IDXChannel – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng) mengirim uang layak edar senilai Rp3,6 miliar ke Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (6/11/2024).

Uang itu dikirim menggunakan dua kapal TNI Angkatan Laut, yakni KAL Pulau Menjangan dan KRI Ajak – 563.

Prosesi pengiriman ini digelar di Dermaga Samudera 2 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Uang itu akan dikirim ke empat pulau di Karimunjawa yakni Pulau Karimunjawa, Pulau Parang, Pulau Nyamuk dan Pulau Genting.

“Kami ingin pastikan bahwa ketersediaan uang Rupiah layak edar tercukupi di Kepulauan Karimunjawa,” kata Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, Rabu (6/11/2024).

Kegiatan itu yang mengusung tema Ekspedisi Rupiah Karimunjawa 2024 ini berkayt kerjasama BI, TNI AL dan Pemprov Jateng.

“Kita ingin pastikan di pulau-pulau terluar, terdepan, terpencil atau 3 T, memang uang Rupiah yang beredar dan dijadikan alat pembayaran, juga dijaga tingkat kelusuhannya jangan sampai uang (yang beredar di sana) terlalu lusuh,” katanya.

Pada ekspedisi ini, kata Rahmat, memungkinkan BI untuk mendorong aktivitas ekonomi di wilayah 3T melalui penyediaan uang layak edar, memperluas jangkauan pemenuhan kebutuhan uang layak edar yang berada di dalam kategori daerah blank spot yang memang selama ini belum dapat dijangkau BI maupun perbankan dalam pengedaran uang Rupiah.

Sementara itu, Komandan Lanal Semarang Letkol Laut (P) Akbar Abdullah menyebut pihaknya berbangga hati karena diberi tugas Mabes AL mendukung tugas mensukseskan Ekspedisi Rupiah.

“Waktu tempuhnya ke Karimunjawa sekitar 3 sampai 4 jam,” kata Danlanal Semarang.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anita Jacob Gah meminta Kemenpora dan PSSI fokus melakukan pembinaan atlet dari dalam negeri dan menyudahi naturalisasi pemain Timnas Indonesia.

Anita berharap naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupatty merupakan pemain naturalisasi terakhir mengingat Indonesia tidak kekurangan atlet.

"Untuk Kemenpora dan PSSI kami berharap, mungkin ini agak sedikit ekstrim yah, kami berharap sebagai rakyat Indonesia sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir karena kita tidak miskin atlet," ujar Anita dalam rapat kerja dengan Kemenpora dan PSSI soal pengajuan naturalisasi pemain Timnas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Anita mempertanyakan Kemenpora dan PSSI yang sering mengambil pemain dari luar negeri melalui proses naturalisasi. Sementara di dalam negeri, kata dia, punya banyak atlet seperti NTT yang selama ini dianggap daerah tertinggal, memiliki segudang atlet khusus untuk sepak bola dan tinju.

"Pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari kemenpora untuk pelatih-pelatih kita di Indonesia. Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tetapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet luar biasa," imbuh dia.

Menurut Anita, kehadiran pemain naturalisasi tidak sepenuhnya membawa keberhasilan. Dia menilai, hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemenpora dan PSSI agar tidak terus menerus melakukan naturalisasi. 

Dia meminta Kemenpora dan PSSI fokus membina atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia khususnya dari daerah tertinggal, yang memiliki fisik dan mental yang kuat.

"Kita juga punya atlet kok, tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di dalam Indonesia. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T. Memang mereka miskin, tapi Mereka punya fisik, mental yang kuat karena apa? sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak punya mental yang kuat," pungkas Anita.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di 80 titik seluruh Indonesia. Uji coba ini diharapkan menjadi acuan standar operasional di unit-unit layanan gizi sebelum dijalankan secara nasional pada 2 Januari 2025.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan, BGN telah melakukan uji coba di 80 titik dengan melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. 

“Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal. 

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga. 

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," tegas Ikeu.

Program ini tentu tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan pasokan pangan dan pengawasan implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi budaya lokal.

“Kami memastikan bahwa standar gizinya tetap, namun jenis menunya disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan bahan pokok lokal,” jelas dia. 

Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap tidak hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas,  juga mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memaksimalkan hasil dari petani lokal. Harapannya, keberlanjutan program ini bisa didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan kolaborasi kerja sama dengan Puslitbang PLN untuk mengembangakan teknologi turbin angin.

Turbin ini dirancang oleh tim peneliti yang terdiri dari Prof. Indarto, Prof Deendarlianto, dan Dr. Agung Bramantya.

Turbin yang mereka namakan “Antasena” ini bisa digunakan di daerah dengan kecepatan angin yang rendah.

Deendarlianto mengatakan keunggulan turbin angin yang mereka rancang ini bisa tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang cukup rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik.

