Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Senin kemarin bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai 'Economic Think Tank' yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

Kebijakan hilirisasi, masih akan dilanjutkan guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

"Salah satu fokus utama DEN adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global," ungkap Jodi.

Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sudah memulai pekerjaan barunya. Pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, sejak Kamis 24 Oktober kemarin, Luhut sudah memimpin rapat internal pertamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut. Jodi mengatakan sejak kemarin Luhut sudah memimpin rapat internal DEN.

"Iya, kemarin Pak Luhut sudah memimpin Rapat DEN. Rapat internal," ujar Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (25/10/2024).

Jodi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai "Economic Think Tank" yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi.

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global.

"Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi," ungkap Jodi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, kini Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investigasi (Menko Marinves) itu ditetapkan dalam kabinet Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1039/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, nantinya Luhut akan memiliki sejumlah wewenang dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah tangan Luhut, Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Selain itu, dia juga bakal bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi Presiden dalam merumuskan nasehat atau saran untuk tindak lanjut kebijakan selanjutnya.

Luhut juga akan menanggapi masalah ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk diajukan kepada presiden serta elaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Lembaga ini kembali hadir setelah dibubarkan pada 2000 oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000.

Profil & Rekam Jejak Luhut

Luhut Pandjaitan lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947. Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Ayahnya bernama Bonar Pandjaitan adalah seorang pensiunan tentara yang menjadi sopir bus AKAP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beralih ke dunia pendidikan, Luhut menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Penabur, Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung.

Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Langkahnya untuk mengenyam bangku pendidikan tidak berhenti hanya di sana. Luhut juga menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Maters of Public Administrastion pada 1991 di George Washington University, Washington, D.C., USA.

Terakhir, dia juga menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada 1996. Luhut pun diketahui memulai perjalanan karier pada 1981, dirinya menjadi pendiri dan Komandan Petama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus dan pada 1989 menjadi asisten operasi (Asops) Kopassus.

Perjalanan kariernya terus berlanjut, pada 1995 Luhut menjadi Komandan KOREM 081/ Dirotsaha Jaya, Madiun yang kemudian menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pussenif TNI-AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat hingga 1999.

Suami dari Devi Simatupang ini pada 1999 juga menjadi Duta Besar RI untuk Singapura selama satu tahun yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walaupun dalam periode yang singkat (2000–2001).

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Pada 12 Agustus 2015, Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 hingga Oktober 2024.

KOMPAS.com - Apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1999. Artikel berikut akan membahas mengenai tugas dan fungsi DEN.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN pertama kali dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa DEN berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 21 Oktober 2024, dijelaskan bahwa tugas dari Dewan Ekonomi Nasional berbeda dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Ditegaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional akan lebih berfokus pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan presiden. Sementara itu, Kemenko Perekonomian akan lebih bertugas untuk mengkoordinasi kementerian bidang ekonomi.

Adapun tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999 sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Nah itulah ulasan informasi mengenai apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

KOMPAS.com - Apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1999. Artikel berikut akan membahas mengenai tugas dan fungsi DEN.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN pertama kali dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa DEN berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 21 Oktober 2024, dijelaskan bahwa tugas dari Dewan Ekonomi Nasional berbeda dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Ditegaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional akan lebih berfokus pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan presiden. Sementara itu, Kemenko Perekonomian akan lebih bertugas untuk mengkoordinasi kementerian bidang ekonomi.

Adapun tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999 sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Nah itulah ulasan informasi mengenai apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini Luhut dilantik jadi Penasihat Khusus Presiden.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Selasa (22/10/2024). Luhut diangkat sebagai penasihat dilandasi dengan beleid Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Luhut ditunjuk Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Sebelumnya, Luhut diangkat Prabowo menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan Luhut sebagai pimpinan Dewan Ekonomi Nasional baru saja dilakukan kemarin di tempat yang sama.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Lantas apa itu Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Saat itu, Kepala Dewan Ekonomi Nasional dijabat oleh Emil Salim. Sedangkan posisi Sekretaris diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun anggotanya di antaranya Boediono dan Anggito Abimanyu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasehat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 6 menyebut dalam melaksanakan tugas, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun instagramnya tak lama setelah ia dilantik. Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.

Apalagi, tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.

KOMPAS.com - Apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Artikel ini akan membahas mengenai pengertian DEN, fungsi, dan tugasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan fungsinya?

Apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan fungsinya?

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun silam.

Dewan Ekonomi Nasional pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Merujuk Keppres tersebut, Dewan Ekonomi Nasional dibentuk dengan fungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999 menuliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Lebih lanjut, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memiliki tugas sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Kala itu, Gus Dur memberikan amanah kepada Emil Salim sebagai Ketua DEN, didampingi Subiakto Tjarawerdaya sebagai wakil ketua dan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris.

Dalam menjalankan tugasnya, DEN bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Demikian ulasan informasi mengenai apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN), fungsi, dan tugasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tugasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024), Luhut menyampaikan bahwa Prabowo memintanya untuk mengurus tata kelola sumber-sumber penerimaan negara. Tata kelola dimaksud salah satunya dengan digitalisasi.

"Presiden Prabowo meminta bantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu yang membuat kita lebih efisien," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan menteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menuturkan, digitalisasi yang dimaksud olehnya seperti penggunaan e-katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Untuk diketahui, Simbara untuk tata kelola sejumlah komoditas seperti batu bara, nikel hingga timah juga diluncurkan oleh Luhut sebelumnya saat masih menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Luhut mengatakan bahwa pembenahan tata kelola yang menjadi tugasnya itu nanti diharapkan bisa menjadi program Prabowo yang bisa membuahkan hasil yang cepat, atau sekitar satu hingga dua tahun ke depan.

"Itu menjadi target Presiden Prabowo dan saya pikir bisa kita lakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama. Mestinya 1-2 tahun ini bisa quick win dari Presiden Prabowo," ujarnya.

Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan jabatan di kabinet pemerintahan. Pada hari ini, Senin (21/1/2024), Luhut diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Luhut pada jabatan baru yang ada di pemerintahan tersebut. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinatir Maritim dan Investasi pada kabinet Indonesia Maju.

"Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, terhitung sejak pelantikan mengangjat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan pada pelantikan Kabinet Merah Putih.

Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan awal mula dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pada kala itu, katanya Prabowo meminta izin langsung kepada sang istri, Devi Pandjaitan.

Hal ini dibagikan oleh Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan. Luhut mengatakan permintaan itu disampaikan oleh Prabowo dalam acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama dengan para taruna seperjuangan, serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, dikutip dari unggahan tersebut, Senin (21/10/2024).

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun ia diminta Prabowo untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan
implementasinya.

Menurutnya, posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu RI menghadapi tantangan ke depan dan perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," ujar dia.

Di sisi lain, pada momentum pelantikan ini sang istri belum dapat mendampinginya hadir dikarenakan ada jadwal check-up kesehatan. Meski demikian, Luhut dibekali pesan sebelum resmi mengemban amanat baru itu.

"Pesannya hanya satu, bahwa saya harus pandai-pandai jaga kesehatan sehingga bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Luhut.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang diberikan. Dengan semangat kebersamaan yang selalu menjadi kekuatan bangsa kita, saya yakin kita bisa mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan berkelanjutan," tutupnya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi. Pengangkatan Luhut ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengatakan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dirinya akan membantu tata kelola pemerintahan dengan digitalisasi.

“Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi. Saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien,” ujarnya saat ditemui awak media usai dilantik.

Luhut menegaskan, dia akan mengoptimalkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Prabowo, kata Luhut, juga ingin agar diterapkan government technology secara masif.

“Seperti e-catalog, Simbara, Simbara Nikel, Simbara untuk kelapa sawit dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya pikir kita bisa melakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama dalam satu atau dua tahun ini, kita quick win daripada Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6 kita sudah akan segera akan membuat lebih dari 85 persen lebih government procurement,” kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri dan pejabat setingkat Menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

(Dhera Arizona)