JAKARTA, investor.id – ​​Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki sejarah panjang dan luar biasa, sejak era Juanda dan masih bernama Dewan Perancangan Nasional.  

Menurutnya, setiap pemimpin kementerian punya kontribusi dalam perjalanan pembangunan Indonesia, dan mencatatkan tinta emas dalam sejarah negeri ini. 

“Kementerian PPN/Bappenas bukan hanya sebuah lembaga perencanaan, tetapi juga merupakan pusat kekuatan intelektual Indonesia,” ungkap Menteri Rachmat saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa kepada dirinya untuk periode 2024-2029, Senin (21/10/2024).

Rachmat pun meminta doa dan dukungan dari para staf dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas agar dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

“Saya mohon doa dan dukungan dari Ibu/Bapak sekalian karena pekerjaan ini sangat berat, tetapi sesuai janji Allah S.W.T., kita tidak akan diberikan beban yang melebihi kemampuan kita,” tutur Rachmat.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019-2024 Suharso Monoarfa menegaskan, pentingnya kesinambungan visi pemerintah dan pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. 

Suharso berharap, apa yang dilaksanakan (sertijab) menjadi tonggak keberlanjutan bagi bangsa pembangunan bangsa Indonesia.  

“Pemerintah harus terus mendahulukan kepentingan publik demi mencapai kesejahteraan bangsa. Rakyat kita masih menghadapi banyak tantangan, dan Kementerian PPN/Bappenas harus menjadi motor utama merancang solusi yang tepat,” papar Menteri Suharso saat memberi sambutan di Kantor Bappenas Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menteri Suharso juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan capaian Kementerian PPN/Bappenas yang harus diteruskan generasi selanjutnya.

“Saya berharap Prof. Rachmat Pambudy dapat melanjutkan perjuangan ini, memastikan Kementerian PPN/Bappenas tetap berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan nasional dan menyongsong Visi Indonesia Emas 2045,” tambah Menteri Suharso.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih serta menegaskan keberhasilan dan peran penting Kementerian PPN/Bappenas.

Acara serah terima jabatan hari ini ditutup dengan ucapan terima kasih Menteri Rachmat kepada semua pihak yang telah terlibat dalam perjalanan panjang perencanaan pembangunan, dan harapan akan keberlanjutan pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmat Pambudy resmi dilantik menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menggantikan menteri sebelumnya di pemerintahan Jokowi, Suharso Monoarfa.

Rachmat kemudian bercerita tawaran menjadi menteri tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya beberapa waktu lalu.

“Tiba-tiba, suatu malam saya dipanggil. Dan pada waktu memanggilnya tanggal enam Agustus persisnya, beliau (Prabowo) panggil, pak Rachmat mau kemana? Pilih kepala badan, pilih badan, atau pilih kementerian,” kata Rachmat menirukan percakapannya dengan Prabowo kala itu dalam sambutannya di acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Bappenas, Senin, 21 Oktober 2024.

Rachmat melanjutkan, saat itu dirinya sempat menanyakan soal di mana akan ditugaskan oleh Prabowo. Rachmat mengaku ingin mengetahui terlebih dahulu terkait tupoksi kerja ia nantinya bila menerima tawaran tersebut. Prabowo akhirnya memutuskan dirinya untuk menggantikan Suharso Monoarfa.

“Anda (Rachmat) saya perintahkan menjadi pengganti pak Suharso. Sejak itu, saya tidak berani ketemu Pak Suharso. Saya terus terang segan sekali,” ucapnya kembali menirukan dialog yang terjadi kala itu.

Bahkan, saat Prabowo kembali memanggil Rachmat pada 10 Agustus 2024. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kesediaan Rachmat untuk menggantikan Suharso mengisi pos Menteri PPN/Bappenas. Rachmat mengaku, saat itu ia berterima kasih kepada Prabowo Subianto.

Menurut Rachmat, Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang memiliki nilai historis yang cukup panjang. Ia menyebut, Bappenas tidak hanya menorehkan catatan emas di Indonesia, namun juga di dunia global. Oleh karena itu, Rachmat mengaku sangat terhormat bisa menjadi Menteri PPN/Bappenas.

