Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang digunakan oleh sejumlah debitur fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan kecurangan atau fraud.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang swasta dan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antirasuah menaksir kerugian keuangan negara akibat fraud tersebut sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan para debitur LPEI yang ditetapkan tersangka di kasus itu diduga menggunakan modus 'tambal sulam' untuk melakukan peminjaman serta pembayaran kredit pembuayaan di LPEI.

"Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

Di sisi lain, tersangka dari pihak debitur LPEI diduga mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan ekspor untuk lebih dari satu perusahaan.

"Diduga bahwa Tersangka dari pihak Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya," ungkap Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik KPK juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap ihwal pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (4/8/2024), pimpinan KPK dua periode itu menyebut para tersangka yang sudah ditetapkan masih merupakan perseorangan atau belum sampai ke tahap korporasi. "Perorangan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Alex, sapaannya, enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang diduga berkaitan dengan praktik fraud itu. Namun, KPK belum lama ini telah menetapkan tujuh pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana di kasus LPEI, usai terlebih dahulu melakukan penyidikan tanpa sudah menetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tujuh orang dimaksud resmi ditetapkan tersangka per 26 Juli 2024. Tessa menyebut proses penyidikan sedang bergulir, di mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu berjumlah tujuh orang.

"Larangan berpergian tersebut berlaku selama enam bulan ke depan," kata Tessa.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam perkara terkait dengan penyaluran kredit ekspor itu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengaku pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Alasannya, karena penyidik harus menelisik 11 perusahaan yang merupakan debitur LPEI terindikasi melakukan fraud.

"Karena ini kan banyak, 11 debitur, 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing seperti itu," kata Asep beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang berstatus saksi.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Untuk menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengam fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.

Tujuh orang itu resmi ditetapkan tersangka per 26 Juli 2024. Sebelumnya, KPK menaikkan status perkara itu ke tahap penyidikan tanpa menetapkan tersangka.

"KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Kamis (1/8/2024).

Tessa menyebut proses penyidikan tengah bergulir di mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu berjumlah tujuh orang.

"Larangan berpergian tersebut berlaku selama 6 bulan ke depan," kata Tessa.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka atau penyidikan umum. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam perkara terkait dengan penyaluran kredit ekspor itu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengaku pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Alasannya, karena penyidik harus menelisik 11 perusahaan yang merupakan debitur LPEI terindikasi melakukan fraud.

"Karena ini kan banyak, 11 debitur, 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing seperti itu," kata Asep beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang berstatus saksi.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Guna menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Adapun saat pelaporan terpisah oleh Sri Mulyani, Kejagung juga menerima informasi dugaan fraud penyaluran kredit LPEI dengan nilai Rp2,5 triliun yakni pada PT RII, PT SMS, PT SPV dan PT PRS.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Surat perintah penyidikan (sprindik) sudah diterbitkan.

“Sprindik sudah terbit,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.

Penetapan tersangka didasari hasil rapat ekspose penyidik dan pejabat struktural di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Alex menegaskan status hukum itu diberikan kepada sejumlah pihak bukan karena kemauan pimpinan.
“Bukan kesepakatan pimpinan. Tapi berdasarkan kecukupan alat bukti penyidik meyakini patut diduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana,” ujar Alex.

KPK memastikan memiliki bukti kuat untuk memberikan status tersangka itu. Tapi, Alex enggan memerinci alat bukti yang dimiliki pihaknya.

“Jadi penetapan tersangka buka karena keawpakatan. Tapi berdasarkan kecukupan alat bukti,” ucap Alex.

Baca Juga: Kasus LPEI, 11 Debitur Diselisik KPK

KPK juga masih enggan membeberkan identitas para tersangka. Jika mengacu pada aturan main Lembaga Antirasuah, status hukum itu baru diberikan jika penahanan dilakukan.

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan dugaan fraud yang terjadi di LPEI. Kasus itu diumumkan sehari setelah Menkeu Sri Mulyani membuat laporan masalah serupa di Kejagung.

“KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024.

Ghufron menjelaskan kasus itu langsung diumumkan setelah penyidik dan pejabat struktural KPK menggelar ekspose yang digelar hari ini. Pengumuman itu juga dilakukan menyikapi adanya aduan Sri Mulyani di Kejagung.

Menurut dia, dugaan korupsi itu dilaporkan ke KPK pada 10 Mei 2023. Lembaga Antirasuah menindaklanjutinya dan membuka penyelidikan pada 13 Februari 2024.

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pihaknya masih menelaah empat perusahaan yang terindikasi melakukanfrauddengan nilai total mencapai Rp2,5 triliun dalam kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Seperti diketahui, empat perusahaan yang terindikasi melakukan praktik lancung ataufrauditu telah dilaporkan ke Kejagung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani pada Senin (18/3/2024).

"Masih dalam telaah, saya [sudah] konfirmasi ke penyidik," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan catatanBisnis, empat perusahaan yang terindikasifrauditu di antaranya, PT RII mencapai Rp1,8 triliun, diikuti PT PRS sebesar Rp305 miliar.

Selanjutnya, PT SMS terindikasifraudmencapai Rp216 miliar dan terakhir PT SPV sebesar Rp144 miliar. Keempat perusahaan ini bergerak di beberapa sektor usaha mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel hingga perkapalan.

Di samping itu, Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin juga sempat menyampaikan masih ada enam perusahaan yang diduga terkait dengan kasus LPEI ini. Hanya saja, enam perusahaan ini masih belum diungkap oleh Kejagung.

Namun demikian, JA Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus pada tahap kedua ini telah terindikasi fraud senilai Rp3 triliun.

"Tolong ini laksanakan [tindak lanjut] sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap dua nya, itu sebesar Rp3 triliun," kata Burhanuddin.