REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi kasus dugaan korupsi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Ahmad Riyadh mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Ia cabut keterangan mengenai pemberian uang senilai 18 ribu dolar Singapura atau setara Rp216,98 juta kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Riyadh, yang merupakan pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya, Jawahirul Fuad tersebut, mengungkapkan pencabutan berkas dilakukan karena kondisi mentalnya sempat tidak stabil saat diperiksa penyidik yang tiba-tiba datang ke kantornya kala itu.

"Saat itu terus terang saya blank, saya banyak lupa juga," kata Riyadh dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dengan pencabutan BAP tersebut, dirinya menegaskan, Gazalba tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Jawahirul Fuad. Dia menuturkan uang itu merupakan bagian dari pembayaran jasa dirinya sebagai pengacara saat mengatasi kasus Jawahirul Fuad.

Riyadh membeberkan, bayaran jasa diberikan sebesar Rp650 juta dari Jawahirul Fuad, yang meliputi senilai Rp500 juta sebelum perkara diputus di Mahkamah Agung (MA) dan Rp150 juta setelah perkara diputus. Selanjutnya uang jasa tersebut, ia ubah ke dalam bentuk dolar Singapura.

"Tetapi uang ini tidak saya serahkan. Hanya untuk saya sendiri, tidak ada untuk Pak Gazalba," tuturnya.

Dalam kasus tersebut, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp62,89 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Dugaan penerimaan itu meliputi gratifikasi senilai Rp650 juta serta TPPU terdiri atas 18.000 dolar Singapura (Rp216,98 juta), Rp37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2 miliar), dan Rp9,43 miliar selama kurun waktu 2020-2022.

Gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba terkait dengan pengurusan perkara kasasi Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.

Uang gratifikasi itu diterima Gazalba bersama-sama dengan Riyadh selaku penghubung antara Jawahirul Fuad dengan Gazalba pada 2022 setelah pengucapan putusan perkara, yang mana Gazalba menerima Rp200 juta dan Riyadh menerima uang sebesar Rp450 juta, sehingga total gratifikasi yang diterima keduanya sebesar Rp650 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim memerintahkan terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh agar kembali ditahan usai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Putusan dimaksud membatalkan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang sebelumnya memerintahkan Gazalba dikeluarkan dari tahanan.

Oleh sebab itu, majelis hakim yang sama kini memerintahkan penahanan kembali terhadap Gazalba. Ketua majelis hakim Fahzal Hendri menyebut penahanan itu bersifat lanjutan atau perpanjangan sebagaimana perintah PN Jakarta Pusat.

"Jadi mulai hari ini Pak Gazalba Saleh ya melaksanakan perintah pengadilan, perpanjangan. Jadi saudara ditahan lagi," ujar Fahzal di PN Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Fahzal lalu mengatakan bahwa perpanjangan penahanan terhadap Gazalba dimulai hari ini. Terdakwa akan kembali ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1A Jakarta Timur.

"Memperpanjang masa tahan terdakwa Gazalba Saleh dalam rumah tahanan Rutan cabang Rumah Tahanan Kelas 1 A Jakarta Timur, paling lama 67 hari," katanya.

Sebelumnya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan (verzet) PT DKI Jakarta itu. Menurutnya, lembaga antirasuah sepakat dengan pertimbangan majelis hakim PT Jakarta bahwa putusan sela majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya menimbulkan kekacauan sistem praktik peradilan pidana.

"Terlebih pada saat yang bersamaan Majelis Hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat dan PN Tipikor lainnya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara Tipikor Limpahan KPK, yang kesemuanya tidak dilampiri pendelegasiaan dari lembaga lainnya," terang Nawawi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Untuk itu, Nawawi menegaskan bahwa KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No.19/2019 memiliki tugas dan wewenang penuntutan sebagaimana wewenang penyelidikan sekaligus penyidikan. Mantan hakim itu juga menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Atas putusan PT DKI Jakarta, Nawawi menyebut pihaknya akan meminta Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memulai kembali pemeriksaan perkara atas Gazalba Saleh. Namun, terdapat sejumlah catatan yang diberikan oleh pihak lembaga antirasuah.

Salah satunya yakni untuk mengganti susunan majelis hakim yang sebelumnya menyidangkan perkara gratifikasi dan pencucian uang Gazalba.

"Mengganti susunan Majelis Hukum terdahulu dan memerintahkan kembali penahanan terhadap terdakwa Gazalba Saleh," terang Nawawi.

Adapun, PT DKI Jakarta dalam putusannya menolak keberatan/eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Gazalba. Majelis Hakim banding menyatakan surat dakwaan No.49/TUT.01.04/24/04/2024 tanggal 23 April 2024 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

"Sehingga surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH," demikian dikutip dari amar putusan majelis hakim PT DKI Jakarta.

Putusan itu juga memerintahkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang mengadili perkara Gazalba untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara tersebut dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Berdasarkan pemberitaanBisnissebelumnya, Gazalba didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp650 juta dan melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dia sudah pernah dinyatakan bebas hingga tingkat kasasi atas dari perkara suap di 2023 lalu.

Namun demikian, dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela, Senin (27/5/2024), Majelis Hakim menerima eksepsi Gazalba dan memerintahkannya untuk segera dibebaskan dari tahanan. Oleh sebab itu, Gazalba dinyatakan bebas untuk kesekian kalinya.

"Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut. Dua, menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tdiak dapat diterima. Tiga, memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," demikian bunyi putusan sela yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Atas putusan Pengadilan Tipikor itu, Gazalba sebelumnya sudah dibebaskan dari tahanan pengadilan yang dititipkan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta.