Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum genap satu minggu menjabat, Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan pada 24 Oktober 2024. Di mana, Indonesia menyatakan akan bergabung dalam aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS tersebut semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

"Padahal tanpa BRICS dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Bhima mencatat, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam sembilan tahun terakhir, dari US$ 29,2 miliar pada 2015 menjadi US$ 62,1 miliar pada 2023.

Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023.

Selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerjasama bilateral dengan China, menurut Bhima proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Hl ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama.

"Ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh," ungkapnya.

Bhima menambahkan di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Keinginan ini dikemukakan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10).

Namun, banyak sejumlah pihak yang mempertanyakan, apa urgensi pemerintah bergabung dengan BRICS, dan apakah akan mengganggu proses aksesi Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)?

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, OECD dan BRICS bukanlah blok yang ‘kaku’, masing-masing anggota tetap bebas melakukan Kerjasama dengan organisasi manapun dan dengan negara manapun.

“Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih,” tutur Wija dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Ia membeberkan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, yang mana beberapa negara barat mendominasi ekonomi dunia termasuk terkait dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter, juga mata uang dollar AS yang menjadi mata uang cadangan dunia. Selain itu, World Trade Organization (WTO) yang menjadi wadah.

Sementara itu, BRICS menginginkan adanya terobosan dari yang paling ekstrim yaitu dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dollar AS, seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

“Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca conflict Ukraina, banyak negara pun bertanya-tanya, jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka,” ungkapnya.

Disamping itu, BRICS juga menginginkan adanya kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, yang idenya dimotori salah satunya oleh India.

Nah, sekalipun akhirnya Indonesia memilih untuk bergabung dengan BRICS, Wija menilai, idealnya Indonesia menjadi bagian yang moderat, mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dollar AS.

Wija membeberkan, sistem moneter saat ini, yang mana dollar AS mewakili lebih dari 90% menyimpan dan mata uang perdagangan dunia, cenderung tidak sehat. Mengingat Amerika Serikat cenderung meng-abuse posisi tersebut dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh bank note yang mereka terbitkan.

“Idealnya dolar AS akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif, agar otoritas moneter dan pemerintah AS lebih berhati-hati mengelola ekonominya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait proses aksesi Indonesia menjadi bagian dari OECD, Wija juga mendukung penuh keputusan tersebut.

Meski begitu, Ia menilai unsur status quo OECD masih sangat kental. Misalnya untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi kriteria yang disusun dengan nilai-nilai dan parameter dengan pemikiran yang sangat kebarat-baratan.

Menurutnya, terdapat kesan ada pihak yang superior dan inferior. Sehingga, pada era dunia yang makin multipolar, hal seperti ini harus perlahan dihilangkan.

Disamping itu, Ia juga menilai, untuk menjadi anggota OECD, Indonesia harus berjuang keras untuk dapat memenuhi kriteria yang harus dipenuhi, yang sebenarnya tidak relevan bagi Indonesia.

Sebagai contoh sudah hampir 10 tahun membahas European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) dengan EU, tetapi belum ada progress yang berarti hingga saat ini. Menurutnya selalu muncul isu yang terkesan dicari-cari.

Sementara diskusi EU dengan negara lain seperti India, Thailand dan Vietnam terkesan lancar-lancar saja prosesnya.

“Dengan USA, kita saat ini hanya mempunyai Preferential Trade Agreement (PTA) yang sangat terbatas, padahal kita perlu FTA yang komprehensif, sehingga produk kita bisa masuk ke pasar Amerika Serikat, sama dengan posisi negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam,” terangnya.

Meski begitu, Wija menilai, skenario paling tepat adalah bergabung dengan keduanya, yakni dengan BRICS dan OECD. Hal serupa dilakukan oleh Turki dan Thailand. Turki adalah anggota OECD, dan sekaligus mendaftar anggota BRICS.

Skenario kedua, pemerintah bisa memilih untuk bergabung hanya dengan salah satunya saja, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok yang lebih menghargai posisi Indonesia.

“Namun apapun situasinya, langkah yang diambil oleh Pemerintah Prabowo perlu di apresiasi. Ini langkah tegas, berani, dan decisive. Mendongkrak profile international kita, serta meningkatkan posisi tawar kita dihadapan kelompok OECD maupun BRICS,” tandasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutkan satu kunci utama untuk meredakan ketegangan regional.

Melansir Reuters yang mengutip Xinhua pada Rabu (23/10/2024), Xi menilai, gencatan senjata dini dan berakhirnya perang di Gaza adalah kunci untuk meredakan ketegangan regional.

