JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini, lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus tersebut.

“KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (8/11/2024).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK turut mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun dalam pemberian fasilitas kredit di LPEI yang tengah diusut.

KPK mengendus dugaan modus tambal sulam fasilitas penyaluran kredit/pembiayaan di LPEI. KPK menduga fasilitas kredit berikutnya digunakan menutup pinjaman sebelumnya.

Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

“KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ungkap Tessa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang digunakan oleh sejumlah debitur fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan kecurangan atau fraud.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang swasta dan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antirasuah menaksir kerugian keuangan negara akibat fraud tersebut sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan para debitur LPEI yang ditetapkan tersangka di kasus itu diduga menggunakan modus 'tambal sulam' untuk melakukan peminjaman serta pembayaran kredit pembuayaan di LPEI.

"Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

Di sisi lain, tersangka dari pihak debitur LPEI diduga mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan ekspor untuk lebih dari satu perusahaan.

"Diduga bahwa Tersangka dari pihak Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya," ungkap Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik KPK juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut sudah ada 7 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fraud pada pemberian kredit ekspor itu.

"Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Saat ini, terang Tessa, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut.

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

"KPK juga mengingatkan kepada Para Pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini," ujar Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara assets lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan kerugian negara dalam perkara pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Nilainya disebut mencapai sekitar Rp 1 triliun.

“Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp 1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (7/11/2024).

KPK mengendus dugaan modus tambal sulam dalam peminjaman serta pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. Lembaga antikorupsi itu turut menduga adanya penerbitan fasilitas pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya.

“Untuk sementara penyidik menemukan modus tambal sulam dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI, dimana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” ujar Tessa.

Selain itu, KPK menduga tersangka selaku debitur dalam kasus ini telah memperoleh fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya. Lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus ini.

“KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” tutur Tessa.

Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus ini. Langkah ini sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

Sita Aset Ratusan Miliar

Di sisi lain, KPK menyita puluhan aset tanah dan bangunan terkait penyidikan kasus pemberian fasilitas kredit di LPEI. Total nilai aset-aset tersebut ditaksir sekitar ratusan miliar rupiah.

“Sampai saat ini KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan yang tidak diagunkan, dengan total taksiran nilai sebesar kurang lebih Rp 200 miliar,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika.

Aset-aset itu tak termasuk kendaraan maupun barang lainnya yang kini tengah dinilai oleh KPK. Sementara, untuk aset-aset yang statusnya diagunkan tengah didalami lebih lanjut oleh penyidik.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tersangka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Tessa menyebut bahwa proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” demikian ungkap Tessa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mundur dari pengusutan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, kasus dugaan korupsi triliunan Rupiah (Rp) tersebut diambilalih penyidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terkait penyidikan kasus LPEI yang laporannya diserahkan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani), karena kasusnya ada irisannya dengan yang sudah dilakukan oleh KPK, maka penyidikannya kita serahkan ke KPK,” begitu kata Kuntadi saat konfrensi pers di Kejakgung, Jakarta, pada Selasa (6/8/2024).

Kuntadi mengatakan, penyidikan oleh KPK memang sudah dilakukan terlebih awal dari pelaporan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani ke Kejakgung. Mengacu perundangan, penyidikan perkara korupsi yang sudah lebih dahulu dalam penanganan di KPK tak bisa dilakukan oleh tim penyidik lainnya dari kejaksaan.

Pun penyidikan perkara korupsi yang sudah dilakukan KPK, menghalangi proses hukum serupa bagi penyidik lembaga lainnya. “Jadi kita serahkan ke KPK, karena KPK yang penyidikannya terlebih dahulu,” begitu ujar Kuntadi.

Menkeu Sri Mulyani, pada Senin (18/3/2024) lalu melaporkan langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal dugaan korupsi pada LPEI. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun dalam penyimpangan pemberian fasilitas kredit untuk empat perusahaan ekspor. Jaksa Agung menerangkan, laporan Menkeu tersebut, merupakan aduan tahap pertama dari usaha penegakan hukum atas potensi kerugian negara yang terjadi di LPEI. “Ini baru tahap pertama. Karena nanti akan ada tahap keduanya,” kata Jaksa Agung.

