JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini, lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus tersebut.

“KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (8/11/2024).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK turut mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun dalam pemberian fasilitas kredit di LPEI yang tengah diusut.

KPK mengendus dugaan modus tambal sulam fasilitas penyaluran kredit/pembiayaan di LPEI. KPK menduga fasilitas kredit berikutnya digunakan menutup pinjaman sebelumnya.

Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

“KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ungkap Tessa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut sudah ada 7 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fraud pada pemberian kredit ekspor itu.

"Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Saat ini, terang Tessa, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut.

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

"KPK juga mengingatkan kepada Para Pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini," ujar Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara assets lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk melimpahkan perkara dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dipandang sebagai bentuk sinergisitas antara kedua aparat penegak hukum tersebut.

“Kejaksaan Agung hari ini telah menyerahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK. Kegiatan ini adalah bukti sinergitas antara Kejaksaan dengan KPK,” kata Direktur Penyidikan Kejagung, Kuntadi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Kuntadi menerangkan, langkah ini ditempuh sebagai upaya percepatan, efisiensi, serta efektivitas penanganan suatu perkara. Dengan langkah ini, penanganan perkara diyakini tidak terhambat. Adapun Kejagung sejatinya sudah mulai melakukan penyidikan soal LPEI sejak 2021 lalu. Kasus tersebut pun sudah rampung dengan putusan bersalah terhadap para pelaku yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Dalam perjalanannya, sekitar 18 Maret, kita menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI dengan menyebut empat perusahaan,” ungkap Kuntadi.

Hanya saja, diketahui kemudian bahwa KPK turut mengusut dugaan korupsi di LPEI. “Setelah kita dalami, ternyata didalam perjalanannya KPK telah melakukan juga penanganan penyidikan tindak pidana yang bersangkutan. Hanya cakupannya lebih luas,” ujar Kuntadi.

Kuntadi pun menyebut pihaknya mempelajari perkembangan tersebut serta berkoordinasi dengan KPK. Dari sana, diputuskan kasus tersebut diserahkan ke KPK.

“Kita sepakati untuk efisiensi penanganannya, pada hari ini kita sepakati untuk lebih lanjut ditangani oleh KPK. Kami sangat mendukung. Segala langkah hukum kami yang telah kita lakukan sebelumnya, termasuk dokumen-dokumen yang telah kami dapatkan, semuanya akan kita serahkan dan dalam proses penanganannya kita akan men-support penuh KPK,” ungkap Kuntadi.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Kejagung. Dia juga memandang pelimpahan perkara ini merupakan bentuk sinergisitas KPK dengan Kejagung. “Ini adalah bukti sinergisitas antara KPK dengan Kejaksaan Agung,” ujar Asep.

Asep menuturkan, KPK dan Kejagung sudah biasa menjalin koordinasi dalam penanganan suatu perkara. Koordinasi antara kedua pihak pun akan terus dilakukan dalam penanganan kasus LPEI.

“Untuk penanganan perkara ini kami juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Tadi kami sudah sepakati untuk masing-masing menunjuk PIC baik dari penyidik KPK maupun dari penyidik Kejaksaan Agung,” ucap Asep.

“Karena masih ada beberapa debitur juga yang masing-masing tidak termasuk lingkup yang ditangani oleh KPK dan sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan pembangunan perkara dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus Kejagung RI, Kuntadi mengemukakan bahwa penyerahan dilakukan karena kasus yang ditangani penyidik gedung bundar beririsan dengan perkara di KPK.

"Terkait penyidikan kasus LPEI yang laporannya diserahkan oleh Menteri Keuangan ada 11, karena ada irisan penyidikan yang dilakukan oleh KPK akan segera kita serahkan ke pihak KPK. Penyidikan terlebih dahulu dilakukan oleh pihak KPK," ujar Kuntadi di Kejagung, Selasa (6/8/2024) malam.

Kendati demikian, Kuntadi juga menegaskan pihaknya juga sedang mendalami kasus LPEI lainnya. Apalagi, menurutnya, dugaan fraud pemberian fasilitas kredit LPEI tidak hanya melibatkan 11 perusahaan.

"Sementara untuk yang lain sedang kami dalami, karena seperti yang kita ketahui LPEI ini bukan hanya 11 tapi tentu saja langkah-langkahnya, tahapannya sedang kami pelajari," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini bermula ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat perusahaan terindikasi fraud ke Kejagung.

Keempat perusahaan itu antara lain, PT RII mencapai Rp1,8 triliun, diikuti PT PRS sebesar Rp305 miliar, PT SMS terindikasi fraud mencapai Rp216 miliar dan terakhir PT SPV sebesar Rp144 miliar.

Semua perusahaan yang terindikasi mengemplang kredit LPEI bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel hingga perkapalan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah hingga barang mewah saat melakukan penggeledahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Penggeledahan itu dilakukan selama 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024 di dua rumah serta satu kantor swasta di Balikpapan.

Dari penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hard disk.

