Sejak masa lampau, gula menjadi komoditas yang banyak peminatnya. Keuntungannya bahkan sampai menjadi andalan perekonomian sejak era kolonial.

Pada gula ternyata bukan rasanya saja yang manis tetapi juga keuntungan di baliknya. Gula menjadi salah satu bahan makanan pokok yang telah diandalkan sejak masa lampau.

Bahkan banyak catatan sejarah yang menyebut kekayaan atas gula di Nusantara yang juga mengundang banyak negara datang, tak hanya rempahnya. Komoditas gula di dunia dilirik dengan harga jual yang besar sampai-sampai keuntungannya diandalkan menjadi sumber ekonomi zaman dahulu.

Berdasarkan beberapa informasi yang telah dikumpulkan, ternyata manisnya keuntungan gula menjadi alasan kolonialisme berlangsung lama di Hindia Belanda. Begini perjalanan manisnya gula sejak era kolonial hingga modern.

Konon populernya gula diawali dengan kebiasaan masyarakat Papua Nugini mengunyah batang tebu. Foto: Getty Images/ilbusca

Asal Mula Gula

Melansir Sugar.org, gula pertama kali ditemukan sejak 8.000 tahun sebelum masehi. Konon gula ditemukan secara domestik oleh suku di Papua Nugini yang memiliki kebiasaan mengunyah batang tebu.

Tebu kemudian menjadi populer dan banyak ditanam di beberapa negara Asia Tenggara, China, dan India melalui para pedagang. Memasuki abad pertama Masehi, gula yang telah dikristalisasi pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Romawi dan Yunani sebagai obat.

Pada abad pertama, gula justru dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan pencernaan dan sakit perut. Tetapi di Asia, gula kristal menjadi populer sebagai pemanis pada Dinasti Gupta di India.

Berawal dari Tanam Paksa

Populernya gula di tanah Hindia Belanda tak terlepas dari kedatangan pemerintah Belanda. Melihat potensi tanah yang subur, salah satu kebijakan dalam tanam paksa adalah menanam tebu di beberapa wilayah di Hindia Belanda.

Pada abad ke-17, Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai fokus pada perkembangan perkebunan gula di Jawa. Bahkan banyak produksi gula yang dikembangkan dengan lebih canggih.

Para peneliti dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen yang terbit pada 2016 bahkan menyebutkan adanya kewajiban menyisihkan tanah untuk menanam gula pada 1825-1830. Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch menetapkan 20% tanah desa di Jawa harus ditanami tanaman ekspor seperti tebo, teh, dan kopi.

Pabrik Gula Terbesar

Mengutip Good News From Indonesia, setidaknya ada empat pabrik gula terbesar yang menjadi peninggalan Belanda di Indonesia. Ada Pabrik Gula Sragi, Pabrik Gula Kalibagor, Pabrik Gula Djatiroto, dan Jatibarang.

Merujuk pada waktu pembangunan dan lini waktu penerapan tanam paksa, Pabrik Gula Sragi menjadi pabrik pertama yang sudah disetujui pada 1836 tetapi pembangunan konstruksinya baru dimulai 1837.

Setelah Indonesia merdeka, baru kemudian pabrik tersebut dinasionalisasi pada 10 Desember 1857. Di Banyumas Pabrik Gula Kalibagor menyusul didirikan pada 1839, disusul Jatibarang pada 1840, dan Pabrik Gula Djatiroto pada 1901.

Sejak era kolonial hingga modern, Indonesia pernah menjadi salah satu daftar negara pemasok gula terbesar di dunia. Foto: Getty Images/ilbusca

Pernah Menjadi Pemasok Terbesar

Akhir-akhir ini kebijakan impor gula menjadi sorotan usai ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Padahal di masa lampau Indonesia pernah berjaya sebagai eksportir gula ke beberapa negara di dunia.

Dimulai sejak masih diawasi oleh pemerintah VOC, penjualan gula ke luar negeri menjadi salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan. Banyak profesor dan ahli ekonomi yang sampai penasaran dengan pengelolaan gula di Indonesia atau Hindia Belanda pada era kolonial.

Di masa modern, pada 2020, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu produsen gula terbesar ke-12 di dunia. Dalam satu tahun Indonesia berhasil memproduksi hingga 2,7 juga ton gula yang mendatangkan pendapatan bagi banyak petani.

