Jakarta -

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

(ada/ara)

Medan -

Harga bawang merah di Sumut terus merosot bahkan rata-rata hanya dijual Rp 20 ribuan per kg. Anjloknya harga ini karena banjir stok bawang lokal maupun impor.

Berdasarkan data Disperindag ESDM Sumut, Jumat (16/8/2024) harga bawang termurah berada di Kabupaten Langkat seharga Rp 19 ribuan per kg, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp 21 ribu per kg.

Kemudian ada Kota Pematangsiantar, Tapanuli Selatan, dan Binjai sebesar Rp 22 ribu per kg. Selanjutnya ada Kota Medan sebesar Rp 23 ribu per kg.

Sementara itu, beberapa daerah yang mematok harga tertinggi di antaranya ada Kabupaten Nias Barat seharga Rp 38 ribu per kg, Kota Sibolga seharga Rp 32 ribu per kg, dan Kabupaten Tapanuli Utara serta Toba yang mematok seharga Rp 30 ribu per kg.

Walaupun mematok harga termahal, harga bawang merah di Sumut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp 41.500 per kg.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko mengungkapkan bahwa harga bawang merah yang terus merosot ini lantaran pasokan yang melimpah dari sentra produksi.

"Harga bawang masih terus mengalami penurunan harga. Kondisi stok yang banyak masuk baik dari lokal maupun impor menyebabkan penurunan harga komoditi," ucap Sujatmiko.

(astj/astj)

JAKARTA - Ekonom menilai kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter, sesuatu yang aneh. Pasalnya Indonesia adalah penghasil sawit terbesar, dimana minyak goreng dihasilkan dari minyak sawit.

Sebelumnya kenaikan HET Minyakita diumumkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat pada Jumat 19 Juli ini. Sudah tepatkah kebijakan tersebut?

Kemendag menjelaskan bahwa HET minyak goreng harus disesuaikan dengan biaya produksi yang terus naik dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia terus meningkat, dimana pada tahun 2023 tercatat mencapai 50,07 juta ton.

Raihan tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,15% dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 46,73 juta ton. Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, atas dasar itu menunjukkan bahwa untuk menghasilkan minyak goreng, Indonesia tidak perlu impor, jadi alasannya biaya produksi dan nilai tukar rupiah menjadi sumir.

"Dengan produksi CPO yang melimpah, alasan kenaikan biaya produksi yang dikaitkan dengan harga internasional dan nilai tukar rupiah tampaknya kurang tepat, karena sebagian besar bahan baku utama berasal dari dalam negeri," ungkap Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurutnya secara keseluruhan, meskipun ada justifikasi ekonomi di balik kenaikan HET minyak goreng, kebijakan ini tidak tepat waktu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, yang justru membutuhkan dukungan dan stimulus untuk mengatasi kelesuan ekonomi saat ini.

"Kenaikan HET minyak goreng, khususnya Minyakita, menjadi Rp15.700 per liter memang menimbulkan pertanyaan terkait urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat kecil, terutama dalam konteks ekonomi yang sedang menunjukkan tanda-tanda kelesuan juga alasan faktor ekonomi dan sosial yang saling berkaitan," bebernya.

Lebih lanjut Ia memberikan, tanda-tanda pelemahan ekonomi nasional.

Pertama, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda kelesuan yang signifikan. Indikator-indikator ekonomi seperti Purchasing Managers' Index (PMI) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah menunjukkan penurunan, yang mengindikasikan berkurangnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan konsumen.

Penurunan PMI mengindikasikan kontraksi dalam sektor manufaktur, sementara penurunan IKK menunjukkan bahwa konsumen kurang optimis mengenai kondisi ekonomi masa depan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran publik. Dalam situasi di mana aktivitas ekonomi sedang melambat, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng hanya akan memperburuk situasi dengan menekan daya beli masyarakat lebih lanjut.

Kedua, inflasi yang rendah dan bahkan mengalami deflasi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa permintaan domestik lemah. Deflasi mencerminkan penurunan harga barang dan jasa secara umum, yang bisa terjadi karena permintaan yang lemah.

Dalam konteks ini, menaikkan HET minyak goreng berisiko mengurangi daya beli masyarakat lebih jauh, mengingat barang ini merupakan kebutuhan pokok bagi banyak rumah tangga Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng dapat memaksa keluarga berpenghasilan rendah untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah tetapi mungkin kurang sehat, sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Ketiga, tingkat suku bunga yang tinggi menambah tekanan ekonomi pada masyarakat dan bisnis. Tingginya suku bunga membuat biaya pinjaman mahal, yang berdampak pada pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Bank Indonesia memang berencana melonggarkan kebijakan moneter pada kuartal IV, tetapi dampaknya baru akan terasa beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng akan segera dirasakan oleh masyarakat, yang berarti ada periode tekanan ekonomi tambahan yang harus dihadapi tanpa adanya pelonggaran moneter yang segera.

Keempat, usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor kuliner akan merasakan dampak yang signifikan dari kenaikan harga minyak goreng. UKM sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis, dan peningkatan biaya operasional dapat memaksa mereka menaikkan harga jual produk mereka.

"Ini bisa mengurangi daya beli konsumen atau bahkan menurunkan volume penjualan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah tersebut," ungkapnya.

Kelima, kebijakan ini juga bisa meningkatkan ketidakpastian pasar dan distribusi minyak goreng. Pasokan yang tidak stabil dan fluktuasi harga yang tidak terkendali dapat menciptakan volatilitas yang lebih besar di pasar, meningkatkan risiko bagi konsumen dan pedagang.

"Ketidakpastian ini bisa menambah tekanan pada harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, memperburuk situasi inflasi secara keseluruhan," terang Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Selain itu terang dia, kenaikan HET minyak goreng sebesar 12,14% (dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700) diperkirakan akan meningkatkan inflasi sebesar 0.34%. Hal ini menambah tekanan pada ekonomi masyarakat yang sudah tertekan, mengingat inflasi yang lebih tinggi akan menggerus daya beli mereka.

"Tingkat suku bunga yang masih tinggi juga menambah tekanan ekonomi, dengan biaya pinjaman yang mahal dan rencana pelonggaran moneter yang baru akan terasa dampaknya beberapa bulan ke depan. UKM di sektor kuliner juga akan terkena dampak, dengan peningkatan biaya operasional yang memaksa mereka menaikkan harga produk, mengurangi volume penjualan, dan mengancam keberlangsungan usaha mereka," bebernya.

Secara keseluruhan, meskipun ada justifikasi ekonomi di balik kenaikan HET minyak goreng, kebijakan ini tidak tepat waktu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, yang justru membutuhkan dukungan dan stimulus untuk mengatasi kelesuan ekonomi saat ini.

"Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali, pemerintah jangan abai dengan penderitaan rakyat saat ini," pintanya.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk MinyaKita mulai pekan depan. Hal itu menunggu Peraturan Menteri Perdagangan rampung dan segera diterbitkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim menjelaskan, harga MinyaKita akan naik menjadi Rp15.700 perkilogram. Penyesuaian harga itu menggitung komponen biaya produksi yang mengalami kenaikan.

"Sebenarnya Rp15.700 kan mungkin permendagnya sudah dibahas, sudah selesai pembahasan. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini, kan nunggu Permendag," ujar Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Isy menjelaskan, penetapan HET untuk MinyaKita yang dihitung pada 2022 itu sudah tidak relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Mengingat ada kenaikan seperti biaya logistik, pajak, dan komponen lainnya.

"Jadikan HET MinyaKita ini ditetapkan 2022, perkembangan sudah cukup lama, komponen yang membentuk harga minyak goreng itu sudah naik semua, jadi memang sulit dipertahankan," tambahnya.

Disamping itu, Isy mengatakan, kenaikan HET MinyaKita ini juga telah menimbang andil minyak goreng terhadap inflasi. Menurutnya, minyak goreng hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi, sehingga diharapkan kenaikan minyak goreng ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Andil minyak goreng terhadap inflasi cukup kecil sebenarnya, hanya sekitar 0,03%, jadi itu menjadi pertimbangan dalam kenaikan, karena ada ongkos transportasi, dan lainnya," kata Isy.

"Harmonisasi sudah selesai, tinggal nunggu tanda tangan pak Menteri, kemudian nanti di undangkan di Kemenkumham (Permendag) kenaikan MinyaKita," pungkasnya.