JAKARTA, KOMPAS.com - Profesi advokat kembali disorot dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang menangani vonis perkara penganiayaan terdakwa Ronald Tannur terhadap mendiang Dini Sera Afriyanti.

Kuasa hukum Ronald yang bernama Lisa Rahmat (LR) turut ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap dugaan suap itu.

Ini bukan pertama kali seorang advokat yang seharusnya ikut menegakkan hukum justru terlibat dugaan suap.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, LR diduga bersekongkol dengan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), buat menyuap hakim PN Surabaya yang menangani perkara itu terkait vonis buat sang anak.

Qohar mengatakan bahwa tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.

"MW memiliki hubungan yang dekat dengan LR sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024) lalu.

"Jadi mereka sudah lama saling kenal," tambah dia.

Cerita berawal pada 5 Oktober 2023, ketika LR bertemu di salah satu kafe di Surabaya dengan MW untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor LR di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, LR menyampaikan kepada MW terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur dan langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat Mahkamah Agung) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

LR kemudian bersepakat dengan MW untuk biaya pengurusan Ronald Tannur. Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW.

"Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mngganti di kemudian hari. Dalam permintaan dana terkit pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan, LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

Patut dihukum berat

Advokat kawakan Todung Mulya Lubis menilai perilaku LR sangat mencoreng harkat dan martabat profesi itu. Bahkan Mulya berharap hakim menjatuhkan putusan terberat bagi LR jika terbukti bersalah.

"Tidak boleh ada kroni-kroni sedikit pun terhadap siapapun apakah dia hakim, jaksa, advokat. Mereka yang terlibat atau sebagai yang membantu (suap) harus dihukum seberat-beratnya," kata Mulya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mulya mengatakan, hukuman bagi advokat yang terlibat suap tidak bisa dipandang enteng karena profesi yang mereka jalani juga menjadi bagian dari penegak hukum.

"Mereka kan menegakkan hukum. Ini kan pelanggaran hukum dan tindak pidana," ujar Mulya.

Alhasil ketika seorang advokat justru terlibat suap, kata Mulya, maka hukumannya harus berlapis mulai dari sanksi atas perbuatan pidananya dan pelanggaran etika profesi.

"Pelanggaran etika profesi karena merusak hukum, merusak citra advokat, merusak moral proses penegakan hukum. Harus dihukum seberat-beratnya," ucap Mulya.

Mulya juga menyarankan bagi organisasi advokat yang menjadi tempat bernaung LR supaya bertindak tegas dengan mencabut izin praktiknya.

"Harus mengambil tindakan tegas bagi orangnya, advokatnya," ucap Mulya.

Sanksi bagi advokat yang terlibat suap diatur dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pasal 209 ayat (1) UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak Rp 4.500 bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Sanksi itu juga diterapkan bagi orang yang memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto (Jo) UU No 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyuap penyelenggara negara atau penegak hukum diancam sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 50,000,000 dan paling banyak Rp. 250,000,000.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat yang berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, bisa dikenakan tindakan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindakan di atas diatur lebih lanjut dengan Keputuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, karena pelanggaran kode etik tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, advokat yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menganggap suap dalam kasus Ronald Tannur "amat keterlaluan".

"Saya lihat bodoh sekali para pelaku ini. Mencari uang dari kasus yang menarik perhatian publik itu bodoh sekali," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan, kasus Ronald Tannur merupakan perkara dengan pelaku yang profilnya cukup tinggi.

Ronald merupakan anak dari eks anggota DPR RI Edward Tannur.

Korbannya pun Dini Sera Afriyanti, diperhatikan oleh publik secara luas.

Ia menegaskan, memang masih ada asas praduga tak bersalah. Namun, jika kasus suap ini terbukti benar, maka hal ini amat ironis.

Zaenur mengungkapkan, umumnya mafia peradilan akan memilah perkara untuk diperdagangkan, yakni perkara-perkara yang tidak menarik perhatian publik.

"Biasanya kalau yang pinter-pinter itu mencari kasus-kasus yang "sepi", tidak menjadi perhatian publik," ujar dia.

