Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengungkapkan strategi agar Indonesia bisa keluar dari perangkap negara pendapatan menengah (middle income trap). Hal berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BRI.

“Ternyata untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6%,” kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.400. Hal ini perlu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa mencapai 6%.

Dalam kajian BRI, faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

“Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” kata Sunarso.

Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusifitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar negara ASEAN harus mampu ke luar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Hal itu dapat terwujud melalui kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor.

Menurut Thomas, memperkuat kolaborasi lintas sektoral pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di seluruh ASEAN. Adapun pembangunan konsensus dan kolaborasi akan memberikan ketahanan.

“Kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi, menyoroti pentingnya menjunjung tinggi kerangka kerja berbasis konsensus yang menjadi landasan komunitas ASEAN,” kata Thomas dalam acara Launching & First Meeting ASEAN Treasury Forum di The Stones Legian, Bali pada Kamis (3/10/2024).

Dia menerangkan, situasi yang tidak menentu saat ini menimbulkan risiko yang tidak dapat dihindari dan ketidakpastian yang signifikan, terutama dengan adanya tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung secara global.

Setiap negara anggota ASEAN, jelasnya, perlu meningkatkan strategi manajemen risiko fiskalnya. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara lebih mendalam, tantangan yang dihadapi dapat secara efektif dimitigasi dampaknya dan memastikan ketahanan ekonomi.

“Memperkuat kolaborasi regional akan memungkinkan kita untuk secara kolektif mengatasi risiko-risiko ini, mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua anggota ASEAN,” ujar Thomas.

Lebih lanjut Thomas menerangkan, dengan memahami tantangan-tantangan yang kompleks, negara-negara ASEAN dapat berkolaborasi secara lebih efektif, menyatukan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Salah satu upaya kolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi saat ini yaitu melalui gelaran ASEAN Treasury Forum yang hari ini resmi dilaksanakan. Forum ini diinisiasi di Indonesia dan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN di bidang treasury dan public financial management (PFM).

ATF merupakan wadah utama untuk meningkatkan kerja sama regional, menyelaraskan kebijakan fiskal, dan mengatasi tantangan menghadapi globalisasi, transformasi digital, serta perubahan iklim. Sebagai peer learning platform, ATF dapat menjadi wadah bagi negara ASEAN untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta diskusi terkait best practices dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, BADUNG — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara-negara Asean, sebagai upaya bersama melepaskan diri dari middle income trapalias perangkap pendapatan menengah.

Thomas menjelaskan, lepas dari middle income trap merupakan upaya kolektif karena mayoritas negara Asean termasuk negara berpenghasilan menengah. Setidaknya, baru Singapura dan Brunei Darussalam yang tercatat sebagai negara berpenghasilan tinggi.

"Dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar negara Asean harus keluar dari perangkap pendapatan menengah, yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas negara dan inovasi di semua sektor," jelas Thomas ketika membuka Asean Teasury Forum 2024 di Bali, Kamis (3/10/2024).

Apalagi, sambungnya, kini kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi. Oleh sebab itu, negara-negara Asean harus semakin memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.

Thomas pun mengaku senang dengan terbentuknya Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean. Menurutnya, ATF bisa mewujudkan kolaborasi antara negara Asean terutama dalam sektor keuangan.

"Dalam dunia yang semakin bersifat zero-sum [kemenangan/keuntungan satu pihak merupakan kekalahan total pihak lain], membangun konsensus dan kolaborasi akan memastikan ketahanan," ujarnya.

Terlebih, keponakan Prabowo Subianto ini mengingatkan bahwa Asean telah menjadi kawasan yang terbukti mampu beradaptasi dengan berbagai situasi ketidakpastian global.

Dia mencontohkan, dalam gejolak geopolitik belakangan sepanjang 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya mencapai 3,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Asean diproyeksikan mencapai 4,5%.

"Ketahanan kolektif kawasan berakar pada kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan global, menanggapi tantangan ekonomi dan lingkungan, serta pulih dengan cepat dari krisis," kata Tommy.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memperingatkan bahwa 108 negara berisiko terjebak ke dalam negara berpendapatan menengah atau middle-income trap dan sulit menjadi negara maju.

Berdasarkan laporan terbaru bertajuk World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Bank Dunia menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara ini dan mengusulkan strategi komprehensif untuk mengatasinya.

Sebanyak 108 negara, termasuk Indonesia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan, berada dalam kategori berpendapatan menengah dengan PDB per kapita berkisar antara US$1,136 hingga US$13,845.

Negara-negara ini mencakup 75% dari populasi global dan menghasilkan lebih dari 40% PDB dunia. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill mengatakan perjuangan menuju kemakmuran ekonomi global sebagian besar akan dimenangkan atau dikalahkan oleh negara-negara berpenghasilan menengah.

Bank Dunia mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara berpendapatan menengah terjebak dalam stagnasi ekonomi, antara lain penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi.

"Namun terlalu banyak dari negara-negara ini yang mengandalkan strategi yang sudah ketinggalan zaman untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung pada investasi - atau mereka beralih terlalu dini ke inovasi,” ungkap Gill.

Gill menjelaskan, kondisi tersebut akan membuat negara menengah kalah dalam perlombaan untuk menciptakan masyarakat yang cukup makmur pada pertengahan abad 21.

”Dengan tren yang ada saat ini, China membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS, Indonesia hampir 70 tahun, dan India 75 tahun,” jelasnya.

Gill mengatakan negara-negara ini perlu pendekatan baru yang bertahap, antara lain fokus pada investasi, kemudian menambahkan penekanan pada infusi teknologi baru dari luar negeri, mengadopsi strategi tiga cabang yang menyeimbangkan investasi, infusi, dan inovasi.

Oleh karena itu, Bank Dunia mengusulkan strategi bertahap 3i sebagai solusi untuk membantu negara-negara keluar dari middle income trap. Strategi ini mencakup tiga fase yang harus diikuti sesuai tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Fase 1i pertama merupakan fase iInvestasi. Negara-negara berpendapatan rendah perlu fokus pada peningkatan investasi publik dan swasta untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat.

Sementara itu, dalam fase 2i (Investasi dan Infusi), setelah mencapai status berpendapatan menengah bawah, negara-negara perlu mengadopsi teknologi dari luar negeri dan menyebarkannya ke seluruh perekonomian.

Pada tingkat pendapatan menengah ke atas, negara-negara harus beralih lagi ke fase 3i terakhir, yakni gabungan investasi, infusi, dan inovasi.

”Pada fase inovasi, negara-negara tidak lagi hanya meminjam ide dari batas-batas teknologi global-mereka mendorong batas-batas tersebut,” pungkasnya.

Pemerintah Percaya Diri

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartartooptimistis Indonesia mampu lolos dari jebakan kelas menengah ataumiddle income trap(MIT).

Optimisme ini berangkat dari capaian sejumlah kota di Indonesia, yakni Jakarta yang telah mencatatkan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita senilai US$20.927 pada 2023. Sementara Kalimantan Timur, tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada, PDRB perkapita telah mencapai US$13.996.

“Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin. Oleh karena itu tantangan selanjutnya bagi kantor Menko kita akan petakan seluruh provinsi,” ujarnya dalam HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Secara perinci, Airlangga menuturkan bahwa PDRB untuk Jakarta Pusat bahkan telah setara dengan Singapura, dengan PDB mencapai US$50.000 per tahun lalu.