Janji Jiwa Siap Ikuti Aturan Label Kandungan Gula

Janji Jiwa Siap Ikuti Aturan Label Kandungan Gula

Dahulu, Belanda pernah menguasai Indonesia melalui persekutuan dagang bernama VOC. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang memutuskan untuk menyerang Goa adalah seorang pria kelahiran Amsterdam.

Penyerangan terhadap Kerajaan Gowa-Tallo ini dilakukan setelah mendapatkan dukungan dari Sultan Bone. Sultan ini juga pernah menjadi tahanan dari kerajaan tersebut.

Menurut Buku Saku Sejarah UTBK-SBMPTN 2021, Syahri Ramadhan (2021: 305), VOC adalah persekutuan dagang Belanda yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Gubernur Jenderal pertama dari persekutuan dagang tersebut adalah Pieter Both.

Sebanyak 32 orang telah menjadi gubernur jenderal sepanjang persekutuan dagang tersebut berdiri. Salah satunya adalah gubernur jenderal ke-12 yang menyerang Kerajaan Gowa-Tallo. Nama Gubernur Jenderal VOC yang memutuskan untuk menyerang Goa adalah Joan Maetsuycker.

Joan Maetsyucker lahir di Amsterdam pada tanggal 14 Oktober 1606 di Amsterdam, Belanda. Maetsyucker meninggal di Batavia pada tanggal 24 Januari 1678 di umur 71 tahun. Periode kepemimpinannya di VOC dimulai pada tahun 1653 hingga 1678.

Sudah lama VOC ingin mengendalikan Kerajaan Gowa-Tallo. Hal ini disebabkan oleh posisi serta peran Makassar yang berada di bawah kerajaan tersebut. Namun, hal ini selalu gagal. Bahkan Sultan Hasanuddin menghentikan keinginan tersebut setelah naik takhta.

Lalu suatu hari, VOC melancarkan politik devide et impera terhadap Sultan Bone, yaitu Aru Palaka. Akibat politik inilah Sultan Bone mendukung VOC untuk menyerang Kerajaan Gowa-Tallo. Di sisi lain, Aru Palaka juga pernah ditahan kerajaan tersebut.

Setelah memperoleh dukungan inilah VOC menyerang Kerajaan Gowa-Tallo di bawah kepemimpinan Joan Maetsuycker. Caranya dengan mengirim tiga pasukan. Oleh sebab itu, Perang Gowa meletus pada tanggal 7 Juli 1667.

Sayangnya, Sultan Hasanuddin tak mammpu membendung kekuatan pasukan gabungan tersebut. Terlebih lagi, senjatanya lebih lengkap. Akhirnya, benteng di Barombang berhasil direbut oleh Aru Palaka. Hal ini menandai kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo terhadap VOC.

Gubernur Jenderal VOC yang memutuskan untuk menyerang Goa adalah Joan Maetsuycker. Penyerangan ini dilakukan setelah memperoleh dukungan dari Aru Palaka. (LOV)

Ketika Belanda menduduki Indonesia, ada banyak kebijakan yang dibuat untuk menyengsarakan bangsa Indonesia. Salah satunya kebijakan terkait rempah-rempah. Adapun tindakan yang dilakukan VOC dengan menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan adalah kebijakan atau hak ekstirpasi.

Kala itu, kebijakan ini berlaku di Maluku. Adanya kebijakan ini tentu saja sangat merugikan masyarakat yang kala itu memiliki perkebunan rempah-rempah.

Mengutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia; Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Sejarah Nasional Indonesia, M. Junaedi Al Anshori (2011:81), tindakan yang dilakukan VOC dengan menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan adalah kebijakan atau hak ekstirpasi.

Jadi, hak ekstirpasi ini merupakan hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah di Maluku. Adapun ekstirpasi adalah salah satu cara VOC memaksakan monopoli di Maluku yang terkenal kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa.

Tujuan utama VOC menerapkan kebijakan ini adalah untuk menjaga kestabilan produksi agar jumlahnya tidak berlebihan dan membuat harga rempah-rempah di pasaran merosot. Jika jumlah panen terbatas, maka sudah pasti harga rempah-rempah di Eropa akan tetap tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan lebih bagi VOC.

Menurut sejarah, hak ekstirpasi pertama kali dilakukan oleh VOC pada tahun 1625 bersamaan dengan Pelayaran Hongi. Adapun Pelayaran Hongi merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah menggunakan perahu kora-kora dan senjata lengkap.

