Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Cara Membuat Sertifikat Halal-JAKARTA. Inilah cara membuat sertifikat halal gratis. Pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dijual di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, kewajiban pemberian sertifikat halal merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Pasal 4 tegas menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Ini tegas, tak bisa ditawar-tawar lagi," kata Haikal dalam keterangan resmi kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Jenis produk yang perlu sertifikat halal

Menurut Haikal, yang dimaksud dari produk wajib bersertifikat halal, sudah tercantum dalam Pasal 1 UU Jaminan Produk Halal. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dikutip dari laman Halal MUI, barang gunaan termasuk produk tekstil, kulit, dan alas kaki yang digunakan sebagai sandang, penutup kepala, atau aksesoris. Barang gunaan pun termasuk yang dipakai sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan muslim, dan kemasan produk.

Sementara itu, jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian dari suatu produk. Produk-produk itulah yang wajib diurus sertifikasi halalnya, jika masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia.

"Jadi keliru kalau kemudian ada yang bilang laptop dan semacamnya juga perlu disertifikasi halal. Itu penafsiran yang tidak benar," tegasnya.

Di sisi lain, kewajiban pengajuan sertifikat halal tidak berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non-halal, seperti hewan diharamkan. Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Haikal menyebut, produk-produk tersebut masih boleh beredar dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal. "Konsumsi produk itu pilihan. Yang halal boleh beredar dengan bersertifikat halal. Yang non halal juga boleh beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal," imbuhnya.

Tonton:Kinerja Naik, Bos Ini Malah Jual Salah satu Saham Andalan Lo Kheng Hong

Batas waktu dan sanksi jika tak ada sertifikat halal

Kepala BPJPH melanjutkan, kewajiban sertifikasi halal sebenarnya dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu berbeda tergantung pelaku usahanya. Pada Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, misalnya, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Artinya, terhitung 18 Oktober 2024, ketiga kelompok produk tersebut wajib dilengkapi dengan sertifikat halal. "Kalau tidak ya siap-siap bisa kena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran," tuturnya.

Berbeda, khusus pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2026.

Sertifikat halal bagi produk luar negeri

Sementara, kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat 17 Oktober 2026. Sertifikasi produk luar negeri tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Cara membuat sertifikat halalgratis

Cara membuat sertifikat halal melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Superapps atau laman ptsp.halal.go.id. Diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan layanan sertifikasi halal gratis sepanjang tahun 2023.

Cara membuat sertifikat halal, pelaku usaha dapat melakukannya secara online (daring) melalui aplikasi Pusaka Superapps Kementerian Agama. Pendaftaran sertifikasi halal gratis juga bisa dilakukan melalui sistem informasi halal (SIHALAL) di ptsp.halal.go.id.

Kuota yang tersedia di tahun ini adalah satu juta pengajuan sertifikasi halal. Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengetahui informasi terkait sertifikasi halal, BPJPH juga menyediakan berbagai kanal.

Berbagai tutorial cara pendaftaran sertifikasi halal dan serba serbinya, bisa mengakses akun Youtube @HalalIndonesia. BPJPH juga menyediakan layanan Whatsapp center di nomor 081110683146 dan layanan call center di nomor 146.

Tonton:Ini Prediksi BMKG Terkait Suhu Panas Di Pulau Jawa

Syarat membuat sertifikat halal gratis

Sesuai aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman.

Untuk mendukung hal tersebut, BPJPH Kemenag membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK).

Adapun syarat membuat sertifikat halal gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Cara membuat sertifikat halal gratis

Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id.
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Itulah cara membuat sertifikat halal gratis. Segera buat akun ptsp.halal.go.id untuk membuat sertifikat halal gratis.

Jakarta -

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Super Indo Supermarket resmi telah mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjamin kehalalan dan kualitas produk serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Acara simbolis penyerahan sertifikat ini dihadiri oleh Kepala Badan BPJPH, Direktur Utama LPPOM MUI, Halal Science Center IPB dan Manajemen Super Indo. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Super Indo untuk menjadi perusahaan ritel yang paling dipercaya di Indonesia.

“Hari ini merupakan momentum penting bagi PT Lion Super Indo, dimana dengan bangga kami umumkan bahwa Super Indo telah berhasil memperoleh Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Boudewijn van Nieuwenhuijzen, President Director Super Indo menuturkan pencapaian ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan berorientasi pelanggan nomor 1 di Indonesia.

