Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Organization for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyepakati peningkatan kemitraan dan kolaborasi dalam memajukan inisiatif edukasi keuangan secara global serta mendukung komitmen G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection.

Demikian kesimpulan pertemuan OECD/INFE Meeting and Conference yang berlangsung pada 6-8 November di Nusa Dua, Bali. OJK menjadi tuan rumah dalam pertemuan dan konferensi yang dihadiri delegasi OECD sebanyak 1.000 peserta dari 30 negara yang hadir secara daring maupun luring.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutannya pada OECD/INFE-OJK Conference dengan tema "Empowering Consumers Through Financial Education", Jumat, menyampaikan bahwa pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan menjadi krusial di tingkat global terutama di era digital dengan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan yang semakin meningkat.

"Kita menyadari peran penting literasi keuangan dalam ekonomi global, terutama di era digital yang berubah dengan cepat. Tema konferensi ini, 'Memberdayakan Konsumen Melalui Edukasi Keuangan' sangat tepat waktu dan relevan. Dengan semakin kompleksnya produk keuangan, penting bagi kita untuk membekali konsumen dengan pengetahuan, keterampilan, dan perangkat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat," kata Mirza dalam siaran pers, ditulis Minggu (10/11/2024).

Deputy Secretary-General OECD Yoshiki Takeuchi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa melalui pemahaman terkait keuangan berkelanjutan yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari masalah utang berlebih dan memperkuat ketahanan finansial yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan alam dan ekonomi di masa depan.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengharapkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan OECD/INFE menjadi semakin erat untuk mewujudkan masyarakat dan konsumen yang semakin berdaya dan inklusif sehingga tercipta ketahanan finansial dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

"OJK mendapatkan berbagai manfaat sejak bergabung dengan OECD/INFE. Melalui forum ini para anggota OECD/INFE dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen. Sehingga dapat dirumuskan program dan kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan," kata Friderica.

Dijelaskannya, OJK tidak pernah berhenti melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan untuk semakin meningkatkan literasi dan bisa semakin melindungi konsumen. Sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menyelenggarakan 4.393 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.795.083 peserta di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Chair of the OECD/INFE Magda Bianco menyampaikan komitmen OECD/INFE untuk terus membangun dan mengembangkan strategi terbaik dalam rangka meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peningkatan literasi keuangan dilakukan dengan pengembangan kebijakan yang akomodatif dan memperhatikan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat.

"Literasi keuangan berperan untuk meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk lebih terlibat di sektor jasa keuangan serta membuat keputusan keuangan dengan baik. Selain itu, literasi keuangan juga membuat masyarakat lebih siap secara keuangan dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian di masa depan. Masyarakat pun akan mampu memilih produk/layanan sesuai dengan strategi dan tujuan investasi yang dimiliki," kata Magda.

Rangkaian OECD/INFE-OJK Meeting and Conference telah diselenggarakan sejak 6 November 2024. Rangkaian pertemuan tersebut diawali dengan Advisory Board Meeting pada tanggal 6 November 2024 dihadiri oleh seluruh anggota Advisory Board OECD/INFE. Kemudian, pelaksanaan Technical Committee Meeting pada 7 November 2024 yang membahas tentang Financial Well-being literasi keuangan dalam kerangka keuangan berkelanjutan, pentingnya literasi keuangan melalui kurikulum sekolah, literasi keuangan dan digital payment.

Sebagai puncak dan penutupan rangkaian kegiatan, pada 8 November 2024 dilaksanakan OECD/INFE-OJK Conference dengan tema "Empowering Consumers Through Financial Education" yang terbagi menjadi tiga sesi dengan tema "Empowering Vulnerable Consumers in Uncertain Economic and Financial Times"; "Consumer's Knowledge, Attitudes, and Behaviors on Sustainable Finance"; dan "Empowering Consumers Against Over-Indebtness".

Pada diskusi sesi 1 dibahas mengenai bagaimana edukasi keuangan dapat menjadi tools untuk memberdayakan konsumen khususnya segmen vulnerable, tantangan apa saja yang dihadapi oleh segmen vulnerable serta munculnya berbagai risiko keamanan data sebagai dampak digitalisasi yang menyebabkan ekslusi keuangan digital khususnya bagi segmen vulnerable.

Diskusi pada sesi 2 berkaitan dengan risiko perubahan iklim terhadap masyarakat secara global serta berbagai inisiatif kebijakan dalam rangka mendukung sustainable finance. Pada sesi 3 dibahas mengenai upaya kolaboratif untuk memberdayakan konsumen dalam rangka menghadapi over-indebtness.

Sebagai penutup, Friderica menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak khususnya kepada OECD/INFE atas dukungan dan komitmennya selama ini dalam meningkatkan literasi keuangan.

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 14 juta wisman pada tahun ini. Sejumlah strategi akan diterapkan untuk mengejar target tersebut.

"Mengenai target kunjungan mungkin bisa dikoreksi ya. Yang tahun 2024 itu 14 jutaan ya untuk wisman ya. Dan kita ada target 5 tahun berikutnya," kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan lebih menggalakkan promosi di pasar luar negeri. Selain itu, pihaknya akan mencari cara agar harga tiket pesawat bisa terjangkau.

"Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi. Tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya," ungkapnya.

Dengan langkah tersebut, kata dia, jumlah wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) bisa meningkat karena biaya perjalanan lebih murah.

"Supaya wisman dan wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah," katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, kunjungannya ke Kementerian BUMN untuk memenuhi undangan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan, banyak hal yang didiskusikan.

"Terima kasih kami ke sini untuk memenuhi undangan Bapak Menteri BUMN dan tentu kita menerima ini undangan dengan baik. Dan kita mendiskusikan banyak hal mengenai kolaborasi yang pernah dilakukan dari kementerian sebelumnya dan apa yang kita bisa lakukan 5 tahun mendatang," jelasnya.

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 14 juta wisman pada tahun ini. Sejumlah strategi akan diterapkan untuk mengejar target tersebut.

"Mengenai target kunjungan mungkin bisa dikoreksi ya. Yang tahun 2024 itu 14 jutaan ya untuk wisman ya. Dan kita ada target 5 tahun berikutnya," kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan lebih menggalakkan promosi di pasar luar negeri. Selain itu, pihaknya akan mencari cara agar harga tiket pesawat bisa terjangkau.

"Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi. Tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya," ungkapnya.

Dengan langkah tersebut, kata dia, jumlah wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) bisa meningkat karena biaya perjalanan lebih murah.

"Supaya wisman dan wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah," katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, kunjungannya ke Kementerian BUMN untuk memenuhi undangan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan, banyak hal yang didiskusikan.

"Terima kasih kami ke sini untuk memenuhi undangan Bapak Menteri BUMN dan tentu kita menerima ini undangan dengan baik. Dan kita mendiskusikan banyak hal mengenai kolaborasi yang pernah dilakukan dari kementerian sebelumnya dan apa yang kita bisa lakukan 5 tahun mendatang," jelasnya.

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5% di tengah pelemahan ekonomi global. Meski begitu, pertumbuhan itu disebut tidak cukup untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) alias negara maju.

"Tentu kalau ditanya 5% cukup? Tidak, terhadap keinginan kita untuk menciptakan kemajuan atau mencapai high income country," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menyebut pertumbuhan 5% mampu dicapai Indonesia di tengah berbagai dinamika dan hiruk pikuk kondisi global yang cenderung negatif dari sisi pertumbuhan, ekspor, impor, maupun dari segi inflasi dan suku bunga.

"Ini adalah 5% yang tidak biasa karena environment global sebenarnya menekan luar biasa besar seperti perang, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, global growth melemah dan terjadinya protectionism," ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga stabil di 5% dinilai bisa digunakan sebagai modal Indonesia untuk terus tumbuh ke depan.

"Kalau dilihat dari environment yang sangat menekan, yang theoretically banyak negara mengalami tekanan pelemahan atau bahkan masuk resesi di Eropa, kita masih bisa menjaga 5% itu berarti kita terus harus menjaga resep untuk menyeimbangkan domestik demand dengan tetap secara oportunistik memanfaatkan global environment," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ingin mencapai di atas 5%, instrumennya bukan pada stimulus fiskal moneter, melainkan harus melalui kebijakan struktural dan produktivitas.

"Sehingga strategi kita konsumsi rumah tangga akan dijaga, investasi terutama melalui berbagai sektor-sektor yang didorong sering menggunakan instrumen fiskal untuk menciptakan insentif baik dikonsumsi rumah tangga maupun investasi," imbuhnya.

Lihat juga Video: Jokowi Puji Airlangga di Munas Golkar: Politisi Besar-Orkestrator Ekonomi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]