Pelaporan tahap pertama, kata Burhanuddin empat debitur yang terindikasi melakukan penyimpangan atas pembiayaan ekspor dari LPEI. Di antaranya adalah PT RII senilai Rp 1,8 triliun, PT SMR senilai Rp 216 miliar, PT SRI sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sekitar Rp 305 miliar. “Jumlah keseluruhannya sebesar (Rp) 2,505 triliun. Ini yang (pelaporan) tahap pertama,” ujar Burhanuddin.

Selain empat debitur tersebut, kata Burhanuddin, saat ini tim terpadu juga masih melakukan tahap pengkajian terhadap enam debitur lainnya yang nilai dugaan penyimpangannya mencapai Rp 3 triliun.

Namun setelah Menkeu Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi LPEI ke Kejakgung, KPK pada Selasa (19/4/2024) mengumumkan kasus serupa ke level penyidikan. Meskipun saat itu belum menetapkan tersangka, akan tetapi dalam konfrensi pers resmi, KPK meminta Kejakgung menyetop pengusutan korupsi di LPEI. KPK mengacu ke aturan perundang-undangan yang mengharuskan Kejakgung menghentikan semua tahapan proses hukum atas perkara tindak pidana korupsi yang sedang dalam penyidikan di KPK.

Pada akhir Juli 2024, KPK baru mengumumkan tujuh tersangka dalam penyidikan korupsi LPEI. Pada Selasa (6/8/2024) KPK melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan lanjutan kasus di LPEI tersebut. KPK menyita uang tunai Rp 4,6 miliar, dan 13 batang logam mulia, serta ratusan perhiasan berbagai jenis, juga enam unit kendaraan mobil.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Saat ini, KPK sudah menetapkan tujuh orang tersangka.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka-tersangka lain apabila ada alat bukti yang cukup.

"Saat ini sudah ada tujuh tersangka yang dikeluarkan surat perintah penyidikannya oleh KPK. Bukan berarti hanya tujuh tersangka saja, KPK masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain baik swasta dan penyelenggara negara," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (6/8/2024).

Penyidik KPK, lanjut Tessa, juga sedang mendalami debitur-debitur LPEI yang diduga terlibat fraud dalam memanfaatkan fasilitas kredit ekspor. Berdasarkan catatan Bisnis, KPK menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI sejauh ini yang terindikasi melakukan kecurangan.

Tessa juga memastikan bahwa koordinasi yang dilakukan antara KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung), yang turut menangani perkara LPEI, berjalan dengan baik.

"Sepanjang pengetahuan saya koordinasinya baik-baik saja," ucapnya.

Berdasarkan perkembangan terbaru penyidikan tersebut, KPK telah menemukan sejumlah barang bukti saat melakukan penggeledahan di dua rumah dan kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penggeledahan dilakukan selama 31 Juli hingga 2 Agustus. Dari penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hard disk.

"Dan beberapa dokumen yang kesemuanya diduga ada keterkaitannya dengan perkara yang tengah disidik," ujar Tessa dalam keterangan terpisah.

Lembaga antirasuah sejauh ini telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik di lembaga itu juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Guna menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

JAKARTA, investor.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari hasil penggeledahan dua rumah dan satu kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan sejak 31 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 tersebut terkait kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, dari penggeledahan tersebut KPK menyita antara lain, uang tunai kurang lebih Rp 4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan terdiri dari cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin.

KPK juga menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa laptop dan hard disk serta beberapa dokumen.

KPK menduga barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI yang tengah diusut saat ini. Lembaga antikorupsi itu selanjutnya akan mendalami lebih lanjut barang-barang yang disita.

“Semuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Diketahui, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 981 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Sebelumnya, KPK mengaku sudah mengantongi peran dari pihak-pihak yang diduga punya kaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI. Lembaga antikorupsi itu telah mengantongi informasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dijalankan.

