Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang tengah bersaing saling singgung tentang satu komando dengan pemerintahan pusat.
Hal ini terjadi saat jumpa pers penetapan nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali di Kota Denpasar, Senin (23/9).
Kedua paslon adalah Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana yang akrab disapa PAS.
Paslon yang mengantongi nomor urut satu ini diusung oleh Partai Gerindra serta delapan partai politik lainnya, yaitu Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PSI, PKN, dan Garuda. Koalisi mereka lazim disebut KIM Plus.
Paslon yang mengantongi nomor urut dua adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster yang maju bersama Nyoman Giri Prasta.
PAS merupakan mantan anggota PDI Perjuangan, partai yang membesarkan namanya sebagai Bupati Buleleng. Kini, ia bersaing dengan mantan rekan separtainya, Koster.
Soal satu komando dengan pemerintah pusat ini, awalnya paslon nomor urut 1, De Gadjah-PAS, menjelaskan, makna nomor satu itu berarti pola kepemimpinan mereka satu komando dengan pemerintah pusat.
"Kami berdua, harus bersatu, berjuang, satu komando, satu jalur dengan pemerintah pusat, yang di mana kami akan menjadi selain menjadi kepala daerah, kami menjadi wakil pemerintah pusat. Jadi wajib satu komando dan satu linear," katanya.
De Gadjah mendukung kebijakan pemerintah yang bakal diterapkan di daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang masuk dalam program strategis nasional (PSN).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali memang perlu dukungan dari pemerintah pusat lantaran APBD Bali tak kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Dana ABPD nantinya akan fokus menyokong program-program daerah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan.
"Saat ini memang membutuhkan uluran tangan pusat karena kita tahu semua APBD Bali tidak mampu untuk membangun Bali dengan proyek-proyek strategis yang dibutuhkan rakyat. Jadi APBD Bali kita fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan lainnya," katanya.
Cawagub Bali nomor urut dua, Giri Prasta, kemudian menyinggung soal satu komando yang disuarakan paslon De Gadjah- PAS. Menurutnya, komando pemerintahan berada di pusat. Pemerintah daerah wajib melakukan sinergitas terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pola yang harus kita lakukan adalah one island, one management, one commando. Pasti komando kita ada di pusat. Apa pun itu kita harus melakukan sinergitas terbaik untuk bagaimana kita harus mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan krama (warga) Bali sendiri," kata Giri, pasangan Koster, saat jumpa pers.
Satu komando ini merupakan tagline Koster pada Pilgub 2018 lalu saat berpasangan dengan Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace. Koster mengaku tak mempersoalkan masalah satu komando tersebut.
Dia berkomitmen bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali.
"Presiden juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang juga dalam konstitusi harus memajukan seluruh masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Karena itu secara konstitusional dan politis tidak ada tekanan bagi kami," ujar mantan gubernur Bali ini.
"Pembangunan di Bali akan terus dilanjut sesuai perencanaan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Saya pastikan tidak ada masalah walaupun berbeda partai," katanya.
Koster memberikan contoh pada Pilgub 2018 lalu, sebagai Gubernur dan partai pemenang PDIP, dia tetap memberikan perlakuan yang sama kepada kepala daerah di kabupaten/kota yang berbeda partai.
Misalnya, Bupati Jembrana periode 2021-2024, I Nengah Tamba, yang berasal dari Partai Demokrat.
"Saya mencontohkan kalau di Bali, walaupun di Jembrana partainya beda bupatinya, kita bantu sepenuhnya dari Provinsi Bali. Jadi saya kira ketika kita berada pada jabatan yang berpihak kepada rakyat, kita harus memajukan seluruh wilayah dan masyarakat yang ada di Bali," katanya.
Koster menambahkan, nomor dua dalam peserta pemilu kali ini menandakan kepemimpinan mereka berlanjut dua periode. Koster sebelumnya menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023.
"Dua periode ini penting karena di periode pertama sudah dicapai sejumlah kinerja pembangunan program sebagai implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru," kata Koster.
"Ke depan visi ini masih sangat diperlukan, dilanjutkan untuk memantapkan pembangunan Bali Berkaitan dengan penguatan perlindungan alam, manusia, dan kebudayaan bali," sambungnya.