“Di sini adalah tempatnya para pemikir, di sini adalah tempatnya intellectual power dari Indonesia. Dan pak Suharso dan para pengurus Bappenas telah memelihara intellectual power itu,” ujarnya.

Rachmat Pambudy menyebut ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ke depannya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Suharso Monoarfa untuk bisa memberikan bantuan, khususnya soal saran dan masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam agenda serah terima jabatan itu sendiri, terlihat beberapa mantan Menteri PPN/Bappenas periode sebelumnya yang ikut hadir. Mereka di antaranya adalah Sofyan Djalil yang menjabat dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Serta penggantinya, Bambang Brodjonegoro yang menjabat dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Selain itu, Nampak pula hadir Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada penerusnya agar mempertahankan hingga memperkuat peran Bappenas dalam pembangunan Indonesia.

Suharso sendiri resmi digantikan oleh Rachmat Pambudy sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2024—2029.

"Saya ingin mengingatkan kepada para senior di Kementerian PPN/Bappenas, untuk memikirkan dengan baik lagi mengenai peran orkestrasi dari Bappenas ini, agar bisa dipertahankan, diperkuat, dan diteruskan," ujar Suharso dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, dirinya sudah berpengalaman kurang lebih 25 tahun di dunia politik anggaran. Setidaknya, Suharso mengaku sudah membantu pemerintah sejak Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.

Selama itu, dia melihat banyak negara yang sudah mulai meninggal lembaga sejenis Kementerian PPN/Bappenas. Kendati demikian, Suharso meyakini peran Bappenas masih sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

"Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sesungguhnya dalam sebuah Undang-Undang sudah diletakkan sedemikian rupa tugas dan peranan utamanya yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah dan kemudian Perpres," katanya.

Sebagai informasi, peran dan tugas Bappenas menurut peraturan perundang-undangan yaitu menyusun ekonomi makro; menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan serta penganggaran; hingga menyiapkan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan lembaga yang dipimpinnya kini merupakan tempatnya para pemikir di Indonesia.

Menurutnya, meski anggaran pada tahun depan berkurang namun Bappenas memiliki kelebihan lain yaitu dari sisi pemikiran dan ide-ide.

"Dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," kata Rachmat pada kesempatan yang sama.

Presiden Prabowo resmi melantik Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menggantikan Suharso Monoarfa.

Rachmat ternyata bukan orang baru di dunia perekonomian. Pria kelahiran 23 Desember 1959 di Yogyakarta ini adalah seorang akademisi Indonesia yang terkenal di bidang agribisnis dan kewirausahaan.

Ia merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang pernah masuk dalam calon bursa Menteri Pertanian. Namun, karir di pemerintahan dimulai secara resmi pada 2000 ketika ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Agribisnis.

Lalu ia diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia Bidang Hubungan Antar Lembaga hingga 2004. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Perum Bulog dari 2003 hingga 2007.

Selepas dari aktivitas di Kementerian Pertanian, Rachmat pun bergulat dengan pengembangan organisasi petani, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Di organisasi ini ia sempat menjabat sekretaris jenderalnya, sebelum sekarang menjadi wakil ketua dewan pembina HKTI sejak 2015.Sejak 2018, Rachmat menduduki posisi Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk, produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengoperasikan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

Rachmat Pambudy dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Penyuluhan Pembangunan di IPB University pada 2022 yang diteguhkannya dalam orasi ilmiah Transformasi Dari Petani Menjadi Wiratani (Agripreneur) Strategi Kebangkitan Ekonomi Inklusif Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa selama ini kementerian/lembaga memiliki program kerja sendiri-sendiri sehingga keinginan presiden tidak pernah selesai 100%.

Pernyataan itu Suharso sampaikan dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Dia mengingatkan agar penerusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bisa memastikan agar rencana kerja pemerintah (RKP) bisa diselesaikan oleh semua kementerian/lembaga.

"Pengalaman saya, sorry to say [maaf harus mengatakannya], bahwa seluruh rencana kerja pemerintah tidak pernah 100% dilaksanakan, tidak pernah. Jadi itu ada style-nya [gayanya] sendiri, ada keinginan sendiri," kata Suharso.

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, secara rata-rata setiap kementerian/lembaga hanya menyelesaikan 70% dari target RKP yang telah disusun Bappenas.