Dua kebijakan ini kemudian dilakukan secara beriringan. Lalu, jika ditemukan pelanggaran saat VOC melakukan Pelayaran Hongi, maka akan dikenakan hukuman berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah.

Dengan kata lain, pohon rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, baik yang berbuah ataupun tidak, akan ditebang oleh tentara ekspedisi. Pada tahun 1625, petugas VOC melakukan patroli menggunakan perahu kora-kora dan memusnahkan beribu-ribu pohon cengkih milik rakyat Hoamoal.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan VOC dengan menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan adalah kebijakan atau hak ekstirpasi. Semoga informasi ini bermanfaat. (Anne)

Bagaimana penilaian kamu tentang praktik korupsi yang dilakukan pegawai VOC? Praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda merupakan isu yang kompleks dan memiliki banyak dimensi.

VOC pernah didapuk menjadi perusahaan paling kaya yang pernah ada di dunia. Realitanya, pada akhir abad ke-18 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan akibat berbagai masalah.

VOC didirikan pada tahun 1602 dan beroperasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tujuan utama VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan menghasilkan keuntungan maksimal.

Praktik korupsi dalam VOC terjadi dalam konteks persaingan sengit untuk sumber daya dan keuntungan. Tepatnya saat pegawai seringkali terlibat dalam praktik korup untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan buku Sejarah Korupsi Indonesia, (2021), banyak pegawai VOC berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka melakukannya melalui cara-cara tidak etis, seperti suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kesenjangan antara gaji pegawai dan biaya hidup yang tinggi di wilayah jajahan juga menjadi faktor pendorong terjadinya praktik korupsi.

Lalu, bagaimana penilaian kamu tentang praktik korupsi yang dilakukan pegawai VOC? Berikut adalah penjelasannya.

Praktik korupsi oleh pegawai VOC sangat merugikan masyarakat lokal. Mereka dieksploitasi melalui penarikan pajak yang tinggi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Ini menyebabkan penderitaan bagi banyak orang dan menciptakan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Korupsi dalam VOC tidak hanya masalah individu tetapi juga merupakan produk dari kultur yang mendukung praktik tersebut. Ketika sistem memberi insentif untuk korupsi dan tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, perilaku korup menjadi normal.

Sejarah praktik korupsi VOC seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi generasi saat ini. Kesadaran akan bahaya korupsi dan dampaknya dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Pendidikan tentang integritas dan etika harus diutamakan dalam setiap institusi.

Pengalaman masa lalu menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan institusi. Tanpa sistem yang memadai untuk memantau perilaku, korupsi akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem hukum dan kelembagaan untuk menanggulangi korupsi.

Praktik korupsi VOC juga menyoroti bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan. Ini mengingatkan untuk selalu kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada, serta pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik korupsi VOC mencerminkan tantangan moral dan etika yang kompleks dalam konteks kolonial. Ini tidak hanya menjadi masalah yang akhirnya membubarkan VOC tetapi juga menciptakan dampak yang luas bagi masyarakat. Demikian jawaban jika ditanya bagaimana penilaian kamu tentang praktik korupsi yang dilakukan pegawai VOC. (DNR)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita banyak negara maju ketagihan impor sumber daya alam (SDA) mentah dari Indonesia. Bahkan hal ini terjadi sejak zaman serikat dagang Belanda Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) masih berada di Indonesia ratusan tahun lalu.

Jokowi mulanya bercerita di zaman VOC masih jaya-jayanya, banyak sekali rempah-rempah Indonesia diekspor langsung ke berbagai negara.

"Kita ini sudah mengekspor bahan mentah lebih dari 400 tahun lalu sejak zaman VOC. Kita ekspor bahan mentah kita, dulu banyak adalah rempah-rempah," beber Jokowi saat meresmikan smelter bauksit di Mempawah, Selasa (24/9/2024).

Negara yang mengimpor bahan mentah dari Indonesia, ternyata hampir semua menjadi negara maju. Sedangkan Indonesia yang memiliki SDA disebut Jokowi belum juga bisa jadi negara maju sejak merdeka. Dari sini Jokowi menyatakan negara-negara maju ketagihan impor sumber daya mentah dari Indonesia sejak ratusan tahun lalu.

"Artinya, negara maju kecanduan impor bahan mentah kita," ujar Jokowi.

