Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan kondisi geografis Indonesia yang terjal menjadi penyebab penetrasi internet tetap di Tanah Air belum merata.

Wilayah terjal membuat ongkos penggelaran menjadi mahal yang kemudian berdampak margin yang dibukukan pemain internet tetap.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa mahalnya infrastruktur itu diakui oleh 30% pemain internet service provider (ISP), sebagaimana survei yang dilakukan APJII.

“Jadi infrastruktur yang harganya tinggi ini masih menjadi masalah di dalam pemerataan internet di Indonesia,” kata Zulfadly dalam acara The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Zulfadly mengakui bahwa letak geografis Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang berimbas pada mahalnya harga infrastruktur dalam pemerataan internet di Tanah Air.

“Nah, karena kompleksnya tingkat kesulitan itu sehingga harganya cenderung tinggi, ini yang harus bagaimana kita upayakan supaya infrastruktur tidak menjadi hambatan dalam penetrasi internet di Indonesia,” tuturnya.

Terlebih, Zulfadly menyampaikan bahwa penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 79,5%. Ini artinya, sudah ada 221 juta penduduk Indonesia yang melek internet dari total populasi sekitar 275 juta.

Berdasarkan Survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII menunjukkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia masih didominasi dari daerah perkotaan (urban) sebesar 82,18% dengan kontribusi mencapai 69,49%. Sedangkan penetrasi di daerah rural mencapai 74% dengan kontribusi hanya 30,51%.

Masih merujuk survei tersebut, mayoritas penetrasi internet masih dikuasai di wilayah Pulau Jawa, yakni sebanyak 83,64% atau berkontribusi sebesar 58,76%.

“Jadi kita masih punya PR bagaimana daerah-daerah rural, daerah-daerah tertinggal ini juga bisa mendapatkan koneksi internet,” ungkapnya.

Kendati demikian, Zulfadly menuturkan bahwa sebanyak 49% anggota APJII meyakini bahwa industri internet masih dalam tahap proses pertumbuhan (growing stage). Menurutnya, untuk membuat industri internet semakin kaya dengan interkoneksi dan kualitas yang baik, maka hal itu tak terlepas dari fiber optic.

“Karena ada yang meyakini juga, ini masih asumsi, bahwa sampai kiamat fiber optic masih yang terbaik saat ini. Ada yang meyakini fiber optic ini tumpuan untuk interkoneksi yang berkualitas tinggi, bukan bicara tentang satelit atau wireless,” ujarnya.

Di samping itu, Zulfadly menyampaikan bahwa implementasi koneksi Fiber to the Home (FTTH) di Indonesia juga masih di bawah 30%. Dengan kata lain, masih banyak rumah yang harus dikondisikan dengan jaringan internet.

JAKARTA, investor.id - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin, melalui BLU Bakti, dipastikan tidak akan menuntaskan pembangunan semua perangkat penguat sinyal pada menara telelkomunikasi (base stransceiver station/BTS) 4G di desa area tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang menjadi program 2020-2024.

Hingga akhir 2024, hanya 5.618 BTS 4G yang akan bisa dibangun dari total 9.113 unit yang dibutuhkan. Karena itu, masih tersisa 3.495 BTS yang mesti diteruskan pemerintahan berikutnya. Kondisi geografis, anggaran, dan korupsi, menjadi masalah utama yang mengganjalnya.

Dengan data itu, pencapaian total pembangunan BTS 4G di area 3T di Tanah Air pun diproyeksikan akan mencapai 79.723 unit atau 95,8% pada akhir 2024 dari total target 83.218 unit pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024. Sementara itu, hingga akhir 2023, pencapaian pembangunannya telah mencapai 79.093 unit BTS 4G atau 95,04% dari total target RPJM.

Sesuai RPJM tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti), bersama operator telekomunikasi, punya tugas membangun jaringan BTS 4G/LTE pada 12.548 desa. Sebanyak 9.113 BTS di wilayah 3T menjadi tugas Bakti untuk membangunnya dan 3.435 BTS sisanya dibangun oleh operator telekomunikasi karena sudah masuk wilayah yang ekonomis.

RPJM Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024 disusun pada 2019-2020, pada  periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi dan ketika mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjabat.