"Kami memahami bahwa pelanggan sangat percaya kepada kami, dan kami berkomitmen untuk memenuhi kepercayaan tersebut dengan menyediakan produk dan layanan yang mematuhi standar kualitas dan kepatuhan halal. Bagi kami, Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan," ujarnya saat ditemui di Kamaja Social Space di Jakarta, Rabu (30/10).

Asal tahu saja,Super Indo telah berhasil memperoleh Sertifikasi Halal untuk dua kategori penting, yaitu Jasa penjualan tanpa proses dengan nomor ID00410020402620824 dan penyediaan makanan & minuman dengan pengolahan dengan nomor ID00410020401140824. Selain itu, Super Indo juga telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal dengan sangat baik (excellence).

Plt Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si mengapresiasi atas perolehan sertifikat halal Super Indo. Sertifikat halal akan memberikan dampak positif dan nilai tambah kepada pelaku usaha.

“Kami mengapresiasi atas diperolehnya sertifikat halal Super Indo. Dengan jaminan produk halal tersebut Super Indo bisa memberikan kepercayaan masyarakat. Sertifikasi ini membuat Super Indo ikut mendorong tumbuhnya ekosistem industri halal di Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga untuk mensukseskan program pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024, terutama untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan, dan minuman," kata dia.

Selanjutnya, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) Ir. Muti Arintawati, M.Si mengatakan bahwa sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah, dan Super Indo telah melalui proses ini dengan baik.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Super Indo yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Super Indo dalam menjunjung tinggi standar kualitas dan integritas dalam produk mereka. Di pasar saat ini, di mana konsumen semakin sadar akan makanan yang mereka konsumsi, sertifikasi ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan transparansi dalam industri makanan," imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Pusat Halal Science Center Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc menambahkan pihaknya bangga telah menjadi konsultan untuk Super Indo selama perjalanan sertifikasi halal mereka.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan dedikasi Super Indo dalam menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga komitmen Perusahaan untuk memenuhi standar halal yang ketat yang diharapkan dan layak diterima oleh konsumen.

"Kami percaya bahwa sertifikasi halal lebih dari sekadar kepatuhan; sertifikasi ini mewujudkan pendekatan holistik terhadap keamanan pangan, jaminan kualitas, dan tanggung jawab etika. Keberhasilan mendapatkan sertifikasi halal merupakan pencapaian yang signifikan bagi Super Indo dan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek mereka," ujarnya.

Yuvlinda Susanta, General Manager of Corporate Affairs & Event Management Super Indo mengatakan sertifikasi halal yang diperoleh bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari komitmen Perusahaan untuk terus menghadirkan produk-produk berkualitas dan halal bagi konsumen.

"Kami bekerja sama dengan pemasok yang memiliki sertifikat halal dan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Selain itu, kami juga memiliki sistem pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal. Kami berharap dengan adanya sertifikasi halal ini, konsumen semakin merasa aman dan nyaman berbelanja di Super Indo," ucapnya.

Jakarta: Pada Jumat, 25 Oktober 2024, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mendesak para pelaku usaha untuk melakukan registrasi uji sertifikasi halal atas produk mereka, menyebut semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Semua produk, yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan, wajib bersertifkat, itu undang-undang itu," ucap Haikal di Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut telah mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya dari mantan Menteri Koordinator, Mahfud MD.
"Masak, semua yang dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bmgn kalau membeli kambing ayam, laptop, buku, dll? Kalau spt itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit," tulis Mahfud di X, Jumat, 25 Oktober 2024.

Lantas apakah benar semua produk yang beredar di Indonesia wajib diperjualbelikan? ini penjelasannya.

Penjelasan UU

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Pasal 4, memang benar bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Lantas apakah itu berarti semua produk-produk tidak halal dilarang diperjualbelikan? Tidak juga, dalam UU yang sama pasal 26, pelaku usaha yang menjual produk-produk tidak halal hanya diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Kemudian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahun 2021 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1360 Tahun 2021 yang memberikan daftar-daftar bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, bahan-bahan tersebut yakni:

1. Bahan berasal dari tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

2. Bahan berasal dari hewan nonsembelihan tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

3. Bahan berasal dari proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

4. Bahan berasal dari air alam tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

Untuk lebih rinci terkait daftar bahan-bahan yang dikecualikan, bisa dillihat dalam lampiran KMA Nomor 1360 Tahun 2021, tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal yang bisa diunduh disini.

Baca Juga:
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ultimatum Pengusaha Nakal


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan jasa pengiriman berbasis aplikasi Paxel menjadi perusahaan kurir logistik pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Halal Logistik. Sertifikasi ini diperoleh dari Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama dan diaudit oleh LPPOM-MUI bekerjasama dengan Inspiry Konsultan Indonesia.

Co-founder Paxel Zaldy Masita mengatakan, Paxel memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi hingga sampai ke tangan konsumen dengan aman dan baik.

“Proses pengiriman yang memenuhi standar halal, dimulai dari pilihan jenis paket non-halal di aplikasi Paxel, penerapan pemisahan paket makanan halal dan non-halal selama proses penjemputan, transit hingga pengiriman paket makanan ke tujuan," kata Zaldy dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

"Melalui IoT (internet of things), sistem operasional Paxel mulai dari first mile, mid mile hingga last mile sudah memenuhi persyaratan Halal Logistik," imbuh dia.

Zaldy menambahkan, bagi produk non-halal, kewajiban menggunakan jasa pengiriman dengan sertifikat halal logistik akan memberikan jaminan bahwa tidak adanya kontaminasi dengan produk lainnya.

Dengan demikian, pelaku usaha produk makanan non-halal akan merasa aman dan nyaman saat mengirimkan produknya ke konsumen.

Sertifikat halal logistik yang dimiliki Paxel merupakan dukungan penuh perusahaan kepada para pelaku usaha khususnya makanan dalam memenuhi standar sertifikasi produk halal sesuai peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk lingkup jasa.

Zaldy menilai, sertifikasi halal pada jasa logistik maka traceability jalur distribusi, handling saat penyimpanan dan transportasi akan mudah dikelola dengan baik oleh pelaku usaha.

“Hal ini semakin menguatkan posisi Paxel sebagai jasa kurir logistik halal pertama di Indonesia, tentunya konsumen akan merasa aman dan nyaman menggunakan produk dan layanan Paxel," terang Zaldy.

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan tahapan pelaksanaan, di mana tahap pertama akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa ada tiga kelompok produk yang harus memiliki sertifikat halal pada akhir tahap pertama tersebut: makanan dan minuman, bahan baku dan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

"Ketiga kelompok produk ini harus bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Jika tidak, akan ada sanksi," tegasnya. Aqil juga mengimbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH.

Aqil menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua jenis usaha, termasuk usaha besar, menengah, kecil, hingga pedagang kaki lima. Jika produk-produk ini belum bersertifikat halal saat beredar, sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penarikan produk dari pasaran, sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Sebagai kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BPJPH menyediakan kuota Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui jalur sertifikasi halal self-declare. Aqil mendorong pelaku UMK untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum kuota habis.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan melalui aplikasi Sihalal yang tersedia secara online 24 jam. Dengan ini, pelaku usaha tidak perlu lagi membawa berkas fisik sertifikat halal ke kantor BPJPH atau Kemenag, karena semua proses dapat dilakukan secara daring.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan meninjau kembali produk-produk yang tidak layak menerima sertifikat halal namun telah mendapatkan nomor sertifikasi halal.

"Saya belum tahu, kita cek dulu, apakah benar seperti itu," kata Menag Yaqut saat ditemui di Tokyo, Minggu, 29 September 2024..

Pernyataan ini merespons keluhan masyarakat terkait beberapa produk yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria halal, namun muncul di aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), seperti bir, rum, dan wine. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020, suatu produk hanya bisa diberikan label halal jika memenuhi syarat, baik dari segi kandungan maupun penamaan.

Pada saat berita ini dilaporkan, nama-nama produk tersebut sudah tidak lagi muncul di aplikasi BPJPH. Menag Yaqut juga meminta agar Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah diakui BPJPH lebih selektif dalam menilai produk luar negeri yang akan disertifikasi halal. "Tugas LHLN adalah menilai, jika tidak halal maka tidak bisa disertifikasi," ujarnya.

Menag Yaqut menargetkan peningkatan 200 persen untuk sertifikasi produk halal, terutama dari Jepang, pada Oktober mendatang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2024.

Saat ini, terdapat 150 lembaga halal di luar negeri yang telah diakui BPJPH. Sejak dibentuk pada 2017, BPJPH Kemenag telah menerbitkan dua juta sertifikat halal atau setara dengan lima juta produk.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beberapa Waktu terakhir, beredar video mengenai produk dengan nama "tuyul," "tuak," "beer," dan "wine" yang diklaim telah memperoleh sertifikat halal.

Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan klarifikasi dan penegasan terkait kejadian ini.

Melansir Infopublik.id, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan bahwa isu ini lebih kepada penamaan produk, bukan soal kehalalan substansi produknya.

"Masyarakat tidak perlu ragu karena produk yang telah memperoleh sertifikat halal telah melalui proses sertifikasi yang sesuai, termasuk mendapatkan penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal," ujar Mamat dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, penamaan produk halal diatur dalam regulasi, yaitu SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal.

Peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat tidak dapat didaftarkan untuk sertifikasi halal.

Namun, Mamat juga mengakui bahwa dalam kenyataannya, beberapa produk dengan nama seperti "wine" dan "beer" telah memperoleh sertifikat halal.

Hal itu, menurutnya, terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara ulama terkait penggunaan nama-nama tersebut dalam proses sertifikasi halal.

"Contohnya, produk dengan nama yang mengandung kata 'wine' yang telah mendapat sertifikat halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, sementara 53 produk lainnya memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa Produk Halal," jelas Mamat.

Produk-produk itu telah melalui pemeriksaan dan pengujian dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan mayoritas berasal dari LPH LPPOM MUI.

Menurut Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, perbedaan pandangan terkait penamaan produk ini hanyalah soal penggunaan istilah, bukan mengenai kehalalan substansi produk.

BPJPH pun mengajak semua pihak untuk duduk bersama guna menyamakan persepsi, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dzikro juga mengingatkan bahwa sertifikasi halal tahap pertama untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan akan berlaku setelah 17 Oktober 2024.

"Saat ini, kita harus fokus pada kesuksesan kewajiban sertifikasi halal tersebut," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sertifikat halal dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menggaet kepercayaan masyarakat.

sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.

Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Di Indonesia, terdapat beberapa tahapan untuk mendapat sertifikasi halal. Yakni melalui MUI, LPH, dan BPJPH.

Masing-masing Lembaga memiliki peran masing-masing untuk memberikan label halal terdapat produk yang didaftarkan.

BPJPH sendiri memiliki tugas untuk menetapkan, menerima dan memverifikais pengajuan produk yang akan diberi sertifikat dan label halal.

“Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI,” kata Kepala BPJPH Aqil Irham pada 2022 lalu, dikutip dari kemenag.go.id.

Masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat.

BPJPH memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal, kata Aqil Irham, adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

"Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI,” tegasnya.

Berikut ini proses pengajuan sertifikat halal melalui tiga Lembaga pemerintah yakni BPJPH, MUI, dan LPH.

Pengajuan Sertifikat Halal

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

Untuk penerapan SJPH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJPH yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal.

Penjelasan singkat mengenai kriteria SJPH, proses sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, persyaratan dan prosedur serifikasi halal di Indonesia, dapat diikuti di Program Pengenalan Sertifikasi Halal LPPOM MUI (PSH).

Kemudian pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org.

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini ramai diperbincangkan minuman wine hingga beer diberi label halal.

Minuman tersebut telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menuai pro dan kontra, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Mamat Salamet Burhanudin mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk dan bukan soal kehalalan produknya.

"Artinya, masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Mamat di Jakarta, Selasa (1/10), dikutip dari Antara.

Diketahui, sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.

Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Di Indonesia, terdapat beberapa tahapan untuk mendapat sertifikasi halal. Yakni melalui MUI, LPH, dan BPJPH.

Masing-masing Lembaga memiliki peran masing-masing untuk memberikan label halal terdapat produk yang didaftarkan.

BPJPH sendiri memiliki tugas untuk menetapkan, menerima dan memverifikais pengajuan produk yang akan diberi sertifikat dan label halal.

Berikut ini alur dan syarat mendapatkan sertifikasi halal BPJPH Kementerian Agama RI.

Syarat Mendapat Sertifikasi Halal BPJPH

• Memiliki surat permohonan yang diunggah di situs SIHalal dengan format yang telah diberikan
• Mengisi formular permohonan di situs SIHalal
• Memiliki Aspek Legal NIB
• Memiliki SK Penetapan Penyelia Halal, KTP, Daftar Riwayat Hidup
• Mengisi Daftar nama produk dan bahan yang digunakan di situs SIHalal
• Mengunggah Manual SJPH di SIHalal
• Memiliki izin edar atau SLHS

Alur Sertifikasi Halal Reguler dari BPJPH

1. Sebelum mendaftar, pelaku harus memiliki email aktif fan NIB Berbasis Risiko yang telah didaftarkan di https://oss.go.id
2. Membuat akun dan mengajukan permohonan sertifikasi Halal dengan menyertakan syarat yang ditentukan melalui situs SIHAlal atau https://ptsp.halal.go.id
3. BPJPH kemudian akan melakukan verifikasi data
4. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHalal
5. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar di SIHalal
6. BPJPH Kembali melakukan verifikasi dan menertibkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
7. LPH akan Kembali melakukan verifikasi dengan menjalankan proses pemeriksaan (audit)
8. Setelah itu dilakukan siding fatwa oleh MUI untuk mendapat ketetapan sertifikasi halal
9. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
10. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberian label halal pada tuak, beer, hingga wine.

Miuman yang tergolong dalam kelompok minuman keras (miras) karena memabukkan tersebut, telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamet Burhanudin mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk dan bukan soal kehalalan produknya.

"Artinya, masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Mamat di Jakarta, Selasa (1/10), dikutip dari Antara.

Mamat menjelaskan bahwa penamaan produk halal sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal serta Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

"Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain," kata dia.

Data tersebut, kata dia, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal.

Perbedaan itu juga muncul di batas soal diperbolehkan atau tidak menggunakan nama-nama itu saja. Namun memang tak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Penjelasan MUI

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam mengatakan dari hasil investigasi produk-produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui komisi fatwa MUI.

"Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," kata dia.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini, beredar video yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat terkait adanya produk dengan nama seperti "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Kejadian ini memicu pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat tentang kriteria penamaan produk dan kesesuaian dengan syariat Islam.

Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, pada Selasa (1/10/2024) di Jakarta.

Penjelasan Terkait Penamaan Produk

Menurut Mamat Salamet Burhanudin, persoalan utama terkait nama produk yang dianggap tidak sesuai dengan etika atau syariat Islam, bukan pada kehalalan produk itu sendiri.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, karena produk tersebut telah melalui proses sertifikasi yang ketat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Proses sertifikasi ini mencakup pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pengesahan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal.

Regulasi tentang Penamaan Produk Halal

Penamaan produk halal telah diatur dalam regulasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) 99004:2021 mengenai persyaratan umum pangan halal. Selain itu, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal juga mengatur secara spesifik mengenai hal ini.

Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha dilarang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk dengan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada regulasi tersebut, terdapat kenyataan bahwa beberapa produk dengan nama yang dianggap kurang etis masih mendapatkan sertifikat halal. Hal ini, menurut BPJPH, terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai nama produk tersebut.

Perbedaan Pandangan dalam Penetapan Nama Produk

BPJPH juga menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini terbukti dengan data yang tercatat di Sistem Informasi Halal (Sihalal). Misalnya, terdapat 61 produk yang menggunakan kata "wine" dalam namanya yang telah mendapatkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI.

Selain itu, 53 produk lainnya yang menggunakan kata "wine" memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa Produk Halal. Untuk produk dengan nama menggunakan kata "beer", sebanyak 8 produk mendapatkan sertifikat halal dari Komisi Fatwa MUI, sementara 14 produk lainnya memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa.

Mamat Salamet Burhanudin juga menambahkan bahwa produk-produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, di mana sebagian besar berasal dari LPH LPPOM MUI. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di antara para ulama hanya terkait pada aspek penamaan produk, sementara aspek kehalalan zat dan prosesnya tetap terjamin.

Pentingnya Diskusi dan Penyelarasan Persepsi

Kondisi ini mencerminkan bahwa layanan sertifikasi halal melibatkan banyak aktor dan bersifat kompleks. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Dzikro, menyatakan bahwa perbedaan pandangan di antara ulama adalah hal yang wajar, mengingat luasnya ekosistem layanan sertifikasi halal.

Namun, ia menekankan pentingnya dialog antara semua pihak untuk menyamakan persepsi, agar tidak menimbulkan kebingungan atau kegaduhan di masyarakat.

Dzikro mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan berdiskusi guna menemukan solusi terbaik terkait masalah penamaan produk ini. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu dalam mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal, karena kehalalannya telah terjamin melalui proses yang sesuai dengan syariat.

Kewajiban Sertifikasi Halal Tahap Pertama

Di samping itu, BPJPH juga mengingatkan tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

BPJPH mengimbau seluruh pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini.

Kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Oleh karena itu, fokus dan energi semua pihak diharapkan terarah pada pencapaian tujuan ini, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia.