JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu proses praperadilan untuk memangggil Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Sahbirin Noor diketahui menggugat KPK atas penetapan tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Karena itu KPK menghormati pelaksanaan hak yang bersangkutan (Sahbirin Noor) yang telah mengajukan praperadilan dan proses lebih lanjut akan menunggu hasil praperadilan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Ghufron mengatakan, KPK pada prinsipnya dalam proses hukum tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

"KPK dalam menegakkan hukum salah satu azasnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf F adalah penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Sahbirin Noor menunggu tim penyidik merampungkan penyelidikan yang masih berlangsung.

"Setelah saya berkoordinasi dengan penyidiknya, masih dalam proses perencanaan (pemanggilan Sahbirin Noor), karena proses penyidikannya juga masih berlangsung. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi maupun proses penggeledahan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ia mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Sahbirin Noor mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis (10/10/2024). Permohonan telah terdaftar dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

"Klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Jumat (11/10/2024).

SIPP PN Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan pada 28 Oktober 2024.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10/2024).

Meski tak ikut ditangkap dalam OTT itu, namun Sahbirin Noor kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Ia diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Minggu (6/10/2024).

Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penahanan tersangka dalam OTT tersebut dilakukan menyesuaikan jalannya uang suap ke para tersangka.

Ia mengatakan, uang tersebut belum sampai di tangan Sahbirin Noor (SHB).

"Jadi uang yang itu bergerak. Saya ulangi ya dari pemberi dari YUD (Sugeng Wahyudi-swasta) AND (Andi Susanto-swasta) kemudian ke YUL (Yulianti Erlynah-Kepala Bidang Cipta Karya) kemudian ke saudara BUY ini sopir ya, kemudian ke saudara AHM (Ahmad-pengurus Rumah Tahfidz Darussalam) ke sana," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

"Nah uang ini belum terdeliever lebih dari itu gitu, jadi berhenti pada saudara AHM ini," sambungnya.

Asep mengatakan, dalam OTT yang menyesuaikan dengan jalannya uang tersebut, KPK menetapkan 6 orang tersangka.

Sementara itu, penetapan tersangka Shabirin Noor dilakukan berdasarkan ekspos perkara di mana ditemukan cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka.

"Dalam pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, dan ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak, sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak hanya 6 orang yang ada di sini," ujarnya.

Sejauh ini, KPK telah menahan enam tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (8/10/2024).

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan berinisial Agustya Febry Andrean (FEB).

Kemudian ada dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Solhan, Yulianti, Ahmad, dan Febry ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Wahyudi dan Andi ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 Tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain enam orang tersangka tersebut, KPK juga menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka. Namun, Sahbirin Noor belum ditahan.

Ghufron mengatakan, empat orang tersangka dari lingkungan Pemprov Kalsel diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, dua orang tersangka dari unsur swasta diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.