Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Pemerintah terus menggalakkan program hilirisasi industri, salah satunya di sektor agro bisnis seperti kelapa sawit. Sebab komoditas yang satu ini bernilai ekspor hingga ratusan triliun rupiah.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebut sejauh ini kelapa sawit merupakan salah satu komoditas argo yang sukses menerapkan program hilirisasi industri.

Hal ini terlihat dari jumlah perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir yang meningkat signifikan. Di mana sebelum hilirisasi industri, kelapa sawit hanya menghasilkan 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit.

"Kelapa sawit menjadi model dan contoh sukses dari hilirisasi industri, baik itu untuk menghasilkan produk turunan sawit pangan (oleofood), non-pangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial), pada skala industri berkelanjutan," jelas Putu dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).

Selain itu, menurutnya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor hulu-hilir sawit juga menjadi bukti lain kinerja hilirisasi industri. Berkat itu sawit kini sudah dikategorikan sebagai subsektor industri agro berdaya saing kuat.

"Data tahun 2023 menyebutkan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai Rp 450 triliun atau berkontribusi sebesar 11,6% dari total ekspor nonmigas. Secara total, untuk bisnisnya mencapai Rp 800 triliun," terangnya.

"Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16,2 juta orang, termasuk tenaga kerja tidak langsung yang melibatkan pelaku usaha perkebunan rakyat atau smallholder," tambah Putu.

Melihat potensi besar tersebut, Putu mengaku pihaknya akan terus berupaya mendukung berbagai pihak dalam pengembangan inovasi teknologi industri pengolahan kelapa sawit baik di sektor hulu perkebunan sampai dengan sektor hilir di industri pengolahan.

"Kami juga mengupayakan fasilitasi pengembangan teknologi industri melalui penyusunan kebijakan yang pro-inovasi, hingga matching antarpihak terkait komersialisasi inovasi baru," imbuhnya.

Menurut Putu pembentukan konsorsium multi pihak dalam aktivitas riset untuk menghasilkan champion. Salah satu contoh sukses konsorsium riset yang difasilitasi oleh Kemenperin adalah teknologi edible-coating berbasis minyak sawit untuk memperpanjang masa simpan buah tropis.

"Riset ini, yang didukung oleh Kemenperin, berhasil menjembatani kebutuhan industri dengan inovasi riset, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi food grade untuk komersialisasi," terangnya.

Lebih lanjut, Putu mengatakan guna memacu penggunaan teknologi modern dan mendorong aktivitas riset, Kemenperin sudah melakukan berbagai upaya strategis seperti melakukan program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Kemudian pihaknya juga sudah membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC) untuk menunjang kolaborasi riset tersebut.

"Kami sangat terbuka untuk penggunaan IMC agar dapat memfasilitasi tindak lanjut hasil riset hingga mencapai komersialisasi. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan industri pengolahan sawit untuk dapat membangun pusat risetnya di Indonesia," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

PEXELS/NIPANANLIFESTYLE.COM Ilustrasi kelapa, buah kelapa.

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kelapa terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kelapa kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Indonesia Ekspor Kelapa Bulat, Pelaku Industri: Ciptakan Kompetitor untuk Hilirisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

PEXELS/NIPANANLIFESTYLE.COM Ilustrasi kelapa, buah kelapa.

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kelapa terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kelapa kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Indonesia Ekspor Kelapa Bulat, Pelaku Industri: Ciptakan Kompetitor untuk Hilirisasi

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9).

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kepala terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kepala kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Indonesia telah menyia-nyiakan potensi ekspor kelapa Rp 89,8 triliun. Padahal produksi kelapa Indonesia sempat menjadi yang terbesar di dunia, kini dikalahkan dengan Filipina.

"Perbedaan kenapa Filipina bisa melampaui Indonesia, karena Filipina terorganisir mengurus kelapanya. Jadi, di sana ada dewan kelapa di bawah bawahnya ini sudah diakui, termasuk kelompok taninya sudah diakui," kata Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo, dalam media briefing di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Teguh mengatakan dari sisi penghasil dan pengekspor kelapa, sejak 2020 Indonesia telah dikalahkan dari Filipina. Posisi Indonesia kini kedua di dunia dan Filipina posisi pertama.

"Filipina sekarang mungkin punya luasan yang terbesar di dunia, sekitar 3,7 juta hektare, sedangkan Indonesia 3,3 hektare, hampir 3,4 ha. Nah bagian-bagian ini juga menjadi semacam pengingat, 'wah ini sudah dilampaui oleh Filipina', sehingga mungkin ada baiknya kita perlu mengkonsolidasi," ucapnya.

Salah satu penyebab Indonesia kalah dari Filipina adalah produktivitas pertanian kelapa yang tidak dapat perhatian. Teguh mengatakan berdasarkan data Kementerian Pertanian tingkat produktivitas kelapa di Indonesia stagnan di angka 1,1 ton per hektare.

"Kemudian sebagian besar itu dibudidayakan oleh petani yang polanya konvensional, artinya mereka masih menunggu kemurahan hati alam untuk memberikan hasilnya, dan banyak juga tantangan-tantangan yang sebenarnya sudah tua dan rusak sehingga perlu diganti," terangnya.

Selain itu, ekspor kelapa Indonesia kini banyak yang bocor alias diekspor secara ilegal sehingga tidak ada nilai tambah bagi Indonesia. Padahal pajak ekspor dari kelapa seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan industri kelapa di dalam negeri.

Di sisi lain, Filipina yang telah memiliki tata niaga kelapa yang baik sejak lama menyetop ekspor kelapanya. Sementara Indonesia ekspor masih bebas sehingga potensi nilai tambah dari buah itu banyak dikirim ke negara lain secara mentah.

"Kalau di Filipina luasan nomor satu dan Indonesia yang kedua, sedangkan luasa nomor satu nggak boleh keluar (ekspor) berartikan mengandalkan Indonesia sebagai kebun kelapa kedua terluas untuk memasok keluar (ekspor). Ini sebagai satu aspek akan ditindaklanjuti dalam peta jalan ini dan akan dihitung, kontribusinya dari apa," jelasnya.

Untuk diketahui, potensi ekspor beberapa bagian dari buah kelapa sangat tinggi. Misalnya air kelapa US$ 5,25 miliar setara Rp 79,4 triliun, sabut kelapa US$ 320 juta setara Rp 4,8 triliun dan tempurung kelapa US$ 373 juta setara Rp 5,6 triliun.

Maka jumlah potensi kelapa mencapai Rp 89,8 triliun. Total itulah yang sejauh ini Indonesia kehilangan karena tidak dimanfaatkan secara baik.

"Itu potensi yang terbuang, sehingga dengan membangunkan raksasa tidur ini, sebenarnya kita ingin memanfaatkan potensi-potensinya," pungkasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pemerintah ingin mengembangkan buah kelapa karena daya saingnya tinggi di pasar internasional. Potensi ekspor dari buah kelapa sendiri diketahui mencapai Rp 89,8 triliun.

Nilai itu merupakan gabungan dari potensi ekspor beberapa bagian dari kelapa misalnya air kelapa US$ 5,25 miliar setara Rp 79,4 triliun, sabut kelapa US$ 320 juta setara Rp 4,8 triliun dan tempurung kelapa US$ 373 juta setara Rp 5,6 triliun. Maka jumlah potensi kelapa mencapai Rp 89,8 triliun.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan kelapa menjadi komoditas 'raksasa tidur' yang ingin dibangunkan karena potensinya yang besar itu. Karena selama ini potensi ekspor itu terbuang begitu saja.

"Itu potensi yang terbuang, sehingga dengan membangunkan raksasa tidur ini, sebenarnya kita ingin memanfaatkan potensi-potensinya," kata dia dalam media briefing di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat ini tata niaga kelapa belum ada sehingga banyak ekspor buah kelapa bulat yang tidak tercatat. Ekspor buah kelapa bulat ini diketahui mencapai 756,98 juta dengan nilai pajak yang diterima negara nihil alias 0%.

"Ekspor kelapa bulat ini di musim-musim tertentu ini mengganggu stabilitas dari pasokan untuk industri-industri yang sudah ada," ucapnya.

Akibat ekspor buah kelapa yang tidak terkendali, industri dalam negeri yang memelurkan komoditas itu terganggu. Contohnya produksi nata de coco.

Sementara ekspor kelapa bulat ini banyak permintaannya ke China dan Amerika untuk persiapan natal. Itu sebabnya industri nata de coco dalam negeri Indonesia terganggu karena bahan bakunya lebih banyak diekspor secara mentah.

"Jadi persiapan untuk Natal mereka sudah dari jauh-jauh hari, dan sudah mengimpor kelapa bulat cukup banyak dari Indonesia, dan ini mengganggu," ungkapnya.

Itu sebabnya, pemerintah ingin mengelola tata niaga kelapa sehingga potensi untuk dalam negeri tidak hilang. Sebelum mengatur tata kelola ekspor kelapa, Indonesia juga perlu meningkatkan produksi kelapa dalam negeri.

Selain itu, ke depan untuk mengendalikan ekspor ilegal, pemerintah berencana untuk mengatur pengenaan pajak untuk ekspor kelapa. Lebih lanjut akan dilakukan pemantauan secara menyeluruh terkait data ekspor kelapa ilegal.

"Untuk mengendalikan ekspor kelapa bulat ada dua cara tentu pertama dengan pungutan ini paling mudah dan kedua banyak bocornya ekspor ilegal. Karena pulau-pulau di Indonesia banyak bahkan dengan perahu kecil bisa ekspor kelapa," tuturnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan opsi menyetop ekspor kelapa jika memang kebocoran ke luar negeri secara ilegal sangat tinggi.

"Ke depan apabila diputuskan untuk menyetop seperti halnya menyetop nikel, ini bisa pilihan. Meskipun dalam itu kita juga melihat ada segi posisi Indonesia dengan ekspor kelapa bulat ini tentu kita ingin apabila distop, perusahaan-perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat di luar negeri bisa datang ke Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA, Investor.id -Indonesia mempunyai potensi luar biasa untuk produk kelapa dan dapat dimaksimalkan lebih jauh lagi. Jika dikelola lebih serius, Indonesia akan menjadi eksportir kelapa terbesar di dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melepas ekspor produk turunan kelapa asal Provinsi Lampung dengan nilai ekspor mencapai Rp 25 miliar pada Sabtu (3/8./2024). "Hari ini telah dilakukan pelepasan ekspor produk turunan atau olahan kelapa sebanyak tiga kontainer atau memiliki nilai 1.554.900 dolar Amerika Serikat atau Rp 25 miliar," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/8/2024).

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dari cokelat, bakau, vanili, kopi, lada, cengkeh, hingga kelapa.

Dalam pembukaan Cocotech Ke-51 di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/7/2024), Jokowi menyebut komoditas kelapa memiliki potensi besar karena Indonesia memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun.

Jokowi juga menyebut ekspor kelapa Indonesia yang mencapai USD1,55 miliar berdasarkan data yang ada. Menurutnya, dua provinsi sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Riau.

“Ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius kita mau menyeriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan produksi kelapa, Jokowi menekankan kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen sebagai faktor kunci. Selain itu dirinya juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa untuk mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja.

“Riset merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini. Kemudian memanfaatkan teknologi hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi, ini penting saya kira ke depan ini terus bisa dikembangkan,” kata Jokowi.

Terakhir, dia mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersatu dalam memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Presiden menyebut konferensi ini sangat penting bagi Indonesia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa nasional.

“Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi memajukan industri kelapa yang berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dunia,” tuturnya.

(FRI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan potensi besar industri kelapa bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut, nilai ekspor kelapa RI mencapai US$ 1,55 miliar atau setara Rp 25,1 triliun (kurs Rp 16.200).

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, potensi besar ini menjadi bagian dari peluang yang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi hijau dunia ke depan.

"Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, US$ 1,55 miliar (Rp 25,11 triliun). Ini juga angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa," kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (22/7/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia memiliki setidaknya lahan kelapa seluas 3,8 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, produksi rata-ratanya tembus 2,8 juta ton. Dua provinsi di Indonesia yang memiliki produksi kelapa terbesar ialah Sulawesi Utara dan Riau.

"Ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Dr. Jelfina (Executive Director of the International Coconut Community), kita nomor 2 di dunia," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan produksi kelapa. Ada tiga hal yang menurutnya penting dalam meningkatkan produksi kelapa, antara lain penggunaan bibit yang berkualitas, pemeliharaan, hingga metode cara panen.

Selain itu, menurutnya teknologi hilirisasi menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan. Langkah ini harapannya dapat mendatangkan nilai tambah besar bagi Indonesia dan mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.

"Riset merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kelapa sampai 20-30 meter (tinggi). Kalau ada kelapa yang bisa langsung dipetik dari bawah akan lebih baik, baik buahnya jangan yang jumlahnya sedikit, buahnya yang banyak lebih baik lagi," kata Jokowi.

"Kemudian memanfaatkan teknologi hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang jadi bioenergi. Ini penting saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa menjadi bioavtur. Ini juga jadi pekerjaan besar kita agar penggunaan bisa semakin meningkat dan diminati negara-negara lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong hilirisasi kelapa sebagai bagian dari komoditas ekonomi hijau yang dapat mendongkrak perekonomian Negara.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci sejumlah komoditas yang memiliki peluang tinggi seperti kakao, panili, kopi, lada, cengkeh, dan kelapa. Terkhusus kelapa dia menyebut bahwa Indonesia memiliki luas lahan hingga 3,8 juta hektare untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun.

Menurutnya, sebagai Negara penghasil kelapa nomor 2 di dunia dan memiliki sejumlah wilayah berpotensi melakukan produksi besar seperti Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau, maka pemasukan Negara cukup besar untuk diterima.

“Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil US$1,55 juta ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menyeriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” ujarnya saat meresmikan Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024, Surabaya, Senin (22/7/2024)

Oleh sebab itu, Kepala Negara menekankan bahwa penting agar menaikkan peningkatan produksi kelapa serta melakukan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah dari kelapa.

Kualitas bibit dan pemeliharaan, kata Jokowi, ke depan perlu untuk terus diperhatikan. Mengingat, selama ini petani biasanya hanya menanam dan membiarkan kelapa berbuah secara mandiri untuk nantinya dipanen.

Padahal diperlukan pula metode panen dan riset yang tepat. Menurutnya, riset dan pemanfaatan teknologi bakal erat kaitannya dengan hilirisasi kelapa.

“Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang jadi bio energy. Ini penting saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa jadi bio aftur. ini juga jadi pekerjaan besar kita agar penggunaan bisa makin meningkat dan diminati negara lain,” pungkas Jokowi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian. Menurutnyapengembangan ekonomi hijau yang terkait komoditas perkebunanseperti kakao, kopi, lada, cengkeh, dan kelapamerupakan peluang bagi Indonesia dikembangkan kedepannya.

Khusus terkait kelapa, Presiden bilangIndonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Tercatat, luas lahan perkebunan kelapa di Indonesia seluas 3,8 juta hektar dan mampu memproduksi 2,8 juta ton kelapa per tahun.Dua provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Riau disebut memiliki potensi produksi yang besar.

"Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, US$1,55miliar, ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalo kita maulebihserius urusan yang berkaitan dengan kelapa," jelas Jokowi saat membuka Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) Tahun 2024 di Surabaya Jawa Timur, Senin (22/7).

Jokowi mengingatkan perlunya peningkatan produksi yang didukung dengan kualitas bibit, pemeliharaan dan metode cara panen. Kemudian, perlunya hilirisasi yang diawali dengan riset untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa. Nilai tambah ini juga nantinya dapat menciptakan lapangan kerja.

"Riset merupakan hal yang sangat penting," tandasnya.

Limbah kelapa dapat menjadi bio energi yang perlu terus dikembangkan. Kemudian kelapa juga disebut bisa menjadi bio avtur.Menurutnya ini merupakan pekerjaaan besar agar produk yang dihasilkan bisa semakin meningkat dan diminati negara lain.

Jokowi menilai, Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ini penting bagi Indonesia untuk mengenalkan potensi besar kelapa, memperluas jejaring dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan induistri kelapa di indoensia.

"Saya mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersinergi memajukan industri kelapa yang berkelanjutan, yang mendukung ekonomi hijau dunia," ucap Jokowi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia merupakan eksportir utama produk-produk kelapa dan turunannya. Tidak hanya kelapa mentah, tetapi juga minyak kelapa, santan, kelapa parut, dan tentu air kelapa.Produk-produk tersebutsemakin diminati karena kualitasnyayang baik.