian untuk jaminan kesehatan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono menjadi wakil menteri keuangan II, Kamis (18/7).

Thomas dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dengan begitu, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki wakil menteri selain Suahasil Nazara. Thomas yang juga merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu menjadi wakil menteri keuangan hanya untuk tiga bulan ke depan.

Maklum, masa jabatan Jokowi hanya berlangsung hingga Oktober 2024. Setelah itu, Prabowo lah yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sri Mulyani menyebut pelantikan Thomas sebagai wakil menteri keuangan II bertepatan dengan proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

"Pelantikan ini kalau dari sisi waktu, timing, bertepatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025," tuturnya.

Sang Bendahara Negara menjelaskan kementeriannya adalah institusi yang unik karena bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun APBN serta rancangan undang-undang (RUU) untuk diserahkan kepada Jokowi dan dibahas dengan DPR.

Di sisi lain, ia menegaskan RAPBN 2025 nanti akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.

"Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas tanggung jawab tersebut, kami Kementerian Keuangan memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi, terutama dengan Presiden Terpilih dan timnya yang beliau tunjuk," jelasnya lebih lanjut.

Sri Mulyani juga mengatakan Thomas bakal bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil dan seluruh pejabat eselon I Kemenkeu. Mereka menjalankan tugas mengelola keuangan negara dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang terus meningkat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita berpendapat penambahan posisi wakil menteri keuangan yang akan diduduki Thomas ini memiliki dua tujuan.

Pertama, untuk mempermudah proses transisi anggaran dari 'Jokowi-Sri Mulyani' ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru. Kedua, sebagai ajang magang bagi Thomas sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani.

"Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru alias sebagai pengganti Sri Mulyani," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bagaimanapun, kata Ronny, menteri keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih.

Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional tetapi bisa dikendalikan dan mendukung kebijakan presiden, seperti Jokowi menunjuk Sri Mulyani. Pilihan lainnya, bisa mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

Menurut Ronny, Thomas masuk kriteria kedua. Ia adalah bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional. Jadi, sangat besar peluang Thomas jadi menkeu baru.

Selain bisa memperlancar transisi anggaran, posisi Thomas pun dapat beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kementerian Keuangan nantinya.

"Jika demikian, maka arti lainnya adalah bahwa mendudukkan Thomas di bangku wakil menteri keuangan saat ini adalah upaya memberi sinyal kepada pasar tentang gambaran sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani nantinya," imbuh Ronny.

Ronny berasumsi demikian karena sebenarnya soal transisi anggaran tersebut tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi. Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya.

Ia mencontohkan, masa transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi tetap berjalan mulus, tanpa penambahan wakil menteri baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda.

Sementara antara Jokowi dan Prabowo memiliki platform yang tidak terlalu berbeda, apalagi Prabowo sering sesumbar pemerintahannya adalah lanjutan dari rezim Jokowi.

"Penambahan wamen ini, dalam hemat saya, lebih tepat dimaknai sebagai 'cek ombak' buat Thomas sebelum menjadi menteri di satu sisi dan sebagai ajang 'magang' untuk beradaptasi di Kementerian Keuangan sebelum menjadi Menkeu di sisi lain," kata Ronny.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di tiga bulan terakhir Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal sudah ada posisi Wamenkeu yang diisi Suahasil Nazara.

Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun RAPBN 2025.

"Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Sri Mulyani menyebut masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

"Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," tutur Sri Mulyani.

Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II disebut akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

"Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sri Mulyani Bantah Komunikasi Dengan Tim Prabowo Buruk

Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

"Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

"Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif," imbuh Sri Mulyani.

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dua wakil menteri.

Usai dilantik ia menjelaskan peran yang bakal diemban di Kementerian Keuangan. Thomas menyebut jabatannya itu menunjukkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Prabowo.

"Hari ini saya diangkat sebagai wakil menteri keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas menyebut tugas kedepannya adalah menyelaraskan anggaran tahun 2025 beserta program-programnya dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini.

"Untuk itu saya akan bekerja erat dengan ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan wakil ketua, maaf, wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan. Terima kasih," bebernya.

Sebelumnya, Jokowi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Thomas.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik tiga sosok wakil menteri (wamen) baru. Salah satu dari ketiga sosok itu ialah keponakan Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Thomas 'Tommy' Djiwandono.

Tommy yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dimintai tanggapan terkait hal ini, Prabowo enggan berbicara. Meski demikian, ia menyiratkan ekspresi wajah yang bahagia. Sembari tersenyum, ia pun mengacungkan jempolnya, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

Acungan jempol ini ditunjukkannya saat ditemui usai acara luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Kedatangannya ke sana dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan portal tersebut. Prabowo mengatakan, kedatangannya ini merupakan mandat langsung dari Jokowi.

"Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itu lah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan," kata Prabowo, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut.

Sebagai tambahan informasi, pelantikan Thomas 'Tommy' Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan menemani Suahasil Nazara akan membuat Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri.

Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalah Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembagian tugas untuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono.

Menurut Menkeu, karena ini adalah suatu periode transisi, sehingga dengan masuknya pria yang akrab disapa Tommy itu untuk tiga bulan ke depan, sudah masuk dengan siklus APBN 2025.

"Jadi memang fokusnya untuk mas Thomas akan ikut ke dalam RAPBN 2025 tersebut, ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin dilakukan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi.

Kehadiran Tommy disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

Dengan begitu, diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Sri Mulyani juga membantah dengan masuknya Thomas Djiwandono, pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.

"Tentu dengan masuknya mas Thomas di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi mudah, kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus namun dengan adanya di dalam kan enggak perlu harus adanya pertemuan khusus karena mas Thomas ada di sini," kata dia.

Adapun penyusunan RAPBN 2025 akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RUU-nya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan pembahasan di DPR RI.

"Sehingga seluruh proses penyusunan APBN kita semuanya tahu kita sudah susun, nota keuangannya dan disampaikan presiden pada 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan Oktober, karena ini masa transisi jadi lebih cepat," ujar Menkeu.

"Nah ini adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," kata Sri Mulyani.

(YNA)

Thomas Djiwandono buka suara terkait jabatannya sebagai bendahara umum di Partai Gerindra usai dilantik sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu) II.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menyebut bakal mengikuti ketentuan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dirinya akan mundur atau tidak.

"Tentunya saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Ia menambahkan bakal melaksanakan rapat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi untuk memastikan terkait ketentuan jabatan di partai.

"Jadi setelah ini punya rapat dengan Pak Sekjen setelah ini, Pak Sekjen Kemenkeu. Saya akan ikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," tuturnya.

Tommy resmi dilantik sebagai wamenkeu II oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/7). Ia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dengan begitu, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara. Thomas yang juga merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu menjadi wamenkeu hanya untuk tiga bulan ke depan.

Sri Mulyani menyebut pelantikan Thomas sebagai wamenkeu II bertepatan dengan proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

"Pelantikan ini kalau dari sisi waktu, timing, bertepatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025," tuturnya.

Sri Mulyani juga mengatakan Thomas bakal bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil dan seluruh pejabat eselon I Kemenkeu. Mereka menjalankan tugas mengelola keuangan negara dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang terus meningkat.

Tiga wakil menteri (wamen) baru di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan bekerja tiga bulan hingga Oktober 2024.

Ketiganya adalah Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung. Lantas, apakah ketiganya bakal mendapatkan uang pensiun?

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, aturan soal uang pensiun wamen dijelaskan secara rinci oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Akan tetapi, ada perbedaan hak bagi wakil menteri yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan. Uang pensiun hanya akan didapatkan bagi wamen yang berstatus PNS.

Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan, PNS yang diangkat menjadi wamen akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Statusnya sebagai abdi negara baru akan kembali aktif jika telah selesai menjalani tugas sebagai wakil menteri.

"Pegawai negeri yang diangkat menjadi wakil menteri diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal 7 ayat 3 beleid tersebut, dikutip Kamis (18/7).

Dengan kata lain, uang pensiun yang diterima wamen didapat dari jabatannya sebagai PNS. Sedangkan wakil menteri yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak berhak mendapatkan hak pensiun atau pesangon apapun.

SBY kemudian merevisi aturan tersebut dalam bentuk Perpres Nomor 134 Tahun 2014. Pada revisi pertama inilah akhirnya wamen diberikan kepastian hak pensiun, entah dia berasal dari PNS atau bukan.

"Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan hak pensiun sebagai wakil menteri," tegas Pasal 8 ayat (1) Perpres 134 Tahun 2014.

"Pemberian hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan," lanjut pasal 8 ayat 2.

Beleid tentang uang pensiun wamen kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi pada periode keduanya. Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 77 Tahun 2021 yang merupakan aturan termutakhir soal pesangon wakil menteri.

Pada aturan ini, Jokowi menamakan hak pensiun wakil menteri sebagai uang penghargaan. Jumlah yang diberikan juga tak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp580,45 juta.

"Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak sebesar Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan wakil menteri," jelas pasal 8 ayat 2 beleid tersebut.

Akan tetapi, Presiden Jokowi membuat formulasi besaran uang yang diterima wakil menteri di kabinetnya berdasarkan masa jabatan. Sehingga ketiga wamen baru yang dilantik Jokowi pasti tak akan mendapatkan uang penghargaan secara penuh.

Uang penghargaan yang paling kecil diberikan bagi wamen dengan masa jabatan sampai dengan satu tahun, tapi kurang dari dua tahun. Jumlahnya adalah 0,2 dikali Rp580,45 juta, yakni Rp116,09 juta.

Berikut rincian besaran uang penghargaan wakil menteri:

1. Masa jabatan sampai dengan satu tahun sebesar 0,2 x Rp580,45 juta= Rp116,09 juta2. Masa jabatan lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun sebesar 0,4 x Rp580,45 juta= Rp232,18 juta3. Masa jabatan lebih dari dua tahun sampai dengan tiga tahun sebesar 0,6 x Rp580,45 juta= Rp348,27 juta4. Masa jabatan lebih dari tiga tahun sampai dengan empat tahun sebesar 0,8 x Rp580,45 juta= Rp464,36 juta5. Masa jabatan lebih dari empat tahun sampai dengan lima tahun sebesar 1 x Rp580,45 juta= Rp580,45 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan alasan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Nah masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan prioritas kebijakan dari pemerintah terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Tugasnya sebagai Wamenkeu II adalah fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025 di sisa waktu 3 bulan ke depan ini.

Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

"Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

"Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif," imbuh Sri Mulyani.