“Dari proses penyidikan itu sudah tergambarkan peran masing-masing pihak,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Di lain sisi, Alex memastikan KPK akan menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara kasus ini. Hal itu mengingat, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini sempat melaporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung.

“Koordinasi dengan Kejaksaan Agung pasti kami lakukan karena LPEI itu memberikan menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan banyak, enggak hanya satu perusahaan,” tutur Alex.

Alex menambah, cakupan dari penyidikan KPK dalam kasus ini adalah terkait dugaan korupsi penyaluran kredit. Dia menambahkan, bisa saja KPK dan Kejagung saling berbagi mengenai penyaluran kredit ke perusahaan mana saja yang akan didalami oleh masing-masing pihak.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, status hukum para pelaku ditetapkan sejak 26 Juli 2024 lalu.

“KPK telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Namun, Tessa belum menyebutkan identitas tujuh orang tersangka tersebut.

Ia menyatakan, penyidikan masih berlangsung. KPK juga terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita berbagai barang bukti.

Tessa menambahkan, ketujuh tersangka sudah dicegah untuk berpergian ke luar negeri.

“Larangan bepergian tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” tutur Tessa.

Dugaan korupsi di LPEI berawal dar aduan dugaan korupsi yang diterima KPK pada 10 Mei 2023 dan telah masuk tahap penyidikan pada 19 Maret 2024.

Dalam kasus ini, KPK menduga negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut.

Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dalam kasus dugaan korupsi soal pemberian fasilitas ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke beberapa perusahaan. Tapi KPK masih merahasiakan identitas tersangkanya.

KPK mengonfirmasi ada pihak yang telah dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus dimaksud. "Sprindik sudah terbit," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Alex menyebut keputusan menerbitkan sprindik dalam perkara korupsi di LPEI sesuai ketersediaan alat bukti. Alex menjamin keputusan itu bukan sekadar keinginan pimpinan KPK.

"Bukan kesepakatan pimpinan. Tapi berdasarkan kecukupan alat bukti, penyidik meyakini patut diduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Jadi penetapan tersangka bukan karena kesepakatan. Tapi berdasarkan kecukupan alat bukti," ujar Alex.

Dalam perkara ini, KPK sudah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri sepanjang enam bulan. Yaitu Muhammad Pradithya, Kepala Departemen Pembiayaan 3 Divisi Pembiayaan II pada LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI; Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy; Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy.

Tercatat, KPK mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi soal pemberian fasilitas ekspor dari LPEI ke sejumlah perusahaan pada 19 Maret 2024. Pengumuman tersebut dilakukan sehari seusai Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadukan perkara itu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 18 Maret 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pihaknya masih menelaah empat perusahaan yang terindikasi melakukanfrauddengan nilai total mencapai Rp2,5 triliun dalam kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Seperti diketahui, empat perusahaan yang terindikasi melakukan praktik lancung ataufrauditu telah dilaporkan ke Kejagung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani pada Senin (18/3/2024).

"Masih dalam telaah, saya [sudah] konfirmasi ke penyidik," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan catatanBisnis, empat perusahaan yang terindikasifrauditu di antaranya, PT RII mencapai Rp1,8 triliun, diikuti PT PRS sebesar Rp305 miliar.

Selanjutnya, PT SMS terindikasifraudmencapai Rp216 miliar dan terakhir PT SPV sebesar Rp144 miliar. Keempat perusahaan ini bergerak di beberapa sektor usaha mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel hingga perkapalan.

Di samping itu, Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin juga sempat menyampaikan masih ada enam perusahaan yang diduga terkait dengan kasus LPEI ini. Hanya saja, enam perusahaan ini masih belum diungkap oleh Kejagung.

Namun demikian, JA Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus pada tahap kedua ini telah terindikasi fraud senilai Rp3 triliun.

"Tolong ini laksanakan [tindak lanjut] sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap dua nya, itu sebesar Rp3 triliun," kata Burhanuddin.