Kebijakan tersebut dibuat karena tekad pemerintah minimal satu desa di Tanah Air punya satu menara BTS 4G/LTE dengan kemampuan internet bagus, atau totalnya mencapai  83.218 BTS di desa area 3T dan non-3T. Walaupun jumlah desa saat ini telah berkembang menjadi sekitar 83.971, sebaran BTS sudah mempertimbangkan jangkauan wilayah yang terbaik.   

Data yang pada ada waktu itu pun menyebutkan, hingga akhir 2020, sebanyak 70.670 BTS 4G sudah dibangun atau 84,92% dari desa yang dipetakan. Karena itu, terdapat sisa 12.548 unit BTS dan desa yang perlu (15,08%) dibangun, dan dijadikan program RPJM Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024. Jumlah BTS yang belum dibangun tersebut pun ditugaskan kepada Bakti 9.113 unit untuk di wilayah 3T dan 3.435 unit menjadi tugas operator telekomunikasi.

Selain proyek BTS pemerintah, empat operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren punya total 719.596 BTS guna melayani pelanggannya hingga kuartal I-2024. Jumlahnya meningkat 69.605 unit BTS (10,71%) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya masih 649.991 unit BTS.

Pembangunan BTS 4G untuk internet yang berkualitas dan merata di seluruh penjuru Tanah Air penting dilakukan. Sebab, akses internet yang bagus dan merata akan menjadi penopang utama dalam transformasi digital di Tanah Air dan menjadi sarana guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030, menurut Google.  

Pakar telekomunikasi Institut Teknologi Bandung M Ridwan Effendi berpendapat, kasus korupsi yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Ahmad Latief serta daerah rawan keamanan menjadi dua faktor utama penyebab terjadinya keterlambatan pembangunan BTS 4G di area 3T dan tak bisa mencapai target awal.

“Tentu, (sisa BTS 4G yang belum dibangun)  tetap menjadi target pemerintah berikutnya agar terjadi keadilan dan pemerataan transformasi digital. (Internet merata di Tanah Air) akan membuat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, akses menjadi lebih mudah, dan tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan,” ungkap Ridwan kepada Investor Daily, Jumat (9/8/2024).

Wilayah Sulit

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah mengatakan, data hingga pertengahan Juli 2024, terdapat sekitar 630 BTS 4G di daerah 3T yang belum selesai dikerjakan. Area ini banyak dalam kondisi tidak terduga dan punya tantangan untuk menghadirkan infrastruktur BTS 4G.

"Mudah-mudahan, kita, Bakti harapkan bisa selesaikan (630 BTS) akhir 2024 terkait dengan kondisi tadi,” ungkap Yulis di Kantor Kemenkominfo, Jakarta.

Dia menjelaskan, penyelesaian pembangunan BTS 4G di daerah 3T tersebut dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, 148 lokasi yang diharapkan dapat segera dbangun dan diselesaikan, kedua, sebanyak 220 lokasi, ketiga, 180 lokasi, dan, tahap terakhir, mencakup 82 lokasi.

Menurut Yulis, tantangan utama dalam penyelesaian pengerjaan infrastruktur itu karena kondisi keamanan dan geografis di daerah timur Indonesia yang sangat menantang, khususnya di pulau Papua.

Karena itu, Bakti telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kelancaran pembangunan BTS di daerah-daerah tersebut.

Masalah Anggaran

Selanjutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan lain yang pada akhirnya Bakti  memutuskan tidak akan mampu menuntaskan total 9.113 unit BTS 4G di area 3T sesuai kebutuhan dan RPJM. Bakti pun hanya akan menuntaskan 5.618 BTS 4G atau 61,65% hingga akhir tahun 2024, dan sebanyak 630 unit di antaranya dibangun tahun ini.

Terkini, untuk anggaran 2024 saja, pada September 2023, Kemenkominfo telah ditolak meminta pagu tahun anggaran (TA) 2024 ditambah Rp 5,24 triliun menjadi Rp 20,08 triliun dari yang sudah disetujui oleh Komisi I dan Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 14,84 triliun. Sebagian besar anggaran yang diusulkan untuk penyediaan, operasional, dan maintenance infrastruktur TIK, termasuk BTS 4G.