Nah anehnya, ketika Indonesia saat ini sudah mulai membuka mata dan mau melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah. Banyak negara maju yang tak rela dan mengganggu, misalnya saja ketika hilirisasi mulai dilakukan pada nikel yang menjadi komoditas utama pembentuk baterai listrik, Uni Eropa langsung menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO).

"Ketika kita hilirisasi, kita diganggu, mereka tak rela, mereka tak mau," ujar Jokowi.

Hilirisasi dilakukan dengan menyetop ekspor sumber daya mentah yang menjadi primadona di dunia, misalnya nikel, tembaga, hingga bauksit yang banyak dicari negara maju.

Usai ekspor bahan mentah disetop, Indonesia mewajibkan perusahaan membangun fasilitas pengolahan. Bila dari fasilitas pengolahan sudah ada, maka produk jadi atau setengah jadi baru diekspor.

MALANG, iNews.id - Untung Surapati merupakan adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC menjadi seorang bangsawan serta Tumenggung Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara.

Untung Surapati merupakan pahlawan nasional yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dia sempat menyamar sebagai penjual daun sirih saat diburu tentara VOC Belanda. 

Saat itu nama Untung Surapati memang sedang diburu untuk ditangkap. Bahkan sayembara besar-besaran berhadiah uang besar diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda untuk menangkapnya.

Untung Surapati dan pasukannya memang sempat bertempur melawan Belanda, tapi kalah persenjataan hingga berhasil dipukul mundur. Dia selamat dari berondongan peluru pasukan VOC Belanda dan melarikan diri.

Untung Surapati melarikan diri ke rerimbunan rumput ilalang dan bersembunyi di hutan belantara yang membuat pasukan Belanda kesulitan mengendus jejaknya.

Kalah di pertempuran tak membuat Untung Surapati gentar dan mundur. Dia justru kembali ke ibu kota Batavia dengan menyamar sebagai penjual daun sirih. Penyamaran ini tentu bukan tanpa alasan, karena untuk menggalang dukungan massa dari rakyat kecil dan para budak. 

Dikutip dari "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati: Kisah Hidup dan Sejarah Untung Surapati Sejak Jadi Budak hingga Pahlawan".  Untung Surapati menggalang dukungan untuk melanjutkan perjuangannya melawan kesewenang-wenangan VOC Belanda

Di Batavia itu pula, Untung Surapati dikisahkan mengunjungi sanak kerabat dan beberapa kawan-kawannya. Di sana pertemuan tatap muka pertama Untung Surapati dengan mereka acap kali menangis melihat Untung Surapati yang dikira sudah gugur.

Upaya Untung dalam menggalang massa cukup berhasil. Babad Trunajaya-Surapati menjelaskan, massa yang digalang oleh Untung mencapai 30 orang budak. Mereka meninggalkan kota dengan membawa senjata, menuju padang ilalang yang merupakan tempat persembunyian Untung.

Lambat laun, orang-orang yang ingin mengikuti perjuangan Untung untuk melawan kekuasaan VOC terus bertambah jumlahnya. Mereka datang ke padang ilalang itu baik secara perseorangan maupun berkelompok. 

Dengan kedatangan mereka, anggota pasukan Untung Surapati semakin hari semakin banyak. Sungguh pun kuantitas anggota pasukan Untung tidak menjamin tingkat keahliannya di dalam berperang, mengingat latar belakang mereka bukan tentara, melainkan budak belian.

Sementara VOC semakin khawatir dengan gerakan Untung yang belum diketahui tempat persembunyiannya. Sebab itu, para pembesar VOC berunding untuk mencari tempat persembunyian Untung beserta pengikutnya sehingga muncul suatu pengumuman dari Edele Heer Moor, barang siapa yang berhasil menangkap Untung Surapati baik hidup maupun mati akan mendapatkan hadian besar dan pangkat lebih tinggi.

Editor: Donald Karouw

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Total ada 517 orang pejabat daerah yang hadir dalam acara ini.

Jokowi sempat menyinggung sedikit proses berdirinya IKN Nusantara. Ia menyebut, Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Belanda atau tepatnya VOC.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Istana Negara dulunya dihuni eks Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Sedangkan Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

"Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus, Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," kata Jokowi.

Sementara di Istana Bogor, Jokowi bilang adalah peninggalan Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini menyebut, hal ini jadi salah satu faktor mendorong dirinya membuat IKN. Ia menegaskan rakyat Indonesia bisa membuat Ibu Kota sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

"Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang," kata Jokowi.

Jokowi menyebut IKN mulai dibangun tahun 2021/2022 dan akan selesai 10-15 tahun mendatang. "Jadi masih sangat panjang," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih ini.

JAKARTA, iNews.id - Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal dibentuk dengan misi utama berdagang bukan membuat koloni apalagi menaklukkan kerajaan lain. Bahkan pada masanya, VOC menjadi perusahaan dagang terbesar di dunia.

VOC berhasil mengalahkan Kerajaan Mataram Islam. Tapi sepak terjang VOC sebagai firma dagang asal Belanda itu akhirnya bangkrut karena utang dan biaya peperangan. Perang melawan pasukan Kerajaan Mataram konon menjadi salah satu biaya operasional terbesar yang dikeluarkan.

VOC merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Persekutuan dagang asal Belanda ini memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di kawasan Asia, termasuk di kepulauan Nusantara.

Aset VOC saat pertama dibentuk diperkirakan sebesar US$7,9 triliun atau sama dengan gabungan nilai 20 perusahaan papan atas di era modern, termasuk Google dan Apple. Usianya hanya bertahan sekitar 200 tahun saja, VOC harus gulung tikar pada 1799.

Dikutip dari "Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II", kehancuran VOC pada 1799 diperkirakan karena keserakahan dan kebobrokan moral.

Sejumlah orang memandang, VOC bubar dan tamat riwayatnya akibat karma atas kekejamannya terhadap penduduk pribumi. Pada awalnya, VOC hanya mendapatkan izin monopoli dagang di Asia selama 21 tahun.

Namun lisensi dagang itu ternyata mencakup juga izin untuk melakukan penjajahan, menumpas para pesaing dan menjamin ketersediaan komoditas perdagangan yang stabil. Segala cara dilakukan, bahkan yang paling sadis sekalipun.

Di daerah-daerah yang berada di bawah kontrol VOC, perusahaan dagang ini terkenal sangat sewenang-wenang, Kongsi dagang itu sebagai bagian dari kelicikan dan kebusukannya, menegosiasikan perjanjian dengan para penguasa lokal, mencetak uang, membentuk tentara yang menindas.

Karenanya, perusahaan dagang ini selain dikenal licik, busuk, korup juga kejam dan sadis.

VOC merupakan fase awal kekuatan asing yang berkuasa di Indonesia. Di tanah Nusantara ini, perusahaan milik para rampok dan bandit asing itu banyak mengeruk kekayaannya dan seluruh isi bumi.

Para rampok dan maling asal Eropa itu juga menukar Manhattan, New York dengan Pulau Run, demi melanggengkan monopolinya atas pala (nutmeg) di Nusantara.

Adapun kemudian operasional VOC di Batavia, Hindia-Belanda, akhirnya digerogoti oleh praktik korupsi. Jual beli jabatan biasa dilakukan dengan cara-cara yang kotor. Sogokan wajib diberikan jika seseorang ingin menjadi pegawai atau mendapat jabatan penting.

Maklum, VOC ini merupakan sarang rampok dan maling sehingga cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan kekayaan pun menghalalkan segala cara, selain memeras, merampok dan menggarong juga menyogok dan menyuap.

Ketika perusahaan ini masih eksis, orang-orang saling berlomba untuk bisa menduduki kursi jabatan di VOC dengan tujuan jelas, yakni demi bisa mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Alhasil korupsi di perusahaan multinasional dan semakin lama semakin sulit dikontrol.

Gaji yang rendah pertama itu kemudian tumbuh berkembang di VOC ditengarai sebagai faktor yang mendorong para pegawainya melakukan praktik nakal dan korup hingga akhirnya merugikan kinerja perusahaan.

Persoalan terjadinya perang dengan kerajaan dan masyarakat pribumi yang menguras banyak uang. Kondisi VOC kemudian semakin kritisi dengan situasi finansialnya krisis. Sejak 1790- an dan selanjutnya, singkatan VOC bahkan dipelesetkan jadi vergaan onder corruptie alias "hancur karena korupsi."

Ketika dibubarkan, VOC mempunyai tanggungan utang sebesar 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia, aset-asetnya kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda.

Menariknya ketika mulai bangkrut, serangan Pangeran Hanyakrawati dari Mataram ke Surabaya kian membawa petakan bagi VOC. Pos-pos VOC yang ada di sekitar Surabaya, seperti Gresik dan Jortan ikut rusak dan terbakar.

Tentu saja akibat kerusakan ini VOC menjadi marah. Hanyakrawati pun meminta maaf kepada VOC dan menggantinya dengan izin VOC mendirikan pos-pos dagang baru di Jepara. 

Editor: Donald Karouw

Aceh harus mengakui kekuasaan VOC adalah isi dari perjanjian Korte Verklaring yang dikenal juga dengan nama Plakat Pendek. Perjanjian ini sekaligus mengakhiri perang Aceh yang sudah berlangsung selama tiga dekade, yakni sejak tahun 1873 hingga 1904.

Perang Aceh adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh terhadap Belanda. Kala itu, Belanda berambisi ingin berkuasa di Nusantara, termasuk di Aceh. Perang ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang terjadi.

Aceh harus mengakui kekuasaan VOC adalah isi dari Perjanjian Plakat Pendek antara Kesultanan Aceh dan pemerintahan Hindia Belanda. Berikut ini latar belakang adanya perjanjian tersebut.

Perang Aceh berlangsung selama tiga dekade, yakni dimulai dari tahun 1873 hingga 1904. Terjadinya perang ini akibat Belanda ingin menguasai wilayah Aceh. Hanya saja Kesultanan Aceh tidak sudi tunduk pada Belanda dan memilih untuk melawan.

Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris membuat perjanjian bernama Traktat Sumatera. dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk memperluas wilayah ke seluruh Sumatera, termasuk ke aceh.

Belanda pun menemui Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah, dan memberikan surat permintaan supaya Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayahnya. Namun, Sultan Aceh menolak dan memilih melawan.

Bertahun-tahun Belanda mencoba menaklukkan Aceh, tetapi selalu gagal. Pejuang Aceh terlalu tangguh untuk dikalahkan. Kemudian, pada tahun 1899, Belanda mulai menyerang dengan siasat kekerasan.

Belanda melakukan kekerasan dengan menyerang membabi buta. Mereka menghancurkan perkampungan, menyerang anak-anak, perempuan, hingga orang tua. Siasat ini pun berhasil.

Satu persatu pejuang Aceh, seperti Teuku Umar gugur di medan pertempuan. Sementara istrinya, Cut Nyak Dien ditangkap dan dibuang ke sumedang.

Dikutip dari buku Sejarah SMP Kelas VII, Drs. Anwar Kurnia, Drs. H. Moh Suryana, (2007:141), pada tahun 1904, akhirnya Muhammad Daud Syah menanadatangani Plakat Pendek.

Adapun isi dari Plakat Pendek atau Korte Verklaring adalah sebagai berikut:

Demikianlah sejarah munculnya Plakat Pendek. Aceh harus mengakui kekuasaan VOC adalah isi dari perjanjian tersebut. (SASH)

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk dua siklus dan hak guna bangunan (HGB) selama 160 tahun kepada investor di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) menuai kritik dari sejumlah pihak. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus,” bunyi Pasal 9 dalam beleid yang diteken Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024 tersebut.

Berikut deretan kritik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 tahun kepada investor IKN:

1. Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika

Menanggapi kebijakan HGU dan HGB di Ikn yang tembus ratusan tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintah seperti sedang menjadi perpanjangan tangan dan bekerja untuk kepentigan investor. KPA juga memandang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Tjahjanto lebih condong kepada investor daripada rakyat.

“Sikap yang ditunjukkan Menteri Hadi Tjahjanto lebih terkesan seperti calo tanah, alih-alih sebagai Menteri ATR/ BPN yang seharusnya bekerja memastikan penyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah untuk rakyat,” ujar Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika lewat keterangan tertulis pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Menurut KPA, rencana HGU dan HGB ratusan tahun berpotensi meningkatkan letusan konflik agraria, ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha skala besar, terutama di Kawasan IKN. Sebab kawasan IKN berada di atas tanah dan wilayah masyarakat adat yang berpotensi akan merampas tanah dan ruang hidup jika pembangunan ini terus dilanjutkan.

“Hal ini dikarenakan proses penunjukan lokasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa pernah melibatkan partisipasi publik dan melakukan pengecekan hak atas tanah masyarakat,” ucap Dewi.

2. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama

Langkah Jokowi menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan IKN ditanggapi Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama. Suryadi menilai Perpres 75 akan percuma dan tidak menjawab persoalan. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor.

Pasalnya, ia menilai, investasi di IKN seret bukan lantaran urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. “Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Di sisi lain, Suryadi menambahkan, investor juga bakal memperhatikan aspek environmental, social, and governance (ESG). Investor tidak menghendaki adanya deforestasi dan dampak negatif kepada masyarakat. Kata dia, kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN justru dipatahkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Dengan belum juga menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara,” katanya. “Presiden malah berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang melakukannya.”

3. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyamakan kebijakan pemberian HGU dan HGB ratusan tahun di IKN dengan praktik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada masa penjajahan Belanda. Bahkan, pihaknya menyebut Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan VOC. Cara-cara yang dilakukan Jokowi, kata dia, lebih parah dari VOC.

“VOC dalam hal serupa sampai seratus tahun (lebih) mengeksploitasi lahan. Artinya Jokowi jauh lebih buruk dari VOC,” kata Dedi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. “Jokowi sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan, justru terkesan bersikap lebih bengis dari (penjajah) itu.”

4. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemberian HGU hingga ratusan tahun sama halnya memberikan beban kepada pemerintah berikutnya. Pihaknya memprediksi, IKN akan tetap kesulitan menarik minat investor kendati Jokowi sudah menyetujui kebijakan HGU 190 tahun.

“Jadi itu cuma melempar bom waktu saja untuk presiden berikutnya,” kata Agus pada Ahad, 14 Juli 2024.

Menurutnya, pelaku usaha tak ingin berinvestasi di Indonesia lantaran masifnya korupsi dan perizinan yang tidak jelas. Bukan karena HGU yang kurang panjang. Negara-negara yang memberikan HGU kepada investor, kata dia, lazimnya akan menyerahkan beberapa tools untuk menjalankan usahanya. Namun hal itu tak diterapkan Indonesia, yang hanya menerapkan jangka waktu panjang.

5. Sutradara Dandhy Laksono

Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono juga menyoroti kebijakan HGU dan HGB ratusan tahun untuk investor IKN. “Seperti biasa, Jokowi memulai dengan gimik bagi-bagi sertifikat tanah,” kata Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono, Ahad, 14 Juli 2024.

Dandhy menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah yang lebih besar kepada investor swasta dibandingkan dengan masyarakat umum. “95 persen konsesi diberikan ke swasta, 4 persen untuk masyarakat, dan 1 persen untuk kepentingan umum,” katanya.

Dengan Perpres yang memberikan HGU hingga 190 tahun, Dandhy khawatir terhadap dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar IKN. Menurutnya, konsesi tanah yang terlalu lama kepada investor swasta bisa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kepentingan publik yang lebih luas.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengklaim pemerintah tidak menjual tanah di IKN, seiring terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2024.

“Tapi prinsipnya, yang saya dapat dari Pak Presiden, kita bukan jual tanah. Kami ingin menarik investasi,” ujar Basuki Hadimuljono. Pasalnya, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. “Jadi, memang harus banyak investasi.”

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, (Zulhas) meyakini banyak investor yang akan berinvestasi di IKN usai Presiden Jokowi meneken peraturan soal pemberian izin HGU hingga 190 tahun. “Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi berminat untuk membangun, investasi di IKN jadi lebih cepat,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad, 14 Juli 2024.

Selanjutnya: Masa depan IKN pasca Jokowi harus diakui akan gelap gulita

<!--more-->

6. INDEF

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan IKN akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” katanya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.

Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.

7. Pengamat Politik

Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah transisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.

“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI I DANIEL A. FAJRI

JAKARTA, iNews.id - Sultan Agung penguasa Kesultanan Mataram berusaha memperluas kekuasaannya. Ekspansi wilayah pun dicanangkan usai menaklukkan Surabaya dan beberapa wilayah di timur Pulau Jawa.

Konon setelah Surabaya, target sasaran berikutnya yakni Banten. Tetapi saat itu menaklukkan Banten tidaklah mudah sebab sudah masuk kekuasaan VOC Belanda.

Bila ingin menguasai wilayah Banten, Sultan Agung harus menyingkirkan VOC yang dianggap sebagai batu perintang.

Awalnya Sultan Agung menawarkan perdamaian dengan VOC asalkan mereka mengakui Kerajaan Mataram Islam. Syarat-syarat tertentu juga ditawarkan pada 1628 ditolak VOC. Sultan Agung pun menyatakan perang melawan VOC.

"Perang pun digaungkan, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram I yang dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa pada 27 Agustus 1628," demikian dikutip dari "Hitam Putih Kekuasaan Raja - Raja Jawa Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta dan Wanita", karya Sri Wintala Achmad.

Pasukan Mataram lain dipimpin Pangeran Mandurareja pada Oktober 1628 dengan sebutan Pasukan Mataram II. Total ada 10.000 prajurit disiapkan Mataram. Perang besar antara Mataram melawan VOC di Holandia pun terjadi.

Kurangnya perbekalan membuat pasukan Mataram mengalami kehancuran. Sultan Agung dibuat marah dan mengirim algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja karena kedua pemimpin pasukan Mataram itu gagal menjalankan tugas.

Pada peristiwa itu, VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang sebagian besar tewas tanpa kepala. Para prajurit Mataram ini gagal di serangan pertama.

Kegagalan serangan pertama tak membuat Sultan Agung kapok. Dia melancarkan serangan keduanya dengan mengirim pasukan Mataram I di bawah komando Adipati Ukur pada Mei 1629 Masehi. Sementara pasukan Mataram II di bawah komando Adipati Juminah pada Juni 1629 Masehi. Total pasukan Mataram sebanyak 14.000 orang.

Berkaca pada kegagalan penyerangan pertama, Mataram mulai mengantisipasi kegagalan tersebut dengan membangun lumbung-lumbung beras, baik di Karawang dan Cirebon. Namun VOC berhasil memusnahkan lumbung-lumbung itu, alhasil serangan kedua itu pun juga mengalami kegagalan.

Namun siasat Sultan Agung kemudian tergolong cerdik. Dia membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang menjadi sumber air utama VOC. Alhasil dari sanalah wabah kolera muncul hingga menewaskan banyak orang VOC, termasuk di antaranya Jenderal JP Coen yang juga meninggal dunia.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Sultan Agung penguasa Kesultanan Mataram berusaha memperluas kekuasaannya. Ekspansi wilayah pun dicanangkan usai menaklukkan Surabaya dan beberapa wilayah di timur Pulau Jawa.

Konon setelah Surabaya, target sasaran berikutnya yakni Banten. Tetapi saat itu menaklukkan Banten tidaklah mudah sebab sudah masuk kekuasaan VOC Belanda.

Bila ingin menguasai wilayah Banten, Sultan Agung harus menyingkirkan VOC yang dianggap sebagai batu perintang.

Awalnya Sultan Agung menawarkan perdamaian dengan VOC asalkan mereka mengakui Kerajaan Mataram Islam. Syarat-syarat tertentu juga ditawarkan pada 1628 ditolak VOC. Sultan Agung pun menyatakan perang melawan VOC.

"Perang pun digaungkan, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram I yang dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa pada 27 Agustus 1628," demikian dikutip dari "Hitam Putih Kekuasaan Raja - Raja Jawa Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta dan Wanita", karya Sri Wintala Achmad.

Pasukan Mataram lain dipimpin Pangeran Mandurareja pada Oktober 1628 dengan sebutan Pasukan Mataram II. Total ada 10.000 prajurit disiapkan Mataram. Perang besar antara Mataram melawan VOC di Holandia pun terjadi.

Kurangnya perbekalan membuat pasukan Mataram mengalami kehancuran. Sultan Agung dibuat marah dan mengirim algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja karena kedua pemimpin pasukan Mataram itu gagal menjalankan tugas.

Pada peristiwa itu, VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang sebagian besar tewas tanpa kepala. Para prajurit Mataram ini gagal di serangan pertama.

Kegagalan serangan pertama tak membuat Sultan Agung kapok. Dia melancarkan serangan keduanya dengan mengirim pasukan Mataram I di bawah komando Adipati Ukur pada Mei 1629 Masehi. Sementara pasukan Mataram II di bawah komando Adipati Juminah pada Juni 1629 Masehi. Total pasukan Mataram sebanyak 14.000 orang.

Berkaca pada kegagalan penyerangan pertama, Mataram mulai mengantisipasi kegagalan tersebut dengan membangun lumbung-lumbung beras, baik di Karawang dan Cirebon. Namun VOC berhasil memusnahkan lumbung-lumbung itu, alhasil serangan kedua itu pun juga mengalami kegagalan.

Namun siasat Sultan Agung kemudian tergolong cerdik. Dia membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang menjadi sumber air utama VOC. Alhasil dari sanalah wabah kolera muncul hingga menewaskan banyak orang VOC, termasuk di antaranya Jenderal JP Coen yang juga meninggal dunia.

Editor: Donald Karouw