"Kalau ini benar ini bodoh sekali," ucap Zaenur.

Sebagai informasi, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung setelah menerima suap menyangkut vonis bebas Ronald Tannur.

Ketiga hakim dan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat, kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang miliaran rupiah ketika menggeledah rumah dan apartemen para tersangka.

Ketiga hakim PN Surabaya itu sebelumnya sudah menjadi sorotan karena menjatuhkan putusan kontroversial, yakni membebaskan Ronald Tannur dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam putusan itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti menganiaya pacarnya, Dini Sefra Afriyanti, hingga meninggal dunia sebagaimana dakwaan pertama atau kedua atau ketiga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengamankan uang hingga Rp 20 Miliar dalam operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim yang membebaskan Ronald Tannur.

Dalam rekaman video OTT Kejagung, tampak segepok Dolar AS yang dibungkus dan dilabeli dengan tulisan "Untuk Kasasi".

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan pendalaman terkait penemuan-penemuan barang bukti.

"Semua barang bukti yang disita tentu akan didalami dan diverifikasi namun apakah suatu barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini nanti kita lihat perkembangannya," ujar Harli kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Mereka diduga menerima suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Kejaksaan Agung juga mengamankan seorang pengacara bernama Lisa Rahmat.

Dari hasil OTT, Kejagung menyita uang rupiah hingga asing, dan dokumen terkait suap.

Totalnya mencapai Rp 20,05 miliar.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp20 miliar dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur oleh majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan uang miliaran itu disita dari kediaman empat tersangka yakni tiga hakim Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH) serta pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat (LR).

"Saat melakukan penggeledahan dan penangkapan, Tim Penyidik menemukan barang bukti uang tunai, dokumen, hingga elektronik," ujar Abdul di Kejagung, Rabu (23/10/2024) malam.

Barang bukti yang kemudian disita itu antara lain, uang senilai Rp1,19 miliar, uang tunai US$451,7, uang tunai SGD 717,043 dan sejumlah catatan transaksi di kediaman LR di daerah Rungkut Surabaya.

Kemudian, di apartemen Hakim Erintuah yang berlokasi di Surabaya, Kejagung menyita Rp97,5 juta, uang tunai SGD32.000, uang tunai Ringgit Malaysia 35.992 dan barbuk elektronik.

Penyitaan itu dilakukan hingga di kediaman Hakim Mangapul di Surabaya dengan menyita uang tunai Rp21,4 juta, uang tunai US$2.000 hingga SGD32.000.

Abdul Qohar menekankan, uang yang telah disita itu diduga terkait dengan suap terhadap hakim uang memvonis bebas Ronald Tannur di kasus penganiayaan Dini.

"Bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tuker uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Berikut ini rincian uang tunai Rp20 miliar yang disita penyidik :

Di lokasi Rumah pengacara Lisa di daerah Rungkut Surabaya :

- Uang tunai Rp 1,190 miliar

- Uang tunai USD 451.700

- Dollar Singapura 717.043

Di lokasi Apartemen pengacara Lisa di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat:

- USD dan Dollar Singapura setara Rp 2,126 miliar

- Dokumen penukaran valas

- Catatan pemberian uang

- Barang bukti elektronik ponsel

Di lokasi Apartemen Hakim Erintuah di Apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya:

- Uang tunai Rp 97,5 juta

- Uang tunai Dolar Singapura 32 ribu

- Uang tunai RM 35.992,25 sen

- Sejumlah barang bukti eletronik.

Di lokasi rumah Hakim Erintuah di Perumahan BSB Mijen, Semarang:

- Uang tunai USD 6.000

- SGD 300

- Sejumlah barang bukti elektronik

Di lokasi Apartemen Hakim Heru di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya:

- Uang tunai Rp104.000.000

- Uang tunai USD 2.200

- Uang tunai SGD 9.100

- Yen 100.000

- Sejumlah barang bukti elektronik

Di Apartemen oknum Hakim Mangapul di Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya:

- Uang tunai Rp21.400.000

- Uang tunai USD 2.000

- Uang tunai SGD 32.000

- Sejumlah barang bukti elektronik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) memberikan sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim yang diberi sanksi itu, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Joko menjelaskan sidang pleno itu dilaksanakan pada Senin ini, tepat sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI. Rapat pleno putusan pemecatan terhadap tiga hakim itu diikuti oleh semua Anggota KY yang berjumlah tujuh orang.

