Sejak masa lampau, gula menjadi komoditas yang banyak peminatnya. Keuntungannya bahkan sampai menjadi andalan perekonomian sejak era kolonial.

Pada gula ternyata bukan rasanya saja yang manis tetapi juga keuntungan di baliknya. Gula menjadi salah satu bahan makanan pokok yang telah diandalkan sejak masa lampau.

Bahkan banyak catatan sejarah yang menyebut kekayaan atas gula di Nusantara yang juga mengundang banyak negara datang, tak hanya rempahnya. Komoditas gula di dunia dilirik dengan harga jual yang besar sampai-sampai keuntungannya diandalkan menjadi sumber ekonomi zaman dahulu.

Berdasarkan beberapa informasi yang telah dikumpulkan, ternyata manisnya keuntungan gula menjadi alasan kolonialisme berlangsung lama di Hindia Belanda. Begini perjalanan manisnya gula sejak era kolonial hingga modern.

Konon populernya gula diawali dengan kebiasaan masyarakat Papua Nugini mengunyah batang tebu. Foto: Getty Images/ilbusca

Asal Mula Gula

Melansir Sugar.org, gula pertama kali ditemukan sejak 8.000 tahun sebelum masehi. Konon gula ditemukan secara domestik oleh suku di Papua Nugini yang memiliki kebiasaan mengunyah batang tebu.

Tebu kemudian menjadi populer dan banyak ditanam di beberapa negara Asia Tenggara, China, dan India melalui para pedagang. Memasuki abad pertama Masehi, gula yang telah dikristalisasi pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Romawi dan Yunani sebagai obat.

Pada abad pertama, gula justru dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan pencernaan dan sakit perut. Tetapi di Asia, gula kristal menjadi populer sebagai pemanis pada Dinasti Gupta di India.

Berawal dari Tanam Paksa

Populernya gula di tanah Hindia Belanda tak terlepas dari kedatangan pemerintah Belanda. Melihat potensi tanah yang subur, salah satu kebijakan dalam tanam paksa adalah menanam tebu di beberapa wilayah di Hindia Belanda.

Pada abad ke-17, Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai fokus pada perkembangan perkebunan gula di Jawa. Bahkan banyak produksi gula yang dikembangkan dengan lebih canggih.

Para peneliti dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen yang terbit pada 2016 bahkan menyebutkan adanya kewajiban menyisihkan tanah untuk menanam gula pada 1825-1830. Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch menetapkan 20% tanah desa di Jawa harus ditanami tanaman ekspor seperti tebo, teh, dan kopi.

Pabrik Gula Terbesar

Mengutip Good News From Indonesia, setidaknya ada empat pabrik gula terbesar yang menjadi peninggalan Belanda di Indonesia. Ada Pabrik Gula Sragi, Pabrik Gula Kalibagor, Pabrik Gula Djatiroto, dan Jatibarang.

Merujuk pada waktu pembangunan dan lini waktu penerapan tanam paksa, Pabrik Gula Sragi menjadi pabrik pertama yang sudah disetujui pada 1836 tetapi pembangunan konstruksinya baru dimulai 1837.

Setelah Indonesia merdeka, baru kemudian pabrik tersebut dinasionalisasi pada 10 Desember 1857. Di Banyumas Pabrik Gula Kalibagor menyusul didirikan pada 1839, disusul Jatibarang pada 1840, dan Pabrik Gula Djatiroto pada 1901.

Sejak era kolonial hingga modern, Indonesia pernah menjadi salah satu daftar negara pemasok gula terbesar di dunia. Foto: Getty Images/ilbusca

Pernah Menjadi Pemasok Terbesar

Akhir-akhir ini kebijakan impor gula menjadi sorotan usai ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Padahal di masa lampau Indonesia pernah berjaya sebagai eksportir gula ke beberapa negara di dunia.

Dimulai sejak masih diawasi oleh pemerintah VOC, penjualan gula ke luar negeri menjadi salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan. Banyak profesor dan ahli ekonomi yang sampai penasaran dengan pengelolaan gula di Indonesia atau Hindia Belanda pada era kolonial.

Di masa modern, pada 2020, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu produsen gula terbesar ke-12 di dunia. Dalam satu tahun Indonesia berhasil memproduksi hingga 2,7 juga ton gula yang mendatangkan pendapatan bagi banyak petani.

Janji Jiwa Siap Ikuti Aturan Label Kandungan Gula

Janji Jiwa Siap Ikuti Aturan Label Kandungan Gula

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri memproyeksikan utang Indonesia bisa mencapai Rp10 kuadriliun atau Rp10 ribu triliun pada 2025. Angka ini, kata dia, merupakan lonjakan signifikan dari utang tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp8,7 kuadriliun hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun itu Rp 8,7 kuadriliun. Nah tahun depan itu nambah. Kemungkinan bisa Rp10 kuadriliun," kata Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute "Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan utang pemerintah pusat meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi rata-rata hanya parkir di angka 5 persen, jauh di bawah capaian masa pemerintahan sebelumnya yang pernah mencapai angka 6,8 persen. Bahkan, untuk tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan stagnan di angka 5,2 persen.

Sejak awal pemerintahan Jokowi pada 2014, utang pemerintah pusat meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2014, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2,61 kuadriliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 24,7 persen. Bertambahnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi membuat utang terus bertambah.

Pada 2015, utang pemerintah pusat naik menjadi Rp3,17 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27,5 persen. Pada 2016, utang tercatat sebesar Rp3,52 kuadriliun dengan rasio utang sebesar 28,3 persen. Pada 2017, utang meningkat menjadi Rp3,99 kuadriliun dengan rasio utang 29,4 persen.

Pada 2018, utang pemerintah Rp4,47 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,8 persen. Angka ini terus meningkat pada 2019 menjadi Rp4,78 kuadriliun dengan rasio utang 30,2 persen. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana utang pemerintah melonjak drastis menjadi Rp6,08 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 39,4 persen. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan besar untuk menangani dampak pandemi COVID-19.

Pada 2021, utang pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp6,91 kuadriliun dengan rasio utang 40,7 persen. Tren kenaikan berlanjut hingga 2022, di mana utang tercatat sebesar Rp7,73 kuadriliun dengan rasio utang 39,5 persen.

Memasuki 2023, utang pemerintah mencapai Rp8,14 kuadriliun, namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,1 persen. Proyeksi untuk 2024 menunjukkan utang akan terus meningkat menjadi Rp8,7 kuadriliun dengan rasio utang sebesar 38,5 persen.

"Utang pemerintah di era Jokowi itu sampai 2024 aja naik 3,3 kali," kata Faisal.

Utang dari Zaman Kumpeni sampai SBY

Masalah mewariskan utang, bukan hanya terjadi zaman Indonesia Merdeka. Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia dengan mewariskan utang. Dalam Konferensi Meja Bundar di Denhaag pada 23 Agustus 1949, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden.

Utang ini diwariskan pada pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini membuat defisit APBN membengkak hingga mencapai Rp 9 miliar. Pada periode 1959-1965, pemerintah menerima pinjaman dari Uni Soviet, US Exim Bank, dan IMF.

Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu.

Pada masa kepemimpinan Soeharto (Maret 1967-Mei 1998), utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.

Kemudian berganti pemerintahan Presiden BJ Habibie yang berlangsung selama 17 bulan. Utang luar negeri pemerintah naik Rp 387,4 triliun menjadi Rp 938,8 triliun. Saat itu, rasio utang pemerintah mencapai 85,4 persen dari PDB.

Pada periode Abdurrahman Wahid (1999-2001), utang Indonesia naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar (setara77,2 persen dari PDB).

Kala era kepresidenan berganti ke Megawati Soekarnoputri (2002-2004), utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, dengan rasio utang 56,5 persen dari PDB.

Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.

Berikutnya: Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia Terendah di ASEAN dan G20

• 1
• 2
• Selanjutnya