“Mohon dukungan Komisi I DPR RI terkait usulan anggaran dimaksud. Besar harapan kami agar Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan damai, serta prioritas-prioritas nasional lainnya yang perlu didukung oleh Kemenkominfo dapat mencapai hasil yang optimal,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI  untuk Penyesuaian RKA Kemenkominfo RI TA 2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Masalah Korupsi

Terakhir, pembangunan BTS 4G di area 3T sempat terganggu oleh kasus korupsi yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate dan mantan Dirut Bakti Anang Ahmad Latief.

Johnny G Plate pun sudah divonis 15 tahun, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 15,5 miliar pada November 2023. Begitu juga, Anang Latief divonis 18 tahun, denda Rp 1 miliar, dan diminta uang pengganti Rp 5 miliar.

Dalam laporan 2022, Kemenkominfo sempat menyebut bahwa Bakti telah membangun BTS 4G di 5.410 desa wilayah 3T pada 2020-2022. Namun, audit BPKP, atas permintaan Kejaksaan Agung (Kejakgung), menyimpulkan, baru terdapat 985 BTS 4G di area 3T yang telah dibangun dan bisa melayani masyakarat pada 2020-Maret 2023.

Kerugian negara pun ditaksir Rp 8,1 triliun, sehingga memidanakan Johnny G Plate dan Anang Latief. Kasus korupsi ini sempat menghentikan proyek BTS 4G di area 3T karena menjadi alat bukti sepanjang akhir 2022 hingga menjelang akhir 2023. Proyek baru bisa dilanjutkan menjelang akhir 2023 pada era Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Karena itu, layanan sinyal dari site BTS yang telah tercatat menjadi aset Bakti agar bisa dinyalakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal,” ujar Budi Arie pada Desember 2023.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Dua produk lokal unggulan asal Provinsi Lampung yakni buah Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing berpotensi dicatatkan sebagai dokumen Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Sebab dua produk itu saat ini mulai dilirik dunia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan potensi ekspor ke luar negeri menjadi peluang getah damar merambah pasar dunia. "Saya mendapat informasi pengiriman perdana ekspor Damar Mata Kucing ke Ethiopia, merupakan UMKM binaan Dinas Industri Perdagangan Provinsi Lampung," kata Sorta kepada Tempo Jumat 19 Juli 2024.

Sorta Delima menyatakan Damar Mata Kucing dan Manggis Saburai akan menjadi branding Lampung, selain kain tenun Tapis yang lebih dulu popular akan keindahan dan kaya filosofi. "Dua produk lokal unggulan ini memiliki potensi besar untuk diakui secara geografis, tidak hanya akan meningkatkan nilai jualnya tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut," kata dia.

Sorta mengatakan pada rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dan Drafting Indikasi Geografis Tahun 2024 yang dilaksanakan Kemenkumham Lampung di Hotel Radison di Bandar Lampung beberapa hari lalu dua narasumber Kemenkumham yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Lampung, Agvirta Armilia Sativa dan Moh. Rizky Saputra serta Fujiati selaku narasumber drafting dokumen indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong peyempurnaan dokumen-dokumen pengajuan indikasi geografis di Provinsi Lampung, dengan fokus khusus pada dua produk lokal unggulan yaitu Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing.

Menurut Agvirta Armilia, Indikasi Geografis merupakan salah satu cara untuk melindungi produk lokal dari pemalsuan dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Dengan adanya pengakuan ini, produk seperti Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing dapat memiliki identitas yang kuat dan terpercaya.

"Ini tidak hanya berdampak positif pada perekonomian lokal tetapi juga pada keberlanjutan produk tersebut," kata Agvirta Armilia.

Melalui kegiatan ini, kata dia, Kemenkumham Lampung berharap dapat mendorong lebih banyak produk lokal untuk diakui secara geografis.

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan ekonomi daerah dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha lokal.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa proses pengajuan indikasi geografis berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Provinsi Lampung.

Dengan semakin banyak produk yang diakui secara geografis, diharapkan Provinsi Lampung dapat semakin dikenal di kancah nasional dan internasional sebagai daerah yang kaya akan produk unggulan dan berkualitas tinggi.

Damar Mata Kucing sudah Diekspor

Dalam penelusuran Tempo, Damar Mata Kucing adalah nama getah. Getah Damar disadap dari pohon Damar (agathis dammara) yang banyak ditanam di Krui, Ngambur, Pahmungan, Karya Panggawa dan Bengkunat Provinsi Lampung.

