JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto menyatakan, MA perlu mengusulkan peningkatan pagu anggaran untuk memperbaiki kesejatahreraan hakim dan aparatur di lembaga peradilan.

Hal ini disampaikan Sunarto setelah terpilih sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 menggantikan Muhammad Syarifuddin yang memasuki masa pensiun.

“Kita perlu meningkatkan pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita dan mengusulkan juga mengupayakan adanya anggaran yang mandiri,” kata Sunarto di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

“Dengan demikian, dengan anggaran yang mencukupi bisa meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur kita,” ujar dia.

Sunarto mengatakan, peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur di lembaga peradilan menjadi salah satu visi dan misinya sebagai ketua MA.

Ia ingin hakim dan para aparatur itu merasakan kondisi well being, yakni merasa bahagia, sehat, dan sejahtera secara fisik dan mental.

Sunarto mengingatkan, fungsi pengadilan adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sehingga hakim dan aparatur pengadilan harus dalam kondisi yang baik dan ideal.

Ia berpandangan, pelayanan kepada publik yang tidak disertai dengan kesejahteraan memadai bakal menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Oleh karena itu, Sunarto menekankan bahwa MA harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik eksekutif maupun legislatif.

“Agar kita bisa bersama sama untuk memikirkan kemajuan MA ke depan dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur peradilan,” ujar Sunarto.

Sunarto terpilih sebagai ketua MA periode 2024-2029 setelah mengantongi suara terbanyak dalam pemungutan suara yang diikuti oleh para hakim agung.

Sunarto menang telak dan menyisihkan tiga kandidat, yakni, hakim agung Kamar Perdata Haswandi, hakim agung Kamar Pidana Soesilo, dan hakim agung Yulius.

Persoalan kesejahteraan hakim menjadi sorotan setelah ribuan hakim mengadakan cuti massal pada pekan lalu.

Cuti massal itu merupakan bentuk protes karena gaji dan tunjangan mereka tidak berubah sejak tahun 2012.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries menyebut, gaji dan tunjangan hakim seharusnya disamakan dengan wakil rakyat atau DPR RI.

Albert mengatakan, hakim merupakan orang-orang yang primus inter pares, pertama di antara yang sederajat atau dikenal wakil tuhan di bumi.

“Mereka terpanggil untuk menjadi wakil tuhan di bumi. Jadi gaji wakil tuhan paling tidak sama lah dengan wakil rakyat,” kata Albert di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Albert mengatakan, saat ini gaji hakim berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta dengan tunjangan jabatan paling sedikit Rp 8 juta.

Persoalannya, hakim-hakim itu ditugaskan di berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Penghasilan terbatas ini membuat hakim akhirnya mengalami long distance road (LDR) dengan keluarganya yang ditinggal di kampung halaman.

“Itu banyak, itu pengaruhnya ke mental psikis hakim. Sedangkan dia harus tangani tumpukan deadline perkara,” ujar Albert.

Ia mengingatkan, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 Tahun 2018 dengan tegas mengatakan bahwa gaji dan tunjangan hakim tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Adapun gaji pokok hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang menyebut gaji mereka disetarakan dengan PNS.

“Gaji dan tunjangan hakim tak bisa disamakan dengan PNS karena hakim harus disamakan dengan pejabat negara,” tutur Albert.

Sebelumnya, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyebut, gaji dan tunjangan jabatan hakim saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang belum pernah mengalami perubahan.

Dalam aturan itu disebutkan, gaji pokok hakim setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), berkisar antara Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV harus mengabdi selama 24 tahun.

Meskipun terdapat tunjangan jabatan di luar gaji, nilai tunjangan tersebut tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim merasa bahwa penghasilan mereka tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Sejauh ini, Ikahi, SHI, Komisi Yudisial, dan MA telah menggelar audiensi guna membicarakan masalah tersebut.

