KOMPAS.com - Generasi Z dan Y atau Milenial diprediksi akan menjadi lebih miskin dari generasi sebelumnya akibat terjebak doom spending.

Orang-orang dari dua generasi ini sering kali menghabiskan uang untuk bepergian dan membeli pakaian maupun barang-barang mewah, alih-alih menabung.

Di media sosial, kondisi tersebut dinamakan sebagai tren doom spending, yang secara harfiah bermakna "pengeluaran yang sia-sia".

Dilansir dari Psychology Today, doom spending adalah kondisi saat seseorang berbelanja tanpa berpikir untuk menenangkan diri karena pesimis terhadap kondisi ekonomi dan masa depan.

Tidak hanya kesenjangan ekonomi yang kian melebar, perilaku ini juga dapat terjadi ketika seseorang merasa stres dengan hal-hal tertentu, termasuk kekacauan politik dan iklim.

Guna mengatasi stres, mereka pun akhirnya membeli lebih banyak barang untuk mendapatkan kesenangan.

Namun, langkah menghamburkan uang ini justru dapat menjerumuskan Gen Z dan Milenial ke lubang utang.

Gen Z-Milenial terjerat doom spending

Dosen senior keuangan di King’s Business School, London, Inggris, Ylva Baeckstrom mengatakan, praktik doom spending tidaklah sehat dan dapat berakibat fatal.

Saat ini, menurut dia, kaum muda dari Gen Z dan Milineal terus-menerus menerima berita buruk yang membuat mereka merasa seperti kiamat.

"Kaum muda ini kemudian menerjemahkan perasaan buruk itu ke dalam kebiasaan belanja yang buruk," kata dia, seperti dikutip CNBC, Senin (23/9/2024).

Sebagai gambaran, data dalam survei Intuit Credit Karma terhadap lebih dari 1.000 warga Amerika menunjukkan, 96 persen orang merasa khawatir dengan kondisi ekonomi saat ini.

Jajak pendapat pada November 2023 itu mengungkapkan, lebih dari seperempatnya rela mengeluarkan uang untuk mengatasi stres.

Sayangnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat.

Generasi pertama yang akan menjadi lebih miskin

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Warga nampak mengunjungi stand Demak Expo Perumahan di Wisma Halim Demak, Jumat (9/8/2024). (KOMPAS.COM/NUR ZAIDI)

Berdasarkan CNBC’s International Your Money Financial Security Survey, hanya 36,5 persen orang dewasa di seluruh dunia yang merasa lebih baik daripada orangtua mereka secara finansial.

Sementara, 42,8 persen lainnya berpikir mereka sebenarnya memiliki kondisi finansial yang lebih buruk dari orangtuanya.

"Generasi yang tumbuh sekarang adalah generasi pertama yang akan lebih miskin daripada orangtuanya untuk waktu yang sangat lama,” kata Baeckstrom.

Bahkan, dia melanjutkan, sering kali ada perasaan dalam diri Gen Z dan Milenial, mereka mungkin tidak akan pernah dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh orangtua.

Akibatnya, muncul perilaku doom spending yang menciptakan ilusi kendali di dunia yang terasa di luar kendali ini.

"Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Anda jadi tidak punya banyak kendali di masa depan," terang dia.

Sebab, seseorang menjadi tidak memiliki uang untuk masa mendatang karena tak ada tabungan ataupun investasi yang dapat membantu.

Cara mengatasi doom spending

Baeckstrom menekankan pentingnya memahami hubungan dengan uang jika ingin keluar dari perilaku doom spending.

Menurut dia, hubungan manusia dengan uang itu sama halnya hubungan satu orang dengan orang lain.

Hubungan ini dimulai sejak masa anak-anak, dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan oleh keluarganya.

Misalnya, dibesarkan dalam keluarga miskin atau kaya, bagaimana keluarga mengelola uang, atau siapa yang mengendalikannya.

