Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto resmi mengemban jabatan sebagai Presiden Periode 2024-2029.

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengakui masih banyak masalah dalam negeri yang perlu diselesaikan. Dirinya menyinggung soal kebocoran anggaran, korupsi dan kolusi yang masih dilakukan oleh banyak pejabat dari berbagai tingkatan.

"Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak, cucu kita," urai Prabowo dalam Pidato Pelantikan Presiden di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Ketua Umum Parta Gerindra ini pun mengajak semua pihak berani untuk mawas diri dan menatap realita yang ada. Ia juga turut mengajak semuanya untuk memperbaiki masalah ini secara bersama-sama demi kebaikan bangsa.

Prabowo mengatakan dampak dari masalah ini masih banyak masyarakat di Indonesia belum menikmati kemerdekaan dan berada di bawah garis kemiskinan.

"Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi, dan tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," ucapnya.

Prabowo menyebut pemimpin seharusnya tidak mudah tersanjung dengan hasil statistik. Dia juga mengatakan pemimpin juga seharusnya tak mudah bangga akan pujian dari negara luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta pemimpin tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambahnya.

Prabowo mengajak semua pihak untuk berani melihat kenyataan. Ia berpesan agar jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menutup mata terhadap tantangan dan penderitaan yang dihadapi masyarakat miskin.

"Mari kita menatap ancaman yang bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut," tegas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri SosialSaifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal mengkaji perluasan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah terancam.

Hal ini menanggapi banyaknya jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta garis kemiskinan terbaru yang mengacu pada ketentuan Bank Dunia (World Bank), yakni sebesar 3,2 dollar AS per kapita per hari dari sebelumnya 1,9 dollar AS.

"Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami meskipun APBN sudah diketok, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran, sasaran-sasaran kita ini. Ya (PHK) itu juga yang termasuk, kita perlu dengan kerjasama dengan Kemenaker," kata Gus Ipul di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Ia mengungkapkan, sebelum memutuskan rencana tersebut, pihaknya perlu bekerja sama dengan kabupaten maupun kota-kota di Indonesia untuk melihat data kemiskinan.

Gus Ipul menyatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memperbarui data penduduk di lapangan.

"Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali. Maka itu kita perlu kerjasama dengan kabupaten, kota tentang dinamika yang terjadi di daerah," kata dia.

Dia menuturkan, banyak hal yang harus dikerjakan Kemensos lebih dulu sebelum mengimplementasikan perluasan bansos bagi kelas menengah.

"Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha untuk melakukan berbagai hal, lewat pusat data dan informasi yang kita miliki untuk mengupdate data kita," ujar Gus Ipul.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Nasib memilukan dijalani Mbah Sarno (84) pejuangveteran warga Dusun Susukan II, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Di masa tuanya dia hidup sebatang kara bahkan tinggal menumpang di lahan milik saudara pada bangunan bekas kandang ayam.

Ditemui iNews di kediamannya, Mbah Sarno tampak masih gagah meski telah lanjut usia. Dia masih kuat, berbicara dengan lancar bahkan punya pendengaran yang baik. Dia mengaku terpaksa menumpang lantaran tidak memiliki opsi lain dengan kondisi keterbatasan ekonomi.

Mbah Sarno menceritakan, dulu ini merupakan pejuang veteran yang mengabdikan hidup dan mati untuk membantu bangsa Indonesia. Namun kondisinya kini bak terlupakan.

Dia mengaku tidak pernah mendapat tunjungan veteran. Sejak 2014, dia mengajukan berkas permohonan veteran namun tidak diterima tanpa diberi tahu alasannya. Kondisi itu membuatnya hanya bisa mengandalkan belas kasihan dari lingkungan tempatnya tinggal.

Selama ini ada yayasan yang berbelas kasihan dengan memberi makan Mbah Sarno 2 kali sehari, yakni siang dan malam. Dia juga mendapat bantuan dari gereja setempat.

"Saya tidak mendapatkan bantuan lainnya dan hanya memiliki BPJS saja," ujarnya, Senin (5/8/2024).

Dia dengan bangga menceritakan kisah heroik dan perjuangannya untuk NKRI. Dia juga pernah mendapat surat tanda penghargaan Satya Lenjana Wira Dharma yang ditandatangani Menteri Loordinator Keamanan dan Pertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersendjata Jenderal AH Nasution pada 26 Maret 1966. Tanda jasa ini menjadi salah satu bukti Mbah Sarno dahulunya merupakan seorang pejuang.

Baca Juga

Serap Aspirasi Veteran, Ketua DPW Partai Perindo Bali: Mereka Harus Kita Perhatikan

"Saya menjadi anggota militer sukarela sejak tahun 1960 sampai 1969. Pertama dimulai tahun 1960 menjadi Darul Islam, tentara Islam Indonesia di Jawa Barat," katanya.

Kemudian kedua dia ikut perang pemberantasan PRRI di Sumatra. Dia juga ikut memberantas Kahar Muzakkar di Sulawasi pada operasi ketiganya.

Kemudian di operasi keempat, dia penugasan ke Irian untuk merebut Irian Barat. Berbagai pengalamannya tersebut ternyata tak cukup membuatnya diakui negara sebagai veteran sehingga kini hidup terlunta-lunta sebatang kara.

"Saya sempat mengajukan diri sebagai calon veteran sebanyak 2 kali sejak 2014, namun tidak pernah berhasil. Rekan seperjuangannya dahulu bisa mendapatkan tunjangan veteran," ucapnya.

Kini Mbah Sarno hanya hidup sebatang kara di usia tua. Dia tinggal menumpang di rumah saudaranya yang berbelas kasihan kepadanya. Untuk menyambung hidup, Mbah Sarno mengaku hanya mengandalkan bantuan makanan dari sebuah yayasan.

Untuk menghabiskan waktu keseharian, Mbah Sarno hanya memiliki radio sebagai tempat hiburan. Tempat tidur pun cuma ala kadarnya. Kondisi ini sudah dilewatinya sejak beberapa tahun terakhir.

Mbah Sarno menceritakan dahulu sempat menikah namun tidak mendapat keturunan. Istrinya sudah meninggal kurang lebih 20 tahun lalu.

Begitulah kisah pilu Mbah Sarno, pejuang veteran yang membantu bangsa Indonesia kini hidup sebatang kara dan berada di garis kemiskinan.

Editor: Donald Karouw

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan strategis pemerintah telah berhasil menjaga ketahanan ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunannya menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

Kepala Badan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 berkurang sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan dengan Maret 2023, sehingga total penduduk miskin menjadi 25,22 juta orang. Ini merupakan angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir.

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023.

Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin berkurang menjadi 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan Bali dan Nusa Tenggara mencatat penurunan tertinggi.

Febrio juga menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur dengan rasio gini, turun menjadi 0,379 pada Maret 2024 dari 0,388 pada Maret 2023. Ini juga merupakan level terendah dalam satu dekade terakhir, dengan penurunan ketimpangan terlihat di perkotaan maupun perdesaan.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 didorong oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, terutama dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

Febrio menambahkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas inflasi guna mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.