JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menyebutkan, sejumlah usulan mengenai perbaikan kondisi kesejahteraan belum terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung (MA).

“Usulan lain yang belum terakomodir segera menjadi fokus perjuangan PP (Pengurus Pusat) Ikahi,” kata Ketua Umum Ikahi Yasardin dalam keterangan resmi yang diterima i, Selasa (22/10/2024).

Sejumlah usulan tersebut adalah penyesuaian nominal gaji pokok, nominal penghasilan pensiun, nominal tunjangan kemahalan, tunjangan perumahan dan transportasi yang menyatu gaji setiap bulan.

Kemudian, asuransi kesehatan bagi istri/suami dan anak hakim, serta honorarium perkara.

Selain itu, dalam waktu ke depan Ikahi juga akan memperjuangkan pembentukan PP tentang pensiun hakim dan janda/dudanya.

Kemudian, peraturan MA terkait gaji pokok dan tunjangan keluarga hakim, Peraturan Menteri Keuangan terkait tunjangan beras bagi hakim dalam bentuk uang, dan Keputusan Ketua MA tentang penyesuaian wilayah dalam zona tunjangan kemahalan.

Ikahi juga masih harus mengawal pembentukan sejumlah regulasi yakni, undang-undang terhadap badan peradilan, undang-undang jabatan hakim, dan undang-undang terkait kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman dalam undang-undang keuangan negara.

“PP Ikahi juga terus mengawal dan memperjuangkan penguatan lembaga kekuasaan kehakiman,” tutur Yasardin.

Sebelumnya, Presiden ketujuh Republik Indonesia menaikkan gaji dan tunjangan hakim melalui PP Nomor 44 Tahun 2024 yang ia teken beberapa hari sebelum purnatugas.

PP itu diterbitkan usai hakim di seluruh Indonesia ramai-ramai melakukan aksi cuti bersama selama lima hari berturut-turut karena gaji dan tunjangan yang belum pernah naik sejak tahun 2024.

PP 44/2024 mengatur gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Dalam aturan baru, hakim golongan III di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara memiliki gaji terendah Rp 2.785.700 dan tertinggi Rp 5.180.700.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan aturan lama, di mana gaji terendah adalah Rp 2.064.100 dan tertinggi Rp 3.179.100.

Sementara itu, hakim golongan IV dalam aturan baru menerima gaji terendah Rp 3.287.800 dan tertinggi Rp 6.373.200, yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan aturan lama (gaji terendah Rp 2.436.100 dan tertinggi Rp 3.746.900).

Tunjangan hakim juga mengalami kenaikan signifikan. Hakim tingkat banding kini mendapatkan tunjangan antara Rp 38.200.000 hingga Rp 56.500.000, sedangkan hakim tingkat pertama menerima tunjangan antara Rp 11.900.000 hingga Rp 37.900.000.

Pada aturan lama, tunjangan hakim tingkat banding berkisar antara Rp 27.200.000 hingga Rp 40.200.000, dan hakim tingkat pertama antara Rp 8.500.000 hingga Rp 27.000.000.

Seorang siswi SMA berinisial A (16 tahun) bersama ibunya EY (45 tahun) membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang karena telah disetubuhi pacarnya berinisial JS (23 tahun).

Di hadapan petugas kepolisian, EY menyebut terungkapnya perbuatan itu berawal saat ia mendapati isi chat WhatsApp anaknya. Di mana, JS mengajak A ke hotel.

"Awalnya anak saya bilang itu hanya chat biasa, tetapi akhirnya mengaku kalau sudah disetubuhi oleh JS ini," katanya, Minggu, 20 Oktober 2024.

EY menyebut, permintaan tersebut sempat ditolak, tapi JS terus memaksa dan merayu akan bertanggung jawab menikahi korban.

"Kejadian pertama kali itu anak saya dijemput saat pulang sekolah dan dibawa ke kos-kosan. Korban ini termakan rayuan sampai perbuatan itu terjadi lebih dari sekali," katanya.

Setelah kejadian itu, JS mengancam akan membunuh keluarga A jika yang bersangkutan cerita kepada orang tuanya atau bahkan melapor ke polisi.

"Ancaman itulah yang akhirnya membuat anak saya takut," katanya.

Setelah mendapati pengakuan korban, EY sempat mendatangi JS. Namun, terlapor tidak mengakui perbuatannya, apalagi bertanggung jawab.

"Dia tidak mau mengaku, bahkan sampai mau sumpah pocong," jelasnya.

Panit I SPKT Polrestabes Palembang, Ipda Mikri, menyebut telah menerima laporan dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.

"Laporan sudah kami terima, kami juga mendampingi korban untuk visum di RS Bhayangkara," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur gaji dan tunjangan hakim direvisi sejak 2018.

Saat itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan MA Nomor 23/HUM/2018 yang menyatakan gaji dan Hak Pensiunan Hakim tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Pernyataan ini Djuyamto sampaikan dalam diskusi "Masihkah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?" yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

"Semestinya sebagai negara hukum, ketika MA sudah mengambil putusan tahun 2018, segera dilakukan revisi terhadap PP 94 Tahun 2012 yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Djuyamto.

Namun, kata dia, sampai saat ini atau lima tahun pasca Putusan MA itu diketok, pemerintah belum juga merevisi PP Nomor 94 Tahun 2012 tersebut.

Sebagaimana diketahui, kondisi gaji dan tunjangan hakim yang tidak diubah sejak 12 tahun lalu memicu Gerakan Cuti Massal Hakim yang berlangsung sejak 7 hingga 11 Oktober 2024.

"Sampai lima tahun, sampai sekarang ini tidak dilakukan revisi," ujar Djuyamto.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tersebut mengatakan, negara seharusnya tidak boleh mengabaikan kesejahteraan hakim dengan mengabaikan Putusan MA Nomor 23 Tahun 2018 tersebut.

Sebab, putusan pengadilan memerintahkan PP Nomor 94 Tahun 2012 yang menjadi biang kesejahteraan hakim memprihatinkan direvisi.

Djuyamto pun mengapresiasi langkah Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang menyuarakan hak-hak mereka, agar hakim sebagai salah satu tulang punggung dalam negara hukum bisa mewujudkan peradilan yang independen.

"Saya malah mengatakan, jangan-jangan kalau nggak ada aksi (cuti hakim) malah 20 sampai 30 tahun enggak ditinjau-tinjau? Kalau tidak bergerak bisa jadi 30 tahun tidak ditinjau, itu sebagai bukti bahwa abainya negara terhadap profesi hakim," ungkap Djuyamto.

Dalam forum itu, Djuyamto juga menyoroti persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang tak kunjung disahkan.

RUU itu mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan serta hak keuangam hakim.

"RUU Jabatan hakim itu pernah masuk prolegnas, kita dorong, tapi kemudian, lenyap tak berbekas tanpa alasan apapun," tutur Djuyamto.

Sebelumnya, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, menyebut bahwa gaji dan tunjangan jabatan hakim saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang belum pernah mengalami perubahan.

Dalam aturan itu disebutkan, gaji pokok hakim setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), berkisar antara Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV harus mengabdi selama 24 tahun.

Meskipun terdapat tunjangan jabatan di luar gaji, nilai tunjangan tersebut tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim merasa bahwa penghasilan mereka tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Sejauh ini, Ikahi, SHI, Komisi Yudisial, dan MA telah menggelar audiensi guna membicarakan masalah tersebut.

Perwakilan hakim bahkan sudah mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI. Dalam forum itu, presiden terpilih Prabowo Subianto terhubung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui telepon.

"Saya harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (8/10/2024).