Hal tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di KTT BRICS di Rusia.

Komentar tersebut disampaikan pada saat negara-negara di seluruh dunia menyerukan gencatan senjata di Gaza. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mendorong penghentian pertempuran di Gaza dan solusi diplomatik untuk konflik di Lebanon pada hari Rabu.

Xi juga mengatakan Tiongkok akan terus mengembangkan kerja sama yang bersahabat dengan Iran meskipun ada perubahan situasi internasional dan regional, lapor Xinhua.

Menurut Xi, Iran adalah negara dengan pengaruh regional dan internasional yang penting dan merupakan teman dan mitra baik Tiongkok.

Pihak Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasional, terus memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya sendiri, serta meningkatkan dan memperdalam hubungan bertetangga baik dan bersahabat dengan negara-negara tetangga, imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Tiongkok Xi dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara negara mereka dan menyelesaikan perbedaan.

Reuters melaporkan, pertemuan antara Xi dan Modi, yang tidak mengadakan pembicaraan formal selama lima tahun, merupakan salah satu sorotan dari pertemuan puncak BRICS.

Hanya dua hari setelah New Delhi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan pertikaian militer selama empat tahun di perbatasan Himalaya yang disengketakan, Xi memberi tahu Modi bahwa mereka harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama serta mengelola perbedaan secara efektif.

Tonton:Putin Raih Kemenangan di BRICS, Pertontonkan Hubungan Harmonis Langka Xi dan Modi

"Merupakan kepentingan mendasar kedua negara dan rakyat bagi Tiongkok dan India untuk memahami dengan benar tren sejarah dan arah perkembangan hubungan mereka," kata Xi, seperti dilansir CCTV.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024), komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara Brics dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal,” demikian tulis deklarasi tersebut.

Dorongan penggunaan mata uang lokal ini mengikuti Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS (BCBPI), yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan meminimalkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota.

Sebelumnya, Rusia Vladimir Putin menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia.

Seruan ini diungkapkan dalam pidato pembukaan KTT pada Selasa (22/10/2024). Penggunaan mata uang bersama ini bertujuan untuk mencegah AS menggunakan dolar sebagai senjata politik.

“Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar bagi mereka yang melakukan hal ini,” ungkap Putin seperti dilansir The Guardian, Kamis (24/10/2024).

Putin mengatakan bahwa hampir 95% perdagangan antara Rusia dan China sekarang dilakukan dalam rubel dan yuan.

Para pemimpin negara BRICS lainnya mendukung penciptaan sistem pembayaran lintas batas bersama. Hal ini akan membantu negara-negara BRICS melakukan perdagangan satu sama lain, melewati sistem keuangan global yang didominasi dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dalam pidatonya di KTT BRICS dikutip dari Anadolu, Kamis (24/10/2024).

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Sisi mengatakan Mesir ingin meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota BRICS untuk mengatasi tantangan internasional bersama seperti kemiskinan, perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Mesir merupakan satu dari empat negara yang resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS pada Januari lalu.

KTT tersebut dihadiri oleh 22 kepala negara dan enam kepala organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

KTT tiga hari ini dihadiri oleh anggota lama Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – yang menjadi asal muasal nama kelompok tersebut – serta anggota baru-baru ini yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, dan UEA.

Sebelumnya, Rusia Vladimir Putin menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia.

Seruan ini diungkapkan dalam pidato pembukaan KTT pada Selasa (22/10/2024). Penggunaan mata uang bersama ini bertujuan untuk mencegah AS menggunakan dolar sebagai senjata politik.

“Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar bagi mereka yang melakukan hal ini,” ungkap Putin seperti dilansir The Guardian, Kamis (24/10/2024).

Putin mengatakan bahwa hampir 95% perdagangan antara Rusia dan China sekarang dilakukan dalam rubel dan yuan.

Para pemimpin negara BRICS lainnya mendukung penciptaan sistem pembayaran lintas batas bersama. Hal ini akan membantu negara-negara BRICS melakukan perdagangan satu sama lain, melewati sistem keuangan global yang didominasi dolar AS.

Melansir Reuters, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang ikut serta dalam KTT BRICS melalui konferensi video setelah mengalami cedera kepala pada akhir pekan, mengatakan bahwa sudah waktunya bagi negara-negara BRICS untuk menciptakan metode pembayaran alternatif.

Dia menambahkan bahwa New Development Bank (NDB) yang dibentuk kelompok tersebut dirancang sebagai alternatif terhadap apa yang disebutnya sebagai institusi Bretton Woods yang gagal seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa dia menyambut baik langkah-langkah integrasi keuangan negara-negara BRICS. Presiden China, Xi Jinping, mendesak negara-negara BRICS untuk memperdalam kerja sama keuangan dan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 22-24 Oktober 2024 di Kota Kazan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Rusia ingin menunjukkan meningkatnya pengaruh dunia non-Barat di tengah desakan dari negara anggota BRICS seperti China, India, Brasil, dan dunia Arab terhadap Presiden Vladimir Putin untuk menemukan cara mengakhiri perang di Ukraina.

Putin, yang dianggap oleh negara-negara Barat sebagai penjahat perang, mengatakan kepada wartawan dari negara-negara BRICS bahwa "BRICS tidak menentang siapa pun", dan pergeseran pendorong pertumbuhan global hanyalah sebuah fakta.

“Ini adalah perkumpulan negara-negara yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama, visi pembangunan bersama, dan yang paling penting, prinsip mempertimbangkan kepentingan satu sama lain,” ujarnya.

KTT BRICS berlangsung ketika para pemimpin keuangan global berkumpul di Washington di tengah perang di Timur Tengah dan juga di Ukraina, perekonomian China yang lesu, dan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu perang dagang baru.

Putin, yang memerintahkan pasukannya masuk ke Ukraina pada 2022 setelah delapan tahun pertempuran di Ukraina timur, dihujani pertanyaan oleh wartawan BRICS tentang prospek gencatan senjata di Ukraina.

Merespons pertanyaan tersebut, jawaban Putin adalah pihaknya tidak akan menyerahkan empat wilayah di Ukraina timur yang dikatakannya kini menjadi bagian dari Rusia, meskipun sebagian wilayah tersebut masih berada di luar kendalinya. Dia juga mengatakan Rusia ingin kepentingan keamanan jangka panjangnya ikut diperhitungkan di Eropa.

Dua sumber Rusia mengatakan, meski ada peningkatan pembicaraan di Moskow mengenai kemungkinan perjanjian gencatan senjata, namun belum ada yang konkrit. Selain itu, perhatian dunia juga tertuju pada hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar 5 November 2024 mendatang.

Rusia kini telah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang direbut dan dianeksasi secara sepihak pada 2014. Rusia juga telah menguasai sekitar 80% wilayah Donbas yang merupakan zona batubara dan baja yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk serta lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Putin mengatakan barat kini menyadari bahwa Rusia akan menang, namun dia terbuka untuk melakukan pembicaraan berdasarkan rancangan perjanjian gencatan senjata yang dicapai di Istanbul pada April 2022.

Menjelang KTT BRICS, Putin bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk pembicaraan informal yang berlangsung hingga tengah malam di kediamannya di Novo-Ogaryovo di luar Moskow.

Putin memuji Sheikh Mohammed dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang tidak akan menghadiri pertemuan puncak di Kazan, atas upaya mediasi mereka mengenai Ukraina.

“Saya yakinkan Anda bahwa kami akan terus berupaya ke arah ini. Kami siap melakukan segala upaya untuk menyelesaikan krisis dan demi kepentingan perdamaian, demi kepentingan kedua belah pihak," kata Sheikh Mohammed kepada Putin.

Presiden China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir, meskipun Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya mengikuti saran medis untuk sementara waktu menghindari penerbangan jarak jauh setelah cedera kepala di rumah yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

Akronim BRIC diciptakan pada tahun 2001 oleh kepala ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian yang menggarisbawahi potensi pertumbuhan besar-besaran di Brasil, Rusia, India, dan China pada abad ini.

Rusia, India, dan China mulai bertemu secara lebih formal, yang pada akhirnya diikuti oleh Brasil, lalu Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi belum bergabung secara resmi.

Adapun, kelompok BRICS kini menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli. Meski demikian, China tercatat menyumbang lebih dari separuh kekuatan ekonomi kelompok BRICS.

Pangsa BRICS terhadap PDB global diperkirakan akan meningkat menjadi 37% pada akhir dekade ini, sementara pangsa negara-negara Barat yang termasuk dalam G7 akan turun menjadi sekitar 28% dari 30% pada tahun ini, menurut data dari International Monetary Fund (IMF).

Rusia berupaya meyakinkan negara-negara BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang kebal terhadap sanksi Barat.

Namun perpecahan terjadi di dalam BRICS. China dan India, pembeli terbesar minyak Rusia, memiliki hubungan yang sulit, sementara hanya ada sedikit rasa kehilangan antara negara-negara Arab dan Iran.