JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ada sejumlah konglomerat yang siap membantu program 3 juta rumah Prabowo - Gibran .

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, beberapa pengusaha tersebut di antaranya Bos Adaro Energy, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, pimpinan perusahaan Sinarmas Land Franky Oesman Widjaja, pengusaha Prayogo Pangestu dari Barito Group, hingga Lawrence Barki dari group Harum Energy.

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Thohir dari Adaru, Prayoko dari Barito Group, Franky Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," kata Ara di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Ara berharap, Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat bisa didukung oleh para pelaku usaha, atau unsur lain dalam rangka penyediaan rumah kepada masyarakat. Caranya bisa memberikan lahan kepada pemerintah, untuk dibangun rumah oleh para developer.

"Mau seribu meter, 2 ribu meter, silahkan, jadi ini tidak ada batasan, dari kita untuk kita. Ini bukan waktunya kita basa - basi gotong royong, tapi tidak pernah jalan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Ara telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group.

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di atas lahan seluas 2,5 Hektar (Ha).

CEO Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan menambahkan, pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

"Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Kala itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khitahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai, program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Jakarta -

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Harga saham emiten BUMN yang bergerak di sektor konstruksi atau BUMN Karya kompak hijau menyusul kisi-kisi yang akan duduk di kursi menteri dan wakil menteri di kabinet baru. Adapun, dalam dua hari terakhir Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sederet tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan, Prabowo Subianto memanggil 49 tokoh yang akan menjadi calon menteri dan 59 calon wakil menteri. Mereka terdiri dari politisi, ahli, akademisi hingga pejabat menteri dan Polri yang masih aktif di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pengamat dan bankir Tanah Air buka suara terkait peluang bisnis bank tahun depan di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prospek kredit pun dinilai berpeluang lebih cerah. Pasalnya pemerintahan baru tersebut menjanjikan membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% per tahun. Sejumlah program pun telah disiapkan untuk merealisasikan janji tersebut.

Seperti sektor perumahan yang akan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan periode 2024-2029. Tak tanggung-tanggung, pemerintahan mendatang menjanjikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, naik tiga kali lipat dari program sejuta rumah di era pemerintahan Jokowi.

Selain itu yang juga menjadi program prioritas pemerintahan Prbowo-Gibran yakni, kebijakan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi).

Peran perbankan dalam mendukung program-program pemerintahan baru pun sangat krusial. Ekspansi kredit bisa melaju lebih kencang jika program yang dijanjikan dieksekusi dengan baik.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kredit perbankan akan tumbuh 10%-12%. Per Agustus 2024 penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,4$ secara tahunan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) pun berharap masa transisi di pemerintahan baru bisa berjalan dengan mulus sehingga kegiatan ekonomi dan termasuk perbankan bisa berlanjut positif.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, bahwa proyeksi pertumbuhan bank untuk tahun depan akan bergantung pada pergerakan suku bunga acuan BI, yang nantinya akan berpengaruh pada biaya dana atau cost of fund bank, apakah akan membaik atau tidak.

“Anggaran pemerintah untuk konsumsi rumah tangga juga telah di perbesar. Ini bisa jadi potensi untuk pertumbuhan pada segmen tertentu seperti ritel dan UMKM,” kata Lani kepada kontan.co.id, Senin (30/9).

Adapun Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyatakan, jika pemerintahan baru menargetkan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada tahun 2025 bukan tidak mungkin bisa tercapai, tetapi tergantung pada beberapa faktor kunci.

“Jika pemerintah dapat melaksanakan reformasi yang efektif, mendorong investasi, dan meningkatkan ekspor, serta mengelola inflasi dan stabilitas politik dengan baik, target tersebut bukan tidak mungkin bisa tercapai,” ungkap Efdinal.

Namun, tantangan seperti kondisi global, fluktuasi harga komoditas, dan pemulihan pasca-pandemi juga disebut Efdinal harus diperhatikan.

Menurutnya, kebijakan yang mendukung sektor-sektor produktif dan inovasi juga akan menjadi faktor penentu. Jadi, tergantung pada implementasi kebijakan dan respons pasar.

*Setiap bank kan memang diwajibkan menyusun Rencana Bisnis secara realistis, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat. Jadi kami akan menyusun RBB secara konservatif,” jelasnya.

Adapun untuk tahun depan, pihaknya optimistis bahwa ekspansi kredit akan mengalami peningkatan. Apalagi jika pemerintahan baru berhasil menerapkan program-program yang pro-bisnis.

“Kami memperkirakan pertumbuhan kredit bisa lebih kencang dibandingkan tahun 2024,” imbuhnya.

Sementara Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar bilang, terkait target bisnis bank di tahun ini pertumbuhannya masih on track. Dengan target dana pihak ketiga (DPK) kira kira 5,5% dan Kredit 10%.

“Untuk target kredit tahun depan kalau bunganya turun kami mau pasang target tinggi untuk kredit di tahun depan,” kata Royke.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai dengan banyaknya program baru yang akan di dorong di pemerintahan berikutnya, akan membuat rencana bisnis bank lebih fokus.

“Misalnya porsi kredit untuk sektor pertanian, perkebunan, itu bisa ditingkatkan. Infrastruktur konstruksi yang berkaitan dengan irigasi, bendungan, ini menjadi salah satu poin dari kenaikan proyeksi kredit tahun 2025 ke depan,” ujar Bhima.

Walau demikian, hal ini disebut Bhima masih ditentukan oleh faktor makro ekonomi. Salah satunya adalah soal stabilitas dari harga komoditas, bagaimana prospeknya di tahun depan.

“Tapi melihat Prabowo cukup berkomitmen untuk mendorong makan bergizi, yang artinya makan bergizi butuh pasokan bahan pangan lokal, itu juga akan mendorong bank lebih tertarik lagi mendanai sektor pertanian dan perkebunan,” katanya.

Bank juga disebut Bhima masih akan wait and see, karena masih tahun pertama, dan tentunya dengan banyaknya tantangan global, geopolitik, dan juga dari sisi APBN ruang fiskalnya cukup sempit yang jadi pertimbangan bank untuk melakukan penetrasi kredit secara lebih agresif lagi tahun depan.

Selain itu juga tentunya bank akan mempertimbangkan dampak penurunan suku bunga. Menurut Bhima itu transmisinya memang membutuhkan waktu, tapi jika melihat tren suku bunga masih terus akan menurun, tentunya bank akan menggunakan momentum ini untuk meningkatkan penyaluran kreditnya.

“Jadi yang terjadi pada rencana bisnis bank adalah menggeser portfolio-nya dari beberapa sektor ke sektor yang mungkin jadi fokus pemerintah ya, terutama bank Himbara. Selain itu untuk proyeksi pertumbuhan kredit mungkin masih akan tumbuh positif, tapi tetap dalam kehati-hatian,” tandasnya.

Adapun Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, terkait RBB bank terutama untuk kredit kemungkinan akan naik karena tren bunga acuan global dan Indonesia yg menurun.

“Namun demikian untuk bisa mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan masih sulit, terutama jika industri manufaktur dimarginalkan, tumpuan tumbuh di atas 5% bergantung industri,” ucap Eko.

Eko memproyeksikan laju pertumbuhan kredit bisa sedikit naik, di kisaran 13%-15%.

Jakarta -

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

(shc/das)

Jakarta -

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

(shc/das)

SERANG - Konsorsium Mahakarya Sentra Propertindo (MSPRO), MasGroup, dan Livinc resmi memulai pembangunan perumahan terbarunya, The Hana Park di Desa Toyomerto, Kabupaten Serang. Peletakan batu pertama (groundbreaking) ini dihadiri wakil dari pengembang serta pihak-pihak terkait lainnya.

The Hana Park hadir dengan konsep yang baru untuk wilayah Cilegon-Serang. Dengan mengusung tema besar ?Desain Elegan untuk Komunitas Berkelas?. Proyek ini di disain untuk terciptanya lingkungan hunian yang inspiratif dan harmonis bagi penghuninya.

The Hana Park akan dikembangkan di atas lahan seluas 5 hektare. Menghadirkan total 400 unit rumah, dikembangkan dalam 2 fase, dimana pada fase pertama akan dibuka sekitar 200 unit rumah.

Kisaran harga untuk fase pertama antara Rp700 juta-900 juta per unit untuk rumah 2 lantai. ?The Hana Park didisain bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebuah pengalaman hidup yang tak terlupakan,? kata CEO Livinc Heri Fikrio saat groundbreaking, Kamis (22/8/2024).

Heri Fikrio mengatakan, pihaknya ingin menciptakan sebuah komunitas yang hangat, di mana setiap penghuni diterima dan berharga. Penghuni dapat membangun peluang dan kenangan bersama keluarga dan tetangga, di tengah kota yang secara perekonomian tumbuh dengan pesat.

Hunian juga mengikuti 4 pilar utama konsep pengembangan The Hana Park. Pertama,A Haven of Peace. Menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni melalui sistem keamanan canggih dan lingkungan yang tenang.

Kedua, Energizing Dreams. Membangun rumah serta fasilitas yang mendukung penghuni dalam mewujudkan satu mimpi dan mimpi-mimpi lainnya. Ketiga, Creating Opportunity. Membangun komunitas yang inklusif dan mendorong interaksi sosial antar penghuni sehingga menciptakan berbagai peluang. ?Keempat, Mind-body Harmony. Yakni menekankan pentingnya keseimbangan hidup dengan menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental,? ujarnya.

Menurut Heri, saat ini pihaknya dalam tahap optimalisasi desain. Tujuannya memastikan setiap elemen terus disempurnakan, menciptakan ruang yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup target pasar.

AYYA Architect, yang juga telah dipercaya pengembang papan atas nasional, berperan dalam merancang desain bangunan dan lingkungan The Hana Park. Dengan sentuhan minimalis yang elegan dalam nuansa arsitektur kontenporer akan menciptakan suasana yang inspiratif.

Dengan rekam jejak yang kuat, konsorsium pengembang berkomitmen menghadirkan hunian berkualitas tinggi yang memenuhi tuntutan kebutuhan hunian terkini. ?The Hana Park diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Cilegon-Serang yang mencari hunian nyaman, modern, dan bernilai investasi tinggi,? tuturnya.

Jakarta -

Rumah susun (Rusun) untuk ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditarget rampung sepenuhnya sampai 47 tower pada Desember 2024. Namun selain penyelesaian proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendorong berbagai fasilitas sosial dihadirkan agar para abdi negara bisa hidup dengan nyaman.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, awalnya menegaskan Rusun ASN-Hankam ditarget fungsional lengkap tahun ini. Tapi, pihaknya tidak hanya bertugas merampungkan infrastrukturnya, PUPR juga merancang agar ada berbagai tempat fasilitas sosial yang bisa menunjang kehidupan para ASN-Hankam.

"Kami di perumahan tidak ada cerita itu hanya membangun (infrastruktur) fisik. Anda lihat itu juga lengkap dengan furniturnya, termasuk kita bangun ekosistem di bawahnya, ada crowd (populasi) yang diharapkan presiden. Semisal ada Indomaret, ada PAUD, macem-macem," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Meski kewenangan untuk kepastian kehadiran berbagai fasilitas sosial itu berada di bawah OIKN, Iwan mengatakan PUPR sudah merancang konsep fasilitas sosial di Rusun ASN-Hankam. Bakal ada lima sampai delapan tower yang bakal diatur punya Indomaret dan toko-toko ritel lainnya.

Selain itu, PUPR juga merancang tempat buat berbagai fasilitas lain seperti balai warga, coffeeshop, barbershop, sampai tempat pemularasan jenazah. PUPR juga mengatur agar toko-toko ritel di Rusun ASN-Hankam tidak akan menumpuk.

"Itu juga kita tata retailnya jangan sampai numpuk. Di satu kawasan mohon maaf kan mungkin satu dua saja (toko ritel). Kemudian ada barbershop di sana, ada resto tempat makan, kita bagi. sehingga kawasan itu jadinya betul-betul compact," jelasnya.

Menurut Iwan, salah satu bukti dari perlunya fasilitas sosial itu sudah terlihat ketika 12 tower Rusun ASN-Hankam digunakan secara fungsional saat HUT RI. Saat itu, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BNI dan PT Pos membuat cafe yang ramai dipadati pengunjung. Kemudian ada Indomaret yang juga ramai dikunjungi oleh para tamu undangan dan petugas Paskibraka untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Ia pun mengatakan bahwa hal itu adalah bukti kecil dari upaya PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Rusun ASN-Hankam tidak hanya menjadi tempat tidur, tapi juga menjadi hunian yang layak.

"Nah artinya crowd ini harus kita bangun. Harapan saya fisik sudah tanggung jawab kami, tapi tadi, urusan rumah bukan hanya urusan kamar, kasur, dan bantal, tapi juga urusan kehidupan. Urusan perut, urusan potong rambut, butuh refleksi, karaoke, itu kita siapkan jadi tempat yang asik, siap atau juga ada spa," pungkasnya.

Simak Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

TANGERANG - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memacu penjualan sejumlah proyek andalan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pasar properti di wilayah Tangerang.

Berdasarkan data, pada Juli 2024 diketahui Tangerang menjadi kawasan terfavorit para pencari rumah dengan persentase 15,0%. Jakarta Selatan berada di peringkat kedua dengan porsi pencarian 11,3% dan Jakarta Barat di urutan ketiga (10,3%).

Ada banyak pertimbangan hingga Tangerang menjadi lokasi favorit investor serta para pencari properti. Mulai dari lokasi yang strategis dan dekat DKI Jakarta, aksesibilitas yang baik, hingga dukungan infrastruktur yang memadai.

LPKR pun memanfaatkan momentum potensi pertumbuhan pasar properti tersebut. Mereka telag meluncurkan kota mandiri Park Serpong seluas 400 hektare, yang menawarkan hunian modern yang artistik dan stylish, yaitu XYZ Livin, Q Livin, dan Cendana Livin.

?LPKR terus menawarkan produk unik rumah tapak seperti seri XYZ dan Q Livin untuk memberikan solusi perumahan inovatif dan terjangkau bagi pembeli rumah pertama,? kata Group CEO LPKR John Riady dalam siaran persnya, Kamis (1/8/2024).

Seperti diketahui, pada Kuartal I/2024, LPKR berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan 21% YoY (Year-on-Year) menjadi Rp4,61 triliun dari sebelumnya Rp3,81 triliun per Kuartal I/2023. Penjualan segmen Real Estate juga naik 50% YoY menuju Rp1,30 triliun pada Januari-Maret 2024.

Peningkatan pendapatan turut membuat laba bruto LPKR di segmen Real Estate naik 58% YoY menjadi Rp584 miliar per Maret 2024. Selain itu, EBITDA melonjak 96% YoY menjadi Rp390 miliar.

Adapun proyek pengembangan properti yang terjual per Maret 2024 mencakup 48 proyek rumah tapak, 1 proyek hunian tingkat rendah (low-rise), 1 proyek hunian tingkat menengah (mid-rise), 7 proyek gedung bertingkat (high-rise), dan 12 proyek ruko.

Tahun ini, LPKR menargetkan pra penjualan tahun sebesar Rp5,37 triliun. Sementara itu, sepanjang Kuartal I/20024, LPKR telah berhasil meraih pra penjualan sebesar Rp1,5 triliun atau setara 28% dari target.