"Jika merasa memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat dan aman dengan uang, Anda dapat membuat penilaian yang baik terhadap sesuatu," kata Baeckstrom.

Sebaliknya, jika merasa tidak aman, maka seseorang akan cenderung tergoda untuk menerapkan perilaku doom spending.

Terpisah, Samantha Rosenberg, salah satu pendiri platform pembangun kekayaan Belong mengatakan, belanja online memperburuk masalah pengeluaran yang tidak masuk akal alias doomspending.

Berbeda, melihat-lihat barang secara langsung dapat membantu mencegah pembelian impulsif yang berujung pada doom spending.

"Titik-titik keputusan tambahan, seperti memilih toko, pergi ke sana, mengevaluasi barang secara langsung, dan kemudian harus mengantre untuk membelinya akan membantu berpikir lebih kritis tentang membeli sesuatu," ujarnya.

Rosenberg juga menyarankan untuk kembali menggunakan uang tunai dibandingkan pembayaran mudah dan praktis seperti melalui mobile banking.

Cara tersebut dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu karena membutuhkan lebih banyak usaha untuk bertransaksi.

Membayar tunai juga akan memunculkan perasaan "sakit", terutama ketika menyerahkan uang secara langsung ke pedagang.

"Metode ini (pembayaran nontunai) mengabaikan emosi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pembelian. Mereka juga menghilangkan rasa sakit karena harus membayar,” kata Rosenberg.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bisa berbangga hati karena pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi Covid-19 membuatnya kembali masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Namun, dampak pandemi masing merongrong negeri, terlihat dari terus meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin.

Juli 2023 lalu, Bank Dunia (World Bank) merilis laporan bahwa gross national income per kapita Indonesia pada 2022 mencapai US$4.580, naik 9,8% dari 2021 sebesar US$4.170. Capaian itu berada di atas ambang batas klasifikasi UMIC 2022 yakni US$4.466, sehingga Indonesia kembali termasuk sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Pemerintah menilai bahwa kembalinya Indonesia ke kelompok upper middle income country tidak lepas dari efektivitas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan mengaitkannya dengan hilirisasi sumber daya alam yang digadang-gadang berperan dalam kenaikan ekspor.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit pada tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu yang merespons terbitnya laporan World Bank itu, Senin (3/7/2023).

Namun demikian, titel negara berpendapatan menengah atas tidak lantas membuat Indonesia meningkatkan batas garis kemiskinannya. Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan US$1,9 purchasing power parity (PPP), yang berarti penduduk dengan penghasilan sehari tidak mencapai US$1,9 PPP termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

World Bank telah memperbarui definisi penduduk miskin dengan menetapkan garis kemiskinan internasional di US$3,2 PPP. Kenaikan itu dinilai dapat mendorong fokus negara-negara dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi, tidak terkecuali bagi Indonesia.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya belum mengubah tolok ukur kemiskinan agar dapat membandingkan historis data dengan indikator yang sama.

"[Indikator] kemiskinan ekstrem kita masih pakai yang 1,9, kan biar bisa membandingkan sama data sebelumnya, supaya apple to apple kita lihat historisnya sama," ujar Amalia usai konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta pada Jumat (30/8/2024).

Dia tidak berbicara banyak saat ditanya apakah akan terdapat penyesuaian metode pengukuran garis kemiskinan agar sesuai dengan tolok ukur terbaru dari Bank Dunia.

"Nanti kita bicarakan lagi, ini kan masih proses," ujarnya.

Pada 2024, garis kemiskinan ekstrem setara dengan Rp11.924 per kapita per hari atau setara Rp362.692 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan adalah Rp582.932 per kapita per bulan—terdapat selisih Rp220.240 dengan batas kemiskinan ekstrem.

Perubahan garis kemiskinan ekstrem akan memengaruhi batas perhitungan kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga apabila standar baru itu diberlakukan, bukan tidak mungkin orang-orang yang tercatat menjadi penduduk miskin dan miskin ekstrem bisa bertambah.

*GK adalah garis kemiskinan. Angka di atas adalah pengeluaran per kapita per bulan dalam rupiah

Terdapat pula kemungkinan jumlah kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) bertambah, karena saat ini saja terdapat tren 'turun kasta' penduduk Indonesia dari kelas menengah (middle class) menjadi aspiring middle class.

Batas kelompok kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran Rp2.040.262 per kapita per bulan. Pada 2019, tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia, tetapi kini jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah hilang selama 2019—2024, indikasinya karena mereka turun ke kelompok menuju kelas menengah. Bertambahnya kelompok rentan miskin memang mengindikasikan banyaknya penduduk yang naik keluar dari batas kemiskinan, tetapi ada pula kemungkinan kelompok aspiring middle class yang turun menjadi rentan miskin karena tekanan ekonomi.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," ujar Amalia.

Rentan Turun Kelas

Amalia mengungkap bahwa ada tekanan tertentu kelompok kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan malah rentan untuk turun menjadi aspiring middle class. Pasalnya, berdasarkan median pengeluaran, kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

Nilai tengah atau median pengeluaran kelas menengah tercatat di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan. Mereka harus meningkatkan pengeluaran per kapita hingga Rp7,06 juta untuk 'naik kelas', tetapi mereka hanya berjarak Rp806.178 dari batas bawah yang mengancamnya 'turun kelas'.

"Ini memang relatif rentan kalau ada guncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," ujar Amalia.

Pengajar senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Chatib Basri menilai bahwa kerentanan kelas menengah dan turunnya jumlah mereka dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kondisi lapangan kerja, yakni semakin banyaknya sektor informal.

Chatib merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, bahwa dalam periode 2019—2024 sebagian besar tenaga kerja diserap oleh sektor informal. Serapan tenaga kerja sektor formal terus berkurang dari periode 2014—2019 dan 2009—2014.

"Hal ini menjelaskan mengapa porsi kelas menengah turun dan aspiring middle class naik, karena lapangan kerja yang tercipta lebih banyak sektor informal yang umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibanding sektor formal," tulis Chatib dalam cuitannya, Jumat (30/8/2024).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet turut melihat turunnya kelas menengah menjadi aspiring middle class akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum.

Agregasi dan penurunan itu disebabkan faktor penyesuaian konsumsi, termasuk di dalamnya konsumsi untuk wisata maupun yang bersifat barang wajib seperti terlihat dalam penjualan ritel.

Sederhananya, menurut Yusuf, ketika kelompok kelas menengah mengalami penurunan dan melakukan penyesuaian konsumsi akan tercermin dari permintaan terhadap kredit konsumsi perbankan yang mengalami penurunan.

"Penurunan permintaan kredit sedikit banyak juga akan ikut mempengaruhi kinerja di sektor keuangan," ujar Yusuf, Jumat (30/8/2024).

Penyesuaian konsumsi kelas menengah juga akan ikut memengaruhi penjualan ritel secara umum. Misalnya, semula pertumbuhan penjualan ritel di atas 5%, tetapi dengan adanya penyesuaian konsumsi maka pertumbuhan penjualan melaju ke bawah 5%.

"Jadi pada dasarnya kelas menengah ini punya posisi yang strategis terutama jika Indonesia ingin beranjak atau naik kelas ke kategori negara yang lebih maju," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya tekanan tertentu kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan berada dalam kerentanan untuk turun kelas ke kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan menurut median pengeluaran, penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

"Artinya begini, karena dia kelompok kelas menengah ini paling banyak posisinya di sekitar batas bawah," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Per 2024, BPS mengkategorikan kelas menengah dengan pengeluaran di atas Rp2.040.262 per kapita per bulan hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Sementara nilai median atau nilai tengah dari urutan data pengeluaran tersebut, berada di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan.

Alhasil, mayoritas kelas menengah memiliki pengeluaran di sekitaran Rp2.846.440 per kapita per bulan. Hanya terpaut Rp806.178 dari batas bawah pengelompokkan.

Kelas menengah perlu meningkatkan pengeluaran per kapitanya hingga Rp7,06 juta untuk dapat naik ke kelas atas. Hal yang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Hal tersebut, lanjut Amalia, menandakan bahwa kelas menengah amat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya.

"Ini memang relatif rentan kalau ada goncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," jelasnya.

Pada dasarnya, BPS mencatat prioritas pengeluaran bagi kelas menengah terdapat tiga kelompok. Pertama,makanan yang proporsinya mencakup 41,67% dari total pengeluaran.

Kedua, perumahan yang pada 2024 proporsinya sebesar 28,52% atau naik tipis dari posisi 27,8% pada 2019.

Ketiga, kelas menengah memprioritaskan pengeluaran pada barang jasa lainnya yang proporsinya sebesar 6,48%.

Sementara jumlah masyarakat kelas menengah tercatat sebanyak 47,85 juta orang atau mencakup 17,13% dari total penduduk Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori yang lebih rendah.

Amalia menjelaskan, penurunan jumlah kelas menengah ini merupakan salah satu efek jangka panjang atauscarring effectdari pandemi Covid-19. "Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13," kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Rabu, 28 Agustus 2024.

Penurunan ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategoriaspiring middle classatau kelompok yang sedang menuju kelas menengah. Mereka ini adalah kelompok yang berada di antara kelas rentan miskin dan kelas menengah.

Data BPS menunjukkan pada 2024, sebanyak 137,5 juta orang atau 49,22 persen dari total penduduk masuk dalam kategori ini. "Yang 137,5 juta ini sebenarnya bisa kemudian di-upgrade, untuk mudah untuk di-upgrademenjadi kelas menengah," jelas Amalia.

Namun, Amalia memperingatkan banyak dari penduduk kelas menengah saat ini berada di ambang batas bawah kelompok mereka, dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp 2,04 juta per kapita per bulan. "Sehingga ada kerentanan kalau nanti terganggu, dia masuk kembali keaspiring middle class," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat ini sempat meminta klarifikasi perihal definisi dan kriteria yang digunakan BPS untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Amalia mengatakan BPS menggunakan kriteria Bank Dunia untuk menentukan kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Sementara,aspiring middle classmemiliki pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan.

Data yang dipaparkan Amalia menunjukkan penurunan yang signifikan pada jumlah kelas menengah, yang awalnya 57,33 juta orang (21,45 persen) pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Sebaliknya, kelompokaspiring middle classmeningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,5 juta orang pada 2024.

Data lain memperlihatkan kriteria pengelompokan kelas berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Untuk 2024, mereka yang tergolong kelas menengah memiliki pengeluaran antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta, sedangkan aspiring middle class berada di antara Rp874.398 hingga Rp2,04 juta per kapita per bulan. Kriteria ini menunjukkan banyak orang di kelas menengah berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi turun ke kelompok yang lebih rendah jika terjadi guncangan ekonomi.

Amalia juga merinci kelas menengah di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor jasa (57 persen), diikuti oleh sektor industri (22,98 persen) dan pertanian (19,97 persen).

Perubahan dalam pola pengeluaran kelas menengah juga menjadi sorotan dalam pemaparan Amalia. Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran kelas menengah. Dulu, sekitar 45,53 persen pengeluaran kelas menengah ditujukan untuk makanan dan minuman, tetapi sekarang angkanya turun menjadi 41,67 persen.

Sementara itu, pengeluaran untuk perumahan juga mengalami penurunan dari lebih dari 32 persen menjadi sekitar 28,5 persen. Sebaliknya, ada peningkatan pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya, termasuk kebutuhan pesta yang naik dari 0,75 persen menjadi 3,18 persen, serta hiburan yang mulai menebal menjadi 0,38 persen. "Secara umum, prioritas pengeluaran kelas menengah saat ini adalah makanan, perumahan, dan barang jasa lainnya,” kata Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.