Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita," terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

"Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

"Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

“Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

“Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

"Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik," terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

"(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah," kata Wahyu.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

"Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton," ujar Wahyu.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan swasembada pangan perlu diwujudkan Indonesia. Hal ini untuk mengurangi impor pangan terutama beras.

Menurutnya, formulasi untuk swasembada beras bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan pada era Presiden ke-2 Soeharto.

"Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Kalau waktu zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras kenapa kita nggak tinggal nyontek aja dan bisa disesuaikan dengan kekinian ke suasana sekarang gitu?" kata Titiek ditemui usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, tak perlu malu pemerintah saat ini mencontek cara menggenjot produksi pada zaman dulu, karena Titiek menilai dengan swasembada pangan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

"Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu, jadi diterusin aja," terangnya.

Dia juga mendukung agar mafia impor diberantas agar petani tidak rugi terus.

"Kalau masih ada mafia-mafia, pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Ini tugas kita bersama untuk memberantas," pungkasnya.

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan membereskan mafia impor pangan. Jika Kementan gagal memberantas mafia impor, maka dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI saat mengungkap bagaimana cara mengejar swasembada pangan dengan cetak sawah.

"Mafia impor, insyaallah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau kami nggak bisa beresin, aku mundur, aku mundur," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Amran menyebutkan saat dirinya menjabat sebagai Mentan pada 2014-2019, dirinya telah menjebloskan mafia impor 400 orang. Hal ini diungkap sebagai langkah nyata dalam memberantas mafia impor.

"Mafia impor, dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama," ungkapnya.

Menurutnya, masuknya mafia impor pangan karena adanya perdebatan data produksi dalam negeri. Untuk itu, data produksi yang menjadi acuan pemerintah hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan, apapun data yang dipercaya BPS," jelasnya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

“Komisi IV sudah tadi ketuanya Ibu Siti Hediati ya jadi Bu Titiek ya dari Gerindra tadi sudah ditetapkan juga,” ujarnya.

Saan juga menyebut mulai minggu depan para anggota dewan sudah mulai efektif bekerja dengan para mitra di setiap masing-masing komisi.

Sebelumnya, rapat Paripurna DPR telah menyepakati jumlah anggota fraksi pada komisi, mitra kerja 13 komisi dan 7 badan serta penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Diketahui, pembidangan Komisi IV DPR meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Sementara itu, mitra kerja dari komisi ini ada 7 lembaga.

Berikut susunan pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2024-2029:

1. Ketua: Siti Hediati Soeharto (Gerindra)
2. Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDI Perjuangan)
3. Wakil Ketua: Abdul Kharis (PKS)
4. Wakil Ketua: Ahmad Yohan (PAN)

Berikut mitra kerja Komisi IV DPR RI periode 2024-2029:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
6. Badan Pangan Nasional
7. Badan Karantina Indonesia

Berikut susunan 46 anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029:

PDIP

1. Alex Indra Lukman
2. Sonny T. Danaparamita
3. Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan
4. Rokhmin Dahuri
5. Adi Wiryatama
6. Paolo Hadi
7. Agus Ambo Djiwa
8. I Ketut Suwendra
9. Edoardus Kaize

Golkar

1. Panggah Susanto
2. Robert Joppy Kardinal
3. Hanan A Rozak
4. Adrianus Asia Sidot
5. Eko Wahyudi
6. Firman Subagyo
7. Alien Mus
8. Dadang M Naser

Gerindra

1. Siti Hediati Soeharto
2. Dadori Wonodipuro
3. Dwita Ria Gunadi
4. Endang Setyawati Thohari
5. Khalid
6. Sabam Rajagukguk
7. Kartika Sandra

NasDem

1. Sulaeman L Hamzah
2. Ananda Tohpati
3. Cindy Monica Salsabila Setiawan
4. Rajiv

PKB

1. Jaelani
2. Daniel Johan
3. Hindun Anisah
4. Usman Husin
5. Rina Sa'adah

PKS

1. Abdul Kharis
2. Slamet
3. Johan Rosihan
4. Saadiah Uluputty
5. Riyono

PAN

1. Ahmad Yohan
2. Herry Dermawan
3. Irham Jafar Lan Putra
4. Ajbar

Demokrat

1. Bambang Purwanto
2. Guntur Sasono
3. Ellen Esther Pelealu
4. Hasan Saleh