Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen hilirisasi sektor mineral dipastikan berlanjut di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi saya katakan bahwa hilirisasi ini kan sudah jalan nikel kan sudah bagus. Sekarang kita hilirisasi di komoditas lain di bauksit, di tembaga, di timah," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menjelaskan, dalam memastikan hilirisasi mineral dapat berjalan saat ini Pemerintah Indonesia sedang memperkuat pemetaan cadangan dan sumber daya bahan baku komoditas mineral.

Kementerian ESDM pun mendorong agar pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang masuk ke Indonesia harus menggunakan bahan baku dari domestik.

Dalam pekan depan, Bahlil memastikan akan ada tambahan fasilitas smelter yang segera beroperasi. Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir langsung dalam acara peresmiannya.

"Besok saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi ke Pontianak untuk meresmikan smelter bauksit (milik) PT Borneo Alumina Indonesia, kolaborasi Inalum dengan Antam. Jadi bertahap kita akan melakukan perbaikan," terang Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebutkan pelaksanaan proyek smelter bauksit masih menghadapi kendala. Beberapa perusahaan dikabarkan melaporkan hasil yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan pihaknya kini tengah menyusun strategi untuk mendorong realisasi sejumlah proyek tersebut.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) di Indonesia tampaknya belum mencapai tujuannya. Target utama dari hilirisasi minerba, yaitu peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri dan orientasi ekspor, belum sepenuhnya tercapai.

Selain belum berhasil dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, program ini juga belum mampu membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Program hilirisasi minerba ini berfokus pada logam utama Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Fahmy Radhi, Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa jika tujuan program hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, maka program ini belum berhasil dan masih memerlukan perbaikan.

"Jika merujuk pada dua tujuan utama tersebut, saya rasa kita belum berhasil. Ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan perbaikan yang signifikan," ujar Fahmy dalam acara paparan survei Praxis di Jakarta, Rabu (31/7).

Fahmy berpendapat bahwa program hilirisasi minerba seharusnya dapat menciptakan industrialisasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, yang pada gilirannya akan menambah nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka peluang pekerjaan.

Untuk mencapai itu, pemerintah perlu memiliki roadmap yang jelas, dari pengolahan bijih nikel hingga produksi mobil listrik. "Investor, baik asing maupun domestik, tidak menjadi masalah, yang penting adalah pabriknya berada di Indonesia," jelas Fahmy.

Ia mencatat bahwa meskipun pemerintah telah meresmikan pabrik baterai mobil listrik terbesar di Asia Tenggara di Kawarang, langkah ini perlu diikuti dengan pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia.

"Memang kita sudah masuk ke sektor baterai, namun ke depannya harus ada pabrik mobil listrik juga, agar kita tidak terus-menerus bergantung pada teknologi asing," tambah Fahmy.

Kesenjangan Narasi antara Publik dan Pemerintah

Di sisi lain, Sofyan Herbowo, Director of Public Affairs Praxis PR, mengatakan bahwa Praxis baru-baru ini mengadakan PraxiSurvey IV dengan tema “Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024”.

Sofyan menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk menilai persepsi publik terhadap kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia sepanjang tahun 2024.

Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan narasi yang menyebabkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai program hilirisasi minerba.

Pemerintah masih fokus pada isu pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari hilirisasi.

Sebaliknya, masyarakat sipil lebih menyoroti masalah-masalah terkait lingkungan, ruang hidup, dan eksistensi masyarakat adat.

Perlu ada pengembangan narasi yang lebih komprehensif mengenai hilirisasi minerba, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan biaya eksternalitas dan dampak lingkungan serta sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah.

Namun, ia mengakui adanya kesenjangan pemahaman terkait makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Inovasi dalam Hilirisasi Batubara

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Niko Chandra, menyampaikan bahwa PTBA telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memulai proyek percontohan konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet sebagai bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Peluncuran perdana (soft launching) pilot project tersebut telah berlangsung di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024.

Niko menegaskan bahwa proyek konversi batu bara ini merupakan yang pertama di dunia dan dapat menjadi terobosan penting dalam hilirisasi batu bara.

Pengembangan batubara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet menunjukkan komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk hilirisasi batu bara, menjaga ketahanan energi nasional, dan memajukan industri kendaraan listrik domestik.