Pohon Damar tumbuh menjulang tinggi, batang pohonnya besar dan tegak lurus. Di setiap batang-batang pohon Damar ada takikan lubang yang dijadikan tempat menampung getah. Nah getah Damar yang bening ini selama 10 hari mengkristal dan siap panen.

Petani damar biasanya menakik lagi pada lubang yang sama setelah kristal getah damar dipanen. Pada awal Juli 2024, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan ekspor perdana komoditas getah Damar Kucing ke Ethiopia.

Adapun Manggis Saburai pernah dirilis Menteri Pertanian pada 2010 sebagai varietas unggul. Apa keunggulan buah manggis jenis ini? Disebutkan rasa buahnya manis segar dengan daging buah tebal dan kulit mudah dibelah.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua produk lokal unggulan asal Provinsi Lampung yakni buah Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing berpotensi dicatatkan sebagai dokumen Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Sebab dua produk itu saat ini mulai dilirik dunia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan potensi ekspor ke luar negeri menjadi peluang getah damar merambah pasar dunia. "Saya mendapat informasi pengiriman perdana ekspor Damar Mata Kucing ke Ethiopia, merupakan UMKM binaan Dinas Industri Perdagangan Provinsi Lampung," kata Sorta kepada Tempo Jumat 19 Juli 2024.

Sorta Delima menyatakan Damar Mata Kucing dan Manggis Saburai akan menjadi branding Lampung, selain kain tenun Tapis yang lebih dulu popular akan keindahan dan kaya filosofi. "Dua produk lokal unggulan ini memiliki potensi besar untuk diakui secara geografis, tidak hanya akan meningkatkan nilai jualnya tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut," kata dia.

Sorta mengatakan pada rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dan Drafting Indikasi Geografis Tahun 2024 yang dilaksanakan Kemenkumham Lampung di Hotel Radison di Bandar Lampung beberapa hari lalu dua narasumber Kemenkumham yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Lampung, Agvirta Armilia Sativa dan Moh. Rizky Saputra serta Fujiati selaku narasumber drafting dokumen indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong peyempurnaan dokumen-dokumen pengajuan indikasi geografis di Provinsi Lampung, dengan fokus khusus pada dua produk lokal unggulan yaitu Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing.

Menurut Agvirta Armilia, Indikasi Geografis merupakan salah satu cara untuk melindungi produk lokal dari pemalsuan dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Dengan adanya pengakuan ini, produk seperti Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing dapat memiliki identitas yang kuat dan terpercaya.

"Ini tidak hanya berdampak positif pada perekonomian lokal tetapi juga pada keberlanjutan produk tersebut," kata Agvirta Armilia.

Melalui kegiatan ini, kata dia, Kemenkumham Lampung berharap dapat mendorong lebih banyak produk lokal untuk diakui secara geografis.

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan ekonomi daerah dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha lokal.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa proses pengajuan indikasi geografis berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Provinsi Lampung.

Dengan semakin banyak produk yang diakui secara geografis, diharapkan Provinsi Lampung dapat semakin dikenal di kancah nasional dan internasional sebagai daerah yang kaya akan produk unggulan dan berkualitas tinggi.

Damar Mata Kucing sudah Diekspor

Dalam penelusuran Tempo, Damar Mata Kucing adalah nama getah. Getah Damar disadap dari pohon Damar (agathis dammara) yang banyak ditanam di Krui, Ngambur, Pahmungan, Karya Panggawa dan Bengkunat Provinsi Lampung.

Pohon Damar tumbuh menjulang tinggi, batang pohonnya besar dan tegak lurus. Di setiap batang-batang pohon Damar ada takikan lubang yang dijadikan tempat menampung getah. Nah getah Damar yang bening ini selama 10 hari mengkristal dan siap panen.

Petani damar biasanya menakik lagi pada lubang yang sama setelah kristal getah damar dipanen. Pada awal Juli 2024, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan ekspor perdana komoditas getah Damar Kucing ke Ethiopia.

Adapun Manggis Saburai pernah dirilis Menteri Pertanian pada 2010 sebagai varietas unggul. Apa keunggulan buah manggis jenis ini? Disebutkan rasa buahnya manis segar dengan daging buah tebal dan kulit mudah dibelah.