Berdasarkan sejumlah temuan, Joko memaparkan bahwa para hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Kemudian para hakim tersebut juga membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Afrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum, serta keterangan saksi ahli dr Renny Sumino dari RSUD Dr Soetomo.

Selain itu, menurutnya para hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan/atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pembacaan putusan.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Sidang Pleno berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat, dan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial RI telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat," kata dia.

Dengan adanya pemberian saksi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ronald Tannur itu cukup fenomenal karena menyita perhatian publik.

Dia pun menilai bahwa KY juga telah bekerja maksimal terhadap adanya kasus pelanggaran kode etik itu. Namun, dia ingin semestinya KY menjatuhkan pemberhentian tetap tanpa hak pensiun.

"Tapi nggak apa-apa pak, sudah sangat maksimal, terima kasih. Saya pikir teman-teman (Anggota DPR) akan menyampaikan apresiasi semua kepada Komisi Yudisial," kata Habiburokhman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyindir majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur di kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Sahroni menyebut majelis hakim itu kurang informasi.

Hal itu dikatakan Sahroni setelah Komisi III DPR RI menerima audiensi keluarga dan kuasa hukum Dini. Sahroni meminta majelis hakim supaya lebih bijak dalam perkara Dini dengan menyerap suara keadilan di tengah masyarakat.

"Sampai saya katakan, kalau tiga hakim ini nggak punya TV dan nggak punya HP bagus, saya beliin," kata Sahroni dalam audiensi itu di Gedung DPR RI pada Senin (29/7/2024).

Sahroni sebenarnya kaget saat mengetahui vonis bebas Ronald. Sahroni merasa majelis hakimnya bermasalah hingga menelurkan putusan aneh bin ajaib.

"Sampai hari ini saya bilang tiga hakim yang memutuskan vonis bebas sakit semua," ujar Sahroni.

Sahroni mengungkapkan, persidangan telah gamblang memaparkan kesalahan Ronald. Oleh karena itu, Sahroni mempertanyakan penyebab kematian Dini versi hakim ialah akibat karena alkohol.

"Jelas fakta perkara pidananya mutlak, tadi sudah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya punya teman, pemabuk semua, tetapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol," ujar Sahroni.

Sebelumnya, Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan walau telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga meninggal.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald dinilai tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) tak tinggal diam atas bebasnya anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur. KY tengah menerjunkan tim investigasi guna mendalami hal tersebut.

Bebasnya Ronald Tannur diketok oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald merupakan terdakwa penganiayaan berujung pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata telah menerima laporan soal putusan tersebut dari keluarga korban yang ditemani oleh tim kuasa hukumnya dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. "Laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat," kata Mukti dalam keterangannya pada Senin (29/7/2024).

KY bakal mendalami berbagai bahan dan dokumen dari para saksi seusai melewati proses administrasi. Selanjutnya, pimpinan KY bakal menggelar rapat panel guna menentukan tindak lanjut dari aduan keluarga Dini.

"Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim," ujar Mukti

Mukti menyebut, KY telah menerjunkan tim investigasi guna mendalami putusan bebas terhadap Ronald. Tapi tambahan-tambahan data ini belum bisa disampaikan secara terbuka kepada publik karena sifatnya memang tertutup. "Tim investigasi juga telah bergerak dan progres," ucap Mukti.

Selain itu, KY belum memperoleh salinan putusan secara utuh dari PN Surabaya. "Sehingga KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)," ujar Mukti.

Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti baru saja melaporkan tiga majelis hakim yang menyidangkan perkara itu ke KY pada hari ini. Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur yang baru saja divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald tak dihukum apapun meski dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU).