Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menggenjot hilirisasi produk pertanian, salah satunya komoditas kelapa.

Guru Besar Fakultas Pertanian, Institute Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa mengatakan upaya hilirisasi kelapa masih hadapi sejumlah tantangan termasuk dalam hal produktivitas.

Edi menyebut saat ini produktivitas kelapa dalam negeri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Sri Langka dan India.

"Produksi dari tahun 2010 itu sudah mulai terjadi penurunan, saya sebut kelapa adalah old industry with new challenge," ujarnya dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9).

Dalam paparanya, Edi mencatat produktivitas kelapa Indonesia berada di level 4.000 buah/ha/tahun. Angka ini lebih rendah dari dari produktivitas Vietnam, Sri Lanka dan India yang hampir menyentuh 8.000 buah/ha/tahun.

Yang lain, produktivitas industri juga terus merosot. Edi mencatat khusus untuk perkebunan rakyat pertumbuhanya tak lebih dari 1% per tahun. Padahal, perkebunan rakyat berkontribusi sebesar 98,67% terhadap produksi nasional.

Selain produktivitas, luas areal dan produksi kelapa juga menjadi isu. Ia menyebut saat ini luas areal kelapa terus turun dari 4 juta ha apda tahun 2003 menjadi di bawah 3,5 juta ha pada tahun 2022.

Kemudian, produksi juga mengalami penurunan dari 3,5 juta ton pada tahun 2010 menjadi di bawah 3 juta ton di tahun 2022.

"Maka saya menyebutkan kita mengalami tren triple burden, yakni areal menurun, produksi menurun, produktivitas menurun khususnya perkebunan rakyat,” ungkapnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas, Amalia Adininggar menegaskan program hilirisasi pertanian termasuk kelapa akan menjadi program keberlanjutan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Amalia juga mengatakan hilirisasi kelapa menjadi salah satu prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

"Dalam RPJMN kami, sudah merancang bagaimana kelapa bisa menjadi produk unggulan ada program prioritas bagaimana agar ada hilirisasi kelapa," jelas Amalia.

Ada beberapa proyek yang menurutnya akan dilakukan dalam lima tahun yang akan datang yakni penguatan data kelapa, peningkatan produksi, penyebaran benih unggul, peningkatan produktivitas kelapa.

Kemudian, peningkatan diversifikasi dan daya saing produk, peningkatan sentra IKM pengolahan kelapa, Peningkatan investasi industri pengolahan kelapa, integrasi rantai pasok dalam neegri dan peningkatan riset serta inovasi kelapa.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

“Kita berkumpul dengan niat besar untuk mengubah wajah perkelapaan Indonesia di Tanah Air,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peluncuran peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Dewan Kelapa Indonesia, serta mitra internasional, seperti International Coconut Community dan Roemah Kelapa Indonesia.

Selain itu juga melibatkan Himpunan Sabut Kelapa Indonesia (HIPSKI), Gabungan Pengusaha Nata De Coco Indonesia (GAPNI), Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), dan asosiasi-asosiasi lainnya yang terkait.

"Kita semua di sini bertanggung jawab atas kemajuan di masa depan, dan saya yakin kelapa akan mendapatkan posisi tawarnya di dunia, terutama dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini dan permintaan yang semakin tinggi untuk produk yang ramah lingkungan,” ungkap Suharso.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan internationalcoconutcommunity turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

“Ke depan, kami ingin memperluas kerjasama dalam pengembangan data melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penginderaan jarak jauh dan bigdata analysis yang sudah dimulai oleh pelaku usaha maupun oleh Kementerian Pertanian,” ucap Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berterima kasih terhadap seluruh mitra terkait, termasuk perwakilan dari PT Pulau Sambu, PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, CV Sentra Inovasi Kelapa, dan PT Bangki Daya Kreasindo yang menjadi tempat observasi dan diskusi Bappenas mengenai kelapa sekaligus isu-isu pengembangan dari komoditas tersebut.

“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi ke depan lebih baik dan semoga satu ikhtiar bersama ini bisa dilaksanakan bersama melalui kolaborasi yang kuat,” kata dia.

Indonesia menetapkan target untuk meningkatkan nilai ekspor kelapa hingga 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan yang didukung dengan peningkatan produksi kelapa unggul, riset, serta inovasi untuk diversifikasi produk kelapa.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengharapkan hilirisasi kelapa Indonesia bisa menjadi pengungkit kesejahteraan para petani dan masyarakat umum yang berkecimpung di sektor tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

“99 persen luas areal kelapa di Indonesia ini dilakukan usahanya oleh masyarakat (berstatus perkebunan rakyat). Karena itu, kita berharap hilirisasi kelapa Indonesia ke depan ini bisa menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat pada umumnya yang berkecimpung di perkelapaan,” ucapnya.

Peluncuran peta jalan ini diharapkan akan membawa Indonesia menjadi pemimpin global dalam perkelapaan.

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar ke-2 di dunia setelah Filipina dengan jumlah produksi mencapai 2,83 juta metrik ton (MT) pada 2023 yang dapat mengekspor komoditas tersebut senilai 1,55 miliar dolar AS dengan pangsa 38,3 persen dari total ekspor dunia.

Tujuan ekspor utama kelapa Indonesia di antaranya Tiongkok, Malaysia, dan Singapura dengan produk ekspor utama minyak kelapa, santan kelapa, arang kelapa, dan kelapa parut.

Peringkat Indonesia di posisi kedua kalah dari Filipina sejak tahun 2020 dalam hal luas dan volume serta pengekspor kelapa dan turunannya (dalam nilai maupun ragam).

Catatan lainnya ialah produktivitas kelapa di Tanah Air stagnan di angka 1,1 ton per ha, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sebanyak 378.191 ribu ha tanaman tak menghasilkan (tua/rusak) dengan kemampuan replanting 6-10 ribu ha per tahun, lalu 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak ekspor 0 persen.

Selanjutnya yaitu 52,34 persen pemanfaatan kelapa dalam bentuk kopra untuk diolah menjadi minyak kelapa, ada 3,68 juta ton air kelapa dibuang yang diperkirakan menghilangkan potensi sebesar 5,25 miliar dolar Amerika Serikat (AS), serta potensi nilai ekonomi dari sabut maupun tempurung kelapa yang terbuang/belum dimanfaatkan masing-masing sebesar 320 juta dolar AS dan 373 juta dolar AS.

Secara garis besar, dia menilai ada dua tantangan utama dalam hilirisasi kelapa.

Pertama ialah praktik budidaya konvensional, sehingga sulit memenuhi permintaan yang bersifat konsisten dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan cara pandang baru dalam mengembangkan komoditas kelapa.

“Kita sering kali kedodoran gitu kalau menghadapi permintaan. Jadi begitu kita menghadapi permintaan yang sifatnya itu continue dan consistent itu langsung kita terkapar. Kita tidak punya, padahal kesempatannya begitu punya besar. Jadi, saya kira ini baik sekali kalau pemerintah-pemerintah daerah mulai menghidupkan kalau memang ada kelapa-kelapa di daerahnya, itu bisa dilakukan peremajaan dengan baik dan bisa menghitung sedemikian rupa ketersediaannya secara continue, maka persoalan klasik atas discontinuesupply itu bisa kita atasi,” ungkap dia.

Kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap petani kelapa yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan menurunkan ketertarikan para petani untuk mengembangkan kelapa. Dalam hal ini, dia mengusulkan penerapan pertanian regeneratif sebagai solusi memulihkan lahan dan menjaga keanekaragaman hayati, terutama memelihara kesehatan tanah.

Dengan menyehatkan lahan melalui pola budidaya yang baik (good agricultural culture), penerapan polikultur, penggunaan sumber daya genomik dan bioteknik, serta pengembangan varietas bibit kelapa baru, maka akan menghindarkan dari krisis lingkungan.

“Tentu saja pemanfaatan IoT (InternetofThings), ArtificialIntelligence, dan pengetahuan yang lain, bigdataanalysis, mudah-mudahan memungkinkan petani mengoptimalkan cara pengelolaan perkebunannya, bagaimana pupuk digunakan, pengairan, penanganan hama penyakit, dan yang penting juga bagaimana petani bisa langsung punya akses terhadap harga dan kebutuhan pasar, sehingga para petani memiliki posisi tawar yang baik,” kata Suharso.

Di sisi lain, ada berbagai peluang untuk mengembangkan hilirisasi kelapa yang telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Beberapa di antaranya adalah pasar global kelapa diperkirakan tumbuh 7,05 persen hingga tahun 2029 dengan permintaan terbesar dari Eropa, AS, serta China untuk produk makanan dan minuman, kosmetik, kesehatan, hingga tekstil.

