JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menyebutkan, sejumlah usulan mengenai perbaikan kondisi kesejahteraan belum terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung (MA).

“Usulan lain yang belum terakomodir segera menjadi fokus perjuangan PP (Pengurus Pusat) Ikahi,” kata Ketua Umum Ikahi Yasardin dalam keterangan resmi yang diterima i, Selasa (22/10/2024).

Sejumlah usulan tersebut adalah penyesuaian nominal gaji pokok, nominal penghasilan pensiun, nominal tunjangan kemahalan, tunjangan perumahan dan transportasi yang menyatu gaji setiap bulan.

Kemudian, asuransi kesehatan bagi istri/suami dan anak hakim, serta honorarium perkara.

Selain itu, dalam waktu ke depan Ikahi juga akan memperjuangkan pembentukan PP tentang pensiun hakim dan janda/dudanya.

Kemudian, peraturan MA terkait gaji pokok dan tunjangan keluarga hakim, Peraturan Menteri Keuangan terkait tunjangan beras bagi hakim dalam bentuk uang, dan Keputusan Ketua MA tentang penyesuaian wilayah dalam zona tunjangan kemahalan.

Ikahi juga masih harus mengawal pembentukan sejumlah regulasi yakni, undang-undang terhadap badan peradilan, undang-undang jabatan hakim, dan undang-undang terkait kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman dalam undang-undang keuangan negara.

“PP Ikahi juga terus mengawal dan memperjuangkan penguatan lembaga kekuasaan kehakiman,” tutur Yasardin.

Sebelumnya, Presiden ketujuh Republik Indonesia menaikkan gaji dan tunjangan hakim melalui PP Nomor 44 Tahun 2024 yang ia teken beberapa hari sebelum purnatugas.

PP itu diterbitkan usai hakim di seluruh Indonesia ramai-ramai melakukan aksi cuti bersama selama lima hari berturut-turut karena gaji dan tunjangan yang belum pernah naik sejak tahun 2024.

PP 44/2024 mengatur gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Dalam aturan baru, hakim golongan III di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara memiliki gaji terendah Rp 2.785.700 dan tertinggi Rp 5.180.700.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan aturan lama, di mana gaji terendah adalah Rp 2.064.100 dan tertinggi Rp 3.179.100.

Sementara itu, hakim golongan IV dalam aturan baru menerima gaji terendah Rp 3.287.800 dan tertinggi Rp 6.373.200, yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan aturan lama (gaji terendah Rp 2.436.100 dan tertinggi Rp 3.746.900).

Tunjangan hakim juga mengalami kenaikan signifikan. Hakim tingkat banding kini mendapatkan tunjangan antara Rp 38.200.000 hingga Rp 56.500.000, sedangkan hakim tingkat pertama menerima tunjangan antara Rp 11.900.000 hingga Rp 37.900.000.

Pada aturan lama, tunjangan hakim tingkat banding berkisar antara Rp 27.200.000 hingga Rp 40.200.000, dan hakim tingkat pertama antara Rp 8.500.000 hingga Rp 27.000.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya mengakomodasi empat dari delapan poin usulan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Suharto menyebutkan, Kemenpan RB telah menyerahkan empat poin yang diakomodasi itu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebetulnya memang usulan Naskah Akademik Mahkamah Agung ada 8 poin (usulan) seperti saya katakan, tetapi usulan Menpan RB, ada empat. Empat itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan," ujar Suharto saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024) usai menerima audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Ia menjelaskan, kempat poin yang diakomodasi meliputi usulan kenaikan gaji pokok naik 8-15 persen, uang pensiun 8-15 persen, tunjangan jabatan 45-70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Sementara, empat usulan MA yang belum diakomodasi adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara untuk para hakim.

Menurut Suharto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim.

"Kalau info terakhir, info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Menkeu, izin prinsip atau persetujuan prinsip," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).