Perwakilan hakim bahkan sudah mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI. Dalam forum itu, presiden terpilih Prabowo Subianto terhubung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui telepon.

"Saya harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (8/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kematian seorang hakim seorang diri di kamar kos-kosan disebut menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Hakim tersebut ditemukan meninggal pada 15 September 2024, tiga hari setelah dinyatakan wafat.

"15 September itu jadi momentum saat ada hakim yang meninggal di kos-kosan dan diketahui diprediksi 2 dua hari sebelumnya sudah meninggal. Baru ditemukan (3 hari kemudian)," kata Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Hakim muda itu mengungkapkan, sejak Desember 2023 sebenarnya hakim-hakim muda angkatannya telah memiliki master plan gerakan dalam beberapa waktu ke depan untuk memperjuangkan nasib hakim dan mewujudkan dunia peradilan yang independen.

Pada Januari 2024 terdapat arahan agar hakim-hakim muda tetap menjaga kondisi dan akhirnya gerakan dilakukan secara tertutup.

Namun, melalui pemberitaan di media massa, hakim-hakim lain di Indonesia mengetahui kolega mereka itu dibungkus kantong mayat dan petugas membawanya sembari mengenakan masker.

"Itu membuat nurani hakim muda yang di Januari 2024 masih menyuarkan (secara tertutup) itu, akhirnya berontak," kata Fauzan dengan getir.

Hakim-hakim di banyak daerah gelisah dan mempertanyakan sampai kapan pemegang palu pengadilan terus jatuh menjadi korban karena kesejahteraan yang buruk.

Banyak hakim hanya mendapatkan tunjangan rumah sekitar Rp 1 jutaan. Gaji dan tunjangan yang kecil membuat mereka memilih meninggalkan istri dan anaknya di kampung halaman, sementara ia berdinas di tempat yang jauh seperti pulau-pulau lain.

Ketika ditelusuri, kondisi rumah hakim yang meninggal di kos-kosan itu berada di Sumatera Barat dan tidak layak sebagaimana dianggap kebanyakan masyarakat.

Kondisi finansial yang cekak ini membuat hakim memilih menyewa kos-kosan yang secara keamanan dan fasilitas buruk.

"Akibat tidak adanya penyesuaian itulah yang kami yakin menjadi faktor utama kenapa banyak hakim yang akhirnya memilih pisah dengan keluarga dan tinggal di kos-kosan," kata Fauzan.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, hakim yang meninggal pada 15 September itu berinisial J dan berusia 62 tahun.

Ia merupakan hakim Pengadilan Agama (PA) yang ditugaskan di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Fauzan menyebut bahwa gaji dan tunjangan jabatan hakim saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang belum pernah mengalami perubahan.

Dalam aturan itu disebutkan, gaji pokok hakim setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), berkisar antara Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV harus mengabdi selama 24 tahun.

Meskipun terdapat tunjangan jabatan di luar gaji, nilai tunjangan tersebut tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim merasa bahwa penghasilan mereka tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Sejauh ini, Ikahi, SHI, Komisi Yudisial, dan MA telah menggelar audiensi guna membicarakan masalah tersebut.

Perwakilan hakim bahkan sudah mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI. Dalam forum itu, presiden terpilih Prabowo Subianto terhubung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui telepon.

"Saya harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (8/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur gaji dan tunjangan hakim direvisi sejak 2018.

Saat itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan MA Nomor 23/HUM/2018 yang menyatakan gaji dan Hak Pensiunan Hakim tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Pernyataan ini Djuyamto sampaikan dalam diskusi "Masihkah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?" yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

"Semestinya sebagai negara hukum, ketika MA sudah mengambil putusan tahun 2018, segera dilakukan revisi terhadap PP 94 Tahun 2012 yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Djuyamto.

Namun, kata dia, sampai saat ini atau lima tahun pasca Putusan MA itu diketok, pemerintah belum juga merevisi PP Nomor 94 Tahun 2012 tersebut.

Sebagaimana diketahui, kondisi gaji dan tunjangan hakim yang tidak diubah sejak 12 tahun lalu memicu Gerakan Cuti Massal Hakim yang berlangsung sejak 7 hingga 11 Oktober 2024.

"Sampai lima tahun, sampai sekarang ini tidak dilakukan revisi," ujar Djuyamto.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tersebut mengatakan, negara seharusnya tidak boleh mengabaikan kesejahteraan hakim dengan mengabaikan Putusan MA Nomor 23 Tahun 2018 tersebut.

Sebab, putusan pengadilan memerintahkan PP Nomor 94 Tahun 2012 yang menjadi biang kesejahteraan hakim memprihatinkan direvisi.

Djuyamto pun mengapresiasi langkah Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang menyuarakan hak-hak mereka, agar hakim sebagai salah satu tulang punggung dalam negara hukum bisa mewujudkan peradilan yang independen.

"Saya malah mengatakan, jangan-jangan kalau nggak ada aksi (cuti hakim) malah 20 sampai 30 tahun enggak ditinjau-tinjau? Kalau tidak bergerak bisa jadi 30 tahun tidak ditinjau, itu sebagai bukti bahwa abainya negara terhadap profesi hakim," ungkap Djuyamto.

Dalam forum itu, Djuyamto juga menyoroti persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang tak kunjung disahkan.

RUU itu mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan serta hak keuangam hakim.

"RUU Jabatan hakim itu pernah masuk prolegnas, kita dorong, tapi kemudian, lenyap tak berbekas tanpa alasan apapun," tutur Djuyamto.

Sebelumnya, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, menyebut bahwa gaji dan tunjangan jabatan hakim saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang belum pernah mengalami perubahan.

Dalam aturan itu disebutkan, gaji pokok hakim setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), berkisar antara Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV harus mengabdi selama 24 tahun.

Meskipun terdapat tunjangan jabatan di luar gaji, nilai tunjangan tersebut tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim merasa bahwa penghasilan mereka tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Sejauh ini, Ikahi, SHI, Komisi Yudisial, dan MA telah menggelar audiensi guna membicarakan masalah tersebut.

Perwakilan hakim bahkan sudah mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI. Dalam forum itu, presiden terpilih Prabowo Subianto terhubung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui telepon.

"Saya harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (8/10/2024).

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menlepon Presiden Terpilih Prabowo Subianto di tengah-tengah rapat audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2024) itu, DPR dan dan Solidaritas Hakim Indonesia membahas kesejahteraan hakim.

Lewat sambungan telepon, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya menaruh perhatian besar kepada jajaran hakim.

Jika mengemban amanah sebagai Presiden RI definitif, dia memastikan akan memperkuangkan kesejahteraan hakim.

“Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu Profesor Dasco bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian besar sejak lama terhadap para hakim saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus kuat,” katanya dalam siaran pers.

“Saya sangat berpendapat, bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” lanjut Prabowo.

Merangkum pesan Prabowo, Dasco menegaskan, DPR RI akan terus memperjuangkan setiap aspirasi seluruh kelompok masyarakat atau lainnya.

“Dalam hal ini, khususnya dari Solidaritas Hakim Indonesia yang menyampaikan aspirasinya," terangnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan, aspirasi dari Solidaritas Hakim Indonesia tersebut akan diteruskan kepada kementerian terkait.

"Kami sudah sedikit banyak memonitor lewat media maupun berkoordinasi. Jadi, kami ini tidak diam saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, DPR RI akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan para perwakilan hakim pada audiensi ini.

Lebih dari itu, kata dia, DPR RI akan segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait.

“Kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)," ujar Dasco.

Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi tiga Pimpinan DPR RI lainnya, yaitu Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Yudisial (KY) mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Anggota Komisi Yudisial Joko Sasmito menyatakan, melalui RUU Jabatan Hakim, status dan kesejahteraan hakim di Indonesia dapat terwujud.

"Komisi Yudisial akan memperjuangkan kembali supaya Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim itu bisa masuk di Prolegnas," kata Joko usai bertemu dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung KY, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/10/2024).

Joko menambahkan, KY akan melakukan komunikasi dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja untuk memperjuangkan RUU tersebut.

"Kalau ini kaitannya dengan legislatif, dengan DPR melalui Komisi III. Itu partner kita, akan kita suarakan, kita memperjuangkan," ujarnya.

Kesejahteraan Hakim Jadi Prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Joko juga menekankan pentingnya perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, yang saat ini menjadi perhatian KY.

Ia menyebutkan bahwa KY akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperjuangkan hal ini.

"Kalau bisa kita temui untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh adik-adik," ucapnya.

KY juga telah menyatakan dukungannya terhadap upaya para hakim untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan, khususnya terkait kenaikan gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahun terakhir.

"Yang pertama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memahami kegelisahan para hakim yang menuntut peningkatan kesejahteraan karena tidak mengalami peningkatan selama 12 tahun terakhir," kata Joko dalam pertemuan dengan SHI.

KY dan MA berkomitmen untuk memberi perhatian dan mendukung tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim, mengingat bahwa pemenuhan kesejahteraan merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim.

Joko menjelaskan ada empat aspek kesejahteraan hakim yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, peningkatan tunjangan jabatan hakim yang belum mengalami penyesuaian sejak 2012.

Kedua, peningkatan tunjangan kemahalan untuk mengatasi kesulitan saat mutasi atau pindah lokasi penempatan.

Ketiga, jaminan kesehatan yang mencakup keluarga hakim, dan keempat, perhatian terhadap jaminan keamanan hakim dan pengadilan.

"Oleh karena itu, KY dan MA berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dapat memahami dan mendukung persoalan ini segera memberikan persetujuan," ungkapnya.

Selain itu, KY juga mendorong agar Undang-Undang tentang Jabatan Hakim segera dibentuk agar kesejahteraan hakim dapat terpenuhi.

"Kesejahteraan meliputi besaran gaji, tunjangan hakim, rumah negara, fasilitas transportasi, dan jaminan keamanan dapat dipenuhi tanpa adanya kendala legislasi dan regulasi," kata Joko.

"Akuntabilitas hakim sebagai pejabat negara juga dapat ditegaskan dalam undang-undang tersebut," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

"Kalau info terakhir, info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Menkeu, izin prinsip atau persetujuan prinsip," kata Suharto menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa MA menyampaikan delapan poin usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Akan tetapi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya menyerahkan empat poin pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Empat poin usulan yang diserahkan ke Kemenkeu adalah kenaikan gaji pokok naik 8-15 persen, uang pensiun 8-15 persen, tunjangan jabatan 45-70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Sementara itu, empat usulan MA yang belum diakomodasi adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

"Sebetulnya memang usulan Naskah Akademik Mahkamah Agung ada 8 poin (usulan) seperti saya katakan, tetapi usulan MenPAN-RB, ada empat. Empat itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan," ujar Suharto.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyebutkan, ada empat tuntutan yang akan disampaikan saat beraudiensi dengan DPR pada Selasa (8/10/2024) besok.

Pertama, SHI mendukung pimpinan MA untuk mendorong perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Tunjangan Hakim yang belum pernah berubah selama 12 tahun.

"PP 94 tahun 2012 yang notabenenya, pertama, 12 tahun tidak mengalami perubahan dan penyesuaian, tunjangan jabatan kami harus kami gunakan untuk biaya rumah, transport, untuk biaya kesehatan anak istri, orang tua kami Yang Mulia," kata Fauzan, Senin (7/10/2024).

"Sehingga tunjangan kami jabatan kami yang dibilang Rp 8,5 juta untuk hakim-hakim yang ulang tahun itu habis semua untuk kebutuhan dasar," ujar dia.

