Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BALI.Industri sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik secara secara nasional maupun global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyebutkan, tantangan tersebut dari mulai ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR).

"Untuk mengahadapi tantangan tersebut, GAPKI berharap pemerintah membantu mengatasinya melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit yang merupakan komoditas unggulan Indonesia dan berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional," katanya dalam acara pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), bertema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty” di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Eddy juga menegaskan, pihaknya siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut Eddy menyebutkan tantangan dalam negeri, yakni produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari lambatnya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Adapun tindakan-tindakan yang perlu dilakukan termasuk penguatan praktek produksi yang keberlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan industri kelapa sawit, dan memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani (PSR).

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor,” terangnya.

Selain itu, Eddy bilang, sangat perlu juga advokasi perdagangan bebas danfair, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri. Eddy menyebutkan bahwa sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta US dolar bagi Indonesia. Konsumsi domestik tercatat pada 15.6 juta ton.

“Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekpor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta US dolar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia 20th IPOC, Mona Surya menerangkan tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi industri sawit. “Ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk inflasi tinggi, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan peraturan dagang.

Yang terang, tantangan-tantangan itu telah mengakibatkan ketidakpastian. Industri sawit tidak bisa lepas dari tantangan tersebut. “Kita telah mengalami volatilitas harga, produksi yang stagnan di negara-negara produsen, peraturan seperti EUDR. Peraturan nasional terus memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan industri sawit Indonesia,” katanya.

Mona berujar seiring dengan perkembangan sawit, konferensi IPOC telah semakin menarik perhatian dunia sebagai forum diskusi global tentang sawit. Dengan tema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty,” atau Mengambil kesempatan di tengah ketidakpastian global, IPOC ke 20 tahun ini diikuti sekitar 1.509 peserta dari 24 negara, yang merupakan rekor baru peserta.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BALI. Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu Asta-Citanya menginginkan Indonesia menjadi negara yang mandiri secara pangan dan energi.

Khusus untuk swasembada pangan, Prabowo meminta menteri terkait untuk mewujudkan hal tersebut dalam kurun waktu kurang dari empat tahun dalam masa pemerintahannya.

Nah, salah satu upaya untuk menambah produksi beras adalah dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari dengan tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta kepada para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk turut membantu pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari.

Adapun tumpang sari bisa dilakukan saat lahan sawit yang dimiliki para pengusaha sedang dilakukan proses peremajaan.

Artinya, sambil menunggu pohon tersebut berproduksi, bisa dilakukan penanaman tanaman pangan.

"Sehingga sampai dengan sawit ini menghasilkan untuk petani sawitnya selama lima tahun sampai dengan bisa panen pertama. Kami berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, salah satu programnya adalah menanam tanaman pangan," katanya di sela kegiatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC 2024) and 2025 Price Outlook di Bali, Kamis (7/11/2024).

Sudaryono menjelaskan, potensi penambahan produksi pangan tersebut bisa diwujudkan mengingat Indonesia memiliki lahan sawit sebesar 17 juta hektare, sementara lahan baku sawah hanya 7,4 juta hektare.

Menurut Wamentan, ada dua keuntungan dari pola tumpang sari di lahan sawit, yakni petani mendapatkan produksi pangan tumpang sari sambil menunggu sawit berproduksi.

Pun pemerintah, mendapat keuntungan karena ada tambahan produksi pangan.

Untuk mengimplementasikannya, Kementan meminta Gapki untuk turut mengampanyekan skema penanaman tumpang sari di lahan sawit kepada para anggotanya.

"Kita harapkan dari Gapki, nanti baik perusahaan maupun petaninya bisa melaksanakan itu," ujarnya.

NUSA DUA, investor.id–Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) siap bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan dari dalam negeri maupun global.  Hal itu diperlukan untuk mempertahankan sawit sebagai komoditas unggulan yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Tantangan industri sawit dari pasar domestik di antara lain stagnasi produksi, sedangkan dari luar negeri antara lain hambatan perdagangan

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi industri sawit RI secara nasional maupun global. Tantangan dari domestik antara lain stagnasi produksi dan dari luar negeri di antaranya hambatan perdagangan. Untuk menghadapi tantangan itu, Gapki berharap pemerintah membantu mengatasinya lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit.