Suharso mengaku angka tersebut tidak terlalu buruk. Kendari demikian, sambungnya, seharusnya setiap kementerian/lembaga bisa berbuat lebih apabila fokus ke RKP yang telah diterapkan.

"Berulang kali Presiden Joko Widodo waktu itu mengatakan tidak ada visi misi kementerian, visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden," ujarnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, seluruh visi misi utama Prabowo yaitu Asta Cita sudah dimasukkan ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025—2029.

Selama ini, lanjut Suharso, RPJMN Teknokratik selalu diturunkan menjadi RKP. Oleh sebab itu, RPJMN harus menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rahcmat akan menakhodai Bappenas yang sebelumnya dipimpin oleh Suharso Monoarfa, mantan Ketua Umum PPP.

“Profesor, Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Menteri Perencanaan Pembangunan Nsional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Prabowo di Istana Negara sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretars Kabinet, Minggu (20/10/2024).

Rachmat merupakan akademisi IPB University yang fokus di bidang agribisnis.

Pria yang kini telah dikuhukuhkan sebagai guru besar bidang kewirausahaan IPB ini pernah bertugas di Kementerian Pertanian (Kementan).

Rachmat juga disebut aktif berograniasasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Selain dunia pendidikan, Rachmat juga menggeluti dunia industri. Ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rachmat Pambudy Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Bappenas", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/22105661/rachmat-pambudy-ditunjuk-prabowo-jadi-kepala-bappenas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan hingga saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi.

Suharso mengatakan bahwa rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun demikian, Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti.

"Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," tuturnya.

Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani memilih diam tanpa suara padahal wartawan beberapa kali bertanya kepadanya soal hal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengindikasikan bahwa Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan dibentuk selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, sempat ada wacana untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kemudian digabungkan menjadi BPN.

"Ya saya kira begitu (tidak jadi membentuk Badan Penerimaan Negara)," ungkapnya.

Suharso juga menyoroti penambahan jumlah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yang kini menjadi tiga.

Ia menyatakan, satu Wamenkeu akan ditugaskan khusus untuk mengelola penerimaan negara.

"Ya saya kira dengan ada wakil menteri yang memang ditugaskan dalam penerimaan negara, saya kira masih akan tetap begitu (Kemenkeu tetap satu)," tuturnya.

Rencana pembentukan BPN pertama kali diungkapkan oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta pada Jumat (22/12/2023).

Gibran menyatakan, jika terpilih, pihaknya akan menggabungkan DJP dan DJBC Kemenkeu menjadi BPN.

"Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran," kata Gibran.

BPN nantinya akan berada di bawah komando langsung Presiden Prabowo, yang diharapkan dapat mempermudah koordinasi dengan kementerian terkait.

Gibran menekankan, melalui BPN, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat meningkat, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pembiayaan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Lewat pembentukan BPN, Pasangan calon presiden terpilih ini menargetkan peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi 23 persen, dari angka saat ini yang masih berada di kisaran 10 persen.

Rencana ini juga tercantum dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum bisa terwujud.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara.

Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga di tempat yang sama.

Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.

Sri Mulyani sendiri telah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sejumlah caranya.

Suharso mengatakan pihaknya optimis Indonesia dapat lepas dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan menengah. Sebab, dia sudah menggandeng pakar-pakar dari universitas terbaik dunia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Kita melakukan suatu analisa, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dengan Harvard kita melakukan dynastic growth sedemikian rupa. Apakah kita ini pada rel yang benar atau tidak, pas atau tidak, karena kita harus juga melakukan komparasi dengan negara-negara yang lain. Kenapa misalnya pertanyaan besar lama sekali kita middle income trap," kata Suharso dalam acara CEO Forum yang disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan China yang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun depan. Dia menyebut saat ini pendapatan per kapita China hampir menyentuh batas ambang negara pendapat tertinggi US$ 14.000.

"China sebentar lagi dia akan graduate, karena threshold-nya untuk tahun depan sekitar US$ 14 ribu. Sekarang threshold untuk high income country itu kira-kira sekitar US$ 14.040. Sekarang kita di angka U$ 5.000-an. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seperti itu? Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya berani mengatakan secara dynastic growth yang kita lakukan kita seharusnya mampu," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu cara untuk terlepas dari middle income trap dengan cara menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Saat ini, angka ICOR Indonesia tertinggi di level 6. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%.

Apabila angka Icore Indonesia bisa diturunkan di level 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

"Maka pertanyaannya besarnya bagaimana kita menurunkan ICOR. Itu soal efisiensi dipimpin oleh Pak Luhut kita lakukan digitalisasi birokrasi dan seterusnya, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional tapi yang harus ditingkatkan dikerjakan sampai di tingkat yang paling bawah karena itu harus dirasakan dan juga mendapatkan respon dari publik, dari para CEO," terangnya.

Dia juga menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang rata-rata kerja 20 jam per minggu, dibayar hanya Rp 500.000-an. Padahal idealnya, harus dibayar dengan Rp 2.250.000 per minggu dengan durasi jam kerja yang sama.

"50 juta pekerja itu ke bawah, kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp 500.000-an pertanyaannya untuk menjawab potensi tadi itu sekaligus menurunkan ICOR meningkatkan penduduk produktivitas itu, adalah apakah ada pekerjaan yang 20 jam rata-rata naik jadi 30 jam yang diperoleh akan jauh lebih besar atau dibayar 20 jam, tapi kualitas pekerjaannya itu membuat mereka dibayar Rp 4 juta per minggu akan beda," jelasnya.

IDXChannel - Pemerintah akan melakukan penjadwalan ulang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai bulan ini atau pada bulan depan, yakni November.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan prioritas yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu memastikan seluruh fasilitas untuk ASN terpenuhi, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya.

"Yang paling penting yang harus kita pastikan adalah seluruh fasilitas untuk ASN yang pindah ke sana. Termasuk dukungannya, misalnya mengenai kalau mereka sakit bagaimana. Itu saja dulu. Tapi kalau misalnya sekolah dan seterusnya mungkin belum ya. Kalau anak-anaknya mungkin masih belum ke sana," kata Suharso di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Suharso pun mengakui pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami keterlambatan dari jadwal.

Sebelumnya, direncanakan pemindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan pada September 2024. Namun, hingga awal Oktober belum juga dilaksanakan pemindahan ASN ke IKN.

"Kita kan sebenarnya dalam rencana kita kan sudah mulai bulan Agustus, September, Oktober tapi memang ada keterlambatan," kata Suharso.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

“Kita berkumpul dengan niat besar untuk mengubah wajah perkelapaan Indonesia di Tanah Air,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peluncuran peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Dewan Kelapa Indonesia, serta mitra internasional, seperti International Coconut Community dan Roemah Kelapa Indonesia.

Selain itu juga melibatkan Himpunan Sabut Kelapa Indonesia (HIPSKI), Gabungan Pengusaha Nata De Coco Indonesia (GAPNI), Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), dan asosiasi-asosiasi lainnya yang terkait.

"Kita semua di sini bertanggung jawab atas kemajuan di masa depan, dan saya yakin kelapa akan mendapatkan posisi tawarnya di dunia, terutama dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini dan permintaan yang semakin tinggi untuk produk yang ramah lingkungan,” ungkap Suharso.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan internationalcoconutcommunity turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

“Ke depan, kami ingin memperluas kerjasama dalam pengembangan data melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penginderaan jarak jauh dan bigdata analysis yang sudah dimulai oleh pelaku usaha maupun oleh Kementerian Pertanian,” ucap Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berterima kasih terhadap seluruh mitra terkait, termasuk perwakilan dari PT Pulau Sambu, PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, CV Sentra Inovasi Kelapa, dan PT Bangki Daya Kreasindo yang menjadi tempat observasi dan diskusi Bappenas mengenai kelapa sekaligus isu-isu pengembangan dari komoditas tersebut.

“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi ke depan lebih baik dan semoga satu ikhtiar bersama ini bisa dilaksanakan bersama melalui kolaborasi yang kuat,” kata dia.

Indonesia menetapkan target untuk meningkatkan nilai ekspor kelapa hingga 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan yang didukung dengan peningkatan produksi kelapa unggul, riset, serta inovasi untuk diversifikasi produk kelapa.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024