Kdua, SHI mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan di DPR untuk memperketat pengaasan terhadap hakim.

Pasalnya, SHI menilai meningkatnya kesejahteraan tidak menjamin semua hakim akan bersih saat menjalankan tugas.

"Kami yakin dan percaya ada banyak kepentingan di dalam RUU Jabatan Hakim, maka ini kalau tidak didiskusikan kapan selesainya? Karena A-Z tentang hakim itu ada di situ, Yang Mulia. Maka kami mendorong untuk diperkuat juga pengawasan terhadap kami, dari proses seleksi, dari proses status jabatan kami," ujar Fauzan.

Tuntutan ketiga, para hakim akan mendorong DPR untuk membentuk RUU tentang contempt of court atau perbuatan yang merendahkan kehormatan institusi pengadilan.

Pasalnya, menurut SHI, saat ini ada banyak intervensi bahkan pelecehan yang terjadi di lingkungan persidangan dan lingkungan gedung pengadilan.

Terakhir, SHI mendorong agar terdapat PP tentang jaminan keamanan terhadap hakim dan keluarga karena banyaknya intimidasi yang dialami oleh para hakim.

"Kami di daerah, Yang Mulia, kena intimidasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kami sudah himpun cerita teman-teman kami di daerah, Yang Mulia," kata Fauzan.

Diberitakan sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia disebut menggelar aksi cuti massal mulai Senin hari ini hingga Jumat (11/10/2024).

Aksi itu digelar untuk memperjuangkan nasib para hakim karena selama 12 tahun gaji dan tunjangan tidak disesuaikan.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid menyebutkan, pihaknya tegas menolak usulan pemerintah agar gaji pokok hakim naik 8-15 persen dan tunjangan 45-70 persen.

“Jika usulan ini benar-benar disahkan, maka Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan menjadi gerakan massal pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, dengan skala yang melibatkan seluruh Hakim di negeri ini,” kata Fauzan dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan menemui pimpinan DPR RI dan Komisi III DPR untuk menyampaikan persoalan gaji hakim yang tak mengalami kenaikkan selama 12 tahun, Selasa (8/10/2024) besok.

"Besok (Selasa) ke DPR, besok pagi akan ditemui oleh pimpinan DPR sekaligus Komisi III yang membidangi penegakan hukum besok akan diterima pagi kemungkinan sekitar jam 9 dan jam 10," kata Koordinator SHI Aji Prakoso saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHI juga akan mendatangi Komisi Yudisial (KY) dan organisasi di luar pemerintah seperti PBNU, PP Muhammadiyah, YLBHI, ELSAM, ICGR, dan ICW untuk mendapatkan dukungan.

Aji mengatakan, saat ini dukungan dari jumlah organisasi terus bergulir kepada SHI dalam memperjuangkan hak gaji hakim.

"Dukungan ini sudah seperti snowball banyak dukungan tidak hanya di rekan-rekan hakim tapi juga orang-orang organisasi di luar organisasi kemasyarakatan," ujar dia.

Pada Senin ini, SHI bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas untuk meminta pemerintah tidak mengabaikan revisi Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 94 tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi hakim di bawah Mahkamah Agung.

Aji menyebutkan, melalui aturan tersebut, gaji hakim mestinya disesuaikan dengan pejabat negara.

"Di mana penggajian hakim itu kalau menurut putusan tersebut, itu ilegal hari ini, karena masih menggunakan metode pegawai negeri sipil, sedangkan kedudukan hakim di undang-undang aparatur sipil negara sebagai pejabat negara," kata dia.

Jika tuntutan gaji tersebut tidak dipenuhi, SHI akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar, salah satunya mengajukan gugatan atau citizen lawsuit terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012

Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyebut ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024.