Keunggulan ini diharapkan mampu membantu perbaikan lingkungan Indonesia lantaran kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin.

“Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, dilansir dari laman resmi UGM.

Dikatakan Deen, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT dan mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional.

Deendarlianto menyampaikan bahwa apabila melihat data mengenai persebaran kecepatan angin di Indonesia, di beberapa daerah 3T kecepatan angin ini masih cukup rendah. Sehingga, perlu adanya teknologi untuk pemanfaatan energi angin dengan kecepatan rendah. “Saya kira inovasi dari turin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.

Menurut Deen, PLTB ini sangat dibutuhkan untuk PLN dalam membantu suplai listrik di daerah 3T. Sehingga, untuk meningkatkan ketersediaan listrik disana, perlu adanya solusi yang tepat dari teknologi yang mutakhir. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.

Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU. Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.

INFO BISNIS– PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2024 di Menara PNM pada Senin, 21 OKTOBER 2024. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, serta dalam hal hukum dan tata kelola yang terintegrasi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Direktur Bisnis PT PNM, Prasetya Sayukti, yang menekankan pentingnya program MEA dalam mendukung kegiatan sosial dan lingkungan. “Entrepreneurshipadalah keterampilan yang perlu kita asah. Masih sedikit anak muda di Indonesia yang memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, PT PNM bersama pemerintah berupaya menciptakan ruang bagi perkembangan jiwa entrepreneur,” kata Prasetya.

Program MEA 2024 diikuti oleh 1.347 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, terdiri dari siswa aktif SMK/A atau MA/MAK sederajat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 kelompok dengan masing-masing tiga anggota akan diseleksi dari 449 tim yang mendaftar, mencakup 293 sekolah di 125 kota/kabupaten dari 22 provinsi. Menariknya, sebanyak 435 kelompok berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang menunjukkan semangat kewirausahaan yang luar biasa dari generasi muda di wilayah tersebut.

Tema MEA 2024, ‘Muda yang Melanjutkan’, menggambarkan keyakinan bahwa generasi muda adalah kunci untuk melanjutkan semangat kewirausahaan di tengah tantangan zaman. Melalui program ini, PNM berkomitmen memberikan dukungan dan bimbingan agar paraentrepreneurmuda dapat berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan solusi yang berdampak, terutama bagi mereka dari daerah 3T yang berpotensi membangun masa depan lebih baik.

MEA menawarkan pelatihan komprehensif, mulai dari manajemen bisnis dan pemasaran digital hingga pengembangan produk. Peserta juga mendapatkan akses ke mentor berpengalaman dan jaringan bisnis yang luas, membantu mereka merealisasikan ide-ide bisnis yang mungkin sebelumnya terhambat.

Pemenang Juara 1 MEA 2024 diraih oleh Tim Rancak dari SMK Negeri 3 Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan inovasi produkhome decorberbahan dasar limbah gambir. Risti Septia, salah satu perwakilan Tim Rancak, berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan ide bisnis mereka. “Kami menemukan potensi limbah gambir, sisa dari pengolahan yang sering terabaikan, dan kami bertekad mengubahnya menjadi produk berguna. Setelah dua bulan riset, kami berhasil menciptakan lampu tidur, bantal, dan kerajinan lainnya,” kata Risti.

Tim Rancak merasa bersyukur dapat mengikuti MEA. “Pelatihan ini memberi kami wawasan baru dan strategi untuk mengembangkan usaha kami. Kami berharap program MEA terus ada untuk mencetak lebih banyakentrepreneurmuda dari daerah,” ujar Risti.

Sebagai bentuk apresiasi, pemenang menerima hadiah mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta sebagai modal untuk mengembangkan portofolio bisnis mereka. PNM berkomitmen untuk terus mendukung semangat generasi muda dalam mewujudkan keberlanjutan, mengurangi kesenjangan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meyakini bahwa pembiayaan dan pendampingan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui inisiatif MEA, PNM berharap dapat mencetak entrepreneur muda yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. (*)

IDXChannel– PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2024 pada Senin (21/10/2024) di Menara PNM. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal itu juga memberikan manfaat tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, serta dalam hal hukum dan tata kelola yang terintegrasi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program MEA 2024 diikuti oleh 1.347 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, terdiri dari siswa aktif SMK/A atau MA/MAK sederajat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 kelompok dengan masing-masing tiga anggota akan diseleksi dari 449 tim yang mendaftar, mencakup 293 sekolah di 125 kota/kabupaten dari 22 provinsi.

Menariknya, sebanyak 435 kelompok berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), menunjukkan semangat kewirausahaan yang luar biasa dari generasi muda di wilayah tersebut.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Direktur Bisnis PNM, Prasetya Sayukti, yang menekankan pentingnya program MEA dalam mendukung kegiatan sosial dan lingkungan.