Selain itu, Indonesia juga menguasai pasar gula kelapa dan briket shisha terbesar di dunia, potensi pasar dalam negeri sangat besar, adanya 278 industri pengolahan (83 persen di Jawa dan Sumatera), kemajuan riset dan inovasi produk masa depan yang multi manfaat (seperti karbon aktif, nano selulosa, hingga Medium Chain Triglyceride/MCT atau asam lemak pada minyak kelapa), dan potensi pendanaan hilirisasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Suharso, seluruh bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari air, daging buah, batang, daun, hingga akar. Diversifikasi produk turunan kelapa yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi antara lain menjadi kertas selulosa nata de coco, baterai listrik ramah lingkungan, bioavtur, hingga santan kelapa sebagai susu vegan.

“Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi dan dengan demikian kalau bentuknya orkestrasi, pendekatannya adalah industri dan pasar yang lebih luas, sehingga kontinuitas dari supply terjaga, kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Model bisnis dan financialmodel juga tentu akan tersertakan sedemikian rupa, dan dengan demikian pembinaan petani-petani muda juga akan tertarik karena cara-cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya,” ujar Menteri PPN.

Sebagai penutup, dia menegaskan bahwa para pemangku kepentingan terkait perkelapaan bertanggung jawab atas kemajuan komoditas tersebut agar memperoleh posisi tawar tersendiri di mata perdagangan global dan menyejahterakan masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan DBH Kelapa telah masuk menjadi pembahasan hilirisasi komoditas tersebut.

“Iya kami bahas [DBH kelapa], nanti kan ada biofuel yang bisa kita manfaatkan dari situ [kelapa],” ujarnya kepada media massa usai Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang nantinya tidak saja mengelola dana dari kelapa sawit, namun juga dana dari kelapa dan kokoa.

Meski demikian, saat ini pun pemerintah masih meramu pungutan tersebut. Suharso mengaku belum ada besaran tarif yang akan dipungut dari kelapa maupun kakao yang akan masuk ke kantong badan di bawah Kementerian Keuangan tersebut.

“Iya, itu [tarif] sedang dibahas dengan tim percepatan hilirisasi tadi,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, PJ Bupati Indragiri Hilir Erisman Yahya mendorong pemerintah untuk dapat memberikan DBH Kelapa.

Erisman yang memimpin di daerah produsen utama kelapa tersebut menuturkan, kelapa sawit dan kelapa tak ada bedanya dan patut mendapatkan dana bagi hasil selayaknya daerah penghasil sawit.

Untuk diketahui, Indonesia tercatat menghasilkan kelapa sebanyak 15,13 miliar butir per 2023 atau setara dengan 22,34% produksi global. Meski demikian, baru 0,8 miliar butir kelapa yang diekspor. Di mana mayoritas kelapa dihasilkan di Indragiri Hilir dan Minahasa Selatan.

Harapannya, keberadaan DBH Kelapa dapat menambah pendapatan asil daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan infrastruktur dan masyarakat.

“Pada 2020, UU HKPD sudah direvisi, salah satunya adalah mengakomodir DBH Sawit. Menurut hemat kami, apa bedanya kelapa dengan sawit. Mudah-mudahan ke depan ada dana bagi hasil kelapa,” tuturnya.

Pada dasarnya, DBH SDA adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Sebagaimana sawit, sumber dananya berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) dari perdagangan komoditas tersebut.

Nantinya, DBH tersebut akan masuk ke dalam kas negara di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian Kementerian Keuangan akan membagikan dana bagi hasl kepada daerah penghasil dan sekitar daerah penghasil.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9).

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kepala terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kepala kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia.

Provinsi-provinsi di Indonesia timur yang menghasilkan kelapa cukup banyak itu ternyata Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Maluku Utara.

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengungkapkan potensi dan tantangan hilirisasi kelapa di Indonesia timur.

“Provinsi-provinsi di Indonesia timur yang menghasilkan kelapa cukup banyak itu ternyata Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Maluku Utara. Ini adalah tiga provinsi yang sebenarnya potensi, tapi industrinya baru ada di Maluku Utara, kalau tidak salah. Di Maluku dan di NTT belum ada industri, sehingga mungkin provinsi-provinsi ini nanti ke depan akan menjadi bagian yang utama,” ujar Teguh Sambodo dalam Media Briefing Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, produksi tanaman perkebunan komoditas kelapa di Maluku sebesar 91,20 ribu ton, Maluku Utara 200,10 ribu ton, dan NTT 65,70 ribu ton.

Capaian produksi kelapa di tiga provinsi tersebut timpang dibandingkan berbagai provinsi penghasil utama kelapa yang sebagian besar berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan beberapa lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Misalnya Jawa Timur 233,70 ribu ton, Riau 406,90 ribu ton, Sulawesi Utara 269,50 ribu ton, dan Sulawesi Tengah 206,30 ribu ton.

Terkait permasalahan tersebut, upaya peningkatan produktivitas di KTI perlu dilakukan dengan membuka industri pengolahan kelapa. Hal ini mengingat 278 industri pengolahan kelapa (16 di antaranya terintegrasi) atau 83 persen dari total keseluruhan berada di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan sisanya di Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

Sebagian besar kelapa yang ditanam dengan pola budi daya tradisional di perkebunan rakyat menyebabkan tingkat produktivitas minim, karena benih berkualitas rendah, teknik budi daya masih sederhana (tak sesuai panduan dan tak berkelanjutan), pola tanam tak teratur, hingga tidak ada pemupukan maupun saluran/tata air mikro.

“Apa yang mau dimulai oleh industri nata de coco membuka fasilitas di Maluku Utara, ini merupakan satu langkah yang memang sebenarnya realistis. Hal-hal ini yang difasilitasi pemerintah nantinya, bagaimana industri terintegrasi ini juga bisa diajak perluasannya ke Indonesia Timur,” ujar dia pula.

Pemerintah juga telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat untuk pengembangan kelapa dalam dengan memanfaatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) guna membuka perkebunan kelapa yang akan diolah menjadi minyak, santan, dan lain-lain.

“Memang prosesnya masih beberapa tahun karena sekarang juga baru memulai untuk persiapan pembangunan kebunnya, tapi ini merupakan satu momentum juga melihat potensi dan juga mungkin ketersediaan lahan yang masih cukup luas di Indonesia bagian timur dan melihat kelapa menjadi salah satu tanaman yang potensi untuk diolah,” ujar Teguh.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan ekspor kelapa ilegal yang sebagian besar terjadi di Indonesia timur, lalu harga logistik tinggi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang minim.

Ke depan, pemerintah disebut akan memanfaatkan satelit untuk mengendalikan ekspor ilegal kelapa, pengolahan pascapanen kelapa menjadi produk jadi di KTI untuk menurunkan harga logistik, dan membangun industri pengolahan kelapa guna menyerap tenaga kerja.

“Hal-hal ini sudah direncanakan dan beberapa solusi nanti dituangkan dalam peta jalan. Harapannya, nanti kita sama-sama berkolaborasi melaksanakannya,” kata dia lagi.

Sebagai informasi tambahan, Bappenas disebut bakal meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 pada Senin (30/9).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong hilirisasi kelapa sebagai bagian dari komoditas ekonomi hijau yang dapat mendongkrak perekonomian Negara.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci sejumlah komoditas yang memiliki peluang tinggi seperti kakao, panili, kopi, lada, cengkeh, dan kelapa. Terkhusus kelapa dia menyebut bahwa Indonesia memiliki luas lahan hingga 3,8 juta hektare untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun.

Menurutnya, sebagai Negara penghasil kelapa nomor 2 di dunia dan memiliki sejumlah wilayah berpotensi melakukan produksi besar seperti Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau, maka pemasukan Negara cukup besar untuk diterima.

“Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil US$1,55 juta ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menyeriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” ujarnya saat meresmikan Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024, Surabaya, Senin (22/7/2024)

Oleh sebab itu, Kepala Negara menekankan bahwa penting agar menaikkan peningkatan produksi kelapa serta melakukan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah dari kelapa.

Kualitas bibit dan pemeliharaan, kata Jokowi, ke depan perlu untuk terus diperhatikan. Mengingat, selama ini petani biasanya hanya menanam dan membiarkan kelapa berbuah secara mandiri untuk nantinya dipanen.

Padahal diperlukan pula metode panen dan riset yang tepat. Menurutnya, riset dan pemanfaatan teknologi bakal erat kaitannya dengan hilirisasi kelapa.

“Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang jadi bio energy. Ini penting saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa jadi bio aftur. ini juga jadi pekerjaan besar kita agar penggunaan bisa makin meningkat dan diminati negara lain,” pungkas Jokowi.