Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini resmi berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Meutya Hafid mengisi jabatan menteri yang sebelumnya diisi oleh Budi Arie Setiadi.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Meutya Vidia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Menkomdigi tersebut mengungkap alasan di balik pengubahan nomenklatur kementerian yang dipimpinnya.

“Kementerian ini mengalami perubahan nama untuk menjawab tantangan zaman. Fokus utamanya tetap pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi dengan penekanan lebih besar pada aspek digital," jelasnya.
Meutya Hafid menilai Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi harapan baru dalam menghadapi berbagai tantangan sektor komunikasi dan digitalisasi. Dia menekankan komitmen Kementerian Komdigi untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat teknologi internet yang lebih inklusif.

Selain itu, Komdigi juga diklaim akan memperkuat upaya pemberantasan judi online yang telah meresahkan masyarakat dan merusak moral generasi muda.

“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kami untuk terus memberantas judi online serta pinjaman online ilegal. Ini menjadi prioritas utama kami di Komdigi,” ucap Menkomdigi Meutya Hafid.

Komdigi juga akan fokus pada pengamanan data pribadi masyarakat selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Meutya menekankan arti penting pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran data yang dapat mengancam privasi dan keamanan nasional, termasuk memastikan ruang internet yang ramah untuk publik dan anak-anak.

“Ini menjadi agenda penting tentang bagaimana memberi jaminan keamanan bagi anak-anak dalam mengakses internet,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Meutya akan didampingi oleh dua orang Wakil Menteri yaitu Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria. Keduanya akan memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas kementerian.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini resmi berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Meutya Hafid mengisi jabatan menteri yang sebelumnya diisi oleh Budi Arie Setiadi.

Usai proses serah terima jabatan, Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa selama 100 hari ke depan Presiden Prabowo memberikan perhatian secara khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” ujarnya.
Meutya Hafid menegaskan perhatian Kementerian Komdigi atas masalah keamanan digital sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia mengingatkan momen ketika masih menjabat di DPR RI. “Selama saya di Komisi I DPR RI juga sebelumnya. Di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius," tegasnya.

Selanjutnya, Komdigi juga mengklaim berfokus untuk melanjutkan perang terhadap judi oline dan pinjaman oline ilegal. Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

"Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana,” ucapnya.

“Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” tandasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha internet berharap dukungan insentif guna mendorong pemerataan akses digital hingga ke desa tertinggal.

Secara nilai keekonomian, desa tertinggal kurang menjanjikan namun internet tetap dibutuhkan di wilayah tersebut. Insentif dan moratorium izin baru di Pulau Jawa menjadi cara untuk mencapai target penetrasi internet 86% pada 2030.

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif agar internet di Indonesia merata, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus atau insentif kepada penyelenggara. Stimulus yang diberikan beragam, salah satunya potongan ongkos regulasi.

“Sebenarnya penyelenggara yang memang bergerak di pinggiran ini mau kok untuk penetrasi. Tapi, kalau tidak ada stimulus, tidak ada insentif, tentunya sangat sulit. Apalagi mereka rata-rata pengusaha yang levelnya masih skala kecil, menengah dan belum kekecil sebetulnya. Jadi, ini menyulitkan ketika tidak ada stimulus untuk mereka gelar [internet di daerah 3T],” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Arif juga mengkritisi mengenai gagasan internet 100 Mbps. Menurutnya hal itu akan sulit dicapai jika terlalu banyak penyelenggara jasa internet (ISP) atau supply di satu wilayah, dibandingkan permintaan (demand).

Arif juga khawatir jumlah ISP yang ramai dan tidak merata akan merusak ekosistem internet.

“Kualitas [internet] bagaimana kita mau mencapai 100 Mbps, atau mau bersaing dengan beberapa negara tetangga yang mungkin punya kapasitas lebih tinggi lagi? Itu sulit ketika terlalu banyak supply, sehingga kualitas yang bisa kita jaga,” ujar Arif.

Di sisi lain, Arif menyebut bahwa pemanfaatan internet sudah mencapai 80% di area 3T. Angka ini sudah cukup baik, meski masih ada jarak (gap) yang perlu dikejar.

“Ini yang menjadi PR [pekerjaan rumah] kita bersama, bagaimana ke depan kita berharap pemerintahan baru yang bisa kita sama-sama buat program, program yang lebih kolaboratif sebenarnya antara pemerintah dan juga sektor swasta, terutama para penyelenggara ISP,” tandasnya.

Jika menengok Speedtest Global Index, dikutip pada Rabu (2/10/2024), Indonesia menempati peringkat ke-83 dalam hal rata-rata kecepatan internet mobile pada Agustus 2024. Posisinya turun satu langkah dibandingkan bulan sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan unduh internet mobile di Indonesia mencapai 29,40 Mbps dengan unggah sebesar 13,63 Mbps, dan latensi sebesar 24 ms pada Agustus 2024.

Di sisi lain, jika menengok kondisi rataa-rata kecepatan internet fixed broadband Indonesia menempati urutan ke-119, atau naik dua tingkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, kecepatan rata-rata unduh internet fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan unggah sebesar 19,37 Mbps, dan latensi di angka 8 ms.

Kecepatan Internet Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut bahwa kecepatan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengungkap bahwa kecepatan internet Indonesia yang semula hanya 2,5 Mbps kini mampu menyentuh 22–25 Mbps.

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat data pada 2014–2015, kecepatan internet Indonesia masih berada di atas Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Namun sayangnya, pada 2024, Heru menuturkan bahwa kecepatan internet Indonesia hanya berada di atas Myanmar. Menurutnya, upaya Indonesia dalam meningkatkan kecepatan internet belum berjalan maksimal dibandingkan negara lain.

Terlebih, Indonesia juga merupakan negara yang luas. Artinya, sambung Heru, perlu ada upaya yang lebih maksimal dalam menyediakan internet di seluruh pelosok. Sebab, layanan telekomunikasi dan infrastruktur broadband tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak.

“Bahwa kecepatan internetnya juga harus kita dukung, dan sekarang banyak negara misalnya memiliki target untuk memberikan layanan sampai 100 Mbps. Kita masih 25 Mbps, nah ini kan tantangannya jauh,” kata Heru dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Heru mengatakan, jika internet hanya dibangun di wilayah Jakarta atau Pulau Jawa saja, maka akan berdampak pada rendahnya kecepatan internet di wilayah lain. “Karena perhitungan dari kecepatan internet itu adalah rata-rata. Sehingga kita juga perlu concern juga,” terangnya.

Untuk itu, Heru mengingatkan perlu dilakukan pemetaan terhadap tiap daerah yang lebih membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan kondisi geografis Indonesia yang terjal menjadi penyebab penetrasi internet tetap di Tanah Air belum merata.

Wilayah terjal membuat ongkos penggelaran menjadi mahal yang kemudian berdampak margin yang dibukukan pemain internet tetap.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa mahalnya infrastruktur itu diakui oleh 30% pemain internet service provider (ISP), sebagaimana survei yang dilakukan APJII.

“Jadi infrastruktur yang harganya tinggi ini masih menjadi masalah di dalam pemerataan internet di Indonesia,” kata Zulfadly dalam acara The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Zulfadly mengakui bahwa letak geografis Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang berimbas pada mahalnya harga infrastruktur dalam pemerataan internet di Tanah Air.

“Nah, karena kompleksnya tingkat kesulitan itu sehingga harganya cenderung tinggi, ini yang harus bagaimana kita upayakan supaya infrastruktur tidak menjadi hambatan dalam penetrasi internet di Indonesia,” tuturnya.

Terlebih, Zulfadly menyampaikan bahwa penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 79,5%. Ini artinya, sudah ada 221 juta penduduk Indonesia yang melek internet dari total populasi sekitar 275 juta.

Berdasarkan Survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII menunjukkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia masih didominasi dari daerah perkotaan (urban) sebesar 82,18% dengan kontribusi mencapai 69,49%. Sedangkan penetrasi di daerah rural mencapai 74% dengan kontribusi hanya 30,51%.

Masih merujuk survei tersebut, mayoritas penetrasi internet masih dikuasai di wilayah Pulau Jawa, yakni sebanyak 83,64% atau berkontribusi sebesar 58,76%.

“Jadi kita masih punya PR bagaimana daerah-daerah rural, daerah-daerah tertinggal ini juga bisa mendapatkan koneksi internet,” ungkapnya.

Kendati demikian, Zulfadly menuturkan bahwa sebanyak 49% anggota APJII meyakini bahwa industri internet masih dalam tahap proses pertumbuhan (growing stage). Menurutnya, untuk membuat industri internet semakin kaya dengan interkoneksi dan kualitas yang baik, maka hal itu tak terlepas dari fiber optic.

“Karena ada yang meyakini juga, ini masih asumsi, bahwa sampai kiamat fiber optic masih yang terbaik saat ini. Ada yang meyakini fiber optic ini tumpuan untuk interkoneksi yang berkualitas tinggi, bukan bicara tentang satelit atau wireless,” ujarnya.

Di samping itu, Zulfadly menyampaikan bahwa implementasi koneksi Fiber to the Home (FTTH) di Indonesia juga masih di bawah 30%. Dengan kata lain, masih banyak rumah yang harus dikondisikan dengan jaringan internet.