“Entrepreneurship adalah keterampilan yang perlu kita asah. Sayangnya, masih sedikit anak muda di Indonesia yang memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, PT PNM bersama pemerintah berupaya menciptakan ruang bagi perkembangan jiwa entrepreneur,” ujar Prasetya.

Tema MEA 2024, “Muda yang Melanjutkan,” menggambarkan keyakinan bahwa generasi muda adalah kunci untuk melanjutkan semangat kewirausahaan di tengah tantangan zaman. Melalui program ini, PNM berkomitmen memberikan dukungan dan bimbingan agar para enterpreneur muda dapat berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan solusi yang berdampak, terutama bagi mereka dari daerah 3T yang berpotensi membangun masa depan lebih baik.

MEA menawarkan pelatihan komprehensif, mulai dari manajemen bisnis dan pemasaran digital hingga pengembangan produk. Peserta juga mendapatkan akses ke mentor berpengalaman dan jaringan bisnis yang luas, membantu mereka merealisasikan ide-ide bisnis yang mungkin sebelumnya terhambat.

Pemenang Juara 1 MEA 2024 diraih oleh Tim Rancak dari SMK Negeri 3 Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan inovasi produk homedecore berbahan dasar limbah gambir. Risti Septia, salah satu perwakilan Tim Rancak, berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan ide bisnis mereka. “Kami menemukan potensi limbah gambir, sisa dari pengolahan yang sering terabaikan, dan kami bertekad mengubahnya menjadi produk berguna. Setelah dua bulan riset, kami berhasil menciptakan lampu tidur, bantal, dan kerajinan lainnya,” ungkap Risti dengan semangat.

Tim Rancak merasa bersyukur dapat mengikuti MEA. “Pelatihan ini memberi kami wawasan baru dan strategi untuk mengembangkan usaha kami. Kami berharap program MEA terus ada untuk mencetak lebih banyak enterpreneur muda dari daerah,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemenang menerima hadiah mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta sebagai modal untuk mengembangkan portofolio bisnis mereka. PNM berkomitmen untuk terus mendukung semangat generasi muda dalam mewujudkan keberlanjutan, mengurangi kesenjangan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

PNM optimistis pembiayaan dan pendampingan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui inisiatif MEA, PNM berharap dapat mencetak enterpreneur muda yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik.

(ADV/Febrina Ratna)

Jakarta: Pembangunan Papua dan wilayah Indonesia Timur mendapat perhatian besar dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, wilayah tersebut mengalami perkembangan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator perkembangan yang terjadi di Papua dan juga wilayah Indonesia Timur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir sukses membawa pertumbuhan ekonomi melaju signifikan.

Pembangunan Jalan Trans Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan tersebut tak lepas dari ide pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur. Misalnya, Jalan Trans Papua. Dalam 10 tahun terakhir, jalan tersebut sudah terbangun sekitar 3.462 kilometer, dengan sepanjang 1.733 kilometer telah teraspal dan 1.712 kilometer sisanya belum teraspal.

Jalan Trans Papua membentang dari wilayah kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, hingga Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.

Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar menjelaskan hadirnya Jalan Trans Papua dapat memangkas jarak waktu tempuh. Selain itu, juga menekan biaya transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok di Negeri Cendrawasih.

"Sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional, dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju ke Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah," kata Udin dalam Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga seperti dilihat Medcom.id, Minggu 6 Oktober 2024.

Ia juga menambahkan dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.

Baca juga: Mengintip Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Wilayah 3T setelah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ucapan Udin memang terbukti benar. Banyak masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan Jalan Trans Papua ini. Salah satunya, warga Papua bernama Ricky.

"Jalan ini berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Dulu jalan ini masih berbatu-batu dan berlubang. Dengan adanya Jalan Trans Papua, tranportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah," ujar Ricky dalam kanal YouTube Kementerian Keuangan, 7 Februari 2024.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan warga Papua lainnya, Yadi. Ia mengatakan kehadiran Jalan Trans Papua ini memberikan kemudahan akses jalan dan transportasi bagi masyarakat.

"Jalan Trans Papua yang ada sekarang memberi akses yang baik untuk transportasi dan masyarakat yang ada menggunakan jalan Trans Papua," kata Yadi.

"Keuntungannya Trans Papua ini membuat lebih baik perekonomian di Papua. Kemudian, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan potensi wisata," kata warga lainnya, Dince.

Sejumlah pembangunan lainnya yang juga gencar dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Misalnya, peningkatan kondisi jalan melalui pemadatan tanah, pengaspalan, dan pembangunan jembatan di jalur Wamena-Elelim dan jalur Manokwari-Sausapor (Tambrauw); pengaspalan di koridor Wamena-Napua-Habema; pelebaran dan perbaikan jalan aspal di jalur Jayapura-Waris, Manokwari-Ransiki, Sorong-Batu Payung. Pembangunan ini telah memperbaiki konektivitas di koridor tersebut.

Bagi warga kampung Elelim di Kabupaten Yalimo, peningkatan jalur Abenaho-Elelim mempersingkat waktu tempuh Wamena-Elelim maksimal 20 jam di tahun 2010 menjadi 3-4 jam saja mulai 2016. Jalur ini memunculkan angkutan 'Hilux'dengan ongkos Rp200 ribu (di bak terbuka) atau Rp300 ribu (di dalam kabin).

Demikian pula dengan warga di Distrik (Kecamatan) Neney, Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah tahun 2014, warga bisa membawa karung-karung hasil lebih berladang ke Pasar Ransiki menggunakan angkutan 'Hilux' dengan mengeluarkan biaya Rp50 ribu. Bahkan di Sorong, pemerintah telah menyediakan bus Damri antara Sorong dan Maybrat bagi warga di sepanjang jalur Sorong-Ayamaru dengan biaya Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

Investasi Tingkatkan Derajat Kehidupan Masyarakat

Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.

Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.

Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.

Baca juga: Kualitas Hidup Masyarakat Desa dan Daerah 3T Meningkat Drastis 10 Tahun Terakhir

Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar USD50 miliar FDI pada 2023. Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar yaitu Sulawesi Tengah dengan USD7,2 miliar, dan Maluku Utara sebesar USD5 miliar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.

Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukkan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. BPS mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,77 poin.

Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.

Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66 persen.

Selain itu, akses pendidikan masyarakat lokal juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam upayanya, pemerintah membangun sekolah dan fasilitasnya seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Membangun sekolah baru kemudian pembangunan laboratorium, perpustakaan. Namun yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru," ucap Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay dalam kanal YouTube Kominfo Newsroom GPRTV Senin, 7 Oktober 2024.

Ia menyebutkan saat ini yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran guru di sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan guru yang berkualitas dengan program pembinaan termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas baik yang existing maupun perekrutan guru-guru baru. Di sini diprioritaskan kepada putra putri asli setempat. Mereka tidak akan jauh dari wilayah, selalu hadir di sekolah, tidak ada guru mengatakan jarang berada di sekolah karena jauh dari rumah. Ini menjadi prioritas," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA,investor.id-Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemerataan pembangunan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital, Kemenkominfo tengah mengembangkan kajian Next Generation Broadband Connectivity (NGBC) untuk meningkatkan meaningful connectivity.

Melalui kajian tersebut, disebutkan, pemanfaatan teknologi 5G melalui 5G Fixed Wireless Access (FWA) dan 5G Private Network berpeluang besar untuk meningkatkan meaningful connectivity di wilayah 3T.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya memaksimalkan penggunaan berbagai teknologi telekomunikasi, termasuk mengkaji potensi adopsi teknologi 5G guna menciptakan pemerataan konektivitas digital yang lebih optimal, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah ini sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045 yang juga didukung oleh program Asta Cita untuk pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada periode 2024-2029.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana mengatakan dalam Asta Cita, terdapat komitmen untuk membangun infrastruktur digital secara merata di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Terus komitment untuk memperkuat konektivitas digital dan memastikan penggunaan frekuensi publik sebagai sarana penyebaran informasi yang objektif dan kredibel," jelasnya, Sabtu (12/10/2024).

Kemenkominfo tengah melakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku industri teknologi, operator seluler, perwakilan masyarakat, serta pemerintah guna menilai optimalisasi teknologi 5G yang dapat mempercepat pemerataan digitalisasi di masa depan.

Terbaru, dalam acara bertajuk Diskusi Kelompok Terpumpun Peningkatan Penggunaan Teknologi Broadband: Skema Pemanfaatan Teknologi 5G, dibahas beberapa teknologi 5G yang berpotensi besar di masa mendatang.

Teknologi seperti 5G Fixed Wireless Access dan 5G Private Network dinilai memiliki peluang signifikan untuk meningkatkan konektivitas bagi masyarakat. Kehadiran teknologi 5G ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan, khususnya area 3T yang sering kali terpinggirkan.

Hadiyana menambahkan bahwa meski potensi ini ada, realisasinya sangat bergantung pada ketersediaan frekuensi khusus untuk 5G.

“Syarat utamanya adalah ketersediaan frekuensi. Untuk itu, Kementerian Kominfo diharapkan untuk dapat segera menetapkan pita-pita frekuensi untuk 5G,” katanya.

Dengan optimalisasi infrastruktur digital, diharapkan teknologi baru yang muncul dari proses digitalisasi dapat lebih mudah diadopsi. Beberapa di antaranya adalah Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data Analytics, Blockchain, Virtual Reality, serta Augmented Reality.

Dengan memaksimalkan konektivitas digital melalui teknologi-teknologi tersebut, diharapkan tercipta dampak ekonomi digital yang positif, mendukung Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Digital 2045.

SELAMA satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimulai pada periode pertama 2014-2019 hingga periode kedua 2019-2024, Indonesia telah mengalami transformasi digital yang tidak hanya menyentuh sektor-sektor strategis, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat dari desa hingga kota.

Di pelosok pedesaan, internet kini tak lagi menjadi barang langka. Akses yang lebih merata telah memungkinkan petani untuk menjual hasil bumi mereka secara daring, sementara di kota-kota besar, transformasi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Dari peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berbasis digital hingga berkembangnya ekonomi kreatif yang dipicu oleh e-commerce, transformasi ini telah membawa Indonesia ke era baru yang lebih terkoneksi dan inklusif. Digitalisasi tidak lagi sekadar mimpi, tetapi realitas yang kini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.

Di jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kami telah menyaksikan dan bersyukur menjadi bagian dari perjalanan menakjubkan ini. Fondasi yang kuat untuk transformasi digitalisasi di Indonesia telah dibangun. Ini merupakan prestasi yang tidak hanya membanggakan, tapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Salah satu pencapaian paling signifikan sepanjang satu dekade ini adalah peningkatan kecepatan internet. Dari kecepatan rata-rata 2,5 Mbps pada 2014, kita telah berhasil meningkatkannya hingga 25 Mbps saat ini. Lebih dari sekadar angka, ini adalah peningkatan 10 kali lipat yang telah mengubah cara masyarakat kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Peningkatan kecepatan internet ini sejalan dengan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasi Kemenkominfo bersama Katadata pada September 2024, penetrasi internet di Indonesia meningkat signifikan dari 34,9 persen pada 2024 menjadi 77,02 persen pada 2022. Ini berarti lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia kini memiliki akses internet.

Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan alokasi spektrum frekuensi radio. Pada 2014, total spektrum yang dialokasikan hanya sebesar 294 MHz. Namun, pada 2024, alokasi ini telah meningkat hampir lima kali lipat menjadi 1.372 MHz. Peningkatan ini mencakup berbagai rentang frekuensi, termasuk band 2.300 MHz yang mengalami kenaikan dari 30 MHz menjadi 190 MHz.

Melihat ke depan, Kemenkominfo terus berupaya memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi. Hingga 2026, industri membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz. Penambahan ini diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler, termasuk untuk teknologi 5G, serta memenuhi permintaan layanan internet yang terus meningkat di masyarakat.

Namun, kami tidak ingin berhenti di sini. Kami memiliki target ambisius untuk mencapai kecepatan 100 Mbps dalam lima tahun ke depan. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan juga komitmen kami untuk terus mendorong Indonesia ke garis depan revolusi digital global.

Pemerataan akses internet ke setiap sudut Nusantara

Transformasi digital tidak hanya soal kecepatan internet. Di bawah arahan Presiden Jokowi, Kemenkominfo juga fokus pada pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring yang telah kami selesaikan adalah bukti nyata komitmen ini.

Jaringan serat optik sepanjang 12.229 kilometer itu telah menghubungkan 57 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain itu, kami juga telah mengimplementasikan jaringan 5G di 56 kota dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan koneksi internet, membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Meski demikian, pemerataan akses internet di seluruh Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Setiap wilayah memiliki tantangan uniknya masing-masing, terutama di daerah, seperti Papua, yang menjadi fokus perhatian kami dalam upaya digitalisasi nasional.

Kami menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan wilayah terpencil membuat pembangunan infrastruktur menjadi begitu menantang. Luasnya wilayah Papua, yang hampir tiga kali lipat Pulau Jawa, dengan penduduk yang tersebar, menambah kompleksitas pekerjaan kami.

Kami juga menghadapi tantangan keamanan yang serius. Pada 2022, misalnya, terjadi penembakan terhadap delapan pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak saat mereka sedang melakukan pembangunan proyek menara Palapa Ring. Tantangan serupa terus kami hadapi bahkan pada tahun berikutnya.

Meski demikian, komitmen kami untuk menyediakan konektivitas di seluruh pelosok negeri tidak pernah surut. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kemenkominfo telah bekerja keras membangun infrastruktur BTS 4G di wilayah desa/kelurahan 3T. Upaya ini telah membuahkan hasil yang signifikan.

Data menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam penyediaan BTS 4G oleh Bakti Kemenkominfo. Dari hanya 5 BTS pada 2015, jumlahnya meningkat secara eksponensial mencapai 6.672 BTS pada 2023. Pencapaian ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan digital di seluruh Indonesia.

Yang menarik, pada Juni 2024, tercatat sedikit penurunan jumlah BTS menjadi 6.663 unit. Namun, ini justru menunjukkan keberhasilan program kami. Penurunan ini terjadi karena beberapa desa/kelurahan sasaran telah berhasil menarik minat operator seluler komersial untuk menyediakan layanan di wilayah mereka sehingga mengurangi kebutuhan akan BTS Bakti.

Hal itu adalah indikator positif bahwa upaya pemerataan akses telekomunikasi kami telah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

Selain tantangan geografis dan keamanan, kami masih harus menghadapi tindakan vandalisme terhadap infrastruktur yang telah ada. Ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam menjaga keberlangsungan layanan.

Namun, melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, kami terus berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah Indonesia yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan infrastruktur digital sebagai fasilitas bersama yang akan membawa manfaat bagi seluruh warga.

Transformasi digital layanan publik

Selain pembangunan infrastruktur digital, Kemenkominfo juga berkomitmen untuk mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat melalui digitalisasi layanan publik.

Implementasi e-government, seperti pengadopsian cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan internet of things, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengubah wajah birokrasi Indonesia, membawa kita satu langkah lebih dekat pada pemerintahan yang efisien dan transparan.

Implementasi itu tidak hanya mengubah cara kerja birokrasi, tetapi juga mempercepat transformasi digital di pemerintahan, serta membuat pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Kita juga dapat mengatasi masalah perbedaan data antar-instansi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

Perjalanan transformasi digital pemerintah Indonesia dimulai sejak 2003 dengan konseptualisasi e-government. Namun, langkah besar diambil pada 2018 ketika pemerintah mewajibkan seluruh instansi untuk menerapkan SPBE. Pandemi pada 2022 semakin mempercepat proses ini, mendorong pemerintah untuk menciptakan keterpaduan sektor digital.

Kini, kami tengah mengembangkan INA Digital, sebuah sistem yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada Mei 2024.

INA Digital merupakan evolusi dari SPBE yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik digital. Sistem ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Layanan Publik Terintegrasi, Infrastruktur Publik Digital, Portal Layanan Publik, dan Portal Administrasi Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung transformasi ini, Kemenkominfo telah menghadirkan interoperabilitas bagi 2.700 ruang server dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terpadu dan efisien.

Salah satu contoh nyata transformasi ini adalah digitalisasi pembuatan e-KTP. Dulu, proses ini memakan waktu berhari-hari. Kini, berkat digitalisasi, proses yang sama bisa selesai dalam hitungan menit. Ini tidak hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, SPBE juga menjadi fondasi dalam mewujudkan konsep smart city. Kemenkominfo telah melakukan pendampingan smart city kepada 251 kabupaten/kota sejak 2017 hingga 2024. Ini merupakan bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota.

Pusat Data Nasional (PDN) juga menjadi tulang punggung dari transformasi digital pemerintahan ini. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data terintegrasi, menjamin keamanan data, mencegah duplikasi, serta memberikan dukungan teknis kepada instansi pemerintah dalam penggunaan data.

Sesuai mandat yang diterima, Kemenkominfo sedang dalam proses membangun tiga PDN di lokasi strategis. PDN pertama berlokasi di Cikarang, yang saat ini telah mencapai progres pembangunan 85 persen dan ditargetkan beroperasi pada awal 2025. Selain itu, kami juga sedang membangun PDN kedua di Batam dengan target penyelesaian pada 2028.

PDN ketiga direncanakan akan dibangun di IKN. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap kajian studi kelayakan (feasibility studies) dan ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir 2029.

Sambil menunggu pembangunan PDN selesai, sejak 2020 Kemenkominfo telah menginisiasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). PDNS ini dioperasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dari sektor swasta, berdasarkan skema pengadaan lelang. Beberapa PDNS telah beroperasi, salah satunya berlokasi di Surabaya dan Serpong.

Perlu dicatat bahwa keamanan dan kerahasiaan lokasi pusat data menjadi prioritas utama kami. Berdasarkan studi dari berbagai negara, kami menyadari bahwa lokasi spesifik PDN sebaiknya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melindungi aset digital nasional yang kritis.

PDN, implementasi SPBE, dan inisiatif smart city adalah ekosistem digital pemerintahan komprehensif yang sedang dibangun. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Digitalisasi juga telah membuka peluang besar terhadap perekonomian, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan akses internet yang lebih baik, mereka kini dapat dengan mudah menjangkau pasar lebih luas, mengakses informasi penting, dan melakukan transaksi lebih efisien. Ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Indonesia. Begitu juga di bidang pendidikan dan kesehatan.

Perlindungan data dan keamanan siber

Seiring dengan kemajuan digital, kami juga memberikan perhatian besar pada aspek keamanan. Skor Indeks Keamanan Data Indonesia telah meningkat signifikan dari 19 pada 2018 menjadi 64 pada 2023.

Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di peringkat 49 dari 176 negara terkait Indeks Keamanan Data. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi data dan privasi warga negara.

Langkah-langkah yang kami ambil untuk meningkatkan indeks skor keamanan data ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kami telah memperkuat regulasi terkait peningkatan perlindungan data pribadi, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 20 September 2022

Kedua, kami terus meningkatkan kapasitas infrastruktur keamanan, khususnya melalui optimalisasi PDN sesuai dengan standar keamanan internasional. Ini menjadi krusial mengingat serangan siber bisa mencapai puluhan ribu, bahkan jutaan per hari. Bahkan, di Kemenkominfo saja, kami menghadapi sekitar 10.000 serangan siber setiap harinya.

Ketiga, kami telah mengembangkan Computer Emergency Response Team (CERT) di sektor publik dan privat. Ini penting karena pengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data, tidak hanya mengandalkan Kemenkominfo.

Keempat, kami meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keamanan siber. Ini termasuk menangani insiden-insiden seperti serangan terhadap situs berita setelah mereka memberitakan tentang isu-isu sensitif, seperti judi online (judol).

Dalam rangka implementasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi, kami sedang mempersiapkan dua rancangan peraturan pelaksana. Yang pertama adalah Peraturan Presiden tentang Lembaga Pengawas Data Pribadi (LPDP). LPDP memiliki fungsi perumusan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif terkait perlindungan data pribadi.

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi. Saat ini, kedua rancangan ini sedang dalam pembahasan di internal pemerintah, melibatkan berbagai instansi seperti Bappenas dan Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi adalah isu yang terus berkembang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya termasuk melalui peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta.

Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya, sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital dengan nyaman dan percaya diri.

Selain itu, kami juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif.

Berbicara tentang ekosistem digital, kami juga telah menyelesaikan regulasi Publisher Right. Ini merupakan tonggak penting bagi jurnalisme di era digital. Melalui Perpres Publisher Rights, kami berupaya memastikan bahwa para penerbit dan jurnalis mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ekosistem media yang semakin dikuasai oleh platform-platform digital.

Dalam menyusun kebijakan tersebut , kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini tidak berlaku bagi content creator individu, melainkan berfokus pada perlindungan media konvensional yang sering kali menghadapi tantangan berat di era digital.

Kami sangat berhati-hati untuk tidak mengintervensi kebebasan pers dalam implementasi kebijakan ini. Tujuan utamanya adalah mendukung keberlangsungan media konvensional tanpa mengorbankan independensi mereka yang sangat krusial bagi demokrasi kita.

Dengan kebijakan Publisher Rights ini, kami berharap dapat mendukung jurnalisme berkualitas dan berkelanjutan di era digital. Kemenkominfo berkomitmen untuk terus memperhatikan perlindungan hak-hak digital, termasuk hak penerbit dalam ekosistem media online yang terus berkembang

Lindungi masyarakat dengan berantas judol

Dalam upaya menciptakan ruang digital yang sehat, Kemenkominfo juga terus berusaha melakukan moderasi konten, terutama konten-konten negatif, termasuk situs dan platform yang terkait judol. Tujuannya untuk menurunkan akses masyarakat terhadap judol yang sangat merusak.

Sejak 17 Juli 2023 hingga 6 Oktober 2024, kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,7 juta konten judol. Upaya ini terus berlanjut, dengan penambahan sekitar 400.000 konten yang diblokir setiap bulannya.

Selain itu, kami juga telah menangani 31.812 sisipan halaman judol pada situs lembaga pemerintah dan 31.751 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan, sekolah, dan kampus.

Kami ingin menekankan bahwa judol adalah penipuan terbesar bagi masyarakat. Ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang serius. Judol meremukkan daya beli masyarakat, merusak ekonomi keluarga, dan pada akhirnya, berdampak negatif pada ekonomi negara.

Dalam upaya pemberantasan ini, kami berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pemblokiran rekening dan akun e-wallet yang terkait dengan transaksi judol.

Kami juga telah membentuk satuan tugas bersama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional untuk mengorkestrasi upaya-upaya pembatasan judol secara lebih masif.

Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil. Menurut data PPATK, akses masyarakat terhadap judol menurun hingga 50 persen pada Juli 2024. Jumlah deposit masyarakat pada situs terlarang ini turun 34,49 persen dan perputaran uang judol berkurang dari Rp 400 triliun menjadi Rp 297 triliun.

Kami memiliki strategi jangka panjang yang terbagi dalam tiga tingkat, yaitu hulu, tengah, dan hilir.

Di tingkat hulu, kami fokus pada pencegahan masif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat menengah, kami mengoptimalkan moderasi konten dengan berbagai terobosan. Dan di tingkat hilir, kami melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kami juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa judol adalah penipuan dan tidak akan membawa keuntungan. Melalui upaya-upaya ini, kami berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif judol dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menatap Indonesia Digital 2045

Pencapaian selama satu dekade ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia Digital. Inilah rancangan teknokratis mengenai visi Indonesia Digital untuk 2045. Visi ini menjadi enabler untuk Indonesia Maju melalui digitalisasi.

Bukan sekadar mimpi, Visi Indonesia Digital 2045 adalah rencana ambisius tapi realistis untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital terdepan di Asia. Kami melihat digitalisasi tidak hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor.

Tiap langkah yang kami upayakan dalam satu dekade dan target-target lainnya adalah usaha mewujudkan visi ini.

Saat ini dan ke depan, kami akan fokus pada adopsi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, cloud computing, dan data analitik. Teknologi-teknologi ini akan menjadi penggerak utama dalam mentransformasi layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan mendorong inovasi di sektor swasta.

Ingat, digitalisasi ini ada enabler-nya. Jadi Kemenkominfo terus berupaya menunjukkan akselerasi penguatan.

Transformasi digital ini krusial untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu Indonesia keluar dari middle income trap, dan menjadikan negara kita pemain global dalam ekonomi digital.

Visi Indonesia Digital 2045 menjadi panduan kami dalam setiap kebijakan dan program. Kami berkomitmen mengakselerasi agenda digitalisasi nasional, memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan Indonesia Maju.

Dengan fondasi yang kuat ini, kita tidak hanya sekadar mengejar, tetapi juga memimpin dalam perlombaan digital global. Visi Indonesia Digital 2045 bukanlah mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun bersama untuk masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAKTI Kominfo mengungkapkan sekitar 82,6 persen masyarakat di wilayah tertinggal telah terhubung dengan internet.

Data tersebut diungkap dalam Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dilakukan BAKTI Kominfo bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Data itu menyebutkan 82,6 persen penduduk atau sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa, telah memiliki akses internet. Angka tersebut mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud.

"Survei ini bukan hanya tentang angka, tapi cerminan dan realitas tantangan pemerataan internet seluruh Indonesia terutama di daerah 3T," kata Sekretaris APJII Pusat Zulfadly Syam pada Selasa (17/9).

Survei tersebut dilakukan pada 1.950 sampel yang diambil dari 17 provinsi dan 64 kabupaten selama Juli-September 2024.

Data itu juga membuka bahwa masyarakat di daerah tertinggal mayoritas pertama kali menggunakan internet pada usia 13-34 tahun. Penggunaan pertama mereka sebagian besar di aplikasi media sosial dan pesan instan.

Dalam survei ini disebut bahwa 99,2 persen masyarakat daerah tertinggal menggunakan internet untuk komunikasi.

Sebanyak 74,8 persen lebih sering berkomunikasi dengan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Sementara 25,2 persen lainnya lebih sering berkomunikasi dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Selain untuk berkomunikasi, masyarakat di daerah tertinggal juga menggunakan internet untuk beberapa hal, seperti mengakses layanan publik, melakukan transaksi online, bekerja atau bersekolah online, mengakses informasi atau berita, hingga mengakses konten hiburan.

Kemudian, ada juga masyarakat yang memanfaatkan internet untuk mengakses layanan keuangan, mengakses transportasi online, dan menggunakan surat elektronik.

Khusus di sektor pendidikan, ada beberapa hal yang dilakukan untuk memanfaatkan internet baik oleh siswa maupun guru.

Di sektor ini, siswa menggunakan internet untuk mengakses sumber belajar tambahan seperti video dan e-book dari internet. Kemudian, para siswa juga menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset terkait tugas dan proyek mereka.

Sementara itu, para guru memanfaatkan internet untuk mengadakan kelas virtual melalui aplikasi video conference, mengakses dan menggunakan materi digital, hingga menggunakan pembelajaran online.

Di sektor kesehatan, sebanyak 70,8 persen wilayah telah memanfaatkan akses internet.

Penggunaan akses internet di sektor kesehatan daerah tertinggal mencakup komunikasi antar petugas kesehatan serta dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan; penyebaran informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat; dan mengakses informasi medis baru untuk pembaruan pengetahuan.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan koneksi internet di area daerah 3T memang harus diselesaikan karena selama ini terkendala sejumlah masalah, di antaranya keamanan. 

"Ini kan kalau kita lihat, BAKTI memiliki proyek yang BTS 4G. Nah BTS 4G itu yang belum selesai itu adalah di wilayah-wilayah yang kahar gitu ya, di wilayah-wilayah yang secara keamanannya memang masih terkendala," ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, penetrasi internet di daerah-daerah tersebut dapat menjadi prioritas setelah pelbagai daerah lainnya sudah mendapatkan koneksi teknologi tersebut.