Cuti bersama hakim ini menjadi bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

SHI mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam aturan itu disebutkan, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sedangkan hakim Golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Di luar itu, terdapat tunjangan jabatan. Namun, nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyambut baik upaya peningkatan kesejahteraan hakim di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan setelah Ketua KY Amzulian Rifai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu KY bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Semoga eksekutif bisa mendukung apa yang menjadi keresahan dari bapak ibu sekalian," kata Mukti dalam audiensi Mahkamah Agung (MA) bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ia menjelaskan, usulan SHI terkait peningkatan kesejahteraan hakim kini telah dibahas.

"Soal gaji dan sebagainya ini sudah ada pihak-pihak lain yang berwenang, seperti Kemenkeu dan Bappenas. Ini tentunya cukup memberi harapan atas keinginan-keinginan dari bapak ibu sekalian dalam memperjuangkan kesejahteraannya," terangnya.

Adapun pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas turut hadir dalam audiensi tersebut.

Mukti menegaskan pentingnya kesejahteraan hakim untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menegakkan integritas.

"Ini sangat terkait dengan potensi masuknya perbuatan-perbuatan yang terkadang melanggar kode etik dan integritas. Selain memilih hakim agung, KY juga mengawasi hakim," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa KY telah melakukan pemantauan terhadap hakim di berbagai daerah dan merasa miris karena banyak hakim yang tidak mendapatkan fasilitas keamanan dan perumahan.

"Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi KY dan MA dalam mengawal proses peningkatan kesejahteraan hakim," tuturnya.

Sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi cuti massal mulai hari ini sebagai bentuk perjuangan nasib mereka. Selama 12 tahun, gaji dan tunjangan hakim tidak disesuaikan.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid menyatakan, Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024.

Pihaknya menolak usulan pemerintah yang hanya menaikkan gaji pokok hakim sebesar 8-15 persen dan tunjangan sebesar 45-70 persen.

“Jika usulan ini benar-benar disahkan, maka Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan menjadi gerakan massal pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, dengan skala yang melibatkan seluruh hakim di negeri ini,” kata Fauzan dalam keterangan resminya, Minggu (7/10/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) akan menggelar audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas hari ini, Senin (7/10/2024).

Audiensi dilakukan guna membicarakan gaji dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak berubah.

“Pertemuan ini akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi berbeda,” ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid kepada wartawan, Senin.

Fauzan mengatakan, tim dari SHI yang pertama akan mengikuti audiensi dengan pimpinan MA dan Ikahi di Gedung Mahkamah Agung.

Sementara, tim kedua akan menggelar audiensi dengan Menkumham di Gedung Kementerian Hukum dan HAM.

“Kedua audiensi ini bertujuan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim,” tutur Fauzan.

Menurutnya, dalam audiensi SHI itu, tidak hanya menyerahkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Mereka juga mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang menjadi landasan hukum kuat dan independen bagi hakim.

Kemudian, mendorong pengesahan RUU Contempt of Court yang mengatur perlidnungan bagi hakim dari semua penghinaan terhadap pengadilan.

“Peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun,” kata Fauzan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim.

Keamanan ini meliputi perlindungan fisik dan psikologis hakim dalam menjelankan tugas mereka.

“Dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan,” tutur Fauzan.

Sebelumnya, Fauzan menyebut ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024.

Cuti bersama hakim ini menjadi bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Fauzan mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam aturan itu disebutkan, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sedangkan hakim Golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Di luar itu, terdapat tunjangan jabatan. Namun, nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

Terpisah, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Yasardin menyebut, proses perbaikan PP Nomor 94 Tahun 2012 saat ini tengah bergulir dan tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Ia berharap Revisi PP itu bisa selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober mendatang.

"Kalau sudah Kementerian Keuangan menyetujui, tinggal kita menyusun RPP-nya, rancangan PP perubahan. Mudah-mudahan itu segera ditandatangani oleh Pak Jokowi sebelum beliau lengser,” kata Yasardin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2024).