"Dan beberapa dokumen yang kesemuanya diduga ada keterkaitannya dengan perkara yang tengah disidik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu juga berjumlah tujuh orang.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Kasus Korupsi LPEI

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Guna menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

JAKARTA, investor.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari hasil penggeledahan dua rumah dan satu kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan sejak 31 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 tersebut terkait kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, dari penggeledahan tersebut KPK menyita antara lain, uang tunai kurang lebih Rp 4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan terdiri dari cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin.

KPK juga menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa laptop dan hard disk serta beberapa dokumen.

KPK menduga barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI yang tengah diusut saat ini. Lembaga antikorupsi itu selanjutnya akan mendalami lebih lanjut barang-barang yang disita.

“Semuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Diketahui, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap ihwal pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (4/8/2024), pimpinan KPK dua periode itu menyebut para tersangka yang sudah ditetapkan masih merupakan perseorangan atau belum sampai ke tahap korporasi. "Perorangan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Alex, sapaannya, enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang diduga berkaitan dengan praktik fraud itu. Namun, KPK belum lama ini telah menetapkan tujuh pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana di kasus LPEI, usai terlebih dahulu melakukan penyidikan tanpa sudah menetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tujuh orang dimaksud resmi ditetapkan tersangka per 26 Juli 2024. Tessa menyebut proses penyidikan sedang bergulir, di mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu berjumlah tujuh orang.

"Larangan berpergian tersebut berlaku selama enam bulan ke depan," kata Tessa.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam perkara terkait dengan penyaluran kredit ekspor itu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengaku pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Alasannya, karena penyidik harus menelisik 11 perusahaan yang merupakan debitur LPEI terindikasi melakukan fraud.

"Karena ini kan banyak, 11 debitur, 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing seperti itu," kata Asep beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang berstatus saksi.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Untuk menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengam fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.

Tujuh orang itu resmi ditetapkan tersangka per 26 Juli 2024. Sebelumnya, KPK menaikkan status perkara itu ke tahap penyidikan tanpa menetapkan tersangka.

"KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Kamis (1/8/2024).

Tessa menyebut proses penyidikan tengah bergulir di mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu berjumlah tujuh orang.

"Larangan berpergian tersebut berlaku selama 6 bulan ke depan," kata Tessa.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka atau penyidikan umum. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam perkara terkait dengan penyaluran kredit ekspor itu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengaku pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Alasannya, karena penyidik harus menelisik 11 perusahaan yang merupakan debitur LPEI terindikasi melakukan fraud.

"Karena ini kan banyak, 11 debitur, 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing seperti itu," kata Asep beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang berstatus saksi.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Guna menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Adapun saat pelaporan terpisah oleh Sri Mulyani, Kejagung juga menerima informasi dugaan fraud penyaluran kredit LPEI dengan nilai Rp2,5 triliun yakni pada PT RII, PT SMS, PT SPV dan PT PRS.

JAKARTA, investor.id – Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 981 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Sebelumnya, KPK mengaku sudah mengantongi peran dari pihak-pihak yang diduga punya kaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI. Lembaga antikorupsi itu telah mengantongi informasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dijalankan.

“Dari proses penyidikan itu sudah tergambarkan peran masing-masing pihak,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Di lain sisi, Alex memastikan KPK akan menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara kasus ini. Hal itu mengingat, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini sempat melaporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung.

“Koordinasi dengan Kejaksaan Agung pasti kami lakukan karena LPEI itu memberikan menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan banyak, enggak hanya satu perusahaan,” tutur Alex.

Alex menambah, cakupan dari penyidikan KPK dalam kasus ini adalah terkait dugaan korupsi penyaluran kredit. Dia menambahkan, bisa saja KPK dan Kejagung saling berbagi mengenai penyaluran kredit ke perusahaan mana saja yang akan didalami oleh masing-masing pihak.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan perkembangan penyidikan dugaan rasuah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Peran debitur diulik penyidik.

“Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa benar KPK sedang melakukan penyidikan terhadap perkara LPEI dengan sebelas debitur,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Asep enggan memerinci identitas maupun perusahaan sebelas debitur itu. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.
“Kita menggunakan penyidikan umum dalam hal ini,” ujar Asep.

KPK meminta masyarakat bersabar. Menurut Asep, bukti yang dimiliki pihaknya mulai mengarah kepada tersangka.

“Jadi nanti berproses dengan sprindik umum, berproses dan nanti ke depan dalam waktu dekat kita akan tetapkan tersangkanya,” ucap Asep.

KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di LPEI. Kasus itu diumumkan sehari setelah Menkeu Sri Mulyani membuat laporan masalah serupa di Kejagung.

“KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024.

Ghufron menjelaskan kasus itu langsung diumumkan setelah penyidik dan pejabat struktural KPK menggelar ekspose yang digelar hari ini. Pengumuman itu juga dilakukan menyikapi adanya aduan Sri Mulyani di Kejagung.

Menurut dia, dugaan korupsi itu dilaporkan ke KPK pada 10 Mei 2023. Lembaga Antirasuah menindaklanjutinya dan membuka penyelidikan pada 13 Februari 2024.

(ADN)