JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana mengatakan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL) akan sulit diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur.

“Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,” ujar dia.

Bahkan, Ian mengusulkan kepada pemerintahan baru untuk membentuk Badan Logistik setingkat Kementerian yang bertugas membuat blueprint logistik terkait kebijakan Zero ODOL dan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

“Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,” demikian penjelasannya.

Ada pun pembenahan yang dimaksud mulai dari penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif. Diperlukan juga penataan terhadap industri-industri, terutama yang tidak berada di kawasan industri serta infrastruktur transportasi, seperti kereta api dan laut.

Menurut Ian, masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

“Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,” kata dia.

Semisal moda transportasi kereta api yang belum dapat digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. Selain itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang belum mampu menampung barang dalam jumlah banyak.

“Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai. Jadi, untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,” tutur Ian.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kalangan usaha sektor logistik dan pelabuhan di Tanah Air mengusulkan agar pengadaan dan pembelian kapal laut dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program tol laut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadikan pengadaan kapal laut sebagai salah satu dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut mendapat sambutan positif, sebab keberaadaan transportasi logistik melalui program tol laut yang selama ini berjalan harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR RI terus menggodok Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya perubahan pada UU Pelayaran tersebut diharapkan bisa memangkas tumpeng tindih kebijakan yang saat ini masih kerap terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Pelayaran dari pemerintah. Menurutnya pembahasan RUU Pelayaran ini guna mengamodir perubahan-perubahan dalam dunia pelayaran dan juga untuk mendukung kemajuan pada dunia pelayaran.