“Sawit adalah komoditas unggulan Indonesia dan berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional. Tapi, industri sawit kini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis pangan dan energi, juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR),” kata Eddy.

Eddy mengatakan hal itu dalam sambutannya saat pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). IPOC 2024 bertema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty.

Gapki siap mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber pangan dan energi yang terbarukan. “Kami siap mendukung kebijakan pemerintahan baru sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi-misi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Eddy.

Eddy menyebutkan, tantangan dalam negeri berupa produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir adalah akibat  lambatnya penanaman kembali (replanting) di lahan-lahan kebun para petani. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di antaranya penguatan praktik produksi berkelanjutan, sinergi antarpemangku kepentingan industri sawit, dan memacu pelaksanaan program replanting melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di 2026, tanpa mengganggu kebutuhan pangan dan ekspor,” jelas dia.

Di sisi lain, sangat perlu juga advokasi perdagangan bebas dan fair, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri. Eddy menyebutkan, sampai Agustus 2024, produksi sawit RI mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama, ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, lebih dari 20,1 juta ton.

Ekspor itu menyumbangkan devisa sekitar US$ 17,35 miliar bagi Indonesia. Sedangkan konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton. “Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selama periode sama 2023, produksi sawit 36,2 juta ton, ekpor 21,9 juta ton, dan nilainya melebihi US$ 20,59 miliar,” kata dia.

Atasi Ketidakpastian

Ketua Panitia IPOC 2024 Mona Surya menambahan, tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi industri sawit mengakibatkan ketidakpastian. Ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk inflasi tinggi, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan peraturan dagang.

“Industri sawit tidak bisa lepas dari tantangan tersebut. Kita telah mengalami volatilitas harga, produksi stagnan di negara-negara produsen, dan peraturan seperti EUDR. Peraturan nasional terus memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan industri sawit Indonesia,” jelas Mona.

Mona mengatakan, seiring perkembangan sawit, konferensi IPOC telah semakin menarik perhatian dunia sebagai forum diskusi global tentang sawit. Dengan tema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty atau Mengambil Kesempatan di Tengah Ketidakpastian Global, IPOC ke-20 tahun ini diikuti sekitar 1.509 peserta dari 24 negara yang merupakan rekor baru peserta.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana pemerintah untuk meningkatkan biodiesel 50 (B50) di tahun 2026.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengingatkan bahwa realisasi B50 akan mengorbankan banyak hal, mengingat kondisi sawit tanah air mengalami stagnasi produksi.

"Dengan B50 melihat kondisi yang stagnan ini maka (ekspor) akan turun 6 juta ton," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (23/10).

Dengan turunnya ekspor, tambah Eddy, upaya peningkatan produksi juga akan semakin terhambat.

Eddy mengingatkan bahwa pungutan ekspor yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sumber pendanaan utama untuk banyak hal, termasuk pemermajaan sawit rakyat (PSR).

Di lain sisi, pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menunda upaya percepatan PSR, mengingat produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga Agustus 2024 ini hanya mencapai 36,27 juta ton atau lebih rendah 4,86% (YoY) dari tahun 2023.

Di saat bersamaan konsumsi dalam negeri hingga Agustus 2024 terus meningkat mencapai 15,57 juta ton atau naik 1,94% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Eddy juga mengingatkan, berkurangnya ekspor secara langsung turut membuat menghambat realisasi program biodisel. Pasalnya, salah satu sumber pembiayaan untuk program tersebut berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun oleh BPDP.

"Jadi akhirnya banyak yang dikorbankan, devisa berkurang, ekspor kurang, akan ada masalah untuk pembiayaan biodiesel, dana PSR juga tidak akan mencukupi," tuturnya.

Sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program biodiesel 50 (B50) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Andi memastikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebagai bahan dasar untuk B50 ini mencukupi.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini produksi sawit mentah salam negeri mencapai 46 juta ton. Sementara kebutuhan untuk program B50 hanya mencapai 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amrian dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).