Perusahaan ritel kopi Starbucks akan membuka gerai baru di Korea Selatan. Menariknya, gerai tersebut dibuka di perbatasan Korea Selatan sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan ke Korea Utara.

Melansir SCMP, Rabu (06/11/2024), cabang yang akan dibuka tersebut berlokasi di observatorium Jogang, Kota Gimpo, Korea Selatan. Lokasi ini hanya berjarak 1,4 km dari garis perbatasan.

Observatorium ini terletak di Aegibong yakni sebuah bukit dengan ketinggian 154 meter di atas permukaan laut. Rencananya, gerai ini akan dibuka pada 27 November mendatang.

Pemerintah Kota Gimpo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menambah jumlah bus untuk perjalanan menuju wilayah tersebut.

Asal tahu saja, Starbucks membuka gerai pertamanya di Korea Selatan pada tahun 1999. Kini, perusahaan tersebut telah mengoperasikan 1.930 cabang di negara tersebut.

Dominasi Starbucks di negara ini cukup kuat. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lokal yang harganya relatif murah. Perusahaan juga sudah terbiasa menerapkan strategi pemasaran untuk menarik perhatian.

Gerai baru Starbucks yang akan buka di observatorium Jogang merupakan kawasan militer. Nantinya, setiap pengunjung yang ingin datang akan diperiksa terlebih dahulu demi keamanan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah masih terjadi. Hal ini menurutnya harus diakui oleh semua pihak.

Dia mengatakan kenyataannya masih banyak kebocoran anggaran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan kolusi masih terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintah di semua tingkatan. Belum lagi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik bermain mata dengan para pejabat.

"Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," ujar Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga mengatakan masih banyak masyarakat di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini akan menjadi perhatiannya sebagai presiden.

"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," pungkas Prabowo.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana memangkas alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500-Rp9.000 per anak.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam acara Market Outlook 2024. Ia mengaku telah diajak berdikusi untuk efisiensi anggaran hingga Rp71 triliun.

Penurunan angka tersebut dipertimbangkan agar pemberian makan siang gratis bisa merata ke semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian program makan siang gratis juga akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran yang sudah disediakan.

"Kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu,” katanya dikutip dari Youtube Mandiri Investasi, Kamis (18/7/2024).

Reaksi Gibran

Sontak pernyataan Heriyanto memicu gelombang komentar dari berbagai pihak.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Kamis (18/7), dikutip dari Antara.

Karena belum pasti, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Pihaknya pun sudah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," pungkasnya.

Anggaran dari Mana?

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Adapun Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Dinilai Cukup Besar

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai sudah sangat besar.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana memangkas alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500-Rp9.000 per anak.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam acara Market Outlook 2024. Ia mengaku telah diajak berdikusi untuk efisiensi anggaran hingga Rp71 triliun.

Penurunan angka tersebut dipertimbangkan agar pemberian makan siang gratis bisa merata ke semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian program makan siang gratis juga akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran yang sudah disediakan.

"Kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu,” katanya dikutip dari Youtube Mandiri Investasi, Kamis (18/7/2024).

Reaksi Gibran

Sontak pernyataan Heriyanto memicu gelombang komentar dari berbagai pihak.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Kamis (18/7), dikutip dari Antara.

Karena belum pasti, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Pihaknya pun sudah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," pungkasnya.

Anggaran dari Mana?

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Adapun Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Dinilai Cukup Besar

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai sudah sangat besar.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana memangkas alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500-Rp9.000 per anak.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam acara Market Outlook 2024. Ia mengaku telah diajak berdikusi untuk efisiensi anggaran hingga Rp71 triliun.

Penurunan angka tersebut dipertimbangkan agar pemberian makan siang gratis bisa merata ke semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian program makan siang gratis juga akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran yang sudah disediakan.

"Kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu,” katanya dikutip dari Youtube Mandiri Investasi, Kamis (18/7/2024).

Reaksi Gibran

Sontak pernyataan Heriyanto memicu gelombang komentar dari berbagai pihak.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Kamis (18/7), dikutip dari Antara.

Karena belum pasti, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Pihaknya pun sudah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," pungkasnya.

Anggaran dari Mana?

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Adapun Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Dinilai Cukup Besar

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai sudah sangat besar.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya