BANDUNG, iNews.id - Massa gabungan serikat pekerja di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/9/2024). 

Mereka menuntut Penjabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Machmudin menetapkan kenaikan upah bagi pekerja yang baru 1 tahun bekerja. 

Selain itu, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun, dan PP Nomor 51 2023. Mereka menilai potongan dana dan peraturan pemerintah itu membuat buruh semakin menderita.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, aksi buruh dilakukan di tiga tempat. Selain di Gedung Sate, juga rumah dinas Gubernur Jabar dan kantor Disnakertrans Jawa Barat. 

Mereka akan melakukan aksi selama tiga hari sejak Senin (23/9/2024) hingga Rabu (25/9/2024). Buruh menyuarakan tiga aspirasi itu karena krusial.

"Hari ini teman-teman serikat pekerja, serikat buruh melakukan aksi di tiga titik pertama di Gedung Sate, kedua rumah dinas gubernur pakuan dan ketiga di disnaker," kata Roy di Gedung Sate, Senin (23/9/2024).

Roy menyatakan, tuntutan yang disampaikan ke pemerintah, terkait upah pekerja satu tahun atau lebih. Surat keputusan terkait hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ujar Roy, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan tersebut bakal disahkan pemerintah tahun ini dengan bentuk peraturan pemerintah.

Buruh juga menolak PP Nomor 51 tahun 2023 yang sebagai acuan penetapan upah minimum 2025. Jika PP tersebut masih digunakan, kenaikan upah minimum akan sama dengan 2024.

"Apabila formula masih digunakan maka untuk tahun 2025 hampir sama kenaikan (upah) dengan tahun 2024 yaitu 0,1, 0,3 dan akan ada yang naik di bawah Rp 10 ribu," ujar Roy.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, tutur Roy, harus mengeluarkan peraturan tentang klaster ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum kembali ke survei pasar dan kebutuhan kerja buruh.

"Kalau hitungan kami pakai PP 51 paling rendah Rp10.000, paling tinggi Rp90.000 per bulan. Itu pun bukan pusat-pusat industri, tapi kaya Kota Bekasi dan Depok," tutur dia.

Di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, naik di bawah Rp50.000.  Pembahasan upah minimum 2025 akan dilakukan November 2024

"Bulan depan rapat di dewan pengupahan kabupaten kota, November masuk ke provinsi sebelun dilakukan rapat ada perubahan regulasi supaya tidak naiknya seperti dulu," ucap Roy.

Menurut Roy, kenaikan upah minimum 2025 ideal 8 hingga 10 persen. massa buruh akan melakukan aksi demonstrasi lebih besar jika pemerintah tidak menggubris tiga tuntutan buruh itu.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Bey Machmudin bersama para tokoh masyarakat konvoi menggunakan motor listrik dalam acara Electric Vehicle Fun Carnival di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung.

EV Fun Carnival mengisi perhelatan West Java Festival (WJF) 2024. Konvoi EV Fun Carnival diikuti sekitar 150 motor listrik, bertujuan untuk menstimulasi masyarakat agar beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (bensin, solar) ke kendaraan berbasis baterai (listrik).

Menurut Penjabat Gubernur, EV Fun Carnival akan menjadi cikal bakal pemberlakukan kendaraan bebas emisi di Gedung Sate pada hari-hari tertentu.

"Mulai minggu depan Gedung Sate kami ubah menjadi zona bebas emisi. Semua kendaraan bebas emisi boleh masuk, termasuk sepeda biasa, sepeda listrik, motor listrik, dan mobil listrik. Ini akan berlaku hari Kamis dan Jumat setiap minggu,” ungkap Bey Machmudin dikutip Minggu (25/8/2024).

Pada EV Fun Carnival, Penjabat Gubernur memberikan penghargaan kepada instansi dan badan usaha yang berkomitmen terhadap penguatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Masyarakat juga bisa menemukan bengkel konversi kendaraan bahan bakar fosil ke listrik yang dikelola SMK Negeri 8 Bandung.

Selain kendaraan listrik, WJF juga mempromosikan penggunaan kompor listrik di Samara 2024, ajang perlombaan para juru masak kepala daerah di Jabar.

WJF menggaungkan kendaraan listrik dan kompor listrik guna mendukung upaya global mengurangi emisi karbon dan pencemaran udara.