JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mendukung upaya para hakim untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan khususnya kenaikkan gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahun terakhir.

Anggota Komisi Yudisial Joko Sasmito mengatakan, dukungan tersebut disampaikan KY bersama Mahkama Agung (MA) sebagai sikap bersama kelembagaan untuk peningkatan kesejahteraan hakim.

"Yang pertama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memahami kegelisahan para hakim yang menuntut peningkatan kesejahteraan karena tidak mengalami peningkatan selama 12 tahun terakhir," kata Joko dalam pertemuan dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

KY dan MA memastikan akan memberi perhatian dan mendukung tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan para hakim ini, mengingat pemenuhan kesejahteraan merupakan salah satu upaya dalam menjaga integritas dari para hakim.

Joko mengatakan, ada empat kesejahteraan hakim yang menjadi perhatian bersama. Pertama, peningkatan tunjangan jabatan hakim karena sejak tahun 2012 belum ada penyesuaian kenaikan.

Kedua, peningkatan tunjangan kemahalan karena saat ini para hakim kesulitan pada saat mutasi atau pindah lokasi penempatan.

Ketiga, perlu adanya jaminan kesehatan yang meng-cover keluarga hakim karena saat ini asuransinya hanya untuk hakim saja. Keempat, perlu ada atensi untuk jaminan keamanan hakim dan pengadilan.

"Oleh karena itu, KY dan MA berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat memahami dan mendukung persoalan ini segera memberikan persetujuan," ucap dia.

Selain itu, KY juga mendorong segera dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Hakim agar kesejahteraan hakim dapat dipenuhi.

"Kesejahteraan meliputi besaran gaji, tunjangan hakim, rumah negara, fasilitas transportasi, dan jaminan keamanan dapat dipenuhi tanpa adanya kendala legislasi dan regulasi," kata Jokowi

"Akuntabilitas hakim sebagai pejabat negara juga dapat ditegaskan dalam undang-undang tersebut," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam aturan itu disebutkan rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasannya melakukan sambungan telepon kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi Pimpinan DPR dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, pada Selasa (8/10/2024). Adapun, pemimpin rapat tersebut adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi oleh Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Dasco menerangkan bahwa aspirasi-aspirasi dari para hakim disampaikan langsung ke Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat tadi lantaran Prabowo lah yang akan memimpin pemerintahan ke depan.

“Untuk supaya ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan,” ujarnya kepada wartawan seusai audiensi bersama SHI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, yang menerima aspirasi dari SHI dalam mewakili para hakim di seluruh Indonesia ini masih pemerintah yang sekarang, sedangkan pada masa transisi pemerintahan nanti mungkin keputusan yang diambil akan bergantung pada pemerintahan yang baru.

“Teman-teman para Solidaritas Hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Pada saat ini yang menerima adalah pemerintah yang sekarang, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan,” tutur Dasco.

Dalam sambungan telepon, Prbaowo berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin bertatap muka dan berbincang langsung dengan para hakim.

Menanggapi hal tersebut, Dasco mengatakan rencana tersebut haruslah dijadwalkan terlebih dahulu karena hal ini baru disampaikan pada kesempatan tadi, sehingga belum ada koordinasi lebih lanjut.

“Kalau itu mesti dijadwal, tadi baru disampaikan. Saya belum sempat juga koordinasi kan. Tapi paling tidak, inti dari apa yang disampaikan kedua belah pihak kan tadi sudah sama-sama didengar,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan bahwa kerja hakim sangat rawan dan rentan ancaman dari pihak luar.

Juru Bicara SHI, Camilla Bania Lombia menceritakan bahwa ada hakim perempuan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu di daerah, lantaran sering diteror dan rumah hakim perempuan tersebut juga didatangi oleh orang tidak dikenal.

"Sudah banyak hakim-hakim perempuan yang diteror. Ada juga salah satu hakim perempuan angkatan kami yang sampai meninggal dunia karena teror," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan hakim perempuan itu juga tengah menderita sakit autoimun dan telah diteror orang tidak dikenal selama 2 minggu di rumahnya.

"Akhirnya dengan kondisi dia yang stres, autoimunnya meningkat, dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi menjalankan tugas konstitusi negara sebaik-baiknya," katanya.

Sayangnya dia tidak mau menjelaskan rinci mengenai identitas hakim perempuan itu. Dia hanya meminta Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan nasib para hakim di seluruh Indonesia.

"Belum lagi jika ada perkara yang mengancam jiwa. Seperti misalnya saya menangani perkara konflik antar warga, yang di mana antar warganya itu sangat tensionnya tinggi, itu sangat mengancam hakim," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Untuk itu, Prabowo memohon bantuan pada para hakim untuk bersatu membenahi dan meyakinkan semua pihak terutama mereka yang menerima fasilitas negara untuk membayar pajak dengan sebaik-baiknya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin berbincang langsung dengan para hakim.

“Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tatap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bakal melakukan kunjungan ke sejumlah pihak di Jakarta pada hari kedua cuti massal hakim, Selasa (08/10/2025).

Juru bicara Gerakan SHI, Fauzan Arrasyid mengatakan agenda selanjutnya dari cuti massal ini akan berlangsung dengan melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR pada 10.00 WIB.

"Mulai 10.00 WIB, kami akan melakukan RDPU dengan pimpinan DPR RI," ujar Fauzan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10/2024).

Pada waktu yang sama, Fauzan menambahkan pihaknya bakal menemui Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini bakal dilakukan di Jimly School Gedung Sarinah Lantai 9.

Agenda selanjutnya, SHI melalui Jubir Catur akan melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 10.00 WIB.

Kemudian, pada 13.00 WIB melalui Jubir SHI Khoiruddin bakal bertemu dengan Buya M Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah.

"Pada 15.30 melalui Jubit Agus Adhari akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan di kantornya," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, Solidaritas Hakim se-Indonesia menggelar aksi mogok sidang melalui cuti massal selama sepekan mulai tanggal 7-11 Oktober 2024. Alasannya adalah gaji pokok yang dinilai tidak layak karena tak kunjung disesuaikan selama 12 tahun terakhir.

Menurut Fauzan saat ini aturan gaji pokok para hakim masih disamakan dengan aturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penghasilan para hakim ketika masuk masa pensiun, karena ketika pensiun para hakim hanya akan menerima gaji pokok.

Adapun, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan para hakim juga harus mempertimbangkan besaran insentif yang cukup.

Tujuannya, untuk menarik individu berkualitas agar berminat mendaftarkan diri menjadi hakim di masa depan. Selain itu, penyesuaian gaji juga diharapoan dapat bersaing dengan perusahaan BUMN hingga kantor hukum ternama.

Dia menjelaskan bahwa gaji pokok serta tunjangan para hakim tidak pernah ada penyesuaian sejak 12 tahn yang lalu, hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

"Tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," tutur Fauzan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya mengakomodasi empat dari delapan poin usulan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Suharto menyebutkan, Kemenpan RB telah menyerahkan empat poin yang diakomodasi itu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebetulnya memang usulan Naskah Akademik Mahkamah Agung ada 8 poin (usulan) seperti saya katakan, tetapi usulan Menpan RB, ada empat. Empat itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan," ujar Suharto saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024) usai menerima audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Ia menjelaskan, kempat poin yang diakomodasi meliputi usulan kenaikan gaji pokok naik 8-15 persen, uang pensiun 8-15 persen, tunjangan jabatan 45-70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Sementara, empat usulan MA yang belum diakomodasi adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara untuk para hakim.

Menurut Suharto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim.

"Kalau info terakhir, info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Menkeu, izin prinsip atau persetujuan prinsip," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, DPR tidak tinggal diam ketika mengetahui para hakim menuntut kesejahteraannya.

“Walaupun yang akan disampaikan kami sudah sedikit banyak memonitor lewat media, kami ini tidak diam saja,” ujar Dasco saat menerima audiensi dengan parwakilan hakim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Menurut Dasco, DPR RI juga sudah berkomunikasi dengan pihak eksekutif untuk membahas persoalan peningkatan kesejahteraan yang diharapkan para hakim.

Ia menyebutkan, DPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan begitu, lanjut Dasco, DPR RI tidak hanya akan mendengarkan keluh kesah para hakim, tetapi juga akan mendorong pemerintah agar menindaklanjutinya.

“Jadi pada hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi, tapi kami juga segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada kementerian terkait,” kata politkus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyebutkan, ada empat tuntutan yang akan disampaikan saat beraudiensi dengan DPR pada Selasa (8/10/2024) besok.

Pertama, SHI mendukung pimpinan MA untuk mendorong perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Tunjangan Hakim yang belum pernah berubah selama 12 tahun.

"PP 94 tahun 2012 yang notabenenya, pertama, 12 tahun tidak mengalami perubahan dan penyesuaian, tunjangan jabatan kami harus kami gunakan untuk biaya rumah, transport, untuk biaya kesehatan anak istri, orang tua kami Yang Mulia," kata Fauzan, Senin (7/10/2024).

"Sehingga tunjangan kami jabatan kami yang dibilang Rp 8,5 juta untuk hakim-hakim yang ulang tahun itu habis semua untuk kebutuhan dasar," ujar dia.

Kdua, SHI mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan di DPR untuk memperketat pengaasan terhadap hakim.

Pasalnya, SHI menilai meningkatnya kesejahteraan tidak menjamin semua hakim akan bersih saat menjalankan tugas.

"Kami yakin dan percaya ada banyak kepentingan di dalam RUU Jabatan Hakim, maka ini kalau tidak didiskusikan kapan selesainya? Karena A-Z tentang hakim itu ada di situ, Yang Mulia. Maka kami mendorong untuk diperkuat juga pengawasan terhadap kami, dari proses seleksi, dari proses status jabatan kami," ujar Fauzan.

Tuntutan ketiga, para hakim akan mendorong DPR untuk membentuk RUU tentang contempt of court atau perbuatan yang merendahkan kehormatan institusi pengadilan.

Pasalnya, menurut SHI, saat ini ada banyak intervensi bahkan pelecehan yang terjadi di lingkungan persidangan dan lingkungan gedung pengadilan.

Terakhir, SHI mendorong agar terdapat PP tentang jaminan keamanan terhadap hakim dan keluarga karena banyaknya intimidasi yang dialami oleh para hakim.

"Kami di daerah, Yang Mulia, kena intimidasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kami sudah himpun cerita teman-teman kami di daerah, Yang Mulia," kata Fauzan.

Diberitakan sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia disebut menggelar aksi cuti massal mulai Senin hari ini hingga Jumat (11/10/2024).

Aksi itu digelar untuk memperjuangkan nasib para hakim karena selama 12 tahun gaji dan tunjangan tidak disesuaikan.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid menyebutkan, pihaknya tegas menolak usulan pemerintah agar gaji pokok hakim naik 8-15 persen dan tunjangan 45-70 persen.

“Jika usulan ini benar-benar disahkan, maka Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan menjadi gerakan massal pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, dengan skala yang melibatkan seluruh Hakim di negeri ini,” kata Fauzan dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan menemui pimpinan DPR RI dan Komisi III DPR untuk menyampaikan persoalan gaji hakim yang tak mengalami kenaikkan selama 12 tahun, Selasa (8/10/2024) besok.

"Besok (Selasa) ke DPR, besok pagi akan ditemui oleh pimpinan DPR sekaligus Komisi III yang membidangi penegakan hukum besok akan diterima pagi kemungkinan sekitar jam 9 dan jam 10," kata Koordinator SHI Aji Prakoso saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHI juga akan mendatangi Komisi Yudisial (KY) dan organisasi di luar pemerintah seperti PBNU, PP Muhammadiyah, YLBHI, ELSAM, ICGR, dan ICW untuk mendapatkan dukungan.

Aji mengatakan, saat ini dukungan dari jumlah organisasi terus bergulir kepada SHI dalam memperjuangkan hak gaji hakim.

"Dukungan ini sudah seperti snowball banyak dukungan tidak hanya di rekan-rekan hakim tapi juga orang-orang organisasi di luar organisasi kemasyarakatan," ujar dia.

Pada Senin ini, SHI bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas untuk meminta pemerintah tidak mengabaikan revisi Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 94 tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi hakim di bawah Mahkamah Agung.

Aji menyebutkan, melalui aturan tersebut, gaji hakim mestinya disesuaikan dengan pejabat negara.

"Di mana penggajian hakim itu kalau menurut putusan tersebut, itu ilegal hari ini, karena masih menggunakan metode pegawai negeri sipil, sedangkan kedudukan hakim di undang-undang aparatur sipil negara sebagai pejabat negara," kata dia.

Jika tuntutan gaji tersebut tidak dipenuhi, SHI akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar, salah satunya mengajukan gugatan atau citizen lawsuit terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012

Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyebut ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024.

Cuti bersama hakim ini menjadi bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

SHI mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam aturan itu disebutkan, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sedangkan hakim Golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Di luar itu, terdapat tunjangan jabatan. Namun, nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI bakal menerima audiensi perwakilan hakim untuk mendengarkan secara langsung permasalahan kesejahteraan yang dikeluhkan para penegak keadilan, Selasa (8/10/2024).

“Kami bersama kawan-kawan lainnya akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau mengajukan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Menurut rencana, audiensi tersebut akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR dan bakal dihadiri anggota DPR lainnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid mengungkapkan, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024.

Cuti bersama hakim ini menjadi bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Fauzan mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam aturan itu disebutkan rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim Golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).