Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak 5 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia berencana melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan pada awalnya permintaan kenaikan upah minimal hingga 8-10% ini dilakukan seiring dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di mana keputusan MK itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan, yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegas Said dalam konferensi pers yang diadakan secara online pada Senin (4/11/2024).

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucapnya lagi.

Lebih lanjut, Said berpendapat kenaikan upah hingga 10% ini dapat secara langsung mendorong daya beli masyarakat yang saat ini sedang lesu. Dorongan ini kemudian dapat menumbuhkan tingkat konsumsi masyarakat hingga Rp 200 triliun, yang kemudian turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau upah naik 1,57%, konsumsi (naik) cuma sekitar Rp 26 triliun. Kalau upah naik sekitar 8,7%, konsumsi sekitar Rp 188 triliun naiknya. Kalau upah naik sampai 10%, konsumsi lebih dari Rp 200 triliun naiknya," jelasnya.

"Upah minimum naik, purchasing power naik, daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Kami ada penelitiannya, penelitian sangat-sangat ilmiah," terang Said lagi.

Atas dasar peningkatan ekonomi inilah para buruh tetap meminta kenaikan upah minimal hingga 8-10%. Bahkan bos partai buruh ini mengaku pihaknya siap berdebat dengan para Menteri dan pihak lainnya terkait perhitungan tersebut.

"Siap berdebat, sekalipun dengan Menko Perekonomian dan Menteri terakhir. Siap kami berdebat. Tim ekonomi partai buruh dan serikat-serikat buruh yang independen, ekonom yang independen, siap berdebat dengan data-data dan fakta-fakta," tegasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah 8-10 persen, menyalakan flare warna-warni di depan Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa buruh mulai menyalakan flare pada pukul 13.10 WIB. Mereka juga berusaha mendorong gerbang besi yang dijaga polisi.

Sembari menyalakan flare berwarna kuning, hijau, dan biru, massa buruh menyuarakan tuntutannya agar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memerhatikan upah buruh.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus dilanjutkan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta, Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, lalu lintas yang tersendat masih terlihat di depan Balai Kota. Dari empat lajur di Jalan Merdeka Selatan, hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan.

Lalu lintas ke arah Gambir juga terjadi kemacetan serupa disebabkan banyak kendaraan para buruh yang parkir di bahu jalan.

Sejumlah polisi yang ada di lokasi bertugas mengatur lalu lintas dan berjaga agar tidak terjadi kerusuhan di depan Balai Kota.

Buruh berencana mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah tidak direalisasikan. Buruh menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," terang Said Iqbal di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%. "Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Adapun aksi mogok direncanakan berlangsung pada pertengahan atau akhir bulan November. Said Iqbal menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti 11-12 November dan atau 25-26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya," tutup Said.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal curhat soal kenaikan upah buruh yang kurang sesuai dengan kondisi perekonomian. Menurutnya, perekonomian saat ini sangat mempersulit kelas menengah bawah dan memberi perlindungan kepada pemodal.

Said Iqbal menilai upah sebenarnya tidak mengalami kenaikan dan justru buruhlah yang nombok karena inflasi. Ia berharap Prabowo mengabulkan permintaan kenaikan upah minimal 8-10%.

"Mudah-mudahan, memang sekarang kan Pak Presiden dan Kabinet sedang di Magelang, disiarkan antara pidato kenegaraan Presiden, berbeda dengan kebijakan di lapangan. Orang nombok, masa kita kerja nombok, gaji kita nombok bayar barang, mana ada di dunia seperti ini. Krisis nggak, ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong kelas ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto," tambah dia.

Tahun lalu, kata dia, upah hanya naik 1,58% sementara inflasi tercatat sebesar 2,8%. Dengan asumsi tersebut artinya buruh nombok hingga 1,3%.

"Tahun lalu hanya naik 1,58% padahal inflasi 2,8%. Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang. Naik upah 1,58 %, tapi nombok berarti 1,3%. Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini. Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tegasnya.

Ia membandingkan nasib buruh dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri yang upahnya naik hingga 8%. Adapun buruh berencana melakukan aksi mogok nasional jika tuntutan mereka tidak didengar.

"Nanti 11-12 November dan atau 25-26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya," tutupnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan Pemerintah sebaiknya fokus memaksimalkan utilisasi industri dalam negeri dan memperbaiki daya beli masyarakat, sebelum melayangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Sebagai informasi, pengumuman UMP 2025 akan diumumkan pada 24 November 2024 mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan belum memutuskan adanya kenaikan atau tidak.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono menegaskan saat ini pelaku usaha berada dalam mode bertahan alias survival. Produsen di hilir bahkan sudah mengurangi utilisasi mendekati porsi 50%. Fajar menilai wacana kenaikan UMP 2025 seharusnya bukan menjadi prioritas yang diambil Pemerintah di kondisi bisnis yang sulit saat ini.

"Kami tidak mau menyebut hal itu membebani, namun sebaiknya Pemerintah mengatasi banjir produk impor dan tingkatkan utilisasi industri dalam negeri terlebih dulu. Jika menaikkan UMP, maka struktur cost atau harga jual akan menjadi lebih malah dan kami semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang harganya lebih rendah," papar Fajar saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (24/10).

Fajar melanjutkan, perubahan struktur cost tersebut dibebankan ke harga jual yang mau tidak mau menjadi lebih mahal. Dengan harga yang ada saat ini, bahkan pelaku bisnis tidak bisa bersaing dengan produk impor sehingga kenaikan UMP tersebut secara tidak langsung juga semakin menggerus margin pendapatan.

Dia menambahkan, sebaiknya Pemerintah membantu pelaku bisnis menaikkan utilisasi produksi dengan mengatur impor sehingga permintaan yang ada di dalam negeri, dipenuhi oleh suplier dalam negeri.

Dengan menaikkan utilisasi produksi, maka akan menaikkan pendapatan pekerja melalui lembur, uang makan dan lainnya. Dengan demikian, hal tersebut tidak dibebankan pada kenaikan harga jual.

"Kalau utilisasi dalam negeri naik, maka tenaga kerja akan bertambah banyak, jika tenaga kerja tambah banyak, maka penerima gaji pokok dapat tambahan lembur dan pendapatan naik. Hal ini juga yang akan menaikkan daya beli masyarakat," ucapnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyuarakan aksi mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimal 8-10% tidak dikabulkan. Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun aksi mogok nasional rencananya diikuti oleh 5 juta buruh.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%.

"Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Simak Video: Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah 8-10%

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya memenuhi area Patung Kuda, Jakarta, menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025 hingga pencabutan UU Cipta Kerja.

Meski hujan mengguyur, serikat pekerja uang kompak mengenakan kaos berwarna hitam dan merah tetap bergerak menuju ruas Patung Kuda, Jakarta. Namun tak lama kemudian, hujan mereda.

Berdasarkan pantauan Bisnis, bendera KSPI hingga Partai Buruh mewarnai area Patung Kuda. Para buruh juga membawa spanduk yang memuat tuntutan dalam aksi demo ini.

Terlihat, para buruh membawa spanduk bertuliskan cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Para buruh juga mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Hari ini KSPI bersama partai buruh menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah yang layak 8–10% mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Presiden baru, Prabowo Subianto,” demikian orasi yang disampaikan.

Dalam orasinya, para buruh juga sepakat akan melakukan mogok nasional pada November 2024.

“Bahkan nanti sampai akhir Oktober kita akan demo terus-menerus di kantor bupati,” tuturnya.

Para buruh juga menggemakan “Hidup buruh, hidup buruh, rakyat Indonesia sejahtera” di sepanjang ruas Patung Kuda.

Sebelumnya, terpantau satu rombongan partai buruh baru mendatangi kawasan sekitar Monas pada pukul 09.37 WIB.

Beberapa menit kemudian, ruas jalan di Patung Kuda, tepatnya di depan Gedung Indosat ditutup dan dialihkan menuju Balai Kota. Rombongan berikutnya juga memasuki kawasan sekitaran Monas.

Sederet polisi terpantau merapatkan barisan di area Bundaran Monas dan Patung Kuda.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Pasalnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Angka ini lebih rendah dari inflasi 2,8%. “Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan,” ujarnya.

Di samping menuntut kenaikan upah, demo ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

Ribuan buruh hari ini menggelar massa aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10:00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah unjuk rasa, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besok (24/10) di depan Istana Negara. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh akan membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Lebih lanjut, aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10:00 WIB. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Simak Video: Said Iqbal: Upah Ideal Buruh di Jakarta Rp 7 